Sepanjang hari Minggu kemarin, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengunjungi beberapa tokoh di Jawa Tengah.
Melalui akun Twitter, Fadli Zon bercerita salah satu tokoh yang dikunjungi adalah Rahayu Supanggah. Rahayu seorang seniman karawitan Kaliber Indonesia. Dia pernah menyusun musik tradisional Jawa dan telah menciptakan lebih dari 100 buah karya, dikenal sebagian besar untuk perannya dalam kerjasama internasional, salah satunya “Realizing Rama.”
“Beliau juga menciptakan gending, melakukan rekaman karawitan yang digunakan untuk iringan-iringan beberapa film. Salah satu karya terkenalnya dibidang perfilman adalah Setan Jawa,” tulis Fadli Zon.
Dalam kunjungan itu, Rahayu memberi Fadli Zon hadiah berupa buku berjudul The Rich Styles of Interpretation in Javanese Gamelan Music.
Di sana, Fadli Zon juga berkesempatan melihat permainan gamelan Rahayu.
Seniman lain yang dikunjungi Fadli Zon adalah Waljinah yang tinggal di Mangkuyudan, Solo. Waljinah seorang maestro keroncong (penyanyi musik legendaris Indonesia).
Waldjinah seorang ratu keroncong dan empu seni suara keroncong. Banyak penghargaan yang diberikan kepada Waljinah atas dedikasi dan kontribusinya dalam pengembangan khasanah musik Indonesia, khususnya seni musik keroncong.
Atas kunjungan ini, Fadli Zon berharap ke depannya musik Keroncong bisa menjadi bagian dari warisan budaya dunia UNESCO.
“Beliau juga membentuk group musik Orkes Keroncong Bintang Surakarta. Sangat apresiatif apa yang telah dilakukan Ibu Waljinah untuk melestarikan dan mempopulerkan musik keroncong.”
Waljinah mendapat banyak penghargaan, di antaranya: Penyanyi Langgam-Keroncong Legendaris, Empu Seni-Suara Keroncong. Penyanyi Langgam Jawa Legendaris adalah sebagian penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh Presiden RI, Kementerian RI dan MURI.
Di sela-sela kunjungan, Fadli Zon bersilahturahmi dengan warga Polokarta, Kabupaten Sukoharjo.
“Saya juga mengunjungi pengrajin topeng bapak Narimo di Desa Jati Sobo, Polokarta, Sukoharjo,” tulis Fadli Zon.
Sebagai bentuk ekspresi paling tua yang diciptakan manusia, topeng adalah salah satu karya seni tinggi. Tidak hanya karena keindahan estetis yang dimiliki, tetapi sisi misteri yang tersimpan pada raut wajah topeng.
Pada malam harinya, Fadli Zon menutup kunjungan di Surakarta dengan hadir dalam acara Fahri Hamzah yaitu Ngopi Bareng Fahri @Fahr1Voice di Wedangan Omah Kayu.
Video Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon saat menyanyikan lagu Rusia ternyata menuai pro kontra.
Di akun Twitter-nya, Fadli Zon mengunggah video saat dirinya menyanyikan lagu berbahasa Rusia yang berjudul Katyusha.
Ia menyanyikan lagu tersebut saat bersantai di sebuah tempat wisata The Paseban Hidden Paradise, Megemandung, Puncak, Bogor.
Dengan diiringi suara gitar, Fadli Zon fasih menyanyikan lagu berbahasa Rusia tersebut.
“Sore ini di @thePaseban Megamendung, sy iseng2 menyanyikan lagu “Katyusha” lagu patriotis Rusia yg diciptakan pd tahun 1938 oleh Matvei Blantar dgn lirik dari Michael Isappoover. @PutinRF_Eng @RBTHIndonesia” tulisnya.
Beberapa orang memuji penampilan Fadli Zon, tapi ada pula yang menganggap kalau lagu yang dinyanyikan merupakan lagu komunis.
Namun, ternyata anggapan kalau lagu ‘Katyusha’ adalah lagu tentang komunis tak benar.
Sebuah akun twitter @RBTHIndonesia, akun situs yang memberitakan seputar Rusia menjelaskann kalau Katyusha sebenarnya lagu tentang patriotisme.
katyusha merupakan panggilan sayang untuk Ekaterina.
Lagu ini berkisah tentang seorang gadis yang bernyanyi di tepi sungai untuk kekasihnya, seorang prajurit yang pergi ke medan perang.
Kekasihnya itu berjuang membela rakyat dan tanah airnya (pada Perang Dunia II), sedangkan sang gadis akan tetap setia menunggunya.
Berikut penjelasannya :
“Ketika Perang Patriotik Raya (sebutan kami untuk Perang Dunia II) dimulai pada Juli 1941, seorang siswi dari sekolah industri Soviet di Moskow menyanyikan lagu ini sebagai ucapan selamat tinggal pada para prajurit yang pergi ke medan perang melawan Nazi Jerman.”
Setelah itu, lagu ini dengan cepat menjadi populer di seluruh Uni Soviet. Judul lagu ini bahkan dijadikan julukan bagi peluncur roket BM-8, BM-13, dan BM-31 legendaris yang digunakan Tentara Merah pada Perang Dunia II.
Jadi, “sayangnya”, ini bukan lagu Komunis. Bukan. Ini lagu tentang perpisahan, lagu yang mengiring kepergian pemuda-pemuda Soviet yang hendak pergi ke medan perang demi mempertahankan negaranya. Saat itu, Uni Soviet (tentu saja) adalah negara Komunis, tapi ini bukan lagu Komunis.
Kami pikir, di sini sangat jelas perbedaannya. Jadi, lagu ini memang sampai sekarang masih populer di mana-mana, bukan hanya di Rusia dan di negara-negara pecahan Soviet, tapi juga di seluruh dunia, di antara para penggemar sejarah, khususnya sejarah Rusia, dsb.
Jadi, kalau ada yang menyanyikan lagu “Katyusha”, bukan berarti orang itu “mengagung-agungkan” Komunisme, bukan. Itu tidak ada hubungannya sama sekali (bahkan kalau Anda baca terjemahan lirik lagunya sekalipun). Justru ini lagu patriotik saat perang melawan Nazi Jerman.”
Terhitung sejak Rabu (11/4/2018), Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Pulau Papua.
Terhitung sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu, Jokowi sudah delapan kali melakukan kunjungan kerja ke sana.
Pada hari pertama, Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah gratis hingga melihat perkembangan pembangunan jembatan Holtekamp.
Tak hanya sampai disitu, Jokowi juga datang langsung ke Kabupaten Asmat untuk melihat perkembangan wilayah yang sebelumnya dilanda Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk.
Rupanya aktivitas Jokowi ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.
Melalui akun Twitternya, @fadlizon dirinya menuliskan cuitan sebagai berikut.
“Presiden Soeharto datang ke Papua hanya 5 kali dalam 30 tahun, tapi setiap kunjungan punya dampak besar bagi kemajuan Papua. Bukan sekedar kunjungan.
Mnrt Manifandu, kunjungan pertama Pak Harto pd 12 Agustus 1969 ke Jayapura, nyatakan Papua is a part of Indonesia, bagian integral RI.
Pada kunjungan itu Pak Harto buat kebijakan mendasar n umumkan UU Nomor 12 Tahun 1969 tentang Otonomi untuk Provinsi Irian Barat.
Pak Harto lalu beri amnesti-abolisi tapol org Papua di Jkt, Bdg, Smg, Srby, dan seluruh Papua: Sorong, Manokwari, Biak, Merauke, Fakfak.
Kunjungan ke-2 Pak Harto th 1973 resmikan kota Tembagapura. Ekspor pertama konsentrat. Lalu ubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya.
Kunjungan ke-3 Pak Harto th 1977 meresmikan jalan terpanjang, 180 km dari Sentani Jayapura sampai ke Depta.
Kunjungan ke-4, th 1993, Jambore I Nasional di Jayapura. Dr Sentani smp Jayapura, 11 km rakyat berdiri sepanjang jalan, sambut Pak Harto.
Mnrt Manufandu,walikota Jayapura waktu itu, rakyat Papua tak dikerahkan alias sukarela bdiri hujan2an di sepanjang 11 km sambut P Harto.
Terakhir kunjungan ke-5 th 1994, Pak Harto meresmikan panen raya di Merauke. Keberhasilan produksi pertanian.
Ini sekedar catatan sejarah bahwa kunjungan kerja Pak Harto walau hanya 5 x tapi selalu ada langkah besar baik kebijakan maupun hasil nyata”.
Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh relawan Pro Jokowi (Projo) Papua.
Ketua DPD Projo Papua, Moses Morin mengatakan sebagai relawan, pihaknya sangat mendukung program Jokowi.
Menurutnya, di Era Jokowi, berbagai pembangunan dan proyek besar diwujudkan di Bumi Papua.
“Kami Projo Papua berterimakasih dengan Presiden Jokowi. Berbagai pembangunan dan proyek besar Papua yang sebelumnya hanya mimpi, kini terwujud,” tegas Moses
Ia berharap, pembangunan Papua adalah wujud kebangkitan rakyat papua untuk menjadi raja di negeri sendiri, bangkit dari kemiskinan dan mandiri.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun depan. Kesiapan itu ia nyatakan di hadapan ribuan kader partai dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 April 2018.-maju dalam pemilihan presiden yang akan datang, saya siap melaksanakan tugas tersebut,” ujar Prabowo dalam pidatonya. Para kader Gerindra menyambutnya dengan sorak dan tepuk tangan.
Pernyataan Prabowo itu menepis berbagai isu yang beredar bahwa Prabowo ragu untuk maju kembali berhadapan dengan Joko Widodo, rival yang mengalahkannya pada pemilu sebelumnya. “Saya tak perlu menjawab. Yang saya ingin sampaikan, saya pemegang mandat dari anggota Gerindra seluruh Indonesia,” ucap Prabowo. Bila jadi maju, Prabowo akan menantang Joko Widodo, yang telah mendapat dukungan dari lima partai politik.
Mandat kepada Prabowo sebagai calon presiden itu sebenarnya telah diberikan pengurus partai pada Rakornas Gerindra tahun lalu. Namun, ketika itu Prabowo belum menyatakan kesediaannya untuk maju. Hampir satu tahun berlalu Prabowo tak kunjung memberikan kepastian. Bahkan satu hari sebelum Rakornas Gerindra 2018 berlangsung sempat beredar kabar bahwa Prabowo tidak akan mencalonkan diri.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, salah satu tujuan pernyataan kesiapan Prabowo menjadi calon presiden itu adalah mendongkrak elektabilitas Gerindra. “Tentu saja untuk itu. Dengan Prabowo maju, maka elektabilitas pada pemilu legislatif akan lebih baik,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, selain menerima mandat untuk maju dalam pemilihan presiden, Prabowo bertugas membangun koalisi. “Untuk menentukan calon wakil presiden,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menambahkan, deklarasi pencalonan Prabowo akan dilakukan setelah koalisi partai pendukung terbentuk. Saat ini Gerindra menunggu kepastian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Para petinggi PKS dan PAN memang hadir dalam acara di Hambalang itu kemarin.
Ketua PKS Aboe Bakar menuturkan bahwa kehadiran petinggi partainya seperti Ketua Umum Sohibul Iman merupakan sinyal adanya koalisi. “PKS dan Gerindra bersama sebagai dinamisator dan pemenang,” ujarnya. Adapun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah kehadirannya merupakan sinyal untuk koalisi. “Kami belum ambil keputusan,” ujarnya.
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon itu, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya secara tertulis, dan disampaikan kepada pimpinan rapat.
Usai seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, Fadli meminta kesepakatan untuk menyetujui RUU SDA sebagai usul inisiatif DPR.
“Apakah RUU usul inisatif Anggota DPR RI tentang Sumber Daya Air menjadi RUU usul DPR RI dapat disetujui?” tanya Fadli disambut persetujuan seluruh Anggota Dewan yang hadir di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Setelah ditetapkan menjadi RUU usul inisatif DPR, pembahasan akan dilanjutkan bersama perwakilan dari pemerintah, dimana Pimpinan DPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait keputusan Rapat Paripurna kali ini.
Seperti diketahui, sebelumnya MK membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Karena itu, RUU SDA yang baru mengamanatkan negara harus berkuasa penuh terhadap sumber daya air.
Disamping itu, diberikan kesempatan untuk swasta dan badan usaha yang lain untuk mengelola air dengan tetap mengedepankan hak-hak rakyat atas air. Turut mendampingi Fadli memimpin jalannya Rapat Paripurna, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dan Taufik Kurniawan.
Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon akhirnya mendapatkan kaus bertulis ‘#2019GANTIPRESIDEN’.
Potret kaus yang sudah lama diidamkan oleh Fadli Zon tersebut diunggah di Twitter resmi miliknya.
Dalam unggahan tersebut, Fadli tampak membuka lebar kaus #2019GANTIPRESIDEN miliknya yang berwarna putih.
Tak sendirian, Fadli ditemani oleh dua rekannya dalam foto tersebut.
Mereka adalah Heri Gunawan, anggota DPR RI Komisi XI dan Bambang Haryo Soekartono anggota DPR RI Komisi Komisi V.
Keduanya merupakan politisi dari Partai Gerindra.
“Akhirnya dpt kaos #2019GantiPresiden bersama anggota @DPR_RI @Gerindra @HeriGunawan88 @Bambang_HaryoS,” tulis Fadli Zon.
Diketahui sebelumnya, Fadli Zon mengatakan jika masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan keinginan calon pemimpinnya di masa yang akan datang, salah satunya dengan membuat kaos dengan tagar #GantiPresiden2019.
Fadli bahkan mengaku ingin segera memakai kaos tersebut bila memilikinya.
”Ya kalau soal itukan hak dari masyarakat, saya juga kalau ada kaosnya segera saya pakai itu kaosnya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (9/4/2018).
Menurut Fadli partainya sangat setuju dengan keinginan mengganti presiden yang dieksepreskan melalui tagar #GantiPresiden2019. Karena bagi Gerindra, Indonesia bisa kacau bila Joko Widodo kembali terpilih dalam Pemilu presiden mendatang.
“Bagi kami di Gerindra pasti setuju 100 persen harus ganti presiden kalau engga ya kita kacau ini Indonesia kedepan secara ekonomi ya karena kebijakan-kebijakan itu tidak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan,” katanya.
Fadli mencontohkan kebijakan pemerintahan Jokowi mengenai tenaga kerja. Pada saat masyarakat Indonesia membutuhkan lapangan kerja yang luas, pemerintah justru membuka keran tenaga kerja asing di Indonesia.
Padahal seharusnya pemerintah melakukan proteksi terhadap ekspansi tenaga kerja asing di Indonesia.
”Itu salah satu kebijakan yang sangat ironis. dan menurut saya ini tidak pro rakyat. dan saya kira serikat-serikat pekerja, yang saya tahu itu melakukan protes terhadap aturan ini. Seharusnya ketika kita kuat ya kita boleh saja ekspansif kebijakan itu. ketika kita lemah kita harusnya protektif,” katanya.
Selain itu dalam masalah pangan. Fadli mengatakan Indonesia harusnya melakukan proteksi dengan tidak melakukan impor ketika kondisi pangan sedang lemah. Pemerintah harus memproteksi petani dengan menyuplai sejulah bantuan untuk meningkatkan produksi.
”Jadi kalau misalnya dalam sebuah persaingan pangan itu kita ini lagi lemah ya kita harus protektif pada petani kita, tidak boleh impor. Tapi ketika kita lagi kuat, produksi lagi naik-naiknya kita harus ekspansif membuka akses pasar diluar supaya menerima produk dari indonesia,” katanya.
Tanggapan Jokowi perihal kaus #2019GANTIPRESIDEN
Saat menemui ratusan relawannya di Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (8/4/2018), Jokowi sempat melontarkan jawaban atas tersebarnya hastag #2019GANTIPRESIDEN.
Selain hastag #2019GANTIPRESIDEN yang beredar di media sosial, hastag tersebut juga dituangkan dalam bentuk kaos maupun gelang.
“Sekarang isu kaos ganti presiden 2019. Masa dengan kaos bisa ganti presiden,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Sabtu (7/4/2018).
Jokowi menilai dengan kaos berhastag itu, tidak bisa mendorong pergantian Presiden.
“Masa pakai kaos bisa ganti Presiden, enggak bisa,” ucapnya disambut tepuk tangan para relawan.
Jokowi bertutur hanya ada dua hal yang bisa mendorong pergantian itu, yakni rakyat dan tuhan.
“Kalau rakyat berkehendak bisa, kalau rakyat nggak mau bisa. Yang kedua, ada kehendak dari Allah SWT,” katanya.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bicara pilpres saat bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Grand Hyatt beberapa waktu lalu. Waketum Gerindra Fadli Zon menepis isu bahwa Luhut melobi Prabowo agar berkoalisi dengan Joko Widodo.
“Nggak ada (ajakan koalisi). Saya kira tahu, kok, posisi Gerindra seperti apa. Nggak mungkin kita dalam posisi berkoalisi,” ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).
Bagi Fadli, ajakan koalisi, jika memang ditawarkan Luhut, sudah telat. Fadli menegaskan Gerindra menginginkan perubahan pemimpin.
“Kenapa nggak dari dulu berkoalisi? Kita kan mau mengusung platform yang berbeda. Jadi formula yang berbeda dari pemerintah sekarang yang membuat sulit masyarakat dari sisi ekonomi,” tuding Fadli.
Luhut mengaku mempersilakan Prabowo maju sebagai capres pada 2019. Fadli mengatakan sikap Luhut lebih merupakan dukungan untuk koleganya.
“Kalau soal pilpres, memang beberapa waktu lalu kan juga menanyakan Pak Luhut, dan Pak Prabowo menjawab, ‘ya siap’. Dan saya kira jawabannya Pak Luhut juga seperti yang juga disampaikan, mendukung ajasebagai kolega,” tutur Fadli.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan bagi-bagi sembako yang dilakukan Jokowi saat kunjungan kerja (kunker) di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat belum lama ini.
Video bagi-bagi sembako itu viral di jagat maya. Nampak dalam bingkisan tertulis dari Istana Negara. Kupon bagi-bagi Sembako juga bertuliskan Kunjungan Kerja Presiden RI dengan stempel Polres Sukabumi-Polsek Palabuhan Ratu
Fadli Zon meminta penjelesan terkait aksi Jokowi tersebut.
“Harus ada penjelasan knp bisa begini,” tulis Wakil Ketua DPR Fadli Zon di akun twitternya @fadlizon sembari memention akun @jokowi.
Fadli pun mengupload foto kupon bagi-bagi sembako oleh Jokowi. Lebih khusus Fadli mempertanyakan apakah bagi-bagi sembako yang dilakukan Jokowi bagian dari protap.
“Apakah sdh jd protap bagi2 sembako pas kunker,” kicau Fadli.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ihwal pengelolaan tata niaga impor pangan oleh Kementerian Perdagangan perlu ditindaklanjuti.
“Di Komisi terkait (Komisi VI) akan di persoalkan itu. Menurut saya pengawasan terhadap ini penting,” kata Fadli kepada Tempo saat dijumpai di gedung Nusantara III, Senayan, Kamis, 5 April 2018.
Sebelumnya, BPK menemukan izin impor 70.195 ton beras yang tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku dan bernomor ganda.
Temuan lain, impor 200 ton beras kukus tidak memiliki rekomendasi Kementerian Pertanian. Kemudian, impor 9.370 ekor sapi pada 2016 dan 86.567,01 ton daging sapi serta impor 3,35 juta ton garam tidak memenuhi dokumen persyaratan.
Masih dari temuan BPK, Kementerian Perdagangan disebut tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir. Alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih, beras, sapi, dan daging sapi ditemukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan produksi dalam negeri.
BPK juga menyampaikan, persetujuan impor (PI) 1,69 juta ton gula tidak melalui rapat koordinasi, sementara persetujuan impor 108 ribu ton gula kristal kepada PT Adikarya Gemitang tidak didukung data analisis kebutuhan.
Lalu, penerbitan PI 50 ribu ekor sapi kepada Perum Bulog pada 2015 tidak melalui rapat koordinasi. Terakhir, penerbitan PI 97 ribu ton daging sapi dan realisasi 18.012,91 ton senilai Rp 737,65 miliar tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan/atau tanpa rekomendasi Kementerian Pertanian.
Fadli mengatakan ketidakpatuhan itu merugikan negara secara umum dan khususnya bagi petani. Untuk langkah tindak lanjut, politikus Partai Gerindra itu memberikan sebuah rekomendasi.
“Kalau nanti ada beberapa orang yang sepakat di DPR bisa mengajukan sebagai bagian dari Pansus Impor pangan,” kata Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon membantah tudingan berbagai pihak bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto meniru strategi kampanye Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di pemilu Amerika Serikat 2016 lalu.
“Saya kira itu pandangan yang keliru, Pak Prabowo tidak menabur ketakutan, yang dikatakan Pak Prabowo itu berdasarkan kenyataan apa adanya berdasarkan basis data, basis fakta,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/4).
Wakil Ketua DPR itu pun kemudian membandingkan antara strategi yang dipakai oleh Trump dengan Prabowo. Menurutnya, Trump lebih sering mengangkat persoalan imigrasi, menyinggung SARA, bahkan cenderung menghina kelompok tertentu.
“Saya rasa di sini tidak ada semuanya, bahkan lebih banyak yang dikritik Pak Prabowo adalah ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, penguasaan aset, gini rasio, dan sebagainya,” ujarnya.
Menurut Fadli, pembangunan opini tersebut dinilai karena adanya kekhawatiran meningkatnya perolehan suara Prabowo di Pilpres 2019 mendatang. Apalagi selama 3,5 tahun belakangan ini Prabowo jarang mengkritik pemerintah.
“Pak Prabowo baru turun saja langsung mendapatkan tanggapan yang luar biasa, selama 3,5 tahun kan Pak Prabowo relatif tidak banyak bicara karena mempersilakan dan memberikan waktu kepada pemerintah untuk bekerja sebaik-baiknya, tetapi kan sudah 3,5 tahun ya cukup lama ya,” ujarnya.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan bahwa Prabowo tengah memakai strategi Trump, yaitu mempertentangkan antara kalangan bawah dengan kalangan atas. Selain itu, Trump juga kerap menebar pesimisme dalam setiap kampanyenya.
