Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali melontarkan kritikan terhadap Pemerintahan Joko Widodo Lewat cuitannya, elite Partai Gerindra itu menyebut kondisi utang sekarang merupakan rekor tertinggi. Fadli bahkan menyebut era sekarang sebagai rezim tukang utang.
“Utang ya utang, n skrg capai rekor tertinggi utang. Ini rezim tukang utang. Jgn akrobat dg rasio PDB. Tp brp kemampuan kita bayar utang tsb,” kata Fadli dikutip dari akun @fadlizon, Rabu, 4 April 2018.
Sebelumnya, Fadli beberapa kali menyampaikan kritikan terhadap pemerintahJokowi. Kritikan tersebut seperti soal infrastuktur yang gencar dilakukan era Jokowi. Gencarnya pembangunan infrastruktur tak disertai dengan aspek keselamatan karena beberapa kali terjadi kecelakaan kerja.
Fadli juga heran dengan penghargaan yang didapatkan Sri Mulyani sebagai menteri terbaik di dunia. Penghargaan itu dari World Government Summit. Keheranan Fadli karena menurutnya target seperti penerimaan pajak tak tercapai. Begitupun angka utang pemerintah RI yang terus melonjak.
Terkait utang negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memberikan penjelasan karena pemerintah terus dikritik dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menganggap kritikan tersebut berlebihan.
Menurut dia, kritikan utang tersebut seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang, sehingga masyarakat dibuat khawatir berlebihan. Ia menyindir jangan membuat ketakutan di publik untuk kepentingan politik tertentu.
“Kecuali kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu. Upaya politik destruktif seperti ini sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun,” kata Ani dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 23 Maret 2018.
Dia menjelaskan, masalah utang harus dipahami dalam konteks seluruh kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Karena utang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian.
“Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan. Dengan demikian kita melihat masalah dengan lengkap dan proporsional,” ujar Ani.
Kemudian, Ani mencontohkan, pihak yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur dianggap kurang memahami dua hal. Kedua hal itu peran belanja modal untuk dana transfer ke daerah, serta peran institusi dan perencanaan dalam infrastruktur yang masuk dalam kategori belanja barang.
“Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis soft infrastructure yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita,” jelasnya.