Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) dalam Pemilu 2019 paling lambat bulan April 2018.
“Paling lambat bulan April ini lah. Nanti dari Geindra kita akan segera mendeklarasikan pa Prabowo sebagai Capres,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018). Lanjut Fadli, semua pengurus sudah sepakat bahwa pengumuman Capres tersebut akan berlangsung bulan April. Meskipun belum ada rapat resmi.
“Saya kira hampir semua pengurus kami juga secara internal meskipun belum ada rapat resmi tapi dalam sebuah Rakornas akan diumumkan pada bulan April ini,” jelasnya. Pelaksanaan deklarasi tersebut nantinya kata Fadli akan digerakkan oleh Partai. “Tentu dari partai lah yang mendeklarasikan, bukan diri sendiri. Tentu dari partai dan tentu pa Prabowo. Karena itu menjadi sebuah keinginan dan tugas partai, ya pasti akan menerima,” jelasnya.
Terkait majunya Prabowo kata Fadli secara internal tidak adanya pergolakan. Hal tersebut pun sudah dibicarkan secara bersama. “Engga, secara internal sih ya firm. Engga ada masalah. Kita udah bicara juga. Kemarin juga Kami berbincang-bincang berkomunikasi cukup lama untuk mendiskusikan keadaan ya dan sekarang ini membutuhkan orang yang mampu untuk memimpin Indonesia menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk terus mengawasi pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua.
Ditemui di Timika, Jumat (16/3/2018), Fadli Zon mengatakan belum lama ini DPR telah meminta BPK menyerahkan hasil audit dana Otsus Papua selama periode 2011 hingga 2016.
Ironisnya, hingga kini BPK baru melakukan audit dana Otsus hingga 2010 dan itu pun tidak semua kabupaten dan ota di Papua yang dilakukan audit pemanfaatan dana Otsus-nya.
“Ternyata sampai sekarang belum ada audit yang komprehensif oleh BPK terhadap pemanfaatan dana Otsus di Papua. Audit yang lalu hanya dilakukan di enam kabupaten. Itu hanya semacam uji petik. Maka kami minta BPK terus melakukan itu,” kata Fadli Zon, politisi dari Partai Geridra itu.
Berdasarkan laporan yang diterima DPR, sejak 2002 hingga 2018 ini sebagai implementasi dari UU Nomor 21 Tahun 2001, alokasi dana Otsus yang diterima Provinsi Papua sudah mencapai lebih dari Rp77 triliun.
Meski alokasi dana Otsus yang dikucurkan ke Papua cukup besar, hal itu belum dapat dimanfaatkan maksimal untuk mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Papua.
“Setelah 15 tahun Otsus berjalan ternyata masih banyak kekurangan sehingga hasilnya belum maksimal. Dari berbagai diskusi yang kami selenggarakan, termasuk dari masyarakat Papua sendiri melihat belum ada peningkatan kesejahteraan orang asli Papua yang signifikan,” jelas Fadli.
Belum sesuai Hasil audit yang dilakukan BPK pada 2010 itu, katanya, memperlihatkan bahwa dana Otsus yang dikucurkan ke Papua juga belum dapat digunakan sesuai ketentuan atau peruntukannya, bahkan ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Salah satu penyebab tidak maksimalnya pengelolaan dana Otsus di Papua, demikian Fadli Zon, lantaran belum ada regulasi yang mengatur soal mekanisme pertanggungjawaban pemanfaatan dana Otsus yang memadai.
Tim Pemantau Dana Otsus DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang membidangi masalah politik, hukum dan keamanan melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Timika untuk menyerap berbagai informasi, aspirasi tentang pengelolaan dana Otsus Papua di Mimika.
Dalam kunjungan kerja ke Timika, Tim Pemantau Dana Otsus Papua DPR berkesempatan mengunjungi area pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura dan Ridge Camp pada Kamis (15/3).
Selama berada di Tembagapura, rombongan DPR mendapat penjelasan dari manajemen PT Freeport tentang operasi tambang tembaga dan emas baik tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah, pabrik pengolahan konsentrat di Mil 74 hingga pengiriman material konsentrat melalui jalur pipa tambang dari dataran tinggi menuju dataran rendah Mimika hingga dikapalkan di Pelabuhan Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh.
Rombongan Tim Pemantan Dana Otsus Papua DPR terdiri atas Fadli Zon (ketua), Fandi Utomo, Jimmy Demianus Iji, Fadhullah, Willem Wandik, Jamaluddin Jafar, Muslim Ayub, Sulaiman Hamzah dan Pendeta Elion Numberi.
Pada Kamis (15/3) malam, rombongan DPR menggelar pertemuan dengan Penjabat Sementara Gubernur Papua Sudarmo, Sekda Mimika Ausilius You, Kasdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Nyoman Santiasa, Waka Polda Papua Brigjen Polisi Jacobus Marzuki, Danrem 174 Anim Ti Waninggap Merauke Brigjen TNI Asep Setiap Gunawan bersama jajaran Forkompinda Papua dan Muspida Mimika bertempat di Timika.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh Direktur EVP PT Freeport Sony Prasetyo dan Muhammad Didik Ardianto.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon didampingi 10 anggota DPR mengunjungi Timika, Kabupaten Mimika, Papua, terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus, Kamis, 15 Maret 2018. Fadli dijadwalkan bertemu dengan petinggi PT Freeport Indonesia.
“Otsus secara keseluruhan jadi semua terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Otsus, tetapi juga terkait dengan pengawasan di bidang-bidang yang lain, termasuk dengan semua yang ada di Papua,” kata Fadli, yang juga ketua Tim Pengawas Pelaksanaan Otsus Papua, Aceh, dan Yogyakarta.
Fadli mengatakan kunjungannya ke Timika kali ini dalam rangka melihat situasi, menyerap aspirasi masyarakat, dan termasuk memantau langsung kondisi di lapangan, termasuk Freeport.
Menurut Fadli, dia dan anggota DPR lain banyak menerima laporan di antaranya mengenai persoalan dengan tenaga kerja dan lain-lain.
Ketika ditanya apakah kunjungan ke Tembagapura ada kaitannya dengan ribuan karyawan Freeport yang mogok, Fadli mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan terkait dengan hal tersebut. Kehadirannya di area tambang milik Freeport tersebut, kata politikus Partai Gerindra tersebut, untuk menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah.
Selain itu, ia berharap kunjungannya mendapat banyak masukan dari semua pihak. Dia pun berharap bisa memberi masukan mengenai kebijakan yang dibutuhkan.
Setelah beristirahat sejenak di Bandar udara Mozes Kilangin Timika, rombongan Fadli Zon langsung berangkat menuju Tembagapura menggunakan bus. Sesuai dengan jadwal di Tembagapura, Fadli akan bertemu dengan petinggi PT Freeport Indonesia.
House of Representatives (DPR) deputy speaker Fadli Zon and ten members of the House visited Timika, Papua on Thursday, March 15, regarding the implementation of Special Autonomy (Otsus) Law. He is scheduled to meet officials of Freeport Indonesia.
“It is related to the implementation of the Otsus Law, and also related to supervision in other areas including with everything in Papua,” said Fadli Zon, who is also the Otsus Chairman of the Supervisor and Implementation Team of Papua, Aceh, and Yogyakarta.
Fadli said his visit to Timika this time is to see the situation, to receive people’s aspirations and also to directly monitoring the condition in the field including the Freeport.
According to Fadli, he and the other members of the House have received many reports, including labor issues. He said, his presence in Freeport mine area is to solve problems, not to create one.
Fadli Zon hopes that his visit will gain many inputs from all parties. He also hopes he can give input about the required policy.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan pemerintah Jokowi-JK untuk berhati-hati terhadap pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi sejak Februari 2018. Pelemahan Rupiah terhadap USD ini menurutnya bisa memicu terjadinya krisis ekonomi di Tanah Air.
Fadli Zon mengungkapkan, jika belajar dari pengalaman sebelumnya, pelemahan Rupiah merupakan salah satu pemicu terjadinya krisis.
“Menurut saya PR (pekerjaan rumah) yang harus dipikirkan, S&P mengatakan bisa tembus sampai Rp 15.000 per USD. Jangan lupa krisis itu selalu dimulai dari depresiasi Rupiah. Ketidaktahanan Rupiah kita hadapi USD itu pada 20 tahun lalu mengakibatkan krisis berkepanjangan dna mengakibatkan pada krisis politik,” ujar dia di Gedung DPR RI,Jakarta, Rabu (14/3).
Namun jika memang Rupiah ini bisa tembus hingga level Rp 15.000 per USD, maka sudah sangat berbahaya. Oleh sebab itu, Fadli Zon meminta pemerintah segera memikirkan cara untuk membuat rupiah kembali menguat dan stabil.
“Kalau sampai tembus Rp 15.000 menurut saya itu sangat membahayakan. Jadi harus dipikirkan cara. Menurut saya ya pemerintah harusnya mikir, menteri-menteri terkait dan Gubernur BI. Intervensi-intervensi dan sebagainya kan saya dengar sudah dilakukan tetapi tidak bisa menahan laju, bahkan kita seperti membakar uang,” kata dia.
Informasi saja, nilai tukar Rupiah terhadap USD bergerak di level Rp 13.700-an per USD. Pagi tadi, Rupiah dibuka di Rp 13.749 atau menguat tipis dibanding penutupan perdagangan sebelumnya di Rp 13.752 per USD.
Mengutip data Bloomberg, Rupiah sempat melemah tipis di Rp 13.743 per USD di awal perdagangan. Namun, di penutupan hari ini Rupiah sedikit menguat di Rp 17.734.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, perlu adanya perlindungan pada data pribadi, mengingat tren big data telah meluas ke berbagai lini. Masyarakat sadar atau tanpa sadar telah menyerahkan informasi personal ke berbagai layanan internet.
Untuk itu, kehadiran Rancangan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi dirasa semakin penting.
“Perlindungan ini sangat perlu. Karena di negara-negara paling demokratis pun, perlindungan terhadap data pribadi itu diperlukan, sehingga tidak disalahgunakan untuk berbagai kepentingan,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Politisi Partai Gerindra itu melihat, penyalahgunaan untuk berbagai kepentingan secara sederhana dapat berupa permintaan sumbangan atas nama orang yang namanya tercantum, atau bahkan melakukan pembajakan dengan data orang lain.
“Saya kira yang paling sederhana berupa permintaan sumbangan atas nama orang yang dibajak oleh orang yang tidak bertanggungjawab, belum lagi masalah identitas yang disalahgunakan, implikasinya bisa kemana-mana itu,” imbuh Fadli.
Sementara itu, terkait perbedaan keinginan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan HAM terkait RUU Perlindungan Data Pribadi, dimana Menkominfo Rudiantara menyampaikan RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan prioritas pemerintah. Namun pada kenyataannya, Kemenkum HAM tak mendaftarkan RUU tersebut sebagai prioritas. Atas dasar itu, Fadli mengatakan perlu ada koordinasi antar kementerian agar satu suara dalam pengajuan RUU ini menjadi prioritas pemerintah.
“Karena mungkin Kominfo ingin diproteksi, tapi mungkin dari penegak hukum inginnya jangan terlalu diproteksi agar mudah aksesnya jika ada alasan keamanan. Jadi jangan sampai antar pemangku kepentingan di pemerintah belum satu suara,” saran Fadli.
Politisi dapil Jabar itu juga menilai data pribadi tersebut harus tetap diproteksi agar tidak diolah dan direkayasa oleh pihak yang tak bertanggungjawab dan menimbulkan hoaks atas pemakaian data orang lain. “Saya menilai, data pribadi itu harus diproteksi. Jangan sampai data itu bisa diolah-olah dan direkayasa, sehingga menjadi hoaks,” tutup Fadli.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, perlu adanya pemantauan dan pengawasan secara mendalam mengenai permasalahan mengenai penyalahgunaan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Fadli memastikan, DPR melalui Tim Pemantau Otsus Papua juga memantau dan mengawasi berbagai masalah yang terjadi di sana.
“Kami menerima aspirasi-aspirasi tentang masalah yang terjadi, dan tentu saja kami akan berusaha untuk menyelesaikan hal tersebut dan menciptakan kondisi yang kondusif di Papua,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, penyalahgunaan dana Otsus Papua ini mengakibatkan pembangunan yang terjadi di Papua tidak merata.
“Perkembangan di Papua itu tidak merata karena dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan daerahnya disalahgunakan. Oleh karena itu, saya harap hal ini segera ketemu titik terangnya, supaya Papua menjadi kondusif,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa permasalahan Otsus Papua merupakan masalah bersama, dan harus dihadapi semua kalangan masyarakat.
“Permasalahan ini tidak hanya jadi masalah pemerintah, namun menjadi masalah DPR dan masyarakat juga. Kita semua harus bekerjasama untuk melakukan pengawasan terhadap hal ini,” imbuh politisi F-PD itu.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Senin (5/3/2018) lalu, telah menyampaikan kepada Pimpinan DPR RI mengenai dugaan telah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana otonomi khusus daerah Papua dari tahun 2011 hingga 2017.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, wacana pembentukan poros ketiga selain poros pendukung Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 akan sulit terbentuk. Menurut Fadli, hanya ada dua calon yang akan berkontestasi. Mengulang Pilpres 2014, Jokowi akan kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto. “Prediksi saya dari awal kan memang akan head to head. Hanya ada dua calon. Rematch atau two horse race. Jadi, sejak awal saya berpendapat seperti itu,” ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Namun, berdasarkan survei sejumlah lembaga, Jokowi sebagai petahana saat ini memiliki elektabilitas tertinggi. Prabowo berada di urutan kedua. Sementara tokoh lain belum ada yang mendapatkan elektabilitas sampai dua digit.
Hasil survei Populi Center terkait bursa pemilihan Presiden 2019, secara top of mind, elektabilitas Jokowi berada pada angka 52,8 persen. Kemudian Prabowo 15,4 persen.
Meski demikian, Fadli optimistis elektabilitas Prabowo akan meningkat setelah deklarasi sebagai capres di 2019. “Strateginya nantilah ketika ditetapkan sebagai calon, kami akan genjot komunikasi dan sebagainya. Saya kira, lihat saja nanti ketika Pak Prabowo sudah dideklarasikan pasti elektabilitasnya langsung naik,” katanya. Fadli menuturkan, pendeklarasian Prabowo sebagai capres akan dilakukan setelah rapat koordinasi nasional (rakornas) Gerindra pada awal April. “Ya, pokoknya kalau calon presiden, kami pasti akan mencalonkan Pak Prabowo. Bukan orang lain,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak mengambil pusing langkah Partai Demokrat yang melakukan lobi-lobi dengan parpol lain untuk memunculkan sebuah poros baru dalam menyongsong Pemilihan Presiden 2019.
Ia merasa dengan adanya koalisi anyar itu bakal membawa keberkahan untuk partainya. Fadli mengibaratkan seperti saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketika itu poros baru justru menguntungkan calon yang diusung Gerindra pada putaran kedua.
“Ya bisa juga. Dua-duanya bagi Gerindra tidak ada masalah. Hanya ada dua poros atau tiga poros dua-duanya oke dan pasti ada keuntungan serta kerugiannya. Seperti Pilkada DKI, bisa saja dianggap menguntungkan kan,” ujarnya, Jumat (9/3/2018).
Ia menyambut baik bila nanti benar muncul sebuah poros baru dalam pilpres tahun depan. Sebab, hal itu menandakan kalau proses demokrasi di Tanah Air sudah sesuai harapan sebagaimana dahulu diinginkan.
Masyarakat, kata dia, bakal tersuguhkan kalau dunia politik sudah menunjukkan tren positif, karena pesta demokrasi tertinggi pun diikuti lebih dari dua pasangan calon.
“Menurut saya, dialog-dialog ini sangat bagus untuk mencairkan dan memberikan alternatif alternatif kepemimpinan. Kami melihatnya positif saja,” jelasnya.
Fadli Zon melanjutkan, kondisi politik saat ini masih sangat cair, sehingga segala sesuatu bisa berubah sampai nanti mendekati waktu pendaftaran calon presiden pada 4 Agustus 2018.
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah komunikasi yang baik agar bisa tercetus sebuah koalisi yang kukuh dan memiliki tujuan sama dalam membangun bangsa Indonesia.
“Ya belum tentu, karena resminya mencalonkan itu kan 4 Agustus. Jadi yang ditulis dalam formulir yang diajukan di KPU (Komisi Pemilihan Umum). Kalau wacana ini namanya dinamika, bukan berarti belum ada dukungan resmi,” paparnya.
Pihaknya dalam membangun proses koalisi partai pasti akan dilalui dengan sebuah proses yang cukup lama. Sebab, ia ingin membentuk sebuah koalisi yang solid dan berada di posisi sama dalam lima tahun ke depan.
“Kita kan harus tahu dulu maunya apa, visinya apa ke depan, kalau menang bagaimana, apa yang mau dilakukan. Jadi, harus ada chemistry supaya bisa bersenyawa,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, isu kemunculan poros baru di Pilpres 2019 terus berembus. Hal itu untuk memunculkan capres alternatif selain Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Jika koalisi itu memenuhi syarat, didapat tiket untuk mengusung capres, karena memenuhi ambang batas.
Partai Gerindra dipastikan bakal berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2019 mendatang. Di satu sisi, Gerindra juga berharap dapat bergandengan tangan dengan partai lain untuk menghadapi pemilu tahun depan.
“Ya dengan PKS kami sudah firm tapi kami berharap lebih banyak lagi dukungan dari partai lain supaya lebih kuat untuk menghadapi pilpres dan pileg,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/3).
Hingga saat ini, kata Fadli, komunikasi Gerindra dengan partai politik lain berlangsung intensif. Gerindra kata dia tidak menargetkan koalisi besar atau pun kecil.
“Prinsipnya lebih banyak lebih bagus, kan dukungan dan jaringan lebih luas, lebih beragam, tapi kita melihat realitasnya nanti,” kata Fadli.
Jika sudah ada kepastian dukungan dan terbentuknya koalisi, kata Fadli, maka calon pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat dibicarakan.
“Capresnya Pak Prabowo, cawapres kita duduk bersama-sama,” ujar Fadli.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan koalisi untuk mengusung Prabowo menjadi bakal calon presiden sudah ada. Dengan demikian syarat ambang batas 20 persen pencalonan presiden dalam UU Pemilu sudah terpenuhi.
“Untuk maju Pak Prabowo harus didukung 112 kursi atau 20 persen, Insya Allah jumlah itu sudah tercapai,” katanya kemarin.
Saat ini Gerindra memiliki 73 kursi dan PKS memiliki 40 kursi di parlemen. Dengan total 113 kursi, maka Prabowo telah mengantongi 20,17 persen atau memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid sebelumnya mengatakan partainya masih menunggu keputusan Prabowo untuk mencalonkan diri kembali di 2019.
“Kami belum tahu keputusannya. Tapi kalau PKS koalisi dengan Prabowo itu satu kubu,” ujar Hidayat dua hari lalu.
