Hari ini, Selasa (9/2) seluruh insan pers di Indonesia merayakan Hari Pers Nasional. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa saat ini pers memiliki peran sekaligus tanggung jawab yang besar dalam mengawal demokrasi. Ia juga mengatakan pers saat ini juga memiliki andil untuk mengawal pembangunan bangsa dan negara.
“Salah satu ciri penting demokrasi adalah ruang kebebasan pers. Kita juga memerlukan pers yang bertanggung jawab atas apa yang disiarkan di ranah publik ini,” kata Fadli di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).
Ia juga mengatakan, pers dalam sejarahnya juga berperan penting saat perjuangan dan masa awal kemerdekaan Indonesia. Karena menurutnya, saat itu pers turut memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional untuk diketahui masyarakat Indonesia dan juga dunia.
“Sejak masa kemerdekaan, pers berperan besar dalam memerjuangkan kepentingan nasional. Kesadaran nasional dipupuk, pikiran untuk merdeka disebarkan,” tambah Fadli.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini juga mengatakan, di masa modern seperti sekarang ini, masyarakat sudah menjadikan media sebagai hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Hal tersebut, kata Fadli, dapat terlihat dari tingkat konsumsi media oleh masyarakat yang sangat tinggi.
“Tingkat konsumsi masyarakat terhadap media sangat tinggi, dan hal itu bisa mempengaruhi pola fikir dan perilaku masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu menurut Fadli, harus ada semacam spirit edukasi yang dilakukan oleh media. Karena ia mengaku, tidak ingin sampai program media terlalu dominan dibentuk oleh kepentingan pragmatis. Fadli juga ingin media menghadirkan berita yang obyektif yang jauh dari propaganda pihak manapun.
“Ketika iklim pers semakin terbuka, tantangan pers saat ini adalah bagaimana menghadirkan berita yang obyektif seperti cover both sides dan tak menjadi alat propaganda kepentingan pemilik,” paparnya.
Lebih jauh Fadli mengingatkan, bahwa dirinya tidak ingin pers mendapat pengaruh dari manapun. Menurutnya, pers harus bebas memberitakan segala sesuatu asalkan berlandaskan nilai obyektifitas.
“Pers seharusnya bebas dari pengaruh kelompok apalagi kekuasaan. Pers jangan sampai kehilangan obyektifitas karena dimiliki pengusaha yang punya afiliasi politik dan kekuasaan,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRRI Fadli Zon mengucapkan hari Pers Nasional bagi para wartawan yang jatuh pada hari ini Februari 2016. menurut politis Gerinda tersebut, Insan pers memiliki peran sekaligus tanggung jawab yang besar dalam mengawal demokrasi dan pembangunan. Salah satu ciri penting demokrasi adalah ruang kebebasan pers. Kita juga memerlukan pers yang bertanggung jawab atas apa yang disiarkan di ranah publik ini.
Sejak masa kemerdekaan, pers berperan besar dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Kesadaran nasional dipupuk, pikiran untuk merdeka disebarkan.
menurutnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap media sangat tinggi. Apa yang pers suguhkan mempengaruhi pola fikir dan perilaku masyarakat. Harus ada spirit edukasi. Jangan sampai program media terlalu dominan dibentuk oleh kepentingan pragmatis.
Di tengah iklim pers yang semakin terbuka, tantangan pers saat ini adalah bagaimana menghadirkan berita yang obyektif seperti cover both sides dan tak menjadi alat propaganda kepentingan pemilik. Pers seharusnya bebas dari pengaruh kelompok apalagi kekuasaan. Pers jangan sampai kehilangan obyektivitas karena dimiliki pengusaha yang punya afiliasi politik dan kekuasaan. Kita membutuhkan kepemimpinan pers yang berani dan berintegritas seperti Mochtar Lubis. Karena pers adalah wadah perjuangan menegakkan kebenaran.
mantan wartawan ini juga mengingatkan tantangan lain adalah perkembangan teknologi digital. Transformasi dari media cetak ke online masih berlangsung. Belum lagi media sosial yang melibatkan publik menjadi subyek dan obyek. Kehadiran pers resmi dan konvensional dihadapkan pada tantangan media sosial yang melibatkan interaksi supercepat, tanpa jarak dan waktu. Karena itu kita membutuhkan pers yang demokratis dan tidak oligarkis.
” Harapan kita agar insan pers dapat semakin profesional. Sebab, negara maju pasti ditopang pers yang berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan nasional,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon kerap berdiskusi dengan rekan-rekan DPR dan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal atas PHK yang marak akhir-akhir ini. Fadli sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan nasib buruh dan pekerja-pekerja.
“Kalau teman-teman datang (ke DPR) tidak perlu demo. Kita buka lebar pintu DPR dan kita gelar karpet merah. Kita ingin buruh sejahtera, buruh makmur,” ucap Fadli usai membuka Kongres ke-V FSPMI di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (6/2/2016). Hadir dalam acara itu Ketua FSPMI Said Iqbal. Mendengar ucapan Fadli itu, ribuan buruh bersorak dan bertepuk tangan.
Gelombang PHK yang terjadi baru-baru menjadi ancaman bagi buruh. Pemerintah diminta tidak menganggap enteng akan hal itu.
“Pemerintah jangan anggap enteng masalah ini karena lapangan kerja adalah hak setiap warga. Ini amanah konstitusi,” kata Fadli.
Fadli meminta pemerintah membuat kebijakan pro upah layak kepada buruh. Hal ini bertujuan buruh menjadi sejahtera.
“Kesempatan kongres, kawan-kawan buruh adalah pihak yang tepat mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat,” kata dia.
Masyarakat, lanjutnya ingin buruh solid dan kuat. Karena itu dia berharap Kongres ke-V FSPMI dapat menghasilkan kebijakan yang pro rakyat.
“Indonesia kalau buruh sejahtera maka rakyat juga sejahtera. Ini merupakan tulang punggung industri kita,” tutur Fadli.
Kongres FSPMI dihadiri ribuan buruh. Sebagian di antaranya hadir setelah berunjuk rasa ke Istana sang tadi.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan hengkangnya beberapa perusahaan besar dari Indonesia semakin menguatkan ancaman de-industrialisasi.
Dia menegaskan, jika tahun ini kembali terjadi perlambatan ekonomi seperti yang terjadi di tahun 2015, maka ancaman PHK akan semakin besar.
“Potret PHK 2015 menjadi catatan penting. Pada Januari-September 2015 terjadi peningkatan PHK sebesar 43.085,” ujar Fadli di Jakarta, Jumat (5/2).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai tutupnya tiga perusahaan asing, Ford, Toshiba, dan Panasonic, menandakan ancaman de-industrialisasi semakin nyata.
Efek tersebut berdampak pada hilangnya lapangan kerja yang selama ini sudah menyerap tenaga kerja Indonesia. Sementara, untuk membuka lapangan kerja baru, membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
“Sebab rasional yang paling dekat atas keluarnya perusahaan asing dari Indonesia ialah tingginya tingkat persaingan dalam memperebutkan pasar Indonesia. Namun, satu hal yang tidak bisa dinegasikan ialah terjadinya penurunan daya beli masyarakat Indonesia,” ungkap Fadli.
Kemudian, lanjutnya, faktor lain yang juga penting dipertimbangkan adalah faktor regulasi dan kepercayaan investor di Indonesia.
“Misal kita lihat hasil kajian Kamar Dagang Eropa, tingkat kepercayaan investor dan pebisnis Eropa untuk berinvestasi di Indonesia, dari 71% pada 2014 lalu, menjadi 50% pada Januari 2016,”
“Kebanyakan mereka tidak yakin atas paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah,” tutup Fadli.
Saat ini publik dihebohkan dengan Banyu Biru yang memamerkan surat keputusan (SK) pengangkatannya sebagai anggota Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN). Putra dari seniman Eros Djarot itu memposting SK pengangkatannya sebagai anggota Bidang Politik DISK BIN dari Kepala BIN Sutiyoso di akun Path miliknya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan seharusnya orang yang ditunjuk oleh badan intelijen seperti BIN tidak gegabah dengan memamerkan SK nya di publik. Menurut Fadli, setiap anggota BIN harus menjaga kerahasiaannya, termasuk data-data intelijen.
“Saya kira intelijen itu organisasi yang mempunyai protap sendiri, termasuk menjaga kerahasiaan. Bahkan kerahasiaan itu menjadi salah satu yang membedakan BIN dengan organisasi lain,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).
Fadli juga mengatakan sangat aneh bila seorang yang dipercayakan sebagai anggota badan intelijen memamerkan SK nya. Bila kasus itu memang benar terjadi, Fadli berharap BIN dapat memeriksa anggotanya tersebut.
“Jadi kalau dia mempunyai satu SK kemudian diungkap saya kira sangat aneh. Mungkin secara internal BIN perlu juga memeriksa yang bersangkutan,” katanya.
Politisi Gerindra ini juga mengakui saat ini rahasia negara sangat mudah diakses. Menurut Fadli perlu aturan yang tertulis yang mengatur tentang kerahasiaan negara tersebut.
“Ya memang sekarang ini yang namanya rahasia negara boleh dibilang sangat mudah diakses oleh umum bahkan oleh asing juga. Jadi harusnya memang ada aturan yang betul-betul script gitu,” tambahnya.
Lebih jauh Fadli mengatakan bahwa kasus Banyu Biru lebih baik diserahkan ke institusi yang bersangkutan. Tapi ia tegaskan hal yang sangat aneh bila seorang anggota intelijen memamerkan SK nya di media sosial.
“Ya itu kita serahkan kebijakannya kepada institusi yang bersangkutan. Tapi saya kira kalau sudah mengunggah satu SK dari sebuah lembaga yang dikenal sebagai lembaga yang menjaga kerahasiaan negara itu sangat aneh,” pungkas Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang terburu-buru meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Setelah diresmikan, proyek kereta cepat tersebut belum mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan.
“Presiden salah kalau Presiden menabrak aturan yang dibuat oleh negara. Presiden itu kan punya kesamaan di mata hukum, tidak boleh menabrak aturan yang ada. Sementara itu, rakyat disuruh ikuti aturan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2016).
Fadli mengatakan, proyek kereta cepat ini sejak awal tidak jelas. Ia menyebutkan, menurut studi yang dilakukan Kantor Staf Kepresidenan, proyek ini tidak layak untuk dilanjutkan karena tidak ada urgensinya.
Sebab, akses dari Jakarta-Bandung sudah lengkap, mulai dari jalan tol, kereta api, hingga pesawat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mempertanyakan biaya kereta cepat di Indonesia yang lebih mahal dibandingkan di Iran.
Pembangunan kereta cepat di Indonesia dengan jarak 150 kilometer menelan dana hingga 5,5 miliar dollar AS.
Sementara itu, pembangunan kereta cepat di Iran dengan jarak 400 kilometer hanya membutuhkan dana 2,73 miliar dollar AS.
Padahal, kedua proyek kereta cepat itu sama-sama bekerja sama dengan China Railway International.
“Jadi, saya kira pemerintah harus menghentikan ini dulu. Pemerintah harus mengkaji ulang masalah kereta ini. Meski sudah ada groundbreaking, (pemerintah) harus tunduk pada aturan yang ada,” ujar Fadli.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyatakan bahwa pelantikan pergantian Ketua Komisi III DPR RI dari Aziz Syamsudin kepada koleganya Bambang Soesatyo (Bamsoet) berjalan lancar.
Pasalnya, jelas dia, dengan surat yang direkomendasikan Fraksi Partai Golkar (F-PG) pada pekan lalu yang ditanda tangani Setya Novanto sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan UU MD3.
“Saya kira tidak ada masalah semua sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Dan, tidak ada halangan pula untuk dia (Bambang Soesatyo) menjadi Ketua Komisi III. Dan, itu sah,” kata Fadli di Gedung DPR, Senin (25/1/2016).
Politikus Partai Gerindra itu enggan menanggapi lebih jauh terkait adanya pro dan kontra dalam masalah perombakan di dalam fraksi partai berlambang pohon beringin itu. Namun, yang jelas, terang Fadli, pihaknya hanya merespon masalah administrasi antar fraksi seperti pergantian pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Kita sebagai pimpinan DPR tidak akan mencampuri urusan internal mereka. Dan, sekali lagi F-PG di bawah kepemimpinan Setya Novanto sudah kita terima perombakannnya,” cetusnya.
Untuk diketahui, dua politikus Partai Golkar dalam satu Komisi yakni Bambang Soesatyo akhirnya bertukar posisi dengan Aziz Syamsuddin untuk menjabat sebagai Ketua Komisi III, sementara Aziz Syamsuddin menjadi Sekretaris Fraksi Golkar mendampingi Setya Novanto, yang menjadi ketua.
Pengangkatan itu tertuang dalam SK bernomor SJ00 708/FPG/DPRRI/I/2016, tentang Penetapan Susunan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Golkar Terbaru, yang diperoleh Kamis (21/1).
SK itu terbit tertanggal 21 Januari 2016 ditujukan kepada pimpinan DPR RI, ditandatangani Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto. Dengan terbitnya SK itu, tinggal menunggu pelantikan oleh pimpinan DPR.
Dalam surat itu ada beberapa perubahan baik di Komisi, MKD, BURT, Banggar, BKSAP dan Baleg. Salah satu lampirannya adalah perubahan di Komisi III. Ada 8 nama anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi III, yaitu:
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) tidak berubah meskipun Golkar telah menyatakan mendukung pemerintah. Alasan yang ia kemukakan, Golkar tetap berada di KMP.
“Saya kira KMP masih tetap, walaupun Pak Aburizal mendukung pemerintah, tetapi tetap ada di KMP,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Januari 2016.
Menurut Fadli Zon, KMP juga akan mendukung pemerintah selama kebijakan yang diambil berpihak dan menguntungkan rakyat banyak. Namun sejauh ini, ia menilai program-program pemerintah banyak yang tidak terealisasi untuk kesejahteraan rakyat.
“Jadi masalahnya bukan di partai politik (dalam hal kesejahteraan rakyat),” kata Fadli.
Fadli menambahkan, banyaknya program yang tidak terealisasi dengan baik dikarenakan pemerintah kurang dapat menkonsolidasikan kerjasama sejumlah lembaga. Lemahnya koordinasi dan kegaduhan politik yang terjadi, justru semakin memperlambat kinerja pemerintah untuk mengimplementasikan sejumlah program.
“Masalahnya di dalam pemerintah itu sendiri yang tidak mampu konsolidasi. Seperti yang saya bilang dulu, bak manajemen warung kopi,” tuturnya.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyatakan apakah Panitia Kerja (Panja) penegakkan hukum PT Freeport Indonesia menjadi cikal-bakal terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) PT Freeport Indonesia terserah para anggota DPR nantinya.
“Kalau pembentukan Pansus, itu terserah anggota, menyangkut Panja itu merupakan hak komisi terkait,” kata Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (25/1).
Andai Panja itu nantinya meluas menjadi Pansus, menurut Fadli Zon, tidak jadi masalah. “Saya rasa itu tidak ada masalah,” tegasnya.
Pansus ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, justru bagus menjadi satu alat untuk pendalaman latar belakang Freeport yang sudah ada itu secara objektif. “Daripada isunya kemana-mana dan menyeret-nyeret orang yang belum tentu ada kaitannya dengan Freeport, justru Pansus bisa meminimalisir fitnah,” ujarnya.
Terkait wacana pembentukan Pansus PT Freeport Indonesia, Fadli Zon menyatakan bahwa pimpinan DPR belum menerima usulan tersebut. “Belum, belum ada yang mengajukan itu secara resmi,” pungkasnya.
Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto menunjuk Bambang Soesatyo menjadi ketua komisi III DPR menggantikan Aziz Syamsuddin. Siang ini pimpinan DPR resmi melantik Bamsoet sebagai Ketua Komisi III.
Pelantikan itu dilakukan di ruang rapat komisi III gedung DPR, Jakarta, Senin (25/1/2016), usai rapat dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Dalam rapat itu, Fadli Zon membacakan surat yang diterima pimpinan DPR dari Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto tentang pergantian anggota Fraksi Golkar di Alat Kelengkapan Dewan. Salah satunya Aziz Syamsuddin digantikan Bambang Soesatyo.
Pergantian itu sempat menuai pertanyaan soal keabsahan surat Novanto lantaran Golkar secara institusi tak mengantongi SK Menkum HAM, dan surat pergantian Bamsoet tak ditandatangani Sekretaris Fraksi Golkar.
Namun Fadli menegaskan pergantian itu sah. “Saya kira sesuai mekanisme yang ada, sekarang ketua komisi III Pak Bambang Soesatyo. Mudah-mudahan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ucap Fadli usai pelantikan.
Fadli juga menegaskan bahwa pergantian pimpinan komisi itu sepenuhnya kewenangan fraksi, pimpinan DPR tidak ikut campur dengan konflik di partai maupun fraksi masing-masing.
“Sudah sejak 10 Januari saya teken (surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar). Kita tidak campuri urusan partai masing-masing,” tegas politisi Gerindra itu.
Sebelumnya, Novanto sebagai ketua Fraksi Golkar menukar posisi Bambang Soesatyo dengan Aziz Syamsuddin. Bambang dicopot dari sekretaris fraksi menjadi ketua komisi III DPR bertukar dengan Aziz Syamsuddin.
