Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, ditengah banyak perusahaan besar yang jatuh akibat krisis keuangan global, industri kreatif adalah sektor yang mampu bertahan. Industri kreatif yang umumnya usaha kecil menengah adalah sektor tangguh untuk bertahan di tengah situasi krisis ekonomi global.”Di Indonesia, industri kreatif memberikan kontribusi yang besar, 57 persen dari total GDP. Kunci dari majunya sektor ini, didorong setidaknya oleh dua faktor: human capital dan pasar domestik yang besar,” kata Fadli melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara Merdeka dalam sesi kedua sidang di Asia Pacific Parliamentary Forum ke-24 di Vancouver, Kanada, kemarin.
Karenanya, kata Fadli, melihat potensi yang sangat besar pada sektor industri kreatif, Indonesia terus mendorong agar industri kreatif semakin terhubung dengan pasar domestik dan pasar global. Sebagai sebuah negara kepulauan, lanjutnya, konektifitas adalah tantangan sekaligus hal esensial.
Indonesia saat ini sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan juga informasi teknologi. Fadli juga menyoroti pentingnya teknologi informasi di era sekarang. Puluhan juta pengguna internet di Indonesia adalah pasar yang besar untuk berbagai produk inovasi termasuk industri kreatif.
Perhelatan Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) ke-24 akhirnya menghasilkan 27 poin resolusi yang diadopsi menjadi kesepakatan baru. Tujuh draft resolusi delegasi parlemen Indonesia seluruhnya berhasil masuk menjadi bagian dalam resolusi APPF yang digelar pada 16-21 Januari 2015 di Vancouver, Kanada, tersebut.
Dengan pengesahan 27 poin resolusi tersebut menandai pula berakhir sidang parlemen tahunan yang dihadiri oleh 27 negara anggota di seluruh kawasan Asia Pasifik tersebut. Adapun, ajang APPF ke-25 tahun depan disepakati akan diselenggarakan di Fiji.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku bangga dengan pencapaian parlemen Indonesia dalam sidang APPF tahun ini. Dia mengungkapkan dari 48 resolusi diajukan oleh anggota APPF, 27 akhirnya diadopsi.
“Dari 27 itu, tujuh resolusi, yang kita sponsori, memang ada beberapa isu gabungan dengan negara lain karena mereka menyampaikan pesan yang sama. Boleh dibilang 100 persen draft resolusi kita diterima dalam forum APPF ini. Dan ini saya kira suatu hal yang baik buat kita,” ungkap Fadli Zon usai acara penutupan APPF ke 24 di Bayshore Grand Ballroom Hotel Westin Vancouver, Kanada, Rabu (20/1) waktu setempat atau Kamis (21/1/2016) WIB.
Menurut dia, tujuh draft yang kini masuk menjadi resolusi APPF tersebut merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Dan memang seluruh bagian resolusi APPF itu akan menjadi catatan bagi parlemen masing-masing negara termasuk Indonesia.
“Nanti hasil APPF ini akan kita distribusikan ke seluruh fraksi dan komisi di DPR serta instansi pemerintah yang terkait. Dari situ nanti konkretnya akan kita sesuaikan dengan kepentingan nasional kita,” jelasnya.
Diakuinya, karena APPF hanya merupakan forum bukan organisasi yang mengikat, namun hasilnya bisa menjadi catatan atau endorsement ke parlemen masing-masing negara. “Kan tidak harus semuanya harus mengikat. Tapi hasil APPF ini mencerminkan kepentingan negara kita terhadap isu-isu yang diangkat,” ungkapnya.
Seperti diketahui, tujuh draft resolusi yang akan diusulkan delegasi Indonesia meliputi empat isu menyangkut politik keamanan, dua masalah sosial dan satu masalah ekonomi. Yakni: Pertama, penyelesaian konflik yang harus dilakukan secara damai. Kedua, perlunya mengatasi kejahatan antarnegara dan perdagangan orang (transnational crimes and human trafficking).
Ketiga, mendukung proses perdamaian di Timur Tengah. Keempat, perlindungan hak-hak pekerja migran. Kelima, upaya untuk mempercepat konektivitas kawasan di antara negara-negara Asia Pasifik. Keenam, perlunya membangun semacam jaringan parlemen antikorupsi antaranggota APPF. Dan ketujuh, menguatkan peran parlemen dalam krisis kemanusiaan.
Lebih jauh, Fadli Zon mengatakan resolusi APPF mendukung pembangunan network antarparlemen untuk memberantas korupsi ini sejalan dengan organisasi Global Organization of Parliament Against Corruption (GOPAC) dimana Indonesia sebagai ketuanya. Begitu juga dengan masalah-masalah lain yang masuk resolusi APPF tahun ini seperti proteksi pekerja migran atau isu kejahatan transnasional.
Dalam penutupan APPF ini juga disampaikan pencapaian lainnya terkait kesepakatan dalam Meeting of Women Parliamentarians di ajang APPF tersebut. Dimana Meeting of Women Parliamentarians baru pertama kali diadakan di APPF tahun ini. Lebih dari 40 delegasi dari 14 negara ikut bagian dari ajang perempuan parlemen yang diinisiasi oleh delegasi parlemen Indonesia dalam APPF tahun lalu ini. Ketua BKSAP Nurhayati Assegaf dan Senator Kanada Mobina Jaffer didaulat sebagai koordinatornya.
Dalam sidang plenonya di awal pembukaan APPF pada Minggu 17 Januari lalu, parlemen perempuan ini menyepakati beberapa poin penting. Utamanya, mereka sepakat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi-posisi penting pengambilan kebijakan pemerintahan dengan mendorong pembuatan regulasi di negaranya masing-masing.
“Kita sepakat Perempuan Parlemen mendorong keterwakilan perempuan di negara masing-masing agar dapat meningkat. Yakni melalui kebijakan-kebijakan negara dan proses legislasi,” kata Anggota BKSAP DPR RI Dwi Aroem Hadiati yang mengikuti APPF ke-24.
Resolusi Penting Dari 27 poin resolusi APPF ke-24 itu, ada lima poin besar yang penting. Yaitu, isu yang menyangkut tentang perdamaian dan keamanan; terorisme dan kejahatan transnasional; ekonomi dan perdagangan; inovasi, infrastruktur, dan konektivitas; Demokratisasi; serta penanggulangan krisis dan bencana.
Presiden APPF Donald Neil Plett melaporkan bahwa terkait isu politik dan keamanan, para peserta APPF ke-24 menekankan perlunya Parlemen mendorong kebijakan yang memperkuat keamanan regional. Usaha-usaha itu khususnya demi menekan kejahatan transnasional dan mengakhiri perdagangan manusia.
“Perhatian khusus juga diberikan kepada kebutuhan kita memerangi terorisme, khususnya setelah terjadi serangan teror di Jakarta Indonesia,” kata Senator Plett saat membacakan laporan akhirnya di hadapan ratusan peserta APPF ke 24 di Hotel Westin, Vancouvuer, Rabu (20/1) waktu setempat atau Kamis (21/1/2016) WIB.
Selain itu, lanjut Plett, para peserta APPF ke-24 juga mengingatkan perlunya denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea. Apalagi, Korea Utara baru saja mengumumkan telah melaksanakan tes senjata nuklir pada 6 Januari lalu.
Plett melanjutkan di bidang ekonomi dan perdagangan, APPF ke-24 berfokus pada upaya regional meningkatkan perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, ditekankan soal pentingnya mengintegrasikan kebijakan mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM). “APPF ke-24 juga membahas percepatan konektivitas dan inovasi, termasuk dengan menyokong metode public private investment di bidang infrastruktur,” paparnya.
Adapun, di bidang kerja sama regional, para peserta juga menyampaikan visi jangka panjang demi mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) sesuai kesepakatan bersama. Dimana, masing-masing delegasi Parlemen di Sidang APPF agar memastikan Agenda SDGs diimplementasikan di negaranya masing-masing.
Plett kemudian mengingatkan bahwa kesepakatan tentang dilaksanakannya sidang Parlemen Perempuan Asia Pasifik di tiap pertemuan tahunan APPF berikutnya. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Fiji yang akan menjadi tuan rumah pertemuan APPF ke-25 tahun 2017.
Setelah Plett menyampaikan laporan akhirnya itu, masing-masing kepala delegasi Parlemen peserta sidang APPF ke-24, secara bergantian menandatangani joint communique dan resolusi yang dihasilkan. Parlemen Indonesia diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjadi Ketua Delegasi Parlemen Indonesia. Fadli didampingi Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, serta Dubes RI untuk Kanada, Teuku Faizasyah, saat penandatanganan itu. Setelah itu, secara resmi sidang tahunan APPF ke-24 ditutup.
APPF adalah forum Parlemen negara-negara Asia Pasifik yang dibentuk pada 1991 oleh 9 negara, dimana Indonesia adalah salah satu negara pendiri. Pada pertemuan ini hadir 20 delegasi negara, seperti Jepang, Australia, Malaysia, Rusia, Korea Selatan, China, Australia, dan Selandia Baru.
Sementara Delegasi Indonesia dipimpin Fadli Zon. Anggotanya adalah dari DPR RI yakni Nurhayati Assegaf, Teguh Juwarno, Hanafi Rais, Irine Yusiana Roba Putri, Dwi Aroem Hadiatie, dan Andika Pandu Puragabaya. Dari DPD RI adalah Farouk Muhammad dan Haripinto Tanuwidjaja. Dubes RI untuk Kanada, Teuku Faizasyah, juga secara aktif membantu delegasi Parlemen Indonesia selama berlangsungnya sidang APPF ke-24 itu
Keberhasilan Indonesia dalam membangun nilai-nilai demokrasi bisa menjadi inspirasi bagi dunia.
Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia mampu membuktikan bahwa Islam, modernisasi, dan demokrasi bisa tumbuh harmonis. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan pesan tersebut di hadapan ratusan delegasi parlemen dari negara-negara lain yang menghadiri pembukaan sidang tahunan Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) Ke- 24 di Vancouver, Kanada, Senin (18/1) waktu setempat atau Selasa (19/1) WIB.
”Indonesia telah menunjukkan secara baik bahwa tidak ada kontradiksi antara nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kesamaan (equality), kebebasan (liberty), dan pluralisme dalam demokrasi,” kata Fadli Zon. Dalam pidato berjudul ”Building the Tools of Democracy and Citizen Engagement”, Fadli Zon banyak mengungkap soal bagaimana proses keberhasilan Indonesia dalam meletakkan dasar-dasar demokrasi. Konsolidasi demokrasi dimulai pascakrisis 1998.
Kala itu Indonesia benar-benar dilanda krisis multidimensi mulai dari sosial politik hingga ekonomi. ”Walaupun ada tantangan besar, Indonesia akhirnya mampu melakukan konsolidasi demokrasi,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra itu. Dalam 17 tahun terakhir sejak krisis1998, konsolidasi demokrasi terus berjalan baik secara prosedural maupun substansial.
Secara institusional-prosedural, beberapa perkembangan dapat dilihat pada adanya amendemen konstitusi, dilaksanakannya pemilu presiden dan legislatif secara langsung, penghargaan pada hak asasi manusia (HAM) hingga dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Dan yang paling mutakhir adalah Indonesia mampu menyelenggarakan pilkada serentakdi269daerahsecara tertib dan aman,” paparnya.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa demokrasi di setiap negara harus dibangun berdasarkan budaya dan sejarahnya. ”Democracy is not one size-fit all solution. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan pada demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial,” paparnya.
Di Asia Tenggara, Indonesia juga ikut menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Dalam forum ASEAN, Indonesia ikut secara aktif berinisiatif untuk mengembangkan kawasan yang mendorong upaya perlindungan terhadap HAM dan demokratisasi di antarapara negara anggota.”Bahkan dengan didukung anggota ASEAN lainnya, Indonesia mengusulkan pendirian Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang merupakan satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN,” urainya.
Dengan semangat yang sama untuk menumbuhkan lingkungan demokrasi yang kondusif, Indonesia juga menyelenggarakan Forum Demokrasi Bali tahun 2008. Wakil Ketua BKSAP DPR Teguh Juwarno yang juga menjadi anggota delegasi Indonesia sependapat bahwa harus diakui Indonesia telah berhasil menumbuh kembangkan demokrasi seiring modernisasi dan Islam.
”Selama ini dikesankan Islam itu antidemokrasi. Tapi Indonesia adalah bukti sekaligus contoh inspirasi bagi negara lain bahwa muslim moderat adalah keniscayaan bangsa Indonesia yang harus menjadi sistem nilai yang bisa dimiliki masyarakat Islam di mana pun,” papar Teguh.
Untuk diketahui, dalam APPF Ke-24 yang berlangsung diVancouver 17-21 Januari 2016 ini hadir 20 delegasi negara, di antaranya Jepang, Australia, Rusia, Korea Selatan, China, Selandia Baru. Pada pertemuan tahun ini dibahas tiga sektor isu: politik dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, serta kerja sama kawasan Asia-Pasifik. APPF adalah forum parlemen negara-negara Asia-Pasifik yang dibentuk pada 1991 oleh 9 negara dengan Indonesia sebagai salah satu pendiri.
Dalam kesempatan tersebut seluruh negara juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Secara umum mereka memiliki semangat yang sama bagaimana parlemen bisa berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Asia- Pasifik.
Sebagai tuan rumah, delegasi Kanada lebih menyoroti upaya menjadikan kawasan Asia- Pasifik sebagai rumah bersama bagi masyarakatnya yang hidup damai dan sejahtera. Karena itu, dibutuhkan kerja sama ekonomi yang erat dan saling menguntungkan di antara anggota APPF.
”Tak satu pun negara yang bisa kebal dari krisis ekonomi. Karena itu, kerja sama sangat diperlukan. Inovasi, konektivitas antar kawasan juga penting agar Asia-Pasifik tetap menjadi kawasan yang kompetitif,” kata Ketua DPR Kanada Geoff Regan.
Delegasi Parlemen China mengusulkan untuk membangun model atau sistem baru keamanan dunia. Caranya dengan menggalakkan kerja sama yang bisa menguntungkan semua pihak. ”Hapus pemikiran lama yang menyelesaikan masalah dengan kekuatan militer atau penyelesaian yang zero sumgame. Kerja sama masyarakat Asia-Pasifik harus win win solution,” ungkap delegasi China.
Kejahatan Transnasional dan Terorisme
Kejahatan transnasional menjadi salah satu bahasan utama APPF. Teguh Juwarno yang mewakili selegasi Indonesia mendesak agar negaranegara se-Asia-Pasifik membangun kerja sama untuk mengatasinya secara serius. Salah satu kejahatan transnasional yang paling jelas adalah narkoba.
Kejahatan ini melibatkan 264 juta orang di seluruh dunia. Artinya satu dari 20 orang berusia 15-64 tahun telah menggunakan obat terlarang ini. Jumlah ini terus meningkat 3 juta orang setiap tahun. Menurut Teguh, Pemerintah Indonesia sudah bekerja keras memberantas kejahatan narkoba ini. Pemerintah pun telah menetapkan status darurat nasional atas meningkatnya pemakai narkoba dan jejaring distribusinya.
Bersama DPR, pemerintah juga memperkuat aturan hukum pelarangan narkoba, aturan ketat pencucian uang hingga berbagai keppres mengenai pencegahan kejahatan narkoba. Kejahatan lainnya adalah perdagangan orang yang berdasarkan laporan PBB, sebanyak 155 negara selalu berusaha mengakui fakta itu. Selain itu adalah illegal fishing yang merusak kekayaan maritim dan wilayah pesisir.
”Bagi kami, agar pemberantasan kejahatan transnasional menjadi efektif, caranya adalah kerja sama internasional. Memang setiap negara punya sistem hukum masing-masing. Namun kerja sama itu bisa tetap dilakukan dengan tetap menghargai yurisdiksi hukum negara masing-masing,” ungkap Teguh.
Adapun anggota DPR Hanafi Rais mewakili Indonesia mengajak parlemen se-Asia-Pasifik membuat peraturan yang tak hanya mendorong penindakan hukum bagi para pelaku terorisme. Menurut dia, agar dunia damai dari teror, dibutuhkan juga aturan-aturan bijaksana yang mempromosikan keadilan sosial, deradikalisasi, dan demokratisasi.
”Sebagai anggota Dewan, kita semua di sini memiliki peran yang besar dalam perang melawan terorisme. Diharapkan kita bisa sepakat bahwa ada kebutuhan untuk mendorong penegakan hukum bekerja lebih efektif dalam melawan organisasi serta jaringan teroris,” tegasnya dalam sidang APPF.
Dia kemudian menceritakan bagaimana Indonesia baru saja menghadapi musibah serangan teror di kawasan Thamrin, Jakarta, yang menyebabkan sejumlah korban meninggal dan puluhan luka. Dengan kesigapan aparat kepolisian, pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan. Dia menyebut ISIS sudah menyatakan bertanggung jawab atas teror bom ini. ”Darah yang tertumpah di insiden itu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tak ada masyarakat yang aman seratus persen dari terorisme,” ungkapnya.
Pada setiap saat dan setiap tempat di bumi ini, teroris dapat menyerang dan menyebabkan kerugian, bahkan mengancam nyawa manusia. Menurut Hanafi, aset terbesar dalam melawan terorisme adalah justru dengan menjalankan sistem demokrasi yang menyediakan ruang cukup bagi masyarakat mengekspresikan aspirasinya.
Di sisi lain, demokrasi juga menyediakan peluang bagi pemerintah dan Parlemen RI untuk membuat sejumlah aturan yang mencegah dan menindak terorisme. Hanafi mengharapkan ke depan perlu dipikirkan suatu cara mencegah kelompok teroris merekrut anak-anak muda untuk menjadi anggotanya.
Hal ini penting sehingga anakanak muda tidak dimanfaatkan untuk melakukan serangan teror kepada warga masyarakat sendiri. Dia juga mengusulkan, diperlukan penguatan pada dialog yang terbuka di antara komunitas di masyarakat. Tujuannya agar tak ada yang merasa dipinggirkan dan tak didengarkan. Karena kalau dibiarkan akan berpotensi subur terkena radikalisasi.
Hal itu terutama penting bagi negara yang banyak didatangi imigran dari negara lain. Usulan Indonesia itu akan dibahas lebih lanjut di komite khusus yang menyusun Deklarasi Bersama Sidang APPF Ke- 24.
Setelah dengan Kanada dan China, Delegasi Parlemen RI melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Fiji di sela-sela pelaksanakaan Forum Parlemen Asia Pasifik (APPF) ke-24 di Hotel Westin, Vancouver, Selasa (19/1) waktu setempat atau Rabu (20/1/2016) WIB.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Indonesia mengajak Fiji untuk bergabung ke Gerakan Parlemen Sedunia melawan Korupsi yang selama ini dilaksanakan melalui organisasi (Global Organization of Parliament Against Corruption (GOPAC).
Sebagai Ketua GOPAC, Fadli Zon menjelaskan kepada Parlemen Fiji bahwa sudah ada 106 negara anggota organisasi itu. Namun Fiji belum ada di dalamnya.
“Kami undang Fiji membuka national chapter dan jadi anggota GOPAC sebagai komitmen Parlemen untuk antikorupsi,” kata Fadli yang didampingi Ketua BKSAP DPR Nurhayati Assegaf, Anggota BKSAP dari Gerindra Andika Pandu Puragabaya, dan Dubes RI untuk Kanada Teuku Faizasyah.
Lebih jauh, Fadli menjelaskan, bahwa bila Fiji tergerak untuk ikut mendukung gerakan itu, supaya segera membuka national chapter Gopac di negaranya. “Silakan Anda melakukan deklarasi. Saya akan beritahu pihak Australia sebagai pimpinan regional di Asia Oceania bila anda ingin bergabung,” kata Fadli.
Adapun, Ketua Parlemen Fiji Jiko Luveni menyatakan, pihaknya segera membahas permintaan Delegasi Parlemen Indonesia tersebut. Sementara Nurhayati menekankan soal keinginan Indonesia agar Fiji bisa lebih bersahabat dengan Indonesia, khususnya menyangkut isu integrasi Papua ke Indonesia.
“Kita harap Fiji berkomitmen soal integrasi Papua ke NKRI,” kata Nurhayati. Fiji akan menjadi tuan rumah ajang APPF ke-25 tahun mendatang.
Delegasi Parlemen Indonesia melaksanakan pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Tiongkok yang dilaksanakan di sela-sela pelaksanaan Forum Parlemen Asia Pasifik atau Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-24 di Hotel Westin, Vancouver.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, ditemani legislator Fraksi Golkar, Dwi Aroem Hadiati. Dubes RI untuk Kanada, Teuku Faizasyah, juga ikut hadir di pertemuan itu.
Berbicara usai pertemuan yang tertutup itu, Rabu (20/1), Fadli Zon menjelaskan bahwa kedua belah pihak sama-sama sepakat akan pentingnya hubungan kedua negara.
“Dari pihak Tiongkok menyampaikan bagaimana pentingnya hubungan kedua negara. Bahwa Tiongkok juga mitra penting Indonesia karena kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur makin banyak. Terutama investasi Tiongkok kan banyak sekali di Indonesia,” kata Fadli.
Ditekankan juga bahwa hubungan perdagangan dan politik, sejarah dan budaya, membuktikan Tiongkok adalah mitra penting Indonesia dan ASEAN.
“Kita sampaikan kita sepakat. Bahkan kita mendukung Bank Infrastruktur Asia yang diinisiasi Tiongkok. Selain itu gagasan poros maritim abad 21 digagas Tiongkok juga kita akui,” kata Fadli.
Di pertemuan itu, Parlemen Indonesia menekankan bahwa Indonesia ingin melihat ada peningkatan nilai perdagangan Indonesia ke Tiongkok. Karena selama ini, Indonesia selalu memiliki defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok.
Pada kesempatan itu, DPR RI juga berjanji akan memenuhi undangan berkali-kali dari Parlemen Tiongkok untuk berkunjung ke negara itu. “Mereka sudah dua kali mengundang secara resmi. Mereka sudah berkali-kali ke Indonesia. Kita belum sempat menghadiri. Nanti akan dijadwal kembali untuk kunjungan delegasi resmi DPR ke Tiongkok,” jelasnya.
Menurut Fadli, dari hasil pertemuan dengan Parlemen China itu, Pemerintah harus bersedia mengakui bahwa Indonesia cukup tergantung pada Tiongkok. Maka Indonesia perlu ada keseimbangan.
“Kita harus tingkatkan juga investasi negara lain di Indonesia seperti dari Jepang, Eropa, dan AS. Harus ada diversifikasi. Sehingga ketika ada apa-apa dengan salah satu negara, kita masih aman,” jelas Fadli.
Sementara soal isu Laut China Selatan, diakui Fadli bahwa hal itu tak terlalu disinggung di dalam pertemuan bilateral itu. “Sejauh ini, tentu leading diplomacy ada di Kementerian Luar Negeri RI. Saya kira sudah banyak usaha-usaha untuk melobi soal itu. Yang pasti DPR berharap Indonesia harus slebih proaktif, terutama jangan sampai ada konflik,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengajak negara-negara yang tergabung dalam Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ikut mendorong pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Menurutnya, fakta membuktikan bahwa para pelaku UKM ternyata kebal terhadap krisis ekonomi.
Fadli Zon menyampaikan ajakannya saat berpidato pada sesi kedua sidang APPF ke-24 di Vancouver, Kanada, Rabu (20/1). Dalam forum yang diikuti delegasi dari 27 negara itu, Fadli menyampaikan pidato berjudul Fostering Innovation and Connectivity.
Fadli melalui siaran pers ke media mengatakan, industri kreatif yang umumnya usaha kecil menengah adalah sektor tangguh untuk bertahan di tengah situasi krisis ekonomi global. “Di tengah banyak perusahaan besar yang jatuh akibat krisis keuangan global, industri kreatif adalah sektor yang mampu bertahan,” tuturnya.
Ia lantas mencontohkan kondisi industri kreatif di Indonesia yang mampu memberikan kontribusi hingga 57 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, kemajuan di sektor industri kreatif di tanah air didorong oleh dua faktor kunci, yakni modal sumber daya manusia dan pasar domestik yang besar.
“Melihat potensi yang sangat besar pada sektor industri kreatif, Indonesia terus mendorong agar industri kreatif semakin terhubung dengan pasar domestik dan pasar global,” ujarnya.
Ia menambahkan, industri kreatif juga memerlukan dukungan teknologi. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki tantangan di bidang konektivitas.
Dalam Asia Pacific Parliamentary Forum ke-24 di Vancouver, Kanada, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan pidato berjudul “Building the Tools of Democracy and Citizen Engagement.”
Fadli Zon menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil menjalani konsolidasi demokrasi dengan sukses.
“Sejak 1998, walaupun ada tantangan besar, Indonesia dapat dikatakan telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi,” kata Fadli Zon, Selasa waktu setempat
“Dalam 17 tahun terakhir, konsolidasi demokkrasi dilakukan baik secara prosedural maupun substansial. Secara institusional-prosedura, lperkembangan dapat dilihat pada adanya amandemen konstitusi, dilaksanakannya pemilu presiden dan legislatif secara langsung,” urainya.
Selain itu, penghargaan pada hak asasi manusia, dibentuknya lembaga pemberantasan korupsi KPK, serta yang mutakhir ialah pelaksanaan secara tertib dan aman pilkada serentak di 269 daerah.
Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, lanjut Fadli, Indonesia menjadi bukti bahwa Islam dan demokrasi dapat tumbuh harmonis.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa demokrasi di setiap negara harus dibangun berdasarkan budaya dan sejarahnya.
“Democracy is not one size-fit all solution. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan pada demokrasi politik saja, tetapi juga demokasi ekonomi dan demokrasi sosial,” katanya.
24th Annual Meeting of the Asia Pacific Parliamentary Forum, berlangsung di Vancouver 17-21 Januari 2016.
Pada pertemuan tahun ini, dibahas tiga sektor isu: Politik dan Keamanan, Ekonomi dan Perdagangan, serta Kerjasama Kawasan Asia Pasifik.
APPF adalah forum parlemen negara-negara Asia Pasifik yang dibentuk pada 1991 oleh 9 negara, dimana Indonesia adalah salah satu negara pendiri.
Pada pertemuan ini hadir 20 delegasi negara, seperti Jepang, Australia,Rusia, Korea Selatan, China, Australia,New Zealand.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat berbicara di Asia Pacific Parliamentary Forum ke-24 di Vancouver, Kanada mengatakan Indonesia telah berhasil menjalani konsolidasi demokrasi dengan sukses.
“Sejak 1998, walaupun ada tantangan besar, Indonesia dapat dikatakan telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya yang diterima Selasa.
Dalam pidato berjudul “Building the Tools of Democracy and Citizen Engagement” Fadli Zon mengatakan, “Dalam 17 tahun terakhir, konsolidasi demokrasi dilakukan baik secara prosedural maupun substansial”.
Secara institusional-prosedural, katanya, beberapa perkembangan dapat dilihat pada adanya amandemen konstitusi, dilaksanakannya pemilu presiden dan legislatif secara langsung, penghargaan pada hak asasi manusia, dibentuknya lembaga pemberantasan korupsi KPK, serta yang mutakhir ialah pelaksanaan secara tertib dan aman pilkada serentak di 269 daerah.
“Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi bukti bahwa Islam dan demokrasi dapat tumbuh harmonis,” lanjutnya.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa demokrasi di setiap negara harus dibangun berdasarkan budaya dan sejarahnya. “Democracy is not one size-fit all solution. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan pada demokrasi politik saja, tetapi juga demokasi ekonomi dan demokrasi sosial.” 24th Annual Meeting of the Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), berlangsung di Vancouver 17-21 Januari 2016. Pada pertemuan tahun ini, dibahas tiga sektor isu: Politik dan Keamanan, Ekonomi dan Perdagangan, serta Kerjasama Kawasan Asia Pasifik. APPF adalah forum parlemen negara-negara Asia Pasifik yang dibentuk pada 1991 oleh 9 negara, dimana Indonesia adalah salah satu negara pendiri. Pada pertemuan ini hadir 20 delegasi negara, seperti Jepang, Australia,Rusia, Korea Selatan, China, Australia, New Zealand.
Keberhasilan Indonesia dalam membangun nilai-nilai demokrasi bisa menjadi inspirasi bagi dunia. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, Indonesia mampu membuktikan bahwa Islam, modernisasi dan demokrasi bisa tumbuh harmonis.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan pesan tersebut di hadapan ratusan delegasi Parlemen dari negara-negara lain yang menghadiri pembukaan sidang tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-24 di Vancouver, Kanada, Senin (18/1) waktu setempat atau Selasa (19/1/2016) WIB.
“Indonesia telah menunjukkan secara baik bahwa tidak ada kontradiksi antara nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kesamaan (equality), kebebasan (liberty) dan pluralisme dalam demokrasi,” kata Fadli Zon.
Dalam pidato berjudul “Building the Tools of Democracy and Citizen Engagement”, Fadli Zon banyak mengungkap soal bagaimana proses keberhasilan Indonesia dalam meletakkan dasar-dasar demokrasi. Konsolidasi demokrasi dimulai pasca adanya krisis tahun 1998, dimana kala itu Indonesia benar-benar dilanda krisis multidimensi mulai sosial politik hingga ekonomi. “Walaupun ada tantangan besar, Indonesia akhirnya mampu melakukan konsolidasi demokrasi,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra ini.
Dalam 17 tahun terakhir sejak krisis 1998, konsolidasi demokrasi terus berjalan baik secara prosedural maupun substansial. Secara institusional-prosedural beberapa perkembangan dapat dilihat pada adanya amandemen Konstitusi, dilaksanakannya pemilu presiden dan legislatif secara langsung, penghargaan pada hak asasi manusia (HAM), hingga dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Dan yang paling mutakhir adalah Indonesia mampu menyelenggarakan pilkada serentak di 269 daerah secara tertib dan aman,” paparnya.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa demokrasi di setiap negara harus dibangun berdasarkan budaya dan sejarahnya. “Democracy is not one size-fit all solution. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan pada demokrasi politik saja, tetapi juga demokasi ekonomi dan demokrasi sosial.”
Di Asia Tenggara, Indonesia juga ikut menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Dalam forum ASEAN, Indonesia ikut secara aktif berinisiatif untuk mengembangkan kawasan yang mendorong upaya perlindungan terhadap HAM dan demokratisasi di antara para negara anggota. “Bahkan dengan didukung anggota ASEAN lainnya, Indonesia mengusulkan pendirian Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang merupakan satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN,” jelasnya.
Dengan semangat yang sama untuk menumbuhkan lingkungan demokrasi yang kondusif, Indonesia juga menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum tahun 2008.
Pimpinan DPR melakukan pertemuan bilateral dengan DPR Kanada di sela-sela jelang acara pembukaan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-24 yang dilaksanakan di Vancouver, Kanada.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang didampingi Ketua BKSAP DPR Nurhayati Assegaf, dan anggota BKSAP Andika Pandu Puragabaya. Turut mendampingi adalah Dubes untuk Kanada, Teuku Faizasyah. Sementara Kanada diwakili oleh Ketua DPR-nya, yakni Geoff Regan.
Pertemuan dilakukan secara tertutup di Hotel Westin, Vancouver, Kanada, Senin (18/1).
Usai pertemuan, Fadli Zon menjelaskan kedua belah pihak membicarakan berbagai topik.
Yang pertama adalah terkait isu terorisme, di mana ada warga negara Kanada yang menjadi korban dalam dua serangan teror aktual di negara yang berbeda, yakni Indonesia dan Burkina Faso. Baik pihak Indonesia maupun Kanada sama-sama menyampaikan penyesalan serta rasa duka cita mendalam atas kejadian itu.
“Kita sama-sama mengutuk tindakan teror di Sarinah dan Burkina Faso,” kata Fadli Zon.
Selain itu, kedua belah pihak juga sama-sama mengakui pentingnya hubungan bilateral yang telah terjalin akrab selama lebih dari 60 tahun.
Secara khusus, sebagai Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli menyampaikan harapannya agar kegiatan jaringan itu mendapat dukungan Pemerintah serta Parlemen Kanada.
“Saya jelaskan kampanye antikorupsi sangat besar dampaknya, dan kini sudah diikuti 106 negara. Usaha ke situ tak mudah. Masalah korupsi masih di depan mata. Tapi dengan forum ini, minimal ada awareness, kehati-hatian, anggota parlemen dunia tak masuk ke jebakan korupsi,” jelasnya.
Di bidang ekonomi, kedua pihak sama-sama menyadari adanya perlambatan volume perdagangan kedua negara karena masalah ekonomi dalam negeri dan situasi global. Selama ini, Kanada termasuk pengekspor besar ke Indonesia dengan produk potasium, pesawat Bombardier, perusahaan finansial Manulife, Blackberry, hingga gandum.
“Sementara dari sisi Indonesia masih defisit. Maka kita harap kalau bisa Kanada banyak menyerap produk Indonesia yang tentu mereka butuhkan. Misalnya produk pertanian, perikanan, kemudian minyak sawit, dan lain-lain,” kata Fadli.
Di pertemuan itu, sempat disinggung juga soal Poros Maritim yang merupakan komitmen Presiden Jokowi. Pada titik itu, Kanada menyampaikan harapannya untuk bisa dilibatkan oleh Indonesia.
“Mereka harap ada kerja sama di bidang pelabuhan. Ada juga keinginan Kanada membangun kilang minyak di Indonesia. Saya kira ini peluang bagus yang bisa ditangkap Pemerintah kita,” kata Fadli.
