Tragedi teror ledakan bom di Kafe Starbucks dan Pos Polisi di Jalan MH Thamrin yang terjadi Kamis (14/1) kemarin meninggalkan duka yang mendalam bagi sebagian masyarakat khususnya keluarga korban.
Tak lama berselang dari peristiwa tersebut, netizen Indonesia dengan lantang merasa tak takut dengan teror dengan menulis hashtag #kamitidaktakut.
Bahkan, diketahui seorang penjual sate yang berjualan hanya berjarak sekitar 100 meter menunjukkan ketenangannya dengan santainya tetap berjualan. Hal itu diperoleh dari akun Path bernama Wimpy yang beredar di media sosial.
Ternyata, keberanian tukang sate tersebut sampai juga ke telinga Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dia turut mengutarakan apresiasinya terhadap tukang sate itu. Sebab, dia menilai sudah semestinya warga Jakarta tak takut dengan aksi teror semacam itu.
“Itu buktikan merasa tidak takut. Life must go on,” kata Fadli sembari terkekeh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/1).
“Saya kira menarik ya,” tambahnya.
Seperti diketahui, seorang pengguna Path bernama Wimpy mengunggah foto seorang penjual sate. Meski terlihat biasa saja, penjual sate itu ternyata berada sangat dekat dengan lokasi ledakan bom Sarinah. Bahlan menurut Wimpy, posisi jualan si tukang sate yang terlihat cukup tua itu hanya 100 meter dari TKP.
Wimpy pun menyebut fenomena unik nan berani ini adalah bukti ketangguhan orang Jakarta yang tidak takut terhadap aksi terorisme.
“Gerobak sate ini hanya 100 meter dari lokasi serangan teroris sekitar 2 jam lalu, dan si abang masih memanggang satenya dan orang-orang pun masih terus memesan sate. Ini lah Jakarta!!! Kalian tidak bisa meneror orang-orang Jakarta!! Takut tak ada dalam kamus kami,” tulis Wimpy dalam akun Pathnya.
Tak ayal, netizen lain pun langsung membagikan postingan Wimpy tersebut di media sosial, dan komentar-komentar positif pun terus mengalir. Foto tukang sate berani ini semakin menguatkan kampanye netizen untuk menunjukkan kekuatan rakyat Indonesia menghadapi aksi terorisme yang sebelumnya sudah ramai di Twitter lewat hastag #KamiTidakTakut dan #tetaptenang.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon prihatin dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.
Ia berharap ke depannya tidak ada lagi anggota DPR yang tertangkap KPK.
Politikus Gerindra itu mengatakan Damayanti harus menjalani proses hukum yang berlaku.
“Kita apresiasi pimpinan KPK yang baru sudah memenuhi harapan masyarakat,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/1/2016).
Fadli melihat perilaku korupsi karena adanya peluang yang dapat dilakukan anggota DPR.
Dia enggan berkomentar mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terjadi pada kader-kader dari partai pendukung pemerintah.
“Saya tidak mau mengatakan itu, tapi selama ada satu peluang pasti ada satu jalan, untuk melakukan tindak pidana korupsi. Apalgi mereka yang punya akses lebih besar kekuasaan. Power tends to corrupt walau dalam artian yang agak berbeda,” tutur Politikus Gerindra itu.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Fadli Zon mengaku, terkejut atas insiden ledakan disertai baku tembak di Jalan MH Thamrin, tepat di seputaran Pos Polisi Sarinah Plaza, Jakarta Pusat.
Atas peristiwa itu, Fadli meminta, aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan terlebih lokasi terjadinya aksi itu masuk kawasan khusus atau disebut RI 1.
“Harus meningkatkan kewaspadaan sekitar situ jangan sampai ini menjadi preseden buruk masa depan di kawasan Ring 1, terutama dekat dengan kawasan istana dan kawasan obyek vital lainnya ini harus diperkuat aparatnya,” kata Fadli, Kamis (14/1/2016), di Gedung DPR Senayan, Jakarta.
Fadli menyatakan, akan segera berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti untuk memastikan pengamanan maksimal terutama pada kawasan obyek vital seperti salah satunya kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
“Nanti kami akan meminta penjelasan Kapolri, supaya kita bisa berkoordinasi termasuk di DPR dan kawasan obyek fital lainnya juga,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, turut angkat bicara mengenai tertangkapanya anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti (DWP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fadli mengaku prihatin karena kejadian seperti itu terus berulang.
“Kejadian ini membuat lembaga legislatif semakin tercoreng,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016..
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, tertangkapnya Damayanti bukan hanya merugikan DPR sebagai lembaga. Namun juga merugikan rakyat Indonesia. “Alokasi (anggaran dan program) itu harusnya bisa sampai di masyarakat, seringkali tidak sampai karena kejadian seperti ini,” ujarnya menambahkan.
Fadli meminta Damayanti yang saat ini sedang dalam pemeriksaan KPK kooperatif dan mematuhi proses hukum yang ada. Sebagai pimpinan DPR, Fadli juga mendapat tantangan baru untuk memperbaiki citra DPR. “Kami harus benahi diri karena ini sangat merugikan masyarakat.”
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, semalam. Ia diduga terlibat dalam kasus suap dalam penganggaran proyek. Suap tersebut diduga diberikan oleh pihak swasta.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Johan Budi Sapto Pribowo menjadi Juru Bicara Kepresidenan. Johan dinilai Fadli mampu melakukan penjelasan publik secara bernas.
“Pak Johan Budi adalah sosok yang artikulatif, bagus, jelas,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Fadli mmenilai Presiden memang membutuhkan juru bicara. Diharapkannya, pesan yang disampaikan pihak pemerintahan bisa lebih mudah dipahami oleh khalayak luas.
“Dengan begitu, penjelasan dari Presiden bisa lebih jelas. Selama ini kan tidak jelas pesan yang disampaikan pemerintah, kadang A, besok B, besok lusa C, kita tidak tahu,” ujar Fadli.
Johan Budi yang kini menjabat Staf Khusus Bidang Komunikasi Kepresidenan itu menyatakan kerja-kerjanya akan dikomunikasikan langsung dengan Jokowi. Dia juga bertugas menyatukan persepsi kehumasan pemerintah.
“Intinya, saya berkoordinasi langsung dengan Presiden, bagian staf khusus,” kata Johan Budi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (12/1) kemarin.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, selama ini, parlemen tak mengganggu pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Menurut dia, permasalahan yang muncul di pemerintahan karena internal pemerintah sendiri yang tidak mampu melakukan konsolidasi.
“Masalahnya adalah di pemerintah sendiri. Pemerintah sebetulnya tidak terlalu banyak mendapatkan gangguan dari parlemen. Kalau ada gangguan, gangguan yang mana? Masalahnya adalah di tubuh internal pemerintah sendiri yang tidak mampu melakukan konsolidasi terhadap kekuasaan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Ia juga menilai tak ada kepemimpinan. Hal ini dianggap Fadli sebagai penyebab kerap terjadinya perselisihan antara satu menteri dan menteri yang lain.
Fadli menekankan, Koalisi Merah Putih tetap akan berperan sebagai pengawas pemerintah. Jika ada kebijakan yang baik dari pemerintah, itu akan didukung. Begitu pula sebaliknya.
“Sejak awal, kami mengatakan kalau program pemerintah bagus, kami dukung, kalau tidak, kami koreksi. Sejak awal, saya kira posisi itu tidak berubah,” ujar Fadli.
Menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Fadli menilainya wajar.
“Ya sebelumnya juga sudah bertemu dengan beberapa pimpinan, termasuk Pak Prabowo,” kata dia.
Protes kubu Agung Laksono terkait pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR dinilai tidak tepat. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pelantikan Ade sudah melewati seluruh prosedur yang ada di DPR.
“Dari aspek UU MD3 tak ada yang dilanggar. Berdasarkan rapat Bamus tadi juga 10 fraksi sudah sepakat melantik Pak Ade,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2016).
Disebutkan Fadli, penunjukan Ade sebagai Ketua DPR telah dilakukan oleh DPP Golkar hasil Munas Bali melalui surat yang dikirimkan ke pemimpin DPR.
Saat disinggung soal protes kubu Agung Laksono yang mengklaim telah mengirimkan surat penunjukan Agus Gumiwang sebagai pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR, Fadli mengatakan klaim tersebut tidak benar.
“Surat yang masuk bukan dari DPP Golkar kubu Agung Laksono, tapi dari Fraksi Golkar hasil Munas Ancol tentang pergantian ketua fraksi. Sementara pemilihan Ketua DPR harus dari DPP yang bersangkutan,” ucap Fadli.
Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon dalam pidato pembukaan masa persidangan III mengatakan, perhatian masyarakat terhadap masih minimnya produk legislasi yang dihasilkan tahun lalu, merupakan masukan yang sangat membangun bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.
Ia mengajak seluruh Anggota DPR untuk bekerja keras menyelesaikan RUU-RUU tersebut.
“Dalam tataran teknis, pimpinan mengharapkan agar penyusunan, harmonisasi, dan pembahasan RUU dan dioptimalkan sehingga pengunaan jadwal sidang berjalan efektif,” ujarnya, Senin 11 Januari 2016.
Ia menambahkan, hal penting lain adalah mendorong Badan Legislasi agar segera menyelesaikan pembahasan Prioritas Prolegnas Tahun 2016 bersama pemeritah.
“Sebagaimana dalam ketentuan dalam Tata Tertib, penetapan RUU yang menjadi prioritas dalam Prolegnas didasarkan atas perintah konstitusi, TAP MPR, undang-undang lainnya, sistem perencanaan pembangunan nasional dan aspirasi masyarakat,” katanya.
Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kian mengemuka, bukan hanya dari beberapa anggota MPR dan DPR, tapi juga dari beberapa Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).
“Ide itu memang ide yang bagus,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon ketika ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/1).
Ia setuju GBHN dihidupkan kembali agar pemerintah terukur dalam menjalankan tugasnya.
“Tidak terimprovisasi, seenaknya lah. Ini yang digariskan, apa yang dicapai,” tegasnya.
Meski begitu, untuk menghidupkan kembali GBHN, menurut Fadli, diperlukan langkah yang sangat besar.
“Langkah itu bisa terkait dengan amandemen UUD 45 atau itu bisa ditampung dalam UU,” pungkas Fadli yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra.
Plt Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, bahwa pada masa persidangan lalu, DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan beberapa RUU antara lain, RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang kerjasama di Bidang Pertahanan, dan RUU tentang pengesahan memorandum saling pengertian antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah republik sosialis vietnam tentang peningkatan kerjasama pejabat pertahanan dan kegiatan bidang pertahanan terkait.
“DPR telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta memberi persetujuan terhadap calon pimpinan KPK, calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional dan telah memberikan pertimbangan kepada calon Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh dari 11 negara sahabat. DPR juga telah menyampaikan laporan hasil kerja pansus pelindo II kepada Presiden,” jelas Fadli Zon dalam pidato pembukaan paripurna di Gedung DPR Senin (11/1/2016).
Fadli juga menyoroti bahwa masih minimnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR pada tahun lalu, yang disampaikan oleh masyarakat, merupakan masukan kepada DPR.
“Pimpinan mengajak seluruh anggota DPR untuk bekerja keras menyelesaikan RUU yang masih tersisa, dan pimpinan DPR juga berharap agar proses penyusunan, harmonisasi, dan pembahasan RUU dapat dioptimalkan sehingga penggunaan Jadwal sidang berjalan efektif,” ungkap Fadli.
Fadli juga menandaskan, pimpinan meminta anggota dan alat kelengkapan dewan untuk lebih proaktif menyampaikan pengajuan RUU usul inisiatif, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kepada Presiden sebagai mitra DPR dalam pembentukan UU, juga diharapkan dukungannya sehingga kinerja legislasi meningkat maksimal. Ini penting mengingat UU adalah produk bersama DPR dan pemerintah,” imbuhnya.
Fadli menuturkan, berkaitan dengan peran diplomasi parlemen, pada masa persidangan III, DPR akan terus menata bentuk kunjungan kerja ke luar negri delegasi DPR agar mengemban misi memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
“Dalam hubungan ini, DPR akan mengirimkan delegasi dalam sidang Tahunan ke 24 Asia Pacific Parliamentary Forum tanggal 16 – 21 Januari 2016 di Kanada dan Delegasi ke The 11 Session of the Parliamentary Union of the OIC Member State Conference tanggal 21- 27 Januari 2016 di Baghdad Irak,” tegasnya.
