Keberhasilan Indonesia dalam membangun nilai-nilai demokrasi bisa menjadi inspirasi bagi dunia.
Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia mampu membuktikan bahwa Islam, modernisasi, dan demokrasi bisa tumbuh harmonis. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan pesan tersebut di hadapan ratusan delegasi parlemen dari negara-negara lain yang menghadiri pembukaan sidang tahunan Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) Ke- 24 di Vancouver, Kanada, Senin (18/1) waktu setempat atau Selasa (19/1) WIB.
”Indonesia telah menunjukkan secara baik bahwa tidak ada kontradiksi antara nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kesamaan (equality), kebebasan (liberty), dan pluralisme dalam demokrasi,” kata Fadli Zon. Dalam pidato berjudul ”Building the Tools of Democracy and Citizen Engagement”, Fadli Zon banyak mengungkap soal bagaimana proses keberhasilan Indonesia dalam meletakkan dasar-dasar demokrasi. Konsolidasi demokrasi dimulai pascakrisis 1998.
Kala itu Indonesia benar-benar dilanda krisis multidimensi mulai dari sosial politik hingga ekonomi. ”Walaupun ada tantangan besar, Indonesia akhirnya mampu melakukan konsolidasi demokrasi,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra itu. Dalam 17 tahun terakhir sejak krisis1998, konsolidasi demokrasi terus berjalan baik secara prosedural maupun substansial.
Secara institusional-prosedural, beberapa perkembangan dapat dilihat pada adanya amendemen konstitusi, dilaksanakannya pemilu presiden dan legislatif secara langsung, penghargaan pada hak asasi manusia (HAM) hingga dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Dan yang paling mutakhir adalah Indonesia mampu menyelenggarakan pilkada serentakdi269daerahsecara tertib dan aman,” paparnya.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa demokrasi di setiap negara harus dibangun berdasarkan budaya dan sejarahnya. ”Democracy is not one size-fit all solution. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan pada demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial,” paparnya.
Di Asia Tenggara, Indonesia juga ikut menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Dalam forum ASEAN, Indonesia ikut secara aktif berinisiatif untuk mengembangkan kawasan yang mendorong upaya perlindungan terhadap HAM dan demokratisasi di antarapara negara anggota.”Bahkan dengan didukung anggota ASEAN lainnya, Indonesia mengusulkan pendirian Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang merupakan satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN,” urainya.
Dengan semangat yang sama untuk menumbuhkan lingkungan demokrasi yang kondusif, Indonesia juga menyelenggarakan Forum Demokrasi Bali tahun 2008. Wakil Ketua BKSAP DPR Teguh Juwarno yang juga menjadi anggota delegasi Indonesia sependapat bahwa harus diakui Indonesia telah berhasil menumbuh kembangkan demokrasi seiring modernisasi dan Islam.
”Selama ini dikesankan Islam itu antidemokrasi. Tapi Indonesia adalah bukti sekaligus contoh inspirasi bagi negara lain bahwa muslim moderat adalah keniscayaan bangsa Indonesia yang harus menjadi sistem nilai yang bisa dimiliki masyarakat Islam di mana pun,” papar Teguh.
Untuk diketahui, dalam APPF Ke-24 yang berlangsung diVancouver 17-21 Januari 2016 ini hadir 20 delegasi negara, di antaranya Jepang, Australia, Rusia, Korea Selatan, China, Selandia Baru. Pada pertemuan tahun ini dibahas tiga sektor isu: politik dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, serta kerja sama kawasan Asia-Pasifik. APPF adalah forum parlemen negara-negara Asia-Pasifik yang dibentuk pada 1991 oleh 9 negara dengan Indonesia sebagai salah satu pendiri.
Dalam kesempatan tersebut seluruh negara juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Secara umum mereka memiliki semangat yang sama bagaimana parlemen bisa berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Asia- Pasifik.
Sebagai tuan rumah, delegasi Kanada lebih menyoroti upaya menjadikan kawasan Asia- Pasifik sebagai rumah bersama bagi masyarakatnya yang hidup damai dan sejahtera. Karena itu, dibutuhkan kerja sama ekonomi yang erat dan saling menguntungkan di antara anggota APPF.
”Tak satu pun negara yang bisa kebal dari krisis ekonomi. Karena itu, kerja sama sangat diperlukan. Inovasi, konektivitas antar kawasan juga penting agar Asia-Pasifik tetap menjadi kawasan yang kompetitif,” kata Ketua DPR Kanada Geoff Regan.
Delegasi Parlemen China mengusulkan untuk membangun model atau sistem baru keamanan dunia. Caranya dengan menggalakkan kerja sama yang bisa menguntungkan semua pihak. ”Hapus pemikiran lama yang menyelesaikan masalah dengan kekuatan militer atau penyelesaian yang zero sumgame. Kerja sama masyarakat Asia-Pasifik harus win win solution,” ungkap delegasi China.
Kejahatan Transnasional dan Terorisme
Kejahatan transnasional menjadi salah satu bahasan utama APPF. Teguh Juwarno yang mewakili selegasi Indonesia mendesak agar negaranegara se-Asia-Pasifik membangun kerja sama untuk mengatasinya secara serius. Salah satu kejahatan transnasional yang paling jelas adalah narkoba.
Kejahatan ini melibatkan 264 juta orang di seluruh dunia. Artinya satu dari 20 orang berusia 15-64 tahun telah menggunakan obat terlarang ini. Jumlah ini terus meningkat 3 juta orang setiap tahun. Menurut Teguh, Pemerintah Indonesia sudah bekerja keras memberantas kejahatan narkoba ini. Pemerintah pun telah menetapkan status darurat nasional atas meningkatnya pemakai narkoba dan jejaring distribusinya.
Bersama DPR, pemerintah juga memperkuat aturan hukum pelarangan narkoba, aturan ketat pencucian uang hingga berbagai keppres mengenai pencegahan kejahatan narkoba. Kejahatan lainnya adalah perdagangan orang yang berdasarkan laporan PBB, sebanyak 155 negara selalu berusaha mengakui fakta itu. Selain itu adalah illegal fishing yang merusak kekayaan maritim dan wilayah pesisir.
”Bagi kami, agar pemberantasan kejahatan transnasional menjadi efektif, caranya adalah kerja sama internasional. Memang setiap negara punya sistem hukum masing-masing. Namun kerja sama itu bisa tetap dilakukan dengan tetap menghargai yurisdiksi hukum negara masing-masing,” ungkap Teguh.
Adapun anggota DPR Hanafi Rais mewakili Indonesia mengajak parlemen se-Asia-Pasifik membuat peraturan yang tak hanya mendorong penindakan hukum bagi para pelaku terorisme. Menurut dia, agar dunia damai dari teror, dibutuhkan juga aturan-aturan bijaksana yang mempromosikan keadilan sosial, deradikalisasi, dan demokratisasi.
”Sebagai anggota Dewan, kita semua di sini memiliki peran yang besar dalam perang melawan terorisme. Diharapkan kita bisa sepakat bahwa ada kebutuhan untuk mendorong penegakan hukum bekerja lebih efektif dalam melawan organisasi serta jaringan teroris,” tegasnya dalam sidang APPF.
Dia kemudian menceritakan bagaimana Indonesia baru saja menghadapi musibah serangan teror di kawasan Thamrin, Jakarta, yang menyebabkan sejumlah korban meninggal dan puluhan luka. Dengan kesigapan aparat kepolisian, pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan. Dia menyebut ISIS sudah menyatakan bertanggung jawab atas teror bom ini. ”Darah yang tertumpah di insiden itu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tak ada masyarakat yang aman seratus persen dari terorisme,” ungkapnya.
Pada setiap saat dan setiap tempat di bumi ini, teroris dapat menyerang dan menyebabkan kerugian, bahkan mengancam nyawa manusia. Menurut Hanafi, aset terbesar dalam melawan terorisme adalah justru dengan menjalankan sistem demokrasi yang menyediakan ruang cukup bagi masyarakat mengekspresikan aspirasinya.
Di sisi lain, demokrasi juga menyediakan peluang bagi pemerintah dan Parlemen RI untuk membuat sejumlah aturan yang mencegah dan menindak terorisme. Hanafi mengharapkan ke depan perlu dipikirkan suatu cara mencegah kelompok teroris merekrut anak-anak muda untuk menjadi anggotanya.
Hal ini penting sehingga anakanak muda tidak dimanfaatkan untuk melakukan serangan teror kepada warga masyarakat sendiri. Dia juga mengusulkan, diperlukan penguatan pada dialog yang terbuka di antara komunitas di masyarakat. Tujuannya agar tak ada yang merasa dipinggirkan dan tak didengarkan. Karena kalau dibiarkan akan berpotensi subur terkena radikalisasi.
Hal itu terutama penting bagi negara yang banyak didatangi imigran dari negara lain. Usulan Indonesia itu akan dibahas lebih lanjut di komite khusus yang menyusun Deklarasi Bersama Sidang APPF Ke- 24.