Hari ini, Selasa (9/2) seluruh insan pers di Indonesia merayakan Hari Pers Nasional. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa saat ini pers memiliki peran sekaligus tanggung jawab yang besar dalam mengawal demokrasi. Ia juga mengatakan pers saat ini juga memiliki andil untuk mengawal pembangunan bangsa dan negara.
“Salah satu ciri penting demokrasi adalah ruang kebebasan pers. Kita juga memerlukan pers yang bertanggung jawab atas apa yang disiarkan di ranah publik ini,” kata Fadli di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).
Ia juga mengatakan, pers dalam sejarahnya juga berperan penting saat perjuangan dan masa awal kemerdekaan Indonesia. Karena menurutnya, saat itu pers turut memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional untuk diketahui masyarakat Indonesia dan juga dunia.
“Sejak masa kemerdekaan, pers berperan besar dalam memerjuangkan kepentingan nasional. Kesadaran nasional dipupuk, pikiran untuk merdeka disebarkan,” tambah Fadli.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini juga mengatakan, di masa modern seperti sekarang ini, masyarakat sudah menjadikan media sebagai hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Hal tersebut, kata Fadli, dapat terlihat dari tingkat konsumsi media oleh masyarakat yang sangat tinggi.
“Tingkat konsumsi masyarakat terhadap media sangat tinggi, dan hal itu bisa mempengaruhi pola fikir dan perilaku masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu menurut Fadli, harus ada semacam spirit edukasi yang dilakukan oleh media. Karena ia mengaku, tidak ingin sampai program media terlalu dominan dibentuk oleh kepentingan pragmatis. Fadli juga ingin media menghadirkan berita yang obyektif yang jauh dari propaganda pihak manapun.
“Ketika iklim pers semakin terbuka, tantangan pers saat ini adalah bagaimana menghadirkan berita yang obyektif seperti cover both sides dan tak menjadi alat propaganda kepentingan pemilik,” paparnya.
Lebih jauh Fadli mengingatkan, bahwa dirinya tidak ingin pers mendapat pengaruh dari manapun. Menurutnya, pers harus bebas memberitakan segala sesuatu asalkan berlandaskan nilai obyektifitas.
“Pers seharusnya bebas dari pengaruh kelompok apalagi kekuasaan. Pers jangan sampai kehilangan obyektifitas karena dimiliki pengusaha yang punya afiliasi politik dan kekuasaan,” tandasnya.