Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengimbau agar anggota dewan yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) untuk segera melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai pejabat negara, anggota DPR wajib melaporkan LHKPN.
“Saya kira itu mestinya kita imbau untuk melaporkan. Karena itu merupakan suatu kewajiban. Saya kira itu nggak ada masalah,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Fadli menekankan dalam laporan LHKPN sebenarnya tak ribet. Menurutnya, penyerahakan LHKPN ini tak mesti pejabat langsung yang datang ke KPK.
“Cuma kan melaporkan itu tidak perlu kita datang ke KPK, saya waktu itu cuma mengirim staf kok. Dapat tanda terima,” sebutnya.
Kemudian, Fadli menegaskan bila dirinya sudah melaporkan LHKPN ke KPK secara rutin sejak Desember 2014.
“Saya sudah melaporkan dari Desember 2014. Saya sudah melaporkan. Saya ada kok tanda terima dan semua ada. Fotokopinya saya juga punya Saya sudah laporkan,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memastikan tak ada motif politik dalam rencana pihaknya lewat Komisi III memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok minggu depan.
Pemanggilan itu oleh beberapa pihak dianggap sengaja dilakukan di tengah ramainya berita soal bursa calon gubernur di Pilgub DKI.
“Enggak usah ada (anggapan) politisasi, dari dulukan prosedur ini (pemanggilan pejabat publik) memang sudah dijalankan,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, rencana pemanggilan terhadap Ahok itu adalah bentuk fungsi pengawasan oleh parlemen. Terlebih banyak kejanggalan dalam proses penggusuran lokalisasi Kalijodo seperti dilibatkannya prajurit TNI.
“Di situ juga ada penggunaan TNI, apakah ini juga sudah sesuai prosedur atau tidak, karena di dalam tupoksinya kan tidak ada (TNI) ikut di dalam proses seperti itu. Saya kira kita butuh TNI bukan untuk jadi tukang gusur, ya kita butuh TNI untuk pertahanan kita,” paparnya.
Lebih jauh menurut Fadli, pemberantasan terhadap tempat-tempat prostitusi harus dilakukan merata, bukan hanya di kalangan bawah.
“Jangan tebang pilih, yang di bawah tapi yang di atas dibiarkan, saya kira saudara Ahok tahulah maksudnya,” pungkas dia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah komisi III memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). DPR ingin meminta penjelasan Ahok terkait dilibatkannya anggota TNI dalam penggusuran lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara.
“Saya kira selama itu fungsi pengawasan dalam penegakan hukum, karena di situ juga ada penggunaan TNI. Apakah ini juga sudah sesuai prosedur atau tidak,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/3).
Politisi Partai Gerindra ini menilai bahwa tugas dan peranan TNI bukan untuk melakukan penggusuran. Namun justru TNI ada untuk memperkuat pertahanan negara.
“Karena di dalam tupoksinya kan tidak ada ikut di dalam proses seperti itu. Saya kira kita butuh TNI bukan untuk jadi tukang gusur, ya kita butuh TNI untuk pertahanan kita,” tuturnya.
Selain itu, Fadli juga menganggap sejauh ini Ahok tebang pilih dalam melakukan penggusuran baik kawasan prostitusi atau tidak. Dia berharap jika ada komitmen berantas prostitusi maka harusnya tak pandang bulu.
“Kalau mau melakukan pemberantasan terhadap prostitusi ya jangan tebang pilih, yang di bawah tapi yang di atas dibiarkan, saya kira saudara Ahok tahulah maksudnya,” pungkasnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon mengatakan bahwa pidato Presiden Jokowi terkait pemboikotan produk Israel sebuh pidato yang perlu diapresiasi.
“Pidato yang harus kita apresiasi bahwa pemerintah kalau memang mau memboikot produk-produk Israel saya rasa itu langkah yang bagus tapi harus dijalankan,” ujarnya, di Jakarta, Selasa 8 Maret 2016.
Ia menambahkan, hal tersebut harus melalui suatu proses meneliti produk-produk terkait.
“Kalau itu mau dilakukan saya kira bagus-bagus saja sebagai suatu bentuk komitmen kepada Palestina yang merdeka dan saya kira kalau itu dilakukan saya termasuk yang mendukung,” ucap politisi Gerindra ini.
Ia menilai hal itu hanya terkait Israel. Selama ini sudah cukup lunak apa yang disampaikan termasuk dengan solusi.
“Kalau kita lihat ini hanya terkait dengan Israel. Saya kira sudah cukup lunak apa yang disampaikan termasuk dengan solusi dua states solutions, atau solusi untuk dua negara ini,” jelasnya.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tengah dilangsungkan di Jakarta Convention Center (JCC) pada 6-7 Maret 2016.
Merespons ini Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, forum ini menjadi penting untuk masa depan dan isu perjuangan negara Palestina.
“Sebagai wadah kerja sama negara Islam di dunia, OKI memiliki peran strategis dalam memberikan dorongan yang lebih kuat untuk mempercepat proses kemerdekaan negara Palestina,” kata Fadli Zon lewat siaran pers, Senin (7/3/2016).
Disebutkan Fadli, sejarah berdirinya OKI salah satunya karena reaksi atas kekalahan negara-negara Arab pada perang Arab-Israel 1967, sehingga pendudukan Palestina oleh Israel.
“Sehingga resolusi dan deklarasi Jakarta yang akan disahkan dalam KTT OKI ini, harapannya dapat lebih konkret dalam mendukung upaya kemerdekaan Palestina,” ucap Fadli.
“Hasil dari KTT OKI ini juga akan memperkuat Declaration on Palestine yang dihasilkan dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Indonesia pada April 2015 yang lalu,” imbuh politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) digelar pada 6-7 Maret 2016 di Jakarta.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mendukung agenda KTT.OKI. yang mengedepankan isu perjuangan kemerdekaan negara Palestina. “Sebagai wadah kerjasama negara Islam di dunia,OKI memiliki peran strategis dalam memberikan dorongan yang lebih kuat untuk mempercepat proses kemerdekaan negara Palestina,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2016).
Ia mengingatkan OKI harus terus memperjuangkan sebelum Palestina merdeka. Sebab, didirikannya OKI merupakan reaksi atas kekalahan negara-negara Arab dalam perang Arab-Israel 1967 dan pendudukan Palestina oleh Israel.
“Sehingga,resolusi dan deklarasi Jakarta yang akan disahkan dalam KTT OKI. ini,harapannya dapat lebih konkret dalam mendukung upaya kemerdekaan Palestina,” katanya.
Politikus Gerindra itu mengatakan hasil dari aktt oki juga akan memperkuat Declaration on Palestine yang dihasilkan dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Indonesia pada bulan April 2015 yang lalu.”
Selain itu, Fadli juga menyoroti peran strategis Indonesia di OKI. Dimana, posisi Indonesia sangat unik sekaligus strategis. Meskipun Indonesia bukan negara Islam,namun Indonesia merupakan negara demokratis dengan muslim terbesar di dunia. Ia mengatakan saat ini di Palestina sudah ada Rumah Sakit Indonesia,yang dibangun atas kerjasama seluruh masyarakat Indonesia.
Fadli berharap pascaKTT Luar Biasa nanti,selain resolusi dan deklarasi Jakarta juga muncul bentuk bantuan nyata lainnya dari negara negara anggota OKI
“Saya juga apresiasi sikap pemerintah Indonesia yang terus konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai negara demokratis dengan muslim terbesar dunia, saya yakin hal ini akan memberikan efek yang luar biasa di dunia internasional,” tuturnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima penghargaan Bhakti Karya Nusantara dari Raja Djelantik, Bali. Penyerahan penganugerahan yang berwujud patung Gadjah Mada ini diserahkan oleh Putra Mahkota Anak Agung Ngurah Kakarsana (Putra Raja Djelantik) kepada Fadli Zon di Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Bali, Sabtu (5/3).
Fadli menjelaskan pemberian penghargaan Bhakti Karya Nusantara melibatkan Paiketan Puri Sejebag Jagad Bali dengan mengusung spirit Persatuan ala Mahapatih Gadjah Mada.
Dalam sambutannya, Fadli Zon mengucapkan terimakasih dan berharap spirit persatuan Gadjah Mada tetap terus bergelora dalam darah dan nafas setiap anak bangsa. Spirit Gadjah Mada dalam mempersatukan Nusantara salah satunya bisa dilakukan oleh generasi penerus bangsa dengan cara mencintai keanekaragaman budaya bangsa.
“Kebudayaan mengikat kita sebagai sebuah bangsa. Karena itu, bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai kebudayaannya” ujar Fadli Zon.
Sementara Putera Mahkota Anak Agung Ngurah Kakarsana menjelaskan bahwa Gajah Mada adalah abdi negara yang mampu menyatukan berbagai pulau.
“Kini, kita prihatin dengan ketegangan politik, ekonomi dan segala macam. Seakan bangsa kita sudah keluar dari nilai leluhur. Bangsa yang luar biasa, tapi besar masalah yang dihadapi,” tuturnya.
Perwakilan dari berbagai kerajaan di Indonesia juga turut hadir menyaksikan pemberian penghargaan ini. Antara lain, Keraton Solo, Kerajaan Bulungan Kalimantan, dan Kerajaan Seledendeng Lombok.
Di sela-sela acara, Fadli Zon juga diajak oleh Putera Mahkota Anak Agung Ngurah Kakarsana melihat topeng Gadjah Mada yang sangat disakralkan di Puri Ageng Blahbatuh.
Kehadiran Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, memberikan otokritik yang baik bagi pemerintahan saat ini yang komposisinya sangat liberal.
Hal ini diakui Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, dalam diskusi yang membahas kegaduhan di dalam kabinet, di Cikini, Jakarta, Sabtu (5/3).
“Dia strukturalis ketimbang neoliberal. Wajah pemerintahan ini kan kerakyatan, padahal isinya sangat liberal. Rizal Ramli memberikan otokritik yang bagus dalam beberapa hal,” ujar Fadli Zon.
Menurut dia, kehadiran Rizal Ramli di tubuh pemerintahan manjur memberikan koreksi atas kebijakan-kebijakan neoliberal yang tadinya bisa berjalan leluasa tanpa kehadirannya.
“Ada koreksi terhadap kebijakan yang tadinya bisa berjalan leluasa tanpa kehadirannya,” tegasnya.
Deponering atau mengesampingkan perkara mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) dinilai sebagai bukti bahwa keputusan ini mengganggu rasa keadilan dan kepastian hukum.
“Pertimbangan kepastian dan penegakan hukum juga harus diperhatikan. Karenanya pemberian deponering harus dikaji betul, jangan jadi ‘jalan keluar yang dipaksakan’. Ini bahaya bagi sistem hukum dan mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Jumat (4/3/2016).
“Bagi yang perkaranya dikesampingkan, secara implisit diduga bahwa pihak yang diperkarakan memang telah melakukan pelanggaran hukum dan telah melalui proses penyidikan di Kepolisian dengan barang bukti, serta sudah dilimpahkan ke kejaksaan, walaupun belum tentu bersalah,” imbuhnya.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menjelaskan terkait dikesampingkannya perkara bukan karena kurang bukti atau landasan hukum tidak kuat, tetapi lebih pertimbangan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung.
“Dalam konteks AS dan BW, deponering akan jadi beban hukum dan beban moral bagi keduanya. Ini tidak bagus bagi keduanya dan tidak membuat mereka ‘bersih’ dari dugaan kesalahan. Sehingga deponering hanya akan menjadi catatan sejarah mereka,” ungkap Fadli.
“Alasan ‘demi kepentingan umum’ deponering perkara AS dan BW yang digunakan Jaksa Agung karena keduanya memiliki komitmen kuat pada pemberantasan korupsi juga bukan merupakan landasan kuat,” tambahnya.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, perseteruan antar menteri terkait kebijakan negara sudah berulang. Perseteruan itu harus segera diakhiri agar pemerintahan dalam berjalan secara baik.
“Saya kira ini masalah leadership saja kok, bagaimana melakukan suatu manajemen terhadap kabinet yang saya kira sangat simpel. Karena mereka kan mempunyai mekanisme untuk melakukan rapat kabinet,” kata Fadli Zon di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Kamis (3/3).
Menurutnya, Di dalam rapat kabinet kemudian diputuskan apa garis kebijakan pemerintah. Dalam rapat kabinet jelas apa yang harus dilakukan oleh menteri karena menteri merupakan pelaksana dan pembantu presiden.
“Ini saya kira bukan orang-perorang, ini masalah satu kesatuan kabinet dalam mengambil policy terhadap Blok Masela dan hal-hal yang bersifat teknis. Jadi seharusnya satu suaralah dalam hal itu. Kalau belum satu suara gak usah bicara dipublik,” kata Fadli.
Menurut politisi Gerindra itu, ada sejumlah menteri yang membuat suatu kegaduhan beberapa kali. Ia juga tidak tahu apa maksudnya seperti itu.
“Apakah ini disengaja oleh presiden saya tidak tahu. Tapi kalau itupun disengaja, saya kira strategi yang salah. Karena ini memberi sinyal yang buruk bagi investor, calon investor, para pengusaha. Karena mereka akan menganggap bahwa pemerintahan ini tidak jelas,” katanya.
