Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memastikan tak ada motif politik dalam rencana pihaknya lewat Komisi III memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok minggu depan.
Pemanggilan itu oleh beberapa pihak dianggap sengaja dilakukan di tengah ramainya berita soal bursa calon gubernur di Pilgub DKI.
“Enggak usah ada (anggapan) politisasi, dari dulukan prosedur ini (pemanggilan pejabat publik) memang sudah dijalankan,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, rencana pemanggilan terhadap Ahok itu adalah bentuk fungsi pengawasan oleh parlemen. Terlebih banyak kejanggalan dalam proses penggusuran lokalisasi Kalijodo seperti dilibatkannya prajurit TNI.
“Di situ juga ada penggunaan TNI, apakah ini juga sudah sesuai prosedur atau tidak, karena di dalam tupoksinya kan tidak ada (TNI) ikut di dalam proses seperti itu. Saya kira kita butuh TNI bukan untuk jadi tukang gusur, ya kita butuh TNI untuk pertahanan kita,” paparnya.
Lebih jauh menurut Fadli, pemberantasan terhadap tempat-tempat prostitusi harus dilakukan merata, bukan hanya di kalangan bawah.
“Jangan tebang pilih, yang di bawah tapi yang di atas dibiarkan, saya kira saudara Ahok tahulah maksudnya,” pungkas dia.