Wakil Ketua DPR RI yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan, Fadli Zon, turut berbelasungkawa terhadap 13 prajurit yang menjadi korban tewas akibat jatuhnya helikopter TNI AD di Poso. Fadli Zon yang saat ini memimpin delegasi parlemen Indonesia dalam pertemuan Inter Parliamentary Union ke-134 di Zambia menyampaikan ungkapan dukanya yang mendalam.
“Saya turut berbelasungkawa atas tewasnya 13 prajurit TNI AD di Kabupaten Poso. Mereka gugur saat menjalankan tugas mereka pada operasi Tinombala, operasi gabungan TNI dan Polri dalam memburu kelompok teroris Santoso,” katanya dalam pesan singkat kepada Okezone, Senin (21/3/2016).
Fadli mengatakan, terpenting saat ini semua korban tewas dalam peristiwa jatuhnya helikopter TNI AD jenis Bell 412 EP di Poso sudah dapat dievakuasi. Ia juga mendoakan akan pihak keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran.
“Sekali lagi, saya turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta para prajurit TNI yang tewas mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan YME karena gugur dalam tugas negara,” katanya.
Terkait jatuhnya helikopter TNI AD tersebut, ia menegaskan akan mengevaluasi peralatan angkutan udara agar kejadian serupa tak terulang kembali. Mengenai penyebab jatuhnya helikopter TNI itu akibat kesalahan teknis maupun peralatan yang kurang mumpuni, Fadli mengatakan itu harus bisa menjadi pelajaran bagi kita.
Setelah evakuasi korban selesai, kita harus evaluasi peralatan angkutan udara kita, jangan sampai kejadian ini berulang lagi. Apa yang menjadi penyebab, apakah dari peralatan tersebut atau dari kesalahan teknis lainnya, harus menjadi pelajaran bagi kita.
Helikopter dan peralatan militer lain dibeli dari uang rakyat. Tapi lebih penting, kita kehilangan orang-orang terbaik yang telah mengabdi bagi TNI dan kepentingan bangsa.,” seru Fadli.
Sejarah demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran pemuda. Mulai dari proses awal kemerdekaan hingga sekarang, pemuda merupakan aktor penting dalam sejarah Indonesia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Indonesia termasuk negara sangat kuat dalam mendorong pemuda mengambil peran yang luas di dalam demokrasi. Dia mencontohkan salah satu buktinya dalam Undang-undang Pemilu memberikan syarat minimum usia 21 tahun sebagai kandidat anggota parlemen.
“Begitupun dalam Undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, warga negara 25 tahun sudah dapat menjadi wali kota dan 30 tahun untuk menjadi gubernur,” ujar Fadli dalam siaran persnya, Minggu (20/3/2016).
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, Indonesia melihat pemuda merupakan kelompok kreatif, agent of change, dan masa depan sebuah bangsa. Maka itu, dirinya mengajak semua anggotanya di parlemen untuk mendorong kebijakan-kebijakan kondusif agar pemuda dapat lebih aktif lagi di alam demokrasi.
“Saya percaya bahwa kita butuh upaya lebih keras untuk memberdayakan pemuda agar demokrasi dapat berjalan lebih segar dan lebih cepat dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan,” imbuhnya.
Sementara itu, sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam, membuktikan selama ini Islam dan demokrasi dapat tumbuh bersama di Indonesia. Apalagi, kata dia Indonesia terdiri dari 13.466 pulau, ratusan bahasa serta etnik, mampu membuktikan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
“Setelah tahun 1998, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi yang cukup signifikan. Hal ini ditandai beberapa hal seperti terjaminnya kebebasan berekspresi, pemilu yang terselenggara secara berkala, serta terpilihnya presiden dan anggota parlemen melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat,” jelasnya.
Indonesia mendorong kuat agar isu kemerdekaan Palestina dimasukkan dalam draf resolusi yang akan disahkan dalam Forum International Parliamentary Union (IPU) 2016, dalam pertemuan parlemen kelompok ASEAN+3 dan pertemuan parlemen negara Islam dunia.
Selain itu, parlemen Indonesia juga akan membawa hasil dari pertemuan negara OKI beberapa waktu lalu di Indonesia ke dalam forum IPU, demikian pernyataan Ketua Delegasi Parlemen Indonesia, Fadli Zon.
“Kami akan mendorong kuat agar isu kemerdekaan Palestina diadopsi sebagai resolusi yang akan dihasilkan dalam forum IPU ke 134 ini,” ujar Fadli Zon, seperti dilansir Sindonews, Sabtu (19/3).
International Parliamentary Union (IPU), ujar Fadli Zon, merupakan forum strategis untuk menegaskan posisi Indonesia atas kemerdekaan Palestina.
“IPU merupakan forum Parlemen dunia. Forum yang sangat strategis untuk menegaskan posisi Indonesia atas kemerdekaan Palestina,” tandasnya.
Lebih lanjut, Indonesia dari sisi parlemen akan memperkuat agenda strategis diplomasi pemerintah, salah satunya adalah agenda kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel yang dihasilkan dalam pertemuan OKI beberapa waktu lalu.
Forum IPU yang ke 134 dan diadakan di Lusaka Zambia ini mengangkat tema mendorong penguatan peran pemuda bagi demokrasi di dunia.
Delegasi dari DPR RI pada pertemuan International Parliamentary Union (IPU) ke-134 di Lusaka, Zambia akan mendorong agar forum internasional itu mengadopsi Deklarasi Jakarta hasil pertemuan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) beberapa waktu lalu. Langkah itu dimaksudkan untuk memperkuat upaya memperjuangkan Palestina dalam forum internasional.
“Kami akan mendorong kuat agar isu kemerdekaan Palestina diadopsi sebagai resolusi yang akan dihasilkan dalam forum IPU ke-134 ini,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin delegasi Indonesia jelang pembukaan IPU ke-134 di Mulunggusi Convention Center, Lusaka, Sabtu (19/3).
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, IPU merupakan forum yang sangat strategis untuk menegaskan posisi Indonesia atas kemerdekaan Palestina. Karenanya, delegasi DPR akan memaksimalkan diplomasi dalam forum itu demi memperjuangkan Palestina. “Termasuk memperjuangkan tindak lanjut hasil pertemuan OKI di Jakarta tentang agenda kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel,” katanya.
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Rofi Munawar mengatakan, ada negara lain yang punya pandangan serupa dengan Indonesia soal agenda kemerdekaan Palestina. Salah satunya adalah Maroko.
“Indonesia dan Maroko sejalan tentang perlunya tindak lanjut atas Deklarasi Jakarta hasil pertemuan OKI yang salah satunya memboikot produk-produk Israel,” kata Rofi.
Politikus PKS itu menambahkan, Maroko bahkan punya usulan lebih konkret untuk memperkuat kedaulatan Palestina. Yakni meloloskan usulan untuk memperjuangkan Jerusalem sebagai ibu kota Palestina.
Rofi menambahkan, di Jerusalem terdapat Masjid Al Aqsa yang disucikan umat Islam. “Tujuannya bukan semata-mata memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tetapi juga agar Al-Quds Al Syarif itu benar-benar di bawah Palestina,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) mengapresiasi langkah Kabupaten Ponorogo yang mengalokasikan anggaran Rp 10 hingga 15 miliar untuk menyerap gabah petani.
“Langkah yang dilakukan Pemkab Ponorogo ini sudah seharusnya juga diikuti Pemda lain. Kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan membangun kedaulatan pangan di wilayahnya,” kata Fadli Zon dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/3/2016).
Sebagai tindak lanjutnya, Fadli Zon mendorong agar Pemda membentuk BUMD Pangan. Pembentukan BUMD Pangan dapat menyerap hasil panen petani dengan HPP, sehingga petani terjamin, hasil panennya terbeli dengan harga yang menguntungkan.
“Petani untung dan BUMD juga pasti untung. Dengan pembentukan BUMD Pangan, juga menjamin keberlanjutan anggaran untuk menyerap gabah petani di tahun berikutnya karena anggarannya berputar dan menguntungkan BUMD,” tambahnya.
Untuk penguatan manajemen BUMD Pangan, Fadli Zon menyarankan agar dibangun sinergi dengan Bulog yang sudah malang melintang mengurusi soal ini.
“Toh dengan dibentuknya BUMD Pangan oleh Pemda akan membantu Bulog untuk menyerap gabah petani atau komoditas lain seperti bawang. Jadi sama-sama terbantu dan sama-sama untung karena memiliki tujuan yang sebangun,” tandas Fadli Zon.
Pembentukan BUMD Pangan juga menjadi penting karena menurut Fadli Zon, BUMD Pangan yang dibentuk Pemda lebih dekat secara fisik dan emosional serta tanggung jawab kepada petani di wilayahnya.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengapresiasi langkah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur yang mengalokasikan anggaran Rp 10-15 milar untuk menyerap gabah petani.
“Langkah yang dilakukan Pemkab Ponorogo ini sudah seharusnya juga diikuti Pemda lain. Kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan membangun kedaulatan pangan di wilayahnya,” ujar Fadli yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) ini, Kamis (17/3).
Sebagai tindaklanjutnya, Fadli mendorong agar Pemda membentuk BUMD Pangan. Menurutnya, pembentukan BUMD Pangan dapat menyerap hasil panen petani dengan harga pokok penjualan (HPP), sehingga petani terjamin, hasil panennya terbeli dengan harga yang menguntungkan. Petani untung dan BUMD juga pasti untung.
“Dengan pembentukan BUMD Pangan, juga menjamin keberlanjutan anggaran untuk menyerap gabah petani di tahun berikutnya karena anggarannya berputar dan menguntungkan BUMD,” tegas wakil ketua umum Partai Gerindra ini.
Fadli berkeyakinan bahwa BUMD Pangan akan menguntungkan dan penting untuk dibentuk.
“Pasti untung. Saya belum pernah dengar orang jualan beras atau sembako bangkrut. Kecuali manajemennya buruk sekali. Apalagi yang dijual ini sudah captive market-nya. Minimal dijual ke PNS dilingkungan Pemdanya,” ungkapnya.
Untuk penguatan manajemen BUMD Pangan, Fadli menyarankan agar dibangun sinergi dengan Bulog yang sudah malang melintang mengurusi soal ini.
“Toh dengan dibentuknya BUMD Pangan oleh Pemda akan membantu Bulog untuk menyerap gabah petani atau komoditas lain seperti bawang. Jadi sama-sama terbantu dan sama-sama untung karena memiliki tujuan yang sebangun,” terangnya.
Ia menambahkan, pembentukan BUMD Pangan juga menjadi penting BUMD Pangan yang dibentuk Pemda pasti lebih dekat secara fisik dan emosional serta tanggungjawab kepada petani di wilayahnya.
“Ini nilai lebih lain dari BUMD Pangan milik Pemda Kabupaten dan Kota,” tukas Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, wacana untuk merubah persyaratan calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan maupun dari jalur partai politik bukanlah untuk menutup peluang sosok tertentu maju dari jalur perseorangan.
Kata Fadli, apabila saat ini ada wacana menaikkan angka syarat majunya calon perseorangan dari 6,5-10 persen, hal itu hanya karena alasan proporsionalitas.
“Dan ini semua kan baru sebatas wacana,” kata Fadli, Rabu (16/3).
Dia memastikan bahwa revisi tidak boleh memberatkan calon dari jalur perseorangan. Untuk kepentingan itu pula, dia mengusulkan bahwa apabila revisi UU Pilkada dilaksanakan, maka sebaiknya memanggil pakar dan melakukan survei terlebih dahulu.
“Saya kira semangat daripada calon perseorangan ini adalah bahwa individu juga berhak untuk mencalonkan dan saya kira itu sudah diakomodasi. Tinggal persentase. Saya kira melihat yang ada saat ini masih memungkinkan. Tapi ada kawan-kawan yang lain menginginkan syarat itu untuk dinaikkan, ya itu sah-sah saja,” kata Fadli.
Wacana di Komisi II DPR adalah menaikkan syarat calon perseorangan dari kisaran 6,5-10 persen, atau menurunkan syarat maju calon dari parpol dari 20 persen kursi DPRD ke 15-20 persen kursi DPRD.
Terkait masalah RS Sumber Waras, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa jika Ahok mau mendengar, maka dengarlah apa yang menjadi laporan BPK. Ia menilai laporan BPK sudah jelas.
“Saudara Ahok mengatakan tidak usah didengar, jadi kalau dia mau mendengar dengarlah apa yang menjadi laporan BPK. Itu saya kira laporan BPK itu sudah jelas, saya juga semakin pelajari juga dari data-data yang tersedia bahwa kasus Sumber Waras ini merupakan satu potensi yang sangat besar untuk menjadi grand corupsi on karena melibatkan angka yang cukup fantastik Rp750 miliar,” ujarnya di Senayan, Rabu 16 Maret 2016.
Ia menambahkan, ternyata lahan tersebut KGB hak guna bangunan yang akan berakhir di tahun 2018. Sehingga pemerintah DKI bisa menggunakan bangunan itu tanpa harus membeli di tahun 2018 sampai Rp750 miliar.
“Itu angka yang cukup besar hampir satu triliun, perlu menjadi perhatian bersama. Belum lagi dari segi proses yang agak janggal pencairan dana dan sebagainya yang dilakukan bukan pada hari-hari biasa, dan bukan hari kerja dan tutup anggaran pada tanggal 25 Desember. Dilakukan pada tanggal 30 Desember dan bank pada waktu itu sudah tutup,” jelasnya.
Ia menilai, banyak kejanggalan-kejanggalan dalam proses tanah lahan dan juga sebetulnya sudah dibeli oleh sebuah perusahaan yang lain.
“Saya kira ini perlu ada suatu batinnya, khusus dalam hal ini KPK juga perlu meneliti secara cermat menindaklanjuti dan laporan-laporan masyarakat yang datang termasuk kepada saya. Saya teruskan termasuk kepada KPK kepada Komisi III, juga perlu kepada Presiden karena ini yang cukup besar,” ucap politisi Gerindra ini.
Lebih lanjut dijelaskan, pimpinan KPK sebelumnya sudah menyampaikan bahwa jelas ada kesalahan dan potensi korupsi yang besar.
“Pimpinan KPK yang lama sebetulnya sudah ditetapkan tersangka pada saat itu,” katanya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon merasa prihatin dengan penjemputan paksa tersangka korupsi Budi Supriyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah diperiksa, politikus Golkar itu langsung ditahan KPK.
“Ya, ini kan tanggung jawab individual ya. Jadi, tentu kita prihatin dengan apa yang terjadi. Saya kira yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkan secara hukum apa yang terjadi,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Fadli mengimbau bagi setiap anggota DPR, terutama Komisi V, yang dipanggil KPK agar bersikap kooperatif. Menurutnya, keterangan apa adanya harus disampaikan.
“Tentu saya kira mereka harus kooperatif. Menyampaikan apa adanya yang terjadi. Saya kira ikuti saja proses yang ada,” sebut Waketum Gerindra itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK akhirnya menjemput paksa Budi Supriyanto karena selalu mangkir dalam pemanggilan sebelumnya. Budi juga sudah ditahan KPK.
Dalam kasus ini, Budi diduga menerima hadiah atau janji dari Abdul Khoir yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anggota Komisi V itu sempat mengembalikan SGD 305 ribu terkait kasus pembahasan proyek infrastruktur di Ambon.
KPK sendiri sudah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini yaitu kolega Budi sesama anggota DPR Damayanti Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwin, dan Abdul Khoir.
Pelayanan transportasi berbasis aplikasi Uber dan GrabCar terancam diblokir setelah Kementerian Perhubungan mengeluarkan rekomendasi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rekomendasi yang mengancam pemblokiran sebaiknya tak dilakukan karena dua aplikasi itu memberikan lapangan pekerjaan.
“Saya melihat transportasi online ini banyak memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan banyak yang merasa terbantu dengan transportasi online ini karena sangat memudahkan,” ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Dia menambahkan di negara lain seperti di Amerika dan Eropa, justru pelayanan transportasi online bisa berjalan baik. Bila memang ada keluhan dari pihak angkutan umum, maka sebaiknya diatur secara adil. Bukan justru memblokir yang berujung penutupan Uber dan GrabCar.
“Saya kira ini harus diatur, jangan dilarang. Cara mengaturnya itu harus adil. Sangat dibutuhkan di saat sulit mendapatkan pekerjaan ekonomi kita. Kan senang orang mendapatkan pekerjaan melalui online, fasilitas seperti itu sah-sah saja,” katanya.
Kemudian, Fadli mengingatkan bila kondisi ekonomi Indonesia belum bagus karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.
“Ini harus jadi dasar pikiran kita kecuali ekonomi kita sudah bagus tidak perlu lapangan kerja karena semua orang sudah bekerja. Enggak papalah diatur lagi dalam situasi saat ini saya katakan kita harus lebih fleksibel untuk melihat itu,” tuturnya.
