Wakil Ketua DPR RI dapil Kabupaten Bogor, Fadli Zon mendorong peningkatan status Polres Bogor menjadi Polres Kota Cibinong saat mengunjungi Mapolres Bogor, Selasa (29/3/2016).
Politisi Gerindra ini mengaku telah menyampaikan peningkatan status ini kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti melihat luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Bogor serta potensi konflik yang yang bisa mungkin terjadi.
“Saya sudah sampaikan ke Kapolri agar tipologi Polres Bogor ditingkatkan dan dipimpin seorang Komisari Besar (Kombes) polisi dari sebelum AKBP,” kata Fadli Zon.
Terkait potensi konflik di wilayah Kabupaten Bogor ia berharap bisa menjadi perhatian nasional maupun internasional. Fadli juga membahas mengenai aliran sesat di wilayah Bumi Tegar Beriman yang berpotensi menimbulkan konflik.
“Sudah seharusnya personel kepolisian disini ditingkatkan. Sebab, Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang sangat luas dengan segala kompleksitas permasalahannya,” tandasnya.
Kapolres Bogor, AKBP Suyudi Ario Seto memaparkan, kondisi geografis Kabupaten Bogor sebagai penyangga Ibu Kota. Menurutnya, jumlah polisi di lingkungan Polres Bogor saat ini belum seimbang dengan jumlah penduduknya.
“Personel Polres Bogor tersebar di 33 polsek dengan mencakup 40 kecamatan. Jumlahnya masih kurang untuk hitungan Kabupaten Bogor yang luas,” kata Suyudi.
Ia menambahkan, beberapa potensi konflik seperti sengketa tanah, konflik pengusaha dan buruh, serta konflik aliran sesat. Ia juga memiliki beberapa rencana pembangunan yang akan dilakukan Polres Bogor beserta kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dijalankan.
“Seperti ngariung bareng polisi yang sudah kami jalankan. Ini dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Selain itu, bisa memantau langsung kondisi dilapangan,” kata mantan Kapolres Majalengka ini.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengutuk keras aksi bom bunuh diri yang telah menewaskan puluhan warga sipil dan menimbulkan ratusan korban luka.
“Saya mengutuk keras aksi bom bunuh diri yang terjadi di taman Gulshan-e-Iqba, di Lahore Pakistan. Terlebih lagi peristiwa tersebut terjadi bertepatan dengan momentum hari raya umat kristiani. Terorisme atas dasar apapun merupakan satu tindakan kejahatan luar biasa,” ujarnya, Senin (28/3/2016)
“Saya juga mengucapkan rasa duka yang mendalam atas kejadian ini. Saat ini sudah lebih 60 orang tewas, dan ratusan lainnya terluka. Banyak korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Jelas tindakan bom bunuh diri ini adalah aksi kejahatan yang patut dikecam,” lanjutnya.
Ia berharap, pasca teror bom tersebut, tidak banyak hal yang terpengaruh, dan aktifitas masyarakat Pakistan dapat berjalan seperti biasa.
“Semoga pemerintah Pakistan juga dapat menangani kejadian ini dengan cepat dan kondisi di Pakistan dapat pulih kembali,” harap Fadli yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini lagi.
Diberitakan sebelumnya, puluhan orang tewas, ratusan lainnya terluka karena sebuah ledakan di taman yang padat pengunjung di Kota Lahore, Pakistan, Minggu (27/3/2016).
Polisi mengatakan pembom bunuh diri meledakkan bom di dekat tempat bermain anak-anak di tempat yang penuh keluarga, sebagian dari mereka sedang merayakan Hari Minggu Paskah.
Kebanyakan korban adalah anak-anak. Kelompok Taliban Pakistan, Jamaat-ul-Ahrar, menyatakan melakukan serangan tersebut.
Juru bicara kelompok itu mengatakan mereka secara sengaja menargetkan masyarakat Kristen.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai, pemerintah terlalu lambat mengambil keputusan soal pembangunan kilang pengolahan gas Blok Masela.
Akibatnya, polemik sudah terlebih dulu terjadi antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.
Rizal ingin pembangunan dilakukan di darat, sementara Sudirman ingin pembangunan dilakukan di laut. Sudirman bahkan sempat mengungkapkan bahwa ada koleganya di pemerintahan yang hendak menghambat pembangunan Blok Masela.
Namun, akhirnya, pada Rabu (23/3/2016) lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pembangunan dilakukan di darat.
“Keputusan itu menurut saya terlalu lama sehingga mengakibatkan polemik yang cukup panjang dan tidak perlu. Mestinya, keputusan itu bisa diambil lebih awal sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada investor,” kata Fadli saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).
Kendati demikian, Fadli Zon mengaku tetap mengapresiasi keputusan Jokowi bahwa Blok Masela dibangun di darat. Fadli menilai, keputusan bahwa Blok Masela dibangun di darat atau di laut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Dengan pembangunan di darat, pemerintah bisa turut melibatkan masyarakat di sekitar lokasi. Namun ada pula masalah sosial, seperti pembebasan tanah.
Sementara itu, jika dibangun di laut, masyarakat tidak akan banyak terlibat dan pengerjaannya akan lebih mahal, tetapi, antara lain, tidak melibatkan masalah pembebasan lahan
“Ya syukurlah, artinya sudah mengambil keputusan. Namun, lain kali, saya kira Presiden kalau mengambil keputusan itu jangan terlalu lama dan jangan membuat suatu proses kegaduhan yang tidak perlu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
“Dudukkan saja secara internal, dikaji baik buruknya, kemudian diambil keputusan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak perlu dengar di ruang-ruang publik,” tambah dia.
Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan, keputusan pengembangan Blok Masela seharusnya sudah diambil dari jauh-jauh hari oleh Presiden Jokowi.
Pasalnya menurut Fadli, berlarut-larutnya pengambilan keputusan tersebut membuat timbulnya polemik dan memunculkan ketidakpastian invetasi. “Kalau memilih di darat ya syukurlah artinya sudah bisa ambil keputusan. Harusnya keputusan bisa segera. Yang diperlukan pemerintah itu keputusan walaupun terlalu lama dan mengakibatkan polemik panjang yang tidak perlu. Harusnya keputusan itu di awal agar tidak ada kebingungan investor,” ungkap Fadli kepada wartawan, Jakarta, Kamis (24/3).
Fadli berharap, ketegasan Presiden Jokowi dapat meminimalisir perbedaan pandangan antar menteri di dalam kabinetnya. Pasalnya, akibat pembahasan Blok Masela, sempat terjadi silang pendapat yang keras antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya (Menko Maritim dan SD) Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
Ia menyarankan, setiap pembahasan sebaiknya dibahas di rapat internal kabinet, bukan dilempar ke publik. “Dudukkan secara internal dikaji baik buruk lalu diambil keputusan sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak perlu kita dengar di muka publik,” sarannya.
Kendati demikian, Fadli mengingatkan, keputusan Jokowi tersebut akan ada konsekuensinya. Ia menambahkan, ada beberapa permasalahan yang kemungkinan akan menyusul, salah satunya terkait pembebasan lahan.
“Kita lihat kelebihan dari keputusan itu bisa melibatkan masyarakat di sekitar lokasi dan kontraktor tapi masalahnya ada pembebasan tanah,” tutup Fadli.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan Dewan mengapresiasi pemerintah yang telah mengambil keputusan perihal Blok Masela. Keputusan untuk membangun kilang gas lewat skema darat (onshore) dinilai politikus yang akrab disapa Akom itu sudah tepat karena bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“Di darat lebih bermanfaat untuk rakyat. Dampaknya pun luas dan langsung dirasakan masyarakat, baik dampak sosial maupun ekonominya,” kata Akom saat ditemui di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis, 24 Maret 2016.
Namun Wakil Ketua DPR Fadli Zon memandang pemerintah lambat dalam mengambil keputusan. Bila keputusan soal Blok Masela diambil lebih cepat, Fadli yakin tidak bakal menimbulkan polemik dan kegaduhan politik yang berimbas pada bingungnya investor.
“Itu kan (masalah) keputusan soal onshore atau offshore. Seharusnya tinggal didudukkan, dikaji baik-buruknya. Saya kira sebentar saja (sudah bisa ambil keputusan),” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon telah menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan secara e-Filing.
Bukti pembayaran pajak itu diserahkan Fadli Zon kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Jakarta, Pasar Rebo, Erry S Dipawinangun di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2016).
Adapun Erry didampingi Direktur P2 Humas KPDJP Mekar Satria Utama dan Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Timur, Leli Listianswati. Menurut Fadli Zon, pelaporan SPT Tahunan ini sangat penting untuk menyempurnakan kewajiban wajib pajak.
Dia mengatakan, kewajiban pajak itu tidak berhenti pada membayar pajak saja, termasuk melaporkan SPT bagian dari pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak.
“Dengan melakukan SPT, kita membantu negara untuk menghindari kerugian pajak dan mempermudah negara untuk mengidentifikasi jika terjadi kekeliruan pembayaran pajak,” ujarnya.
Sebab diakui Fadli, SPT menjadi alat kontrol bagi negara dan bagi para wajib pajak, bahkan menjadi alat kontrol bagi wajib pajak lainnya. Fadli melihat sangat mudah saat ini untuk melaporkan pajak.
“Dengan adanya pengisian SPT melalui online, lebih mudah lagi bagi kita untuk membuat pelaporan,” pungkasnya.
Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan perwakilan sejumlah negara.
Pertemuan itu dilakukan Fadli di sela Sidang Inter Parliamentary Union/Sidang Parlemen Dunia ke-134 di Lusaka, Zambia, Selasa (21/3/2016). Pertemuan bilateral pertama dilakukan dengan Ketua Delegasi Parlemen Rumania, Borberly Laszlo.
Dalam pertemuan tersebut, Parlemen Rumania menyampaikan terima kasih atas undangan yang sudah dikirimkan DPR ke Parlemen Rumania untuk menghadiri acara SDGs Conference yang akan diadakan di Indonesia pada September 2016.
Dengan senang hati parlemen Rumania akan menghadiri undangan tersebut. “Kehadiran Rumania dalam SDGs mendatang merupakan hal yang baik. Ini bukti nyata Parlemen Indonesia mendapatkan perhatian dari Parlemen negara lain. Setiap kali mengadakan acara, parlemen dari berbagai negara menyatakan kesediaannya untuk hadir mendukung acara tersebut,” tutur Fadli
Fadli Zon juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Kuwait, Marzouq Al Ghanim.
Pertemuan menindaklanjuti dukungan pemerintah Kuwait kepada Global Organization of Parliamentarians Against Corruption/Organisasi Parlemen Anti Korupsi Sedunia (GOPAC) sebagai organisasi internasional yang fokus pada pemberantasan korupsi.
Ketua Parlemen Kuwait menyatakan Pemerintah Kuwait berkomitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Bentuk komitmen ini diwujudkan berupa dukungan dari Raja Kuwait kepada GOPAC.
Sebagai Presiden GOPAC, Fadli mengapresiasi dukungan pemerintah Kuwait kepada GOPAC.”Semakin banyak negara yang memberikan dukungan dan apresiasi kepada GOPAC, menandakan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Sebagai negara yang kini memimpin GOPAC, Indonesia berperan mengajak sebanyak mungkin parlemen dunia ikut mendukung pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Ketua Parlemen Kuwait juga meminta dukungan Indonesia dalam kemerdekaan Palestina. Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, Kuwait mengharapkan peran aktif Indonesia dalam forum-forum internasional untuk mendukung agenda kemerdekaan Palestina.
“Saya menegaskan sikap dan posisi Indonesia tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia akan selalu mendorong dan menyuarakan agenda kemerdekaan Palestina dalam setiap forum internasional, termasuk juga di dalam sidang Inter Parliamentary Union di Lusaka, Zambia.” tutur Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan pidato umum pentingnya peran kelompok muda dalam pemberantasan korupsi.
Pidato tersebut disampaikan dalam sidang umum Inter Parliamentary Union (IPU) ke 134 di Zambia (21/3/2016), sebagai President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption atau Organisasi Parlemen Anti Korupsi Sedunia (GOPAC).
“Populasi kelompok muda yang berusia 10-24 tahun secara global saat ini mencapai 1.8 milyar. Angka ini semakin bertambah jika kita masukan populasi dalam kelompok usia 25-30 tahun. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi kelompok muda saat ini,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa (22/3/2016),
Fadli mengatakan pada saat yang sama tantangan kedepan semakin membesar. Apalagi, tren korupsi global mengalami peningkatan. Ia pun menyayangkan masih banyaknya kelompok muda yang tidak terberdayakan.
“Mereka masih terikat dengan kemiskinan, sulitnya akses pendidikan, dan bahkan masih berada dalam situasi konflik yang menyulitkan mereka untuk berkembang,” kata Politikus Gerindra itu.
Padahal, kata Fadli, pemuda memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Pemuda adalah agen perubahan, dan masa depan setiap bangsa ada di tangan mereka.
Fadli Zon juga menyerukan kepada seluruh anggota parlemen dunia, terutama anggota parlemen yang tergabung dalam GOPAC untuk membuat kebijakan yang kondusif bagi pemuda untuk berkembang dengan baik. Baik dari aspek kesehatan, keamanan, pendidikan, dan juga kepada akses pekerjaan.
“Pemuda harus dilibatkan secara aktif dalam pemberantasan korupsi. Pelibatan yang lebih inklusif terhadap pemuda, dapat mempercepat pemberantasan korupsi secara global,” tuturnya.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon membanggakan praktik demokrasi di Indonesia di hadapan para delegasi dari berbagai negara di ajang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-134 di Lusaka, Zambia. Menurutnya, ada kunci penting bagi demokrasi di Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang.
Berpidato di hadapan ratusan delegasi berbagai negara di Mulungushi International Conference Center, Lusaka, Senin (21/3) petang atau Selasa (24/3) dini hari waktu Indonesia bagian (WIB), Fadli menyatakan, Indonesia bukan hanya berhasil menerapkan demokrasi. Menurutnya, Indonesia menjadi bukti bahwa Islam, demokrasi dan modernisasi bisa berkembang bersama.
“Indonesia adalah negeri dengan konstitusi yang merangkul semangat keagamaan yang toleran, di mana masjid umat Islam, gereja umat Kristen, serta candi Buddha dan Hindu bisa berdampingan satu dengan yang lainnya dalam damai,” ujarnya dalam pidato berbahasa Inggris berjudul Rejuvenating Democracy, Giving Voices to Youth.
Fadli menyebut hal itu tak terlepas dari Pancasila. Tak lupa, ia mengurai satu per satu sila-sila Pancasila dalam bahasa Inggris.
Ia menegaskan, Pancasila telah menjadi watak bagi demokrasi di Indonesia. “Demokrasi Pancasila mengakar di dalam budaya dan nilai-nilai Indonesia. Gotong royong menjadi nilai esensial yang mengakar di masyarakat Indonesia, tegasnya.
Selain itu Fadli juga memaparkan tentang kekuatan kalangan muda dalam politik Indonesia. Menurutnya, 2,7 persen anggota legislatif berusia 20-30 tahun. Sedangkan 14,5 persen berusia 31-40 tahun.
Ia menambahkan, kalangan muda juga menempati posisi bupati, wali kota hingga gubernur. “Inilah cara kami mempromosikan kalangan muda untuk mengambil peran lebih aktif di politik,” tegasnya.
Hal yang juga disinggung dalam pidato Fadli adalah media sosial yang seolah tak terlepas lagi dari kalangan muda. Ia menjelaskan, kalangan muda di Indonesia juga menggunakan media sosial untuk mengkritik kebijakan publik, mendiskusikan persoalan-persoalan sosial, hingga menggulirkan petisi dan protes.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan belasungkawa yang mendalam terhadap 13 prajurit yang menjadi korban tewas dalam peristiwa jatuhnya helikopter TNI AD jenis Bell 412 EP di Poso, Sulawesi Tengah.
Fadli Zon yang saat ini sedang memimpin delegasi parlemen Indonesia dalam pertemuan Inter Parliamentary Union (IPU) ke-134 di Zambia, menyampaikan ungkapan dukanya yang mendalam.
“Saya turut berbelasungkawa atas tewasnya 13 prajurit TNI AD di kabupaten Poso. Mereka gugur saat menjalankan tugas mereka pada operasi Tinombala, operasi gabungan TNI dan Polri dalam memburu kelompok teroris Santoso,” kata Fadli dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (21/3).
Mengenai penyebab jatuhnya helikopter, menurut Fadli, sebaiknya menunggu keterangan resmi dari TNI. Yang penting saat ini adalah semua korban tewas dapat dievakuasi dan dapat dipulangkan kepada pihak keluarga.
“Sekali lagi, saya turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta para prajurit TNI yang tewas mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa karena gugur dalam tugas negara,” ujarnya.
Setelah evakuasi korban selesai, Fadli mendorong dilakukan evaluasi terhadap peralatan angkutan udara Indonesia. Tujuannya, agar jangan sampai kejadian serupa berulang lagi.
“Apa yang menjadi penyebab, apakah dari peralatan tersebut atau dari kesalahan teknis lainnya, harus menjadi pelajaran bagi kita,” imbuhnya.
“Helikopter dan peralatan militer lain dibeli dari uang rakyat. Tapi lebih penting, kita kehilangan orang-orang terbaik yang telah mengabdi bagi TNI dan kepentingan bangsa.”
Diketahui, sebuah helikopter milik TNI Angkatan Darat (AD) jatuh di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (20/3). Pesawat Heli Bell 412 EP No. HA-5171 itu membawa 13 personel TNI AD yang sedang menjalankan tugas. Seluruh penumpang dan kru helikopter meninggal.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengemukakan Helikopter itu berada di Poso sedang dalam tugas mengejar jaringan teroris pimpinan Santoso. Heli tersebut masih baru yaitu produksi tahun 2012.
Ia belum bisa memastikan apa penyebab jatuhnya heli tersebut. Dugaan sementara adalah faktor cuaca.
“Diduga pengaruh cuaca karena kurang lebih 10 menit lagi mendarat di stadion di Poso. Tetapi kami masih menyelidiki lebih lanjut,” tuturnya.
Dia belum terlalu yakin Heli itu jatuh karena kerusakan mesin. Pasalnya Heli tersebut masih baru. ”Masih baru. Pengadaan tahun 2012 dari Kanada,” jelas Tatang
