Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan pergantian anggota atau pimpinan DPR RI bukan perkara mudah. Sebab, anggota DPR RI dipilih oleh konstituen. Terlebih, Fadli Zon yang juga kolega Fahri Hamzah di kursi pimpinan DPR RI yakin yang bersangkutan sudah memiliki jawaban atas pemecatan dari keanggotaan seluruh jenjang di PKS.
“Bukan satu proses yang mudah, anggota DPR dipilih konstituennya,” ujar Fadli di kompleks parlemen Senayan, Senin (4/4).
Menurut Fadli, DPR RI masih menunggu surat resmi dari PKS soal pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota PKS dan Wakil Ketua DPR RI. Namun, Fadli yang di periode ini terlihat kompak dengan Fahri mengaku kaget mendengar PKS memecat koleganya tersebut. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, selama ini Fahri Hamzah diketahui tidak bermasalah dengan partainya.
Bahkan, kata Fadli, Fahri dianggap sebagai sosok politikus yang sangat vokal dan memiliki integritas. Terlebih untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Fadli menegaskan tidak ingin mencampuri urusan internal PKS soal Fahri. Menurutnya, kalau pun Fahri menempuh jalur hukum soal pemecatannya ini, hal itu merupakan hak setiap warga yang dijamin Undang-Undang.
“Pimpinan DPR hanya bisa diberhentikan kalau menyangkut kasus pidana, narkoba, mengundurkan diri, atau pelanggaran UU lain,” tegas dia.
Dalam UU MD3 pasal 87 pasal (1) huruf c pimpinan DPR dapat diberhentikan. Syarat pemberhentian pimpinan DPR dijelaskan di ayat (2) huruf d yaitu diusulkan oleh partainya dan huruf d yaitu diberhentikan sebagai keanggotaan partai.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menganggap Presiden Joko Widodo menyindir dirinya sendiri ketika mengkritik kualitas dan kuantitas undang-undang yang dihasilkan DPR. Fadli setuju bila undang-undang yang dihasilkan harus berkualitas, tapi ia menilai Presiden Jokowi tak mengetahui mekanisme pembuatan undang-undang.
“Jangan sampai asal ngomong, usulan dari pemerintah saja untuk tahun ini 13 undang-undang,” ucap Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2016.
Fadli menjelaskan usulan pembuatan undang-undang berdasar dari DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah. “Dari pemerintah saja tahun ini 13 (undang-undang), tapi usul 4-5 saja (hasilkan undang-undang) berarti matematikanya tidak masuk,” ujar Fadli.
Ia meminta hal tersebut tidak perlu diperdebatkan. Sebab, statistik mencatat antara target undang-undang yang dihasilkan dan capaiannya tidak sesuai.
Fadli mencontohkan, tidak semua undang-undang bisa diselesaikan cepat. Beberapa undang-undang memerlukan pembahasan mendalam seperti kitab undang-undang hukum pidana yang selama bertahun-tahun tak selesai.
DPR, kata dia, membuat undang-undang tidak berbicara kualitas, melainkan soal kebutuhan. DPR tidak selalu menghasilkan undang-undang baru, tapi juga merevisi yang telah ada agar sesuai dengan perkembangan zaman. “Jadi DPR bukan pabrik undang-undang,” ucapnya.
Penetapan rencana pembuatan undang-undang di Badan Legislatif, kata Fadli, tidak main-main. Semua didiskusikan mana yang di prioritaskan untuk saat ini dan mana yang tidak.
Sebab itu, Fadli heran Presiden Jokowi mengkritik DPR terkait dengan undang-undang. Bila pemerintah tidak menginginkan banyak undang-undang yang dihasilkan, seharusnya partai pemerintah menyampaikannya di Badan Legislasi. “Kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk tahun ini ada 40 undang-undang, termasuk 13 usulan pemerintah,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengkritik DPR yang menghasilkan banyak undang-undang. Menurut dia, sedikit lebih baik tapi berkualitas.
“DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga sampai lima undang-undang dalam setahun cukup, tapi kualitasnya betul-betul baik. Bukan quantity. Jumlah 40 atau 50 undang-undang untuk apa,” kata Jokowi saat menghadiri acara dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Balai Kartini, Rabu, 30 Maret 2016.
Hingga kini, 10 warga negara Indonesia (WNI) masih disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Namun, negara tersebut menolak bantuan Indonesia untuk melakukan operasi pembebasan sandera.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, meminta pemerintah agar bisa melakukan lobi dengan lebih jauh dan kuat agar diizinkan untuk joint operation guna membebaskan tawanan.
“Ya, seharusnya hubungan kita dengan Filipina tidak ada masalah. Kejadian ini (penyanderaan) kan berada di wilayah mereka. Ini mereka punya kedaulatan di situ. Jadi, kita harus punya lobi lebih jauh, mestinya bisa kerjasama, joint operastion,” ujar Fadli saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Jumat (1/4/2016).
Ia juga meminta pemerintah bekerja lebih keras untuk mendapatkan respons pemerintah Filipina. Pasalnya, hal tersebut berkaitan dengan nyawa WNI.
“Intinya pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan respons dari Filipina karena ini menyangkut nyawa warga negara kita,” serunya.
Fadli menuntut pemerintah lebih proaktif, terlebih Abu Sayyaf merupakan kelompok militan. “Ya makanya pemerintah kita harus proaktif karena Abu Sayyaf ini militan. Kita harus komunikasi, dari pemerintah, keluarga secara langsung. Ambil langkah cepat. Kuatkan lobi,” tuturnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai demokrasi di Indonesia belumlah ideal. Menurutnya, masih ada pemikiran tentang demokrasi yang perlu dikoreksi.
“Kita sejahtera dulu baru bisa berdemokrasi dengan tenang. Tidak mungkin demokrasi bisa dilakukan saat rakyat lapar, miskin. Akhirnya demokrasi menyimpang jadi money politik dan anarki,” kata Fadli dalam diskusi di MMD Initiative, Jakarta, Rabu 30 Maret 2016.
Adanya praktik politik uang bukan hanya karena kehendak calon kepala daerah, masyarakat atau partai politik. Tapi keadaan yang memungkinkan adanya politik uang sehingga demokrasi tak bisa berjalan.
“Kalau berharap dengan demokrasi kita akan capai kesejahteraan, dari berbagai studi menunjukkan tidak ada hubungannya antara demokrasi dengan kesejahteraan. Tidak ada buktinya. Kalau keadaan bisa lebih baik iya, tapi tergantung program pemimpinnya,” kata Fadli.
Menurutnya, pemimpin terbaik pun belum tentu bisa membawa kesejahteraan. Negara lain yang lebih makmur justru negara yang menganut otoritarian.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon angkat bicara mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang mengkritik anggota dewan dalam pembuatan undang-undang.
Dikatakannya, dalam tahun ini ada sebanyak 40 RUU masuk program legislasi nasional (Prolegnas) dimana telah disepakati oleh pemerintah dan DPR.
“Ketika kita sudah sepakati prolegnas itu telah disepakati DPR dan juga pemerintah. Dan sekarang belum ada pembahasan ulang prolegnas, harusnya wakil pemerintah usulkan perubahan prolegnas sebelum presiden mengkritik,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra itu menuturkan, dalam pembuatan legislasi yang menjadi sorotan adalah DPR.
Padahal dalam pembuatan UU itu banyak usulan dari pemerintah, bukan hanya DPR.
“Kita tahu pembahasan UU tidak seperti membalik telapak tangan. Pembuatan UU Tapera misalnya dilakukan sejak 2004,” tuturnya.
Dari 40 RUU yang masuk Prolegnas 2016, kata Fadli 13 diantaranya merupakan usulan dari pemerintah.
Menurutnya, jika memang Presiden Jokowi ingin hanya tiga atau lima UU saja yang dihasilkan DPR dalam setahun maka hendaknya wakil pemerintah mengkomunikasikan ke DPR.
“Tidak ada wakil pemerintah yang membicarakan (ke DPR) untuk menonjolkan kualitas daripada kuantitas,” katanya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai perseteruan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sekali lagi menandakan pemerintah tidak kompak.
Perseteruan ini juga, lanjut Fadli, juga menandakan ketidakmampuan Presiden Joko Widodo dalam memimpin kabinetnya.
“Masalah bukan di kabinet tapi yang memilih dan memimpin kabinetnya,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Menurut Fadli, jika memang ada masalah mengenai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal tersebut sebaiknya dibahas di internal kabinet. Namun, Menteri Susi dan Jubir JK justru mengungkapkan masalah ini di media sehingga suasana menjadi gaduh.
“Harusnya cukup berada dalam rapat kabinet tertutup. Di situ diperdebatkan kemudian ambil kebijakan,” kata Politisi Partai Gerindra ini.
Fadli pun menilai reshuffle atau perombakan kabinet belum tentu menjadi solusi atas selalu gaduhnya pemerintah ini.
Dia menyarankan, pemerintah harus melakukan kajian serius terhadap kebijakan Menteri Susi seperti moratorium kapal eks pemilik asing, transhipment, dan pengaturan sertifikasi kapal bisa berdampak buruk bagi industri sektor perikanan.
Setelah mendapatkan suatu kajian yang pasti, baru lah pemerintah mengambil sikap.
“Intinya, kebijakan kita harus berdayakan para nelayan sehingga dapatkan penghasilan lebih. Bukan justru mematikan nelayan. Tidak boleh lah matikan nelayan karena tidak sesuai cita-cita presiden sendiri,” ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Susi sudah menegaskan bahwa semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut (transhipment), dan pengaturan sertifikasi kapal, sudah mendapat restu Presiden Jokowi.
“Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden,” tegas Susi.
Namun, Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla Husain Abdullah justru mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengevaluasi berbagai kebijakannya.
Kata dia, hal itu terungkap seusai pertemuan segitiga antara Presiden Jokowi, Wapres Kalla, dan Menteri Susi.
“Pak Jokowi menyampaikan kepada Pak JK bahwa dirinya sebenarnya sudah berulang kali meminta Ibu Susi agar mengevaluasi kebijakannya, tetapi tidak dilakukan oleh Susi,” kata Husain kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (30/3/2016).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon sepakat pembentukan UU harus berpegang pada kualitas, bukan kuantitas. Dia balik mempertanyakan sindiran Presiden Joko Widodo karena pemerintah menurutnya juga mengusulkan banyak UU.
“Kita tidak hanya mengejar jumlah tapi kualitas. DPR ini bukan sekedar pabrik UU apalagi jika tidak sesuai dengan kepentingan nasional,” kata Fadli dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).
Fadli mengaku heran mengapa Jokowi meminta hanya ada 3-5 UU setahun. Padahal dari 40 RUU di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016, ada 13 RUU usulan pemerintah.
“Jadi kalau presiden minta 3 sampai 5 saja, kenapa usul 13?” ujar Waketum Gerindra ini.
Selama ini, pemerintah belum pernah menyampaikan langsung ke DPR soal niat mengutamakan kualitas dibanding kuantitas itu. DPR sendiri mendapat sorotan bila produk legislasi sedikit.
“Di satu sisi, tuntutan produktivitas dimana suksesnya DPR ditentukan dari banyaknya UU. Padahal di negara yang sudah banyak UU-nya tidak banyak membahas UU lagi,” ungkap Fadli.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyindir soal banyaknya revisi UU di DPR saat menyampaikan pidato pembukaan pertemuan tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bertema “Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing” di Gedung Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Jokowi mengingatkan DPR agar tak usah memproduksi terlalu banyak Undang-Undang.
“Cukup satu tahun 3 atau 5 (undang-undang), tapi yang betul-betul baik. Bukan jumlah yang diutamakan. Jumlah 40, 50 (UU) untuk apa?” tanya Jokowi retoris.
Harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sudah selayaknya turun sejak lama. Pasalnya harga minyak dunia memang sudah turun jauh.
“Pemerintah harus turunkan harga BBM. Saya sependapat untuk segera diturunkan,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).
Sebaliknya, akan tidak masuk akal apabila pemerintah tidak menurunkan harga BBM. Fadli mengatakan saat reses, dia tidak menemukan satu pun warga yang merasa kehidupannya sekarang lebih baik.
Kebanyakan masyarakat justru mengatakan kehidupan saat ini lebih sulit dibanding tahun-tahun yang lalu. Terbukti, aktivitas di pusat perbelanjaan berkurang.
Belum lagi usaha-usaha lain, misalnya pertambangan, yang bahkan mulai berhenti. Ditambah lagi adanya perpindahan penanaman modal asing ke Cina dan Vietnam.
“Kita bisa menghadapi deindustrialisasi yang membuat lapangan pekerjaan menjadi makin sulit. Apalagi utang yang diciptakan pemerintah Jokowi sangat besar dibanding pemerintahan sebelumnya,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar DPR tak terlalu banyak dalam membuat produk Undang-undang (UU).
Meski demikian menurut Fadli, pernyataan Jokowi dinilai keliru. Pasalnya, produk UU di DPR diusulkan dan dibahas secara bersama-sama dengan pemerintah.
“Kan Pak Jokowi (bilang cukup) ada empat, lima undang-undang. Lah wong usulan pemerintah saja ada 10 (UU) gimana sih. Matematikanya itu gimana,” ujar Fadli usai diskusi publik di Kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016). Menurut Fadli, usulan pembahasan UU datang dari DPR dan pemerintah. Kemudian usulan tersebut dibahas dan diputuskan secara bersama-sama. Sehingga tak tepat jika Jokowi menilai wakil rakyat di DPR senang membuat banyak UU.
“Presiden harus tahu mekanisme pembuatan undang-undang, jangan asal ngomong. Kan dia sendiri pengusul dalam undang-undang itu,” tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta DPR jangan terlalu banyak membuat produk UU. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap, DPR meningkatkan kualitas dari produk UU, ketimbang kuantitas undang-undangnya.
Kepala Kepolisian Resor Bogor Jawa Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Suyudi Ario Seto SH, SIK, Msi menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI H. Fadli Zon SS, Msc, beserta Dandim 0621 Letkol CZI Dwi Bima, ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi di Mapolres Bogor Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (29-03-2016).
Selain Kapolres, rombongan kunjungan kerja juga disambut Waka Polres Bogor, para Kabag, para Kasat Fungsi, para Kapolsek Jajaran Zona 1 & 3 Polres Bogor serta Jajaran Pejabat Utama Polres Bogor.
Setelah memberikan sambutan di halaman depan Mako Polres Bogor, selanjutnya rombongan mengarah ke ruangan Kapolres Bogor dan dilanjutkan dengan sambutan dan paparan Kapolres Bogor dan Wakil Ketua DPR H Fadli Zon di Aula Nurul Afandi Polres Bogor.
Dalam sambutannya, Kapolres Bogor mengucapkan selamat datang kepada rombongan di Mapolres Bogor. Selanjutnya Kapolres memaparkan tentang kondisi geografis Kabupaten Bogor sebagai penyangga Ibu Kota. Selain itu, Kapolres juga menjelaskan tentang kekurangan anggota Polri di wilayah Kabupaten Bogor karena kondisi jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah polisinya. Hal itu dikarenakan personel yang tersebar di 33 Polsek dengan memback up 40 Kecamatan.
Kapolres lalu memaparkan terkait potensi konflik di wilayah Kabupaten Bogor yang diantaranya adalah potensi konflik sengketa tanah, konflik pengusaha dan buruh, konflik aliran sesat.
Selain itu, Kapolres juga memaparkan tentang program unggulan dan program kreatif Kapolres Bogor, seperti 8 program unggulan Kapolres Bogor yang diantaranya gowes kamtibmas, ngariung bareng polisi, apel bersama kewilayahan, partoli hot spot, polisi door to door, polisi masuk ke sekolah, polisi berkebun dan tausiyah kamtibmas. Selanjutnya program kreatif yang terbaru adalah Patroli Kesehatan ke Polsek-Polsek di jajaran Polres Bogor, serta kegiatan Kamis bershodaqoh. Serta memaparkan terkait perencanaan pembangunan Gedung Polres, Pembangunan Management Center, dan Pembangunan Masjid Polres Bogor. Dan yang terakhir, Kapolres memberikan gambaran prestasi yang dicapai oleh Polres Bogor.
Sementara dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR RI H Fadli Zon SS, Msc membahas tentang kompleksitas permasalahan Kabupaten Bogor sebagai penyangga Ibu Kota. Beliau sudah menyampaikan kepada Kapolri agar Tipologi Polres Bogor ditingkatkan. Tipologinya yang awalnya dipimpin oleh Kapolres berpangkat dari AKBP menjadi Kombes. Selanjutnya beliau memberikan perhatian kepada beberapa potensi konflik di wilayah Kabupaten Bogor bisa mnjadi perhatian nasional maupun internasional. Beliau juga membahas mengenai aliran sesat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor yang dapat menimbulkan konflik. Wakil Ketua DPR RI juga memperhatikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan.
Selanjutnya beliau mengarahkan agar dilakukan pendataan warga negara asing yang sudah sangat lama bermukim di kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Serta Kemacetan di wilayah puncak yang tidak hanya terjadi di hari libur saja.
