Wakil Ketua DPR Fadli Zon sepakat pembentukan UU harus berpegang pada kualitas, bukan kuantitas. Dia balik mempertanyakan sindiran Presiden Joko Widodo karena pemerintah menurutnya juga mengusulkan banyak UU.
“Kita tidak hanya mengejar jumlah tapi kualitas. DPR ini bukan sekedar pabrik UU apalagi jika tidak sesuai dengan kepentingan nasional,” kata Fadli dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).
Fadli mengaku heran mengapa Jokowi meminta hanya ada 3-5 UU setahun. Padahal dari 40 RUU di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016, ada 13 RUU usulan pemerintah.
“Jadi kalau presiden minta 3 sampai 5 saja, kenapa usul 13?” ujar Waketum Gerindra ini.
Selama ini, pemerintah belum pernah menyampaikan langsung ke DPR soal niat mengutamakan kualitas dibanding kuantitas itu. DPR sendiri mendapat sorotan bila produk legislasi sedikit.
“Di satu sisi, tuntutan produktivitas dimana suksesnya DPR ditentukan dari banyaknya UU. Padahal di negara yang sudah banyak UU-nya tidak banyak membahas UU lagi,” ungkap Fadli.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyindir soal banyaknya revisi UU di DPR saat menyampaikan pidato pembukaan pertemuan tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bertema “Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing” di Gedung Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Jokowi mengingatkan DPR agar tak usah memproduksi terlalu banyak Undang-Undang.
“Cukup satu tahun 3 atau 5 (undang-undang), tapi yang betul-betul baik. Bukan jumlah yang diutamakan. Jumlah 40, 50 (UU) untuk apa?” tanya Jokowi retoris.