Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, insiden pengibaran bendera OPM di KJRI Melborne Australia harus dicermati dan diwaspadai. Sebab, mungkin saja pengibaran itu sebagai bagian dari satu skenario yang mau mengambil satu kesempatan di saat bangsa Indonesia mengalami berbagai masalah.
“Saya kira upaya-upaya untuk disintegrasi negara kita itu bukan sekedar faktor internal tapi juga eksternal. Jadi pemerintah harus betul-betul fokuskan diri dalam persoalan Papua ini. Kita tahu sudah ada keberpihakan dalam affirmative action dalam UU Otsus Papua dan pembangunan disana mestinya harus cukup tinggi. Tapi kan masih ada suara-suara tak puas,” ujar Fadli Zon di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (9/1).
Untuk itu, kata Fadli, pemerintah harus fokus dan tidak boleh anggap enteng masalah pengibaran bendera OPM di Australia itu. Insiden-insiden seperti pengibaran bendera tersebut harus dilihat bagian dari sumber masalah utamanya yang harus diselesaikan.
Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, keputusan TNI memutuskan atau menunda hubungan kerja sama militer dengan Australia tidak hanya soal pelecehan Pancasila. Tetapi juga ada satu agenda yang memang mereka punya keinginan apakah oknum atau policy intelejen Australia untuk mengganggu posisi Papua dalam NKRI.
“Pemerintah harus buat terobosan. Dalam hal ini bilateral kita dengan Australia. Kita harus minta penjelasan dari Australia dan komitmen dari dalam hal menyamgkut integritas wilayah Indonesia jangan ikut campur,” katanya.
Polisi diminta menghentikan penyidikan kasus tuduhan makar, yang disematkan kepada Rahmawati Soekarnoputri, dan Kivlan Zein. Tindakan mereka dinilai bukan makar.
Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mereka hanya ingin datang ke MPR RI untuk mengembalikan Undang-undang Dasar 1945 kepada aslinya. Fadli menilai hal itu wajar sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat.
Itu kan mau meminta kembali kepada UUD yang asli, menyampaikan itu kepada MPR, saya kira wajar. Jadi tuduhan-tuduhan makar ini perlu dihentikan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Fadli menilai tuduhan makar juga telah mengganggu demokrasi di Indonesia. Dia khawatir jika nantinya ada yang mengkritik pemerintah justru disebut sebagai tindakan makar. “Itu saya kira ini sudah bukan zamannya, ini sudah salah zaman kalau orang mengkritik dibilang makar,” tegas dia.
Menurut dia, tindakan makar itu terjadi apabila adanya angkat senjata untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, seperti yang terjadi di Turki. Namun, Fadli melihat hal itu tak dilakukan.
“Kalau orang cuma diskusi kongko-kongko doang itu bukan makar. Jadi menurut saya harus dihentikanlah, tuduhan-tuduhan makar ini tidak masuk akal dan menggangu demokrasi kita,” kata dia
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara soal tuduhan makar kepada Rachmawati Soekarnoputri. Prabowo heran seorang anak proklamator dituduh melakukan makar.
“Di sini hadir Wakil Ketua Dewan Pembina, hadir bersama-sama kader Gerindra dan di DKI juga banyak anggota DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ibu Rachmawati. Anak proklamator kok dituduh makar?” kata Prabowo disambut tawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu 8 Januari.
Prabowo tidak mau memperpanjang soal tudingan makar kepada Rachmawati. Dia menyerahkan semuanya kepada proses hukum. “Tapi marilah kota hormati prosesnya,” tambah Prabowo.
Sebelumnya, Rachmawati menghadiri rapat akbar Partai Gerindra DKI. Dia duduk bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua DPD Partai Gerindra Mohamad Taufik, Anies, Sandiaga.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta tuduhan makar yang dialamatkan terhadap sejumlah tokoh maupun aktivis bisa segera dihentikan.
Ini disampaikan Fadli, saat dimintai tanggapan terkait pemanggilan ekonom Ichsanuddin Noorsy, yang dipanggil penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi untuk tersangka dugaan makar Rachmawati Soekarnoputri.
“Ya sekali lagi persoalan tuduhan-tuduhan makar ini seharusnya bisa dihentikan. Apa yang dituduhkan menurut pendapat saya itu bukan tindakan makar. Ibu Rachmawati mau datang ke MPR, mau minta kembali ke UUD 1945 yang asli, itu bukan makar,” kata Fadli di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (9/1).
Kedatangan tokoh dan aktivis ke kompleks MPR, DPR dan DPD, lanjut Fadli, tidak bisa disebut makar. Sebab, parlemen memang menjadi saluran untuk menyampaikan aspirasi bagi masyarakat.
“Kecuali mereka angkat senjata seperti di Turki, militernya angkat senjata mau menggulingkan pemerintahan yang sah yang dihasilkan dari suatu proses yang demokratis. Saya tidak melihat kemarin itu ada gerakan makar,” tegasnya.
Apalagi bila seorang ekonom seperti Ichsanuddin dikait-kaitan dengan tuduhan makar dan dipanggil menjadi saksi.
“Makar apaan. Jangan menghina intelektual kita. Itu bukan makar, apanya yang makar,” pungkas Waketum Gerindra ini.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, tuduhan makar kepada Rachmawati Soekarnoputri tidak tepat.
Menurut dia, Rachmawati saat itu hanya mengritik pemerintah, bukan menjatuhkan.
Hal itu disampaikan Fadli menanggapi pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat menyinggung tuduhan makar yang diarahkan kepada Rachmawati dalam Rapat Akbar Partai Gerindra, Minggu (8/1/2017).
“Saya kira tuduhan makar perlu diberhentikan. Tarafnya sudah mengganggu demokrasi kita. Nanti rakyat marah, masa mengkritik dibilang makar. Kalau angkat senjata, menggulingkan negara itu baru makar,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Fadli menambahkan, dalam negara demokrasi, berkumpul bersama lantas mengritik pemerintah merupakan hal wajar.
Ia menyatakan, Gerindra akan memberikan bantuan hukum kepada Rachmawati yang merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ia juga akan menerima kunjungan Rachmawati di DPR, Selasa (9/1/2017).
Rachmawati akan menjelaskan kronologi penangkapan dirinya kepada Fadli.
“Saya kira ini tidak bisa dibiarkan kriminalisasi ini, kita dijamin konstitusi untuk berpendapat. Polisi tidak bisa membantai konstitusi yang membolehkan kita berkumpul, berserikat, itu dijunjung tinggi,” lanjut Fadli.
Rachmawati ditangkap Polisi atas tuduhan makar, Jumat (2/12/2016).
Ia dibawa polisi dari rumahnya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.
Delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan permufakatan makar adalah Rachmawati, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, Sri Bintang Pamungkas dan Firza Huzein.
Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.
Rachmawati sudah membantah telah melakukan tindakan makar, apalagi melakukan upaya makar terhadap pemerintahan saat ini.
“Ini saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintah yang sekarang,” kata Rachmawati.
Putri dari Presiden RI Soekarno itu mengatakan, dirinya tidak mungkin melakukan makar.
Ia mengaku paham betul rambu-rambu hukum sehingga tidak mungkin untuk berbuat makar.
“Saya bagaimanapun juga sebagai putri Proklamator, pendiri bangsa ini, dan tentunya saya sebagai anak ideologis, saya tahu rambu-rambu hukum, dan saya tahu segala persoalan yang berkaitan dengan apa itu artinya makar. Jadi, dengan ini saya membantah keras,” kata Rachmawati.
Awal tahun 2017 ini masyarakat kembali mendapat kado pahit dari pemerintah. Pencabutan subsidi listrik terhadap 18,7 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA, serta kenaikan tarif pengurusan berkas-berkas kendaraan bermotor yang mencapai ratusan persen, bakal menjadi tambahan beban masyarakat di tahun 2017.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, berbagai kenaikan itu sebagai bukti jika pemerintah lebih suka mengorbankan masyarakat demi menyelamatkan kepentingannya sendiri.
Dalam dua tahun terakhir pemerintah terus-menerus menaikkan tarif listrik tiap memasuki awal tahun. Akhir 2015, misalnya, pemerintah memaksa para pelanggan rumah tangga golongan 900 VA untuk pindah menjadi golongan 1300 VA.
“Kini, giliran tarif golongan 900 VA mau dinaikkan juga, tak tanggung-tanggung, hingga 123%, atau lebih dari dua kali lipat. Meskipun dilakukan secara bertahap hingga Mei 2017, kenaikan itu akan semakin menekan daya beli masyarakat,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, Rabu (4/1/2017).
Begitu juga dengan kenaikan tarif jasa penerbitan surat-surat kendaraan bermotor yang kenaikannya berkisar antara 100% hingga 233%, atau lebih dari dua hingga tiga kali lipat. “Itu angka kenaikan fantastis. Saya khawatir pemerintah melihat soal-soal tadi hanya dari sisi penerimaan negara semata, tidak memperhitungkan dampak ekonominya bagi kehidupan masyarakat,” katanya.
Menurut Fadli, masyarakat faham bahwa jika realisasi pendapatan negara terus-menerus turun. “Kalau kita lihat, realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan hanya Rp1.283,6 triliun pada 2016, atau sekitar 83,4% dari target APBN-P 2016. Meski persentasenya lebih besar dari realisasi penerimaan perpajakan pada 2015, yang mencapai 81,5%, namun jangan lupa, realisasi itu disokong oleh kebijakan extraordinary bernama tax amnesty.
“Dalam perhitungan saya, jika tidak menyertakan hasil tax amnesty hingga periode dua, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2016 hanya ada di kisaran 73% dari target yang dipatok pemerintah sendiri. Ini tentu saja merupakan lampu merah bagi pemerintah,” ujar Fadli Zon.
Namun, alih-alih mengoreksi struktur APBN, terutama mengoreksi berbagai proyek infrastruktur yang tidak perlu, pemerintah malah berusaha mempertahankan struktur anggaran dengan menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan melalui penghapusan berbagai subsidi untuk rakyat tadi. Ujungnya, menurut Fadli Zon, daya beli masyarakat akan semakin tertekan, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, tergerusnya daya beli masyarakat merupakan salah satu dari tiga faktor internal yang telah memperlemah perekonomian kita, di luar faktor perlambatan ekonomi dunia dan dicabutnya berbagai subsidi untuk rakyat, terutama subsidi energi, seperti BBM, gas, dan listrik. Itu yang telah menyebabkan konsumsi sektor rumah tangga hanya tumbuh 5,05%. Padahal konsumsi rumah tangga ini merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah mestinya mendahulukan untuk menyelamatkan perekonomian rakyat sebelum menyelamatkan keuangan negara,” tutur Fadli Zon.
Ia mengibaratkan sebuah rumah tangga petani, untuk memenuhi kebutuhan protein secara berkesinambungan, misalnya, petani pertama-tama haruslah memelihara dan membesarkan ternaknya dulu agar bisa bertelor ataupun berkembang biak, ketimbang memotong semua ternaknya terus-menerus setiap hari. “Bisa tidak makan mereka nantinya,” ungkap Fadli Zon.
Jadi, tegas Fadli Zon, pemerintah seharusnya berkepentingan untuk menyelamatkan daya beli masyarakat dulu, supaya perekonomian bisa tumbuh, baru kemudian berusaha memetik hasilnya.
“Kalau masyarakat terus-menerus diberi kado pahit, jangan berharap perekonomian kita akan membaik, dan keuangan negara bisa sehat,” ujarnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon mendukung keputusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengakhiri hubungan kerja sama militer dengan Australian Defence Force. Namun Fadli Zon menyatakan, pihaknya melalui Komisi I DPR RI bakal meminta keterangan secara resmi kepada TNI soal penangguhan kerja sama militer dengan Australia tersebut.
Kendati demikian, Fadli Zon percaya, bahwa TNI telah melalui pertimbangan yang matang dalam mengambil kebijakan penangguhan kerjasama dengan Australia ini. Disebutnya DPR RI mendukung sikap pemerintah untuk mengedepankan kepentingan nasional dalam hal ini. “Tentu saja kami mendukung keputusan TNI tersebut. Karena mereka sudah mempertimbangkan,” jelas Politikus Partai Gerindra, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (5/1).
Kemudian Fadli merespons terkait ditemukannya materi pelatihan militer Australia di pangkalan militer di Perth, yang bermuatan negatif tentang TNI serta adanya unsur penghinaan terhadap Pancasila. Apabila itu terbukti benar, maka harus ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia untuk meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah Australia. Sebab hal ini, telah menyangkut ideologi dasar negara.
“Penting dilakukan pemerintah Indonesia, agar terbangun mutual trust dalam hubungan kerja sama Indonesia-Australia. Sebab hubungan bilateral yang baik, tak hanya didasarkan unsur saling menguntungkan, tapi juga kesetaraan dan saling percaya,” tambahnya.
Fadli Zon juga berharap kerja sama militer Indonesia dan Australia dapat kembali berjalan baik. Hubungan kerja sama kedua negara memang strategis dan harus stabil. Sebab, dengan letak geografis berdekatan, kedua negara sama-sama memiliki tantangan keamanan yang tak mudah dan butuh kerja sama kuat. Seperti melawan terorisme, human trafficking, keamanan maritim, dan ancaman keamanan kawasan lainnya.
DPR mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mencapai dua hingga tiga kali lipat. Kebijakan tersebut dinilai sangat tidak tepat.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, dampak kebijakan tersebut sangat memengaruhi kebutuhan hidup masyarakat. Menurutnya, pemerintah jangan sekadar memikirkan penerimaan negara tanpa melihat tingkat kehidupan masyarakatnya.
Awal tahun 2017 masyarakat kembali mendapat kado pahit dari pemerintah,” ujar Fadli melalui keterangan persnya, Kamis (5/1/2016).
Politikus Partai Gerindra ini khawatir kebijakan ini malah memperburuk kondisi Indonesia. Bahkan, akibat kebijakan ini kata dia bisa saja keuangan negara semakin tidak sehat.
“Kalau masyarakat terus-menerus diberi kado pahit, jangan berharap perekonomian kita akan membaik,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pencabutan subsidi listrik bagi 18,7 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA akan menjadi tambahan beban masyarakat di awal tahun 2017.
“Itu sebagai bukti jika pemerintah lebih suka mengorbankan masyarakat demi menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dalam dua tahun terakhir pemerintah terus-menerus menaikkan tarif listrik tiap memasuki awal tahun. Akhir tahun 2015, misalnya, pemerintah memaksa para pelanggan rumah tangga golongan 900 VA untuk pindah menjadi golongan 1300 VA,”ucapnya Fadli Zon dalam rilis tertulis, Jakarta, Kamis, (5/1), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Doddy Handoko.
Ia menambahkan, “ Kini, giliran tarif golongan 900 VA mau dinaikkan juga, tak tanggung-tanggung, hingga 123 persen, atau lebih dari dua kali lipat. Meskipun dilakukan secara bertahap hingga Mei 2017 nanti, kenaikan itu akan makin menekan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Waketum Gerindra ini menegaskan, seharusnya pemerintah lebih mendahulukan penyelamatan ekonomi rakyat sebelum menyelamatkan keuangan negara. Artinya menyelamatkan daya beli masyarakat dulu, supaya perekonomian bisa tumbuh, baru kemudian berusaha memetik hasilnya.
Jika masyarakat diberikan kado pahit seperti pencabutan subsidi, maka jangan berharap perekonomian bisa membaik.
“Kalau masyarakat terus-menerus diberi kado pahit, jangan berharap perekonomian kita akan membaik, dan keuangan negara bisa sehat,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta Pemerintah Indonesia untuk meminta keterangan dan penjelasan kepada Pemerintah Australia, terkait ditemukannya materi pelatihan militer Australia di pangkalan militer di Perth yang bermuatan negatif tentang TNI, serta adanya unsur penghinaan terhadap Pancasila.
“Jika terbukti benar, maka harus ada pernyataan resmi Pemerintah Indonesia untuk meminta keterangan dan penjelasan kepada Pemerintah Australia. Sebab hal ini, telah menyangkut ideologi dasar negara,” kata Fadli dalam rilis tertulis, Kamis (5/1).
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/1), Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Wuryanto menyatakan bahwa kerjasama militer Indonesia dan Australia untuk sementara ini ditangguhkan, terkait ditemukannya materi pelatihan militer Australia di pangkalan militer di Perth yang bermuatan negatif tentang TNI serta adanya unsur penghinaan terhadap Pancasila.
Meski Mayjen Wuryanto belum menjelaskan secara detail alasan penangguhan tersebut, namun diduga kuat (seperti laporan dari Australian Broadcasting Corporation) hal ini dipicu oleh insiden ditemukannya beberapa materi pelatihan militer Australia yang bermuatan negatif terhadap TNI serta penghinaan terhadap Pancasila.
Meski begitu, ia berharap kerjasama militer Indonesia dan Australia dapat kembali berjalan baik.
“Hubungan kerjasama kedua negara memang strategis dan harus stabil. Sebab, dengan letak geografis berdekatan, kedua negara sama-sama memiliki tantangan keamanan yang tak mudah dan butuh kerjasama kuat, seperti melawan terorisme, human trafficking, keamanan maritim, dan ancaman keamanan kawasan lainnya,” tandasnya
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai berbagai kenaikan tarif pengurusan berkas kendaraan bermotor yang mencapai ratusan persen dan pencabutan subsidi listrik bagi 18,7 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA akan menjadi tambahan beban masyarakat di awal tahun 2017. Itu sebagai bukti jika pemerintah lebih suka mengorbankan masyarakat demi menyelamatkan kepentingannya sendiri. Hal itu diungkapkannya di Jakarta, Kamis, (05/01/2017).
“Dalam dua tahun terakhir pemerintah terus-menerus menaikkan tarif listrik tiap memasuki awal tahun. Akhir tahun 2015, misalnya, pemerintah memaksa para pelanggan rumah tangga golongan 900 VA untuk pindah menjadi golongan 1300 VA. Kini, giliran tarif golongan 900 VA mau dinaikkan juga, tak tanggung-tanggung, hingga 123 persen, atau lebih dari dua kali lipat. Meskipun dilakukan secara bertahap hingga Mei 2017 nanti, kenaikan itu akan makin menekan daya beli masyarakat,” ujar Fadli Zon.
Dalam penerbitan surat kendaraan bermotor yang naik pada kisaran 100% hingga 233%, menurut Fadli itu sangat fantastis. Ia khawatir pemerintah hanya melihat dari aspek pendapatan negara tanpa memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kita paham jika realisasi pendapatan negara terus-menerus turun. Kalau kita lihat, realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan hanya Rp1.283,6 triliun pada 2016, atau sekitar 83,4 persen dari target APBN-P 2016. Meski persentasenya lebih besar dari realisasi penerimaan perpajakan pada 2015, yang mencapai 81,5 persen, namun jangan lupa, realisasi itu disokong oleh kebijakan extraordinary bernama tax amnesty,” jelas Fadli.
Dalam perhitungan Fadli Zon, jika tidak menyertakan hasil tax amnesty hingga periode dua, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2016 hanya ada di kisaran 73 persen dari target yang dipatok pemerintah sendiri. Ini tentu saja merupakan lampu merah bagi pemerintah.
“Namun, alih-alih mengkoreksi struktur APBN, terutama mengkoreksi berbagai proyek infrastruktur yang tidak perlu, pemerintah malah berusaha mempertahankan struktur anggaran dengan menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan melalui penghapusan berbagai subsidi untuk rakyat. Ujungnya, daya beli masyarakat akan semakin tertekan, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” terang Fadli.
Watum Gerindra ini menegaskan, seharusnya pemerintah lebih mendahulukan penyelamatan ekonomi rakyat sebelum menyelamatkan keuangan negara. Artinya menyelamatkan daya beli masyarakat dulu, supaya perekonomian bisa tumbuh, baru kemudian berusaha memetik hasilnya.
Jika masyarakat diberikan kado pahit seperti pencabutan subsidi, maka jangan berharap perekonomian bisa membaik. “Kalau masyarakat terus-menerus diberi kado pahit, jangan berharap perekonomian kita akan membaik, dan keuangan negara bisa sehat,” pungkas Wakil Ketua DPR Korpolkam ini.
