Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap kerja sama Indonesia dan Australia di bidang militer bisa kembali pulih.
Ia menilai, kerja sama kedua negara cukup strategis sehingga harus dibina dengan baik.
“Sebab, dengan letak geografis berdekatan, kedua negara sama-sama memiliki tantangan keamanan yang tak mudah dan butuh kerja sama kuat,” ujar Fadli, melalui keterangan tertulis, Kamis (5/1/2017).
“Seperti melawan terorisme, human trafficking, keamanan maritim, dan ancaman keamanan kawasan lainnya,” lanjut dia.
Saat ini, militer Australia tengah melakukan investigasi soal dugaan adanya kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila.
Fadli mengatakan, ia mendukung langkah pemerintah menghentikan sementara kerja sama militer kedua negara karena terkait dugaan penghinaan terhadap dasar negara.
Jika benar ada penghinaan, maka pihak Australia harus memberikan penjelasan kepada Indonesia agar mutual trust dalam hubungan kerja sama kedua negara tetap terjaga.
“Sebab hubungan bilateral yang baik, tak hanya didasarkan unsur saling menguntungkan, tapi juga kesetaraan dan saling percaya,” kata Politisi Partai Gerindra itu.
Dari informasi yang ditelusuri Kompas, TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.
Hal itu dipicu akibat pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.
Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.
Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku sudah menerima surat permohonan maaf dari Militer Australia, yang dikirim Kepala Angkatan Udara Australia Marsekal Mark Binskin.
Selain permohonan maaf, militer Australia menyatakan tengah melakukan investigasi soal dugaan adanya kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila.
Militer Australia juga berjanji akan memperbaiki kurikulum mereka.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menyesalkan sikap pemerintah yang telah melakukan pemblokiran terhadap situs berita yang dianggap menyebarkan konten ilegal.
Menurut dia, tindakan pemblokiran yang dinilai sewenang-wenang itu selain dapat melanggar konstitusi, juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun.
“Kemkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran,” kata Fadli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 3 Januari 2017.
Politisi Gerindra itu menambahkan para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Bisa ditelusuri. Sehingga tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan. Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif.
“Publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah,” ujar dia.
Fadli juga menekankan bahwa hal lain yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan oleh Kominfo adalah keberadaan akun-akun palsu yang sudah jelas melakukan fitnah dan hujatan. Namun hal dinilai tidak dilakukan dan bahkan dibiarkan.
“Kominfo harusnya tidak gegabah dan tidak diskriminatif dalam mengkontrol situs situs di dunia maya. Upaya pemblokiran harus dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Agar jaminan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat dipelihara,” katanya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui pernah bertemu dengan penulis buku ’’Jokowi Undercover,’’ Bambang Tri Mulyono. Namun pertemuan itu berlangsung 4-5 tahun lalu.
Setelah itu, dia menegaskan tak pernah berkomunikasi lagi. Terkait penangkapan Bambang, Fadli berharap dia bertanggung jawab. ’’Saya baru tahu bahwa Bambang Tri yang menulis buku Jokowi Undercover adalah orang yang sama.
Ia tentu harus mempertanggunjawabkan data yang ia tulis. Kalau fitnah dan data tak akurat, ia harus berhadapan dengan hukum,’’tegas politikus Gerindra tersebut.
Foto Fadli dan Bambang telah beredar di publik. Menurut Fadli, saat itu Bambang datang ke perpustakaannya dan meminta dukungan penerbitan buku berjudul Adam 31 Meter. Namun, Fadli saat itu tidak berminat menerbitkannya. Setelah itu, Bambang pernah mendatangi Fadli lagi.
’’Kalau tak salah dua kali datang dan selalu minta berfoto dengan saya. Ia mengaku sebagai adik dari tokoh pers dan politikus Bambang Sadono dari Jawa Tengah. Yang merekomendasi Bambang Tri ketemu saya antara lain adalah Mas Ahmad Tohari, novelis yang saya kenal baik,’’ungkapnya.
Dalam catatan refleksi akhir tahun 2016 bidang politik dan keamanan, wakil ketua DPR, Fadli Zon menyinggung soal meningkatnya potensi ancaman bagi demokrasi. Ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk memantau perbincangan berbagai aplikasi chatting di berbagai platform media sosial.
Rencana pemerintah ini dinilai bisa mengancam demokrasi. Padahal, hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi. Begitu pula hak berekspresi di depan umum, hak berkumpul dan berserikat, adalah hak setiap warga negara. Tidak terkecuali melalui dunia maya.
“Negara jangan sampai menjadi mata-mata bagi warganya. Itu memundurkan demokrasi kita,” kata politikus Gerindra tersebut, Sabtu (31/12).
Terkait penggunaan media sosial yang kian massif, yang perlu diatur adalah bagaimana provider telekomunikasi. Sebagai contoh, tidak sembarangan menjual nomor atau sim card. Sehingga orang bisa mudah menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar kepatutan dan bahkan hukum, seperti menciptakan identitas dan akun-akun palsu.
Berita-berita hoax dan informasi tanpa klarifikasi kini memang mudah beredar secara massif di media sosial dan aplikasi chatting. Namun yang harus dilakukan oleh pemerintah bukanlah melakukan sensor atau pembatasan informasi, melainkan pendewasaan dan pencerdasan publik.
“Kita tak bisa melawan teknologi. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab,” tambah Fadli.
Menurutnya, ancaman kemunduran demokrasi juga ditandai oleh begitu mudahnya aparat keamanan melemparkan tuduhan makar terhadap para aktivis. Penangkapan dengan tuduhan makar tanpa bukti yang kuat, adalah praktik rezim otoritarian yang dapat mengganggu demokrasi. Karena negara tak boleh menakut-nakuti warganya. “Jangan sampai hukum menjadi alat politik pemerintah, apalagi alat kekuasaan,” saran Fadli untuk pemrintah.
Pemerintah, kata Fadli, mungkin telah keliru dalam membedakan antara keamanan negara, keamanan rezim, serta keamanan sosial. Jangan sampai hanya karena media sosial yang kerap digunakan mengkritisi pemerintah, lantas itu dianggap bisa mengganggu keamanan negara. Secara umum, Fadli menilai situasi politik dan keamanan tahun 2016 menghangat dan akan tambah hangat dengan adanya Pilkada serentak pada 2017.
Wakil ketua DPR, Fadli Zon, mengalami pergantian tahun dari 2016 ke 2017 di Turki. Momen keberadaannya di luar negeri tak membuat dirinya melupakan Indonesia.
Sebagai persembahan dirinya, Fadli membuat sebuah puisi sebagai refleksi atas apa yang dirasakannya selama tahun 2016, dan bagaimana dia menghadapi 2017. Berikut puisi Fadli Zon yang dia buat di tengah momen pergantian tahun, yang diterima lewat pesan elektroniknya di Jakarta, Minggu (1/1).
TAHUN BARU
tahun begitu cepat berganti
seperti guguran daun ditiup angin
terbang pupus menghilang
tak pernah sekejap menanti
sedih gembira dan susah senang
semua lebur tinggal kenangan
apa yang kita cari
belum tentu ditemukan
apa yang kita harapkan
belum tentu terjadi
kita berjalan di lorong waktu
pada arus zaman tak menentu
kita tak tahu berhenti di titik mana
hingga terputus semua doa
Maraknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Cina (RRC) di Indonesia pada penghujung tahun ini menjadi salah satu persoalan yang mendapat sorotan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Fadli menegaskan bahwa isu soal buruh asing ilegal asal Cina perlu mendapat perhatian khusus karena isu itu terkait dengan tiga soal sekaligus, yaitu soal ekonomi, politik dan keamanan.
“Dari sisi ekonomi, sebagai investor, Cina sebenarnya hanya menempati urutan kesembilan negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda. Ironisnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh tenaga kerja asal Cina, hingga 23 persen. Dari sisi politik ekonomi, ini agak bermasalah,” kata Fadli Zon dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 31/12).
Kedua, lanjut Fadli, dari sisi politik, Indonesia pernah punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis Cina, baik pada masa kolonial maupun sesudah kemerdekaan. Itu sebabnya isu mengenai buruh asing ilegal asal Cina gampang menjadi isu sensitif. Dan karena itu pula, pemerintah tak boleh menggampangkan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi.
Ketiga, sambungnya, soal keamanan. Hal ini mengingatkan pada kasus diterobosnya area militer Halim Perdanakusuma oleh tenaga kerja asing asal Cina dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu di Bogor juga ada kasus ditemukan tanaman cabe mengandung bakteri berbahaya yang ditanam oleh tenaga kerja ilegal asal Cina.
“Soal tenaga kerja asing ilegal asal Cina ini akhirnya telah menjadi isu keamanan yang serius. Jangan lupa, soal keamanan ini bukan hanya bersifat militer, tapi juga non-militer. Dalam diskursus keamanan kontemporer, ancaman non-militer ini ada berbagai jenis, mulai dari lingkungan, pangan, energi, hingga ekonomi,” kata Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra.
Selain itu, dia mengingatkan, ancaman yang dihadapi oleh negara-negara berkembang memang jauh lebih majemuk jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Sebab, selain menghadapi ancaman dari luar, negara-negara berkembang juga menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dalam negerinya. Sesudah Reformasi politik Indonesia kurang memperhatikan masalah pertahanan dan lebih banyak disibukkan oleh masalah-masalah dalam negeri lainnya.
“Ini harus diperhatikan oleh pemerintah, karena sepanjang tahun 2016, dan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kapasitas pemerintah dalam persoalan pertahanan dan keamanan nasional banyak dipertanyakan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, selain soal keamanan, pada dimensi ekonomi yang lebih luas, isu mengenai tenaga kerja asing ilegal asal Cina yang berkali-kali muncul sepanjang tahun 2016 juga menggambarkan adanya masalah dalam orientasi pembangunan pemerintah. Politik pembangunan pemerintah terlalu mengabdi kepada kepentingan investor. Banyaknya Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan pemerintah, yang kini mencapai empat belas jilid, dan belum akan selesai, semangatnya hanyalah untuk memangkas aturan sesuai kepentingan investor semata.
Persoalannya adalah, jelas Fadli dengan mengutip data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan juga Bank Dunia, rasio antara penambahan modal dan penambahan pengeluaran tak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi cenderung turun. Itu menunjukkan jika besaran investasi yang masuk tak dapat lagi digunakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.
“Dulu, pada masa Orde Baru, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan 400 ribu lapangan kerja. Kini, kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa menciptakan 160 ribu lapangan kerja. Itu artinya, selain menghadapi pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun secara kuantitatif, pertumbuhan ekonomi secara kualitatif juga makin buruk,” demikian Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JKT) tentang tantangan yang akan dihadapi pada tahun depan. Menurutnya, ada persoalan-persoalan menonjol yang membuat 2017 bakal menjadi tahun yang berat bagi Indonesia.
Menurut Fadli, persoalan itu ada di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial. “Dari sisi politik masih mempunyai tantangan-tantangan terkait kasus-kasus yang jadi perhatian publik, termasuk kasus penistaan agama (kasus Basuki T Purnama alias Ahok, red),” ujar Fadli di Jakarta, Selasa (27/12).
Tantangan lainnya adalah pilkada serentak di 101 daerah. “Tapi semoga berjalan lancar,” katanya.
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga memperkirakan isu keamanan masih akan mewarnai 2017. “Termasuk isu terorisme,” sebutnya.
Namun, kata Fadli, yang paling krusial adalah di bidang ekonomi. Menurutnya, pemerintah akan menghadapi tantangan yang lebih berat.
Penyandang gelar master dari London School of Economics and Political Science itu menuturkan, perekonomian global sedang mengalami pelambatan. Sulitnya perekonomian global akan membuat ekspor Indonesia kena imbasnya.
“Ini harus ada langkah-langkah antisipatif agar pendapatan negara lebih besar. Jangan hanya mengandalkan pajak dan tax amnesty, tetapi dari hal-hal lain yang jadi bagian dari strategi nasional termasuk mendongkrak ekspor,” tuturnya.
Menurutnya, faktor ekonomi punya pengaruh signifikan pada hal lainnya. Stabilitas ekonomi sudah sangat urgen.
“Faktor ekonomi itu determinan terhadap politik dan sosial dan bidang lain. Perlu ada stabilitas untuk prasyarat membangun, tapi stabilitas ekonomi ini harus dikembalikan,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa evaluasi atas pemberlakuan bebas visa bagi 169 negara sudah sangat urgen. Menurutnya, pemerintah Indonesia harus segera mengevaluasinya ketimbang semakin banyak persoalan seiring membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang mendompleng bebas visa.
“TKA ilegal ini sudah sangat meresahkan. Apakah benar atau tidak, termasuk yang menyangkut jumlah, tapi keresahan itu kan sudah terasa di masyarakat, apalagi ditemukan di sejumlah daerah bahwa TKA ilegal itu memang ada,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/12).
Pimpinan DPR yang membidangi politik dan keamanan itu mengatakan, maraknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok merupakan fakta yang tak bisa disangkal. Misalnya, di Bogor ada warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang menanam cabai.
Kasus TKA ilegal juga ditemukan di daerah lain, termasuk di Jawa Timur. Temuan lain menunjukkan TKA bekerja di Indonesia dengan visa kunjungan wisata.
“Ini temuan yang kebetulan, tapi seperti gunung es yang ternyata lebih banyak dari itu,” tuturnya.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, pemerintah Indonesia mestinya menerapkan prinsip resiprokal atau timbal dalam hubungan kerja sama dengan negara lain. Prinsip itu mestinya juga termasuk dalam kebijakan bebas visa.
Faktanya, kata Fadli, Indonesia yang menerapkan bebas visa untuk 169 negara, justru warganya tetap harus mengurus visa saat hendak berkunjung ke negara lain termasuk Tiongkok. “Jadi di mana prinsip resiprokal itu?” tegasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah mencabut kebijakan bebas visa. Kebijakan bebas visa bagi sejumlah negara ini dinilai rawan penyalahgunaan seperti turis dari China yang malah menjadi buruh di Indonesia.
“Kami sudah mengingatkan pemerintah sejak tahun lalu. Kebijakan bebas visa ini sangat rawan apalagi dilakukan dengan tidak adil. Kebijakan bebas visa harus segera dievaluasi dan dicabut. Kecuali negara yang memberikan fasilitas yang sama kepada warga negara kita,” kata Fadli Zon di sela acara Musyawarah Daerah ke-8 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Hotel Pullman, Surabaya, Jumat (23/12/2016).
Fadli menuturkan, evaluasi terhadap kebijakan bebas visa sudah disampaikan DPR kepada pemerintah melalui rapat gabungan pada awal tahun 2016. Kebijakan bebas visa ini memang mulai diterapkan pada September 2015.
“Negara-negara yang dibebaskan visanya tidak memberlakukan sama dengan kita. Misalnya, China diberikan bebas visa tapi kita ke China tidak bebas visa. Begitu juga negara lain. Ini dalam hubungan internasional, ini tidak adil,” imbuhnya.
Fadli Zon yang juga ketum HKTI ini tidak percaya kebijakan bebas visa dapat menggaet jutaan turis asing untuk datang ke Indonesia.
“Saya tidak percaya data itu ada 10 juta turis. Total wisatawan dunia mancanegara ke Indonesia sekitar 8 juta. Mana mungkin turis dari China sampai 10 juta. Saya kira, yang menyampaikan hal ini harus mempertanggungjawabkan datanya,” ujarnya.
Selain itu, Waketum Gerindra ini menyoroti banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal dari China. Fadli menyebut TKA dari China bekerja di Indonesia dengan menyalahgunakan visa kunjungan.
“Ini tidak boleh terjadi dan ini sangat meresahkan. Ini mengambil hak buruh, mengambil hak dari petani dan harus dihentikan, melalui kebijakan pencabutan bebas visa,” tegasnya.
Bebas visa kunjungan sebelumnya diberikan kepada 45 Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 sejak 10 Juni 2015.
Setelah itu terbit Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 2 Maret 2016 di mana 169 negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia.
Himpunan Kerukanan Tani Indonesia (HKTI) menunjukkan eksistensinya. Salah satunya dengan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) HKTI VIII Jawa Timur di Surabaya, Jumat (23/12/2016).
Ketua Umum DPN HKTI Fadli Zon mengatakan dalam Musda kali ini juga membahas sejumlah persoalan, terkait maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal masuk ke Indonesia, bahkan hingga di sektor pertanian. Menurutnya hal itu tak bisa dibiarkan meskipun saat ini eranya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga pemerintah diminta segera mengambil tindakan tegas.
“Maraknya TKA ilegal yang bisa dengan bebasnya masuk ke Indonesia ini sudah meresahkan masyarakat dan ini telah menjadi viral di medsos. Pemerintah harus segera menindak siapa saja yang telah melanggar Imigrasi. Tidak bisa orang datang kesini dengan visa turis ternyata digunakan untuk bekerja. Ini jelas merampas hak warga lokal kita,” katanya ditemui disela-sela Musda HKTI VIII Jawa Timur di Hotel Pullman Surabaya.
Pria yang juga Wakil Ketua DPR RI ini mengaku terus mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk mencabut kebijakan bebas visa bagi warga negara asing yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Sebab kebijakan bebas visa itu ternyata banyak disalahgunakan oleh warga asing. Mereka masuk dengan alasan berwisata, tetapi ternyata mereka mencari kerja.
DPR RI sendiri, masih kata dia, juga sudah melakukan rapat gabungan dengan Komisi I dan Komisi III di DPR. Hasilnya merekomendasikan kebijakan bebas visa dihapus. Namun jika hal itu tak bisa dilakukan, minimal pemerintah tetap memberlakukan khusus bagi negara yang juga memberlakukan bebas visa bagi orang Indonesia.
“Kalau itu baru adil. Ada timbal balik. Tapi kalau suatu negara tidak melakukakan bebas visa kepada kita (WNI), tapi kita tetap membebaskan mereka masuk, ini namanya tidak adil,” cetusnya.
Dilanjutkan politisi asal Partai Gerindra ini, khusus di sektor pertanian juga telah masuk petani asing yang menggarap lahan sawah di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti kasus di Jawa Barat yang ditemukan petani Cina menanam bibit berbakteri di Bogor. Bahkan, di Jawa Timur sendiri Fadli menyebut ada sejumlah petani asal Cina yang diberdayakan di sekitar lereng Gunung Bromo.
“Petani asal Cina juga telah masuk. Ini kan ga bisa dibiarkan, harus segera ada tindakan nyata mungkin ada sweeping atau razia TKA ilegal. Kalau terbukti melanggar, kan bisa ditahan dulu dan diinterogasi siapa sponsornya yang mendatangkan. Baru mereka dideportasi. Ini ga boleh dibiarkan,” imbuh Fadli
