Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal
kembali ditemukannya jenazah ABK WNI yang bekerja di kapal milik China.
Parahnya, jenazah ABK WNI asal Lampung atas nama Hasan Afriadi ini disimpan di dalam peti pendingin ikan atau freezer Kapal Lu Huang Yuan Yu 117 yang berbendera China.
Mantan wakil ketua DPR itu pun menyesalkan masih terjadinya dugaan perbudakan di kapal berbendera China.
“Sampai kapan perbudakan di kapal Cina?” twit Fadli di akun Twitter-nya @fadlizon, Rabu (8/7/2020) malam.
Fadli pun menyesalkan karena tidak ada protes dari Pemerintah Republik Indonesia kepada China.
“Tak terdengar protes pemerintah RI pd RRC,” kata ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu.
Sebelumnya diberitakan, dua kapal berbendera China diamankan tim
gabungan di wilayah perairan Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (8/7).
Dua kapal itu ialah Lu Huang Yuan Yu 117 dan Lu Huang Yuan Yu 118.
Jenazah WNI dikabarkan disimpan di dalam freezer Kapal Lu Huang Yuan Yu
118.
Perlakuan menyedihkan terhadap ABK WNI bukan baru kali ini terjadi.
Beberapa waktu lalu diberitakan, ABK WNI bertutur kepada salah satu
media internasional mengenai perlakuan yang diterima saat bekerja di
kapal ikan berbendera China.
Ia dan teman WNI lainnya mengaku mengalami apa yang dia sebut sebagai perbudakan selama enam bulan di atas kapal.
Selain perbudakan ada juga kasus ABK Indonesia, Herdianto, yang
meninggal dan dilarung di laut Somalia oleh kapal berbendera China
bernama Luqing Yuan Yu 623.
Kemudian seorang ABK asal Indonesia lainnya yang bekerja di sebuah
kapal ikan milik perusahaan China, meninggal dunia di Pakistan, Jumat
(22/5/2020), setelah menderita sakit hernia.
Selain itu, lembaga Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia
menyebut ada dua ABK melompat ke laut karena tidak tahan dengan kerja
paksa mirip perbudakan di kapal ikan berbendera China.
Koordinator DFW Indonesia Muh Abdi Suhufan, di Jakarta, Senin 8 Juni
2020, mengatakan berdasar data yang dihimpun, laporan terbaru
menyebutkan pada Jumat (5/6), dua orang awak kapal perikanan Indonesia
jadi korban.
Yakni atas nama Reynalfi dan Andri Juniansyah. Keduanya melompat dari kapal ikan China, Lu Qian Yua Yu 901 saat kapal melintasi Selat Malaka
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengaku khawatir
kondisi perekonomian Indonesia ditengah pandemi saat ini. Salah satu
persoalan yang disorot Fadli Zon adalah krisis utang dan risiko gagal
bayar BUMN.
Menurut Fadli Zon, BUMN seharusnya bisa jadi alat intervensi negara
di dalam perekonomian. Namun faktanya, kata dia, BUMN kini justru tengah
menghadapi risiko gagal bayar yang serius akibat kesalahan Pemerintah
dalam lima tahun terakhir.
“Pandemi Covid-19 membuat kondisi tadi jadi lebih buruk, pendapatan
hampir seluruh BUMN pasti tergerus, sementara jumlah utang jatuh tempo
jumlahnya tak sedikit,” kata Fadli Zon dalam laman tertulisnya di
Twitter, Kamis (9/7).
Ia memaparkan, dari rentang waktu antara bulan Mei hingga Desember
2020, ada sedikitnya 13 BUMN yang memiliki obligasi jatuh tempo. Ketua
BKSAP DPR ini menuturkan, yang paling besar nilainya adalah Bank
Tabungan Negara (BTN), yaitu Rp5,4 triliun, disusul Pupuk Indonesia,
senilai Rp4,1 triliun.
“Kalau BUMN menghadapi risiko gagal bayar, pemulihan ekonomi kita akan kian sulit,” imbuhnya mengingatkan.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkesan berbeda cara menangani dua buronan negara.
Dua buronan itu ialah Djoko Tjandra buronan pada kasus korupsi cessie Bank Bali, dan Maria Pauline Lumowa, salah satu tersangka pembobolan kas bank BNI lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, tidak semestinya ada perbedaan perlakuan dalam pencarian buronan tersebut. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly langsung turun tangan pada penangkapan buronan Maria Pauline Lumowa.
Sementara terkait dengan buronan Djoko Tjandra hingga saat ini belum berhasil ditangkap padahal keberadaan Djoko terekam jelas dalam KTP Elektronik.
“Mestinya penanganan terhadap masalah buronan ini kan standarnya jelas sama, bukan sekadar selera dan juga treatment yang berbeda,” ujar Fadli Zon kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).
“Kelihatan sekali ada perbedaan, yang satu begitu mudah lolos dan bisa mendapatkan e-KTP, ini juga ada satu treatment khusus,” imbuhnya.
Atas dasar itu, Fadli berharap aparatur negara tidak tebang pilih dan terkesan pencitraan kinerja untuk meraih simpatik semata. Terlebih, belakangan ini ramai isu reshuffle kabinet sebagaimana diungkapkan Presiden Jokowi.
“Jangan sampai nanti orang menduga karena orang berlomba-lomba menonjolkan prestasinya karena takut di reshuffle gitu,” kata dia.
Fadli menilai, buronan Djoko Tjandra yang dikabarkan berhasil lolos saat masuk ke Indonesia itu pasti melintasi jalur keimigrasian. Sebab, kecil kemungkinan bisa lolos apabila pihak imigrasi tidak lengah.
“Jadi menurut saya tidak mungkin bisa lolos kalau imigrasinya tidak aware terhadap keluar masuk orang,” tandasnya.
Sebelumnya, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengungkapkan, seberapa pentingnya penjemputan ektradisi dari Serbia yang dilakukannya langsung terhadap buron kasus pembobolan bank BNI senilai Rp 1,7 triliun Maria Pauline Lumowa.
Yasonna mengklaim ekstradisi Maria bukan ekstradisi biasa sehingga harus dilakukan oleh pejabat selevel Menteri Hukum dan HAM.
“Mengapa kami perlu? karena biasanya ekstradisi biasa cukup anggota level teknis, karena untuk menunjukkan keseriusan kita, untuk menunjukkan bahwa kita commited,” kata Yasonna dalam konferensi pers di Gedung VIP Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta, Kamis (9/7).
Maria Pauline Lumowa, buron kasus pembobolan bank BNI senilai Rp 1,7 triliun tiba di Indonesia setelah diekstradisi Menkumham Yasonna H Laoly dari Serbia pada Kamis (9/7).
Pesawat Garuda Indonesia 9790 Boeing 777 yang ditumpangi Maria dan Yasonna tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.00 WIB, mereka langsung memasuki Gedung VIP Terminal 3 Soetta.
Diketahui, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengomentari peristiwa
penembakan dua petani di Poso, Sulawesi Tengah oleh pasukan Satgas
Tinombala beberapa waktu lalu.
Fadli mengkritik peristiwa penembakan tersebut dengan mengatakan nyawa
manusia di Indonesia terkesan murah sekali. “Murah sekali nyawa di
Republik Indonesia, petani kok ditembak,” kicau Fadli lewat akun Twitter
@fadlizon.
Anggota Komisi I DPR ini kemudian mengingatkan, petani adalah tulang panggung ketahanan pangan nasional. Menurut Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini, rakyat Indonesia tidak akan bisa makan tanpa adanya petani.
“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan, tanpa petani rakyat makan apa? Ironis, gembar gembor Pancasila, petani ditembak mati,” twit @fadlizon.
Dia menautkan sebuah berita dalam kicauannya. Berita tersebut mengangkat judul “2 Petani Tewas Ditembak Satgas Tinombala, Polri: Sesuai Prosedur”. Dalam berita disebut, penembakan terhadap dua petani dilakukan karena melarikan diri, saat ditanyai identitasnya oleh pasukan yang tengah bertugas menangkap teroris di Poso.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, tim Satgas Tinombala telah melaksanakan prosedur yang semestinya.
Konflik
yang terjadu di Laut China Selatan diprediksi akan terus memanas.
Apalagi adanya aksi kampanye militer China di kawasan itu. Salah satu
yang meradang adalah Amerika Serikat (AS), yang menganggap Partai
Komunis China (CPC) adalah ancaman.
Seperti dikutip dari Viva.co.id, Jumat, 26 Juni 2020, dalam sebuah
konferensi virtual Forum Brussels, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo,
memastikan jika pasukan Angkatan Bersenjata AS akan ditempatkan di
sejumlah lokasi baru.
Pengerahan itu ditegaskan Pompeo merupakan bagian dari perlawanan
terhadap ancaman Partai Komunis China. Setelah memastikan jika AS bakal
melakukan transfer masif pasukan ke India, sejumlah negara Asia Tenggara
juga dalam pengawasan militer AS.
Ternyata, salah satu yang disebut Pompeo adalah Indonesia. Selain
Indonesia, ancaman Partai Komunis China juga dianggap akan berakibat
buruk untuk sejumlah negara lainnya, Filipina, Malaysia, dan Vietnam.
Akan
Ada tempat lain (alokasi pasukan Amerika). Saya baru saja berbicara
tentang ancaman dari Partai Komunis China. (Ada) ancaman untuk India,
Vietnam, Indonesia, Laut China Selatan, dan Filipina,” kata Pompeo
dikutip dari Hindustan Times.
“Kami berpikir bahwa itu adalah tantangan waktu bagi kami, dan kami
memastikan kami punya sumber daya untuk melakukan itu (pengamanan),”
ujarnya.
Ditanggapi Fadli Zon
Hal itu ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. Dia pun
meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk menjawab pernyataan dari
Amerika itu.
“Harus dijawab ini oleh @Menlu_RI,” kata dia dikutip di akun Twitternya.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zonmendesak pemerintah menghentikan program Karu Prakerja. Menurutnya, program tersebut merupakan sebuah kebijakan yang tidak perlu dilaksanakan di situasi pandemi COVID-19 saat ini.
“Ini
satu program yang merupakan pemborosan, tidak relevan, tidak tepat
sasaran, dan seharusnya dihentikan,” kata Fadli, dalam program Mata Najwa Trans 7, Rabu 23 Juni 2020.
“Adalah
tidak relevan dalam situasi COVID-19 ini, karena masyarakat yang
menjadi korban dari yang terkena dampak. termasuk juga karena ekonomi
lebih membutuhkan cash transfer,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadli menjelaskan, bahwa prosedur Kartu Prakerja tidak
cocok dengan keadaan di Indonesia. Sebab, kata Fadli, Kartu Prakerja
yang mengharuskan diakses secara online membuat program ini tidak
menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Prosedurnya saja
bermasalah kayak begini karena harus punya akses kepada online. Jadi,
bagaimana orang-orang yang ada di hutan-hutan yang jauh dan tidak
mempunyai akses,” ucapnya.
“Ganti saja sudah dengan BLT (Bantuan
Langsung Tunai) dan itu akan langsung dirasakan manfaatnya bagi
masyarakat. Jangan melalui media-media kayak begini, yang namanya online
atau prakerja,” kata anggota DPR tersebut.
Selain itu, Fadli juga mengingatkan pada pemerintah agar berhati-hati
dalam melanjutkan program Kartu Prakerja. Dikarenakan, program Kartu
Prakerja bisa menimbulkan masalah hukum atau politik di masa mendatang.
“Bahwasanya (program Kartu Prakerja) sekarang sedang dihentikan, itu membuktikan ada problem. Apalagi, ada catatan-catatan pernyataan dari KPK yang juga merupakan bukti adanya suatu problem,” tuturnya.
Politisi Partai Gerindra meresppons keluhan rekan sejawat Fahri Hamzah yang harus membayar mahal saat melakukan rapid test dan PCR sepulang dari kampung halaman.
Diketahui, Fahri Hamzah baru saja pulang ke kampung halamannya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan setibanya di Jakarta, Fahri mengaku melakukan pemeriksaan dirinya terinfeksi virus corona atau tidak.
Dalam curhatannya, Fahri mengaku harus membayar cukup mahal untuk
melakukan rapid test beberapa kali dan tes PCR dan hal ini bisa
membebani rakyat.
“Setelah keluar kota atau pulang kampung selama lebih dari sepekan, saya mengikuti beberapa kali #RapidTest berbayar…lalu tadi dilakukan PCR juga alhamdulillah negatif. Tapi saya sedih karena bayarnya cukup mahal kalau di-total. Ini membebani rakyat. Bagi Ekonomi berat!” tulisny dalam akun Twitternya, Rabu (24/6/2020).
Bak gayung bersambut, Fadli menganggap bahwa biaya tes itu adalah peluang bisnis baru.
“Peluang bisnis baru di tengah kesempitan,” tulis Fadli Zon.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia,Ustad Teungku Zulkarnaen kembali berkomentar di media sosial. Ia kembali menyinggung soal Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Tengku Zul mengatakan, apa lagi yang mau diperas dari Pancasila. Contohnya, perihal gotong royong, tanpa harus memeras Pancasila hal tersebut sudah ada.
Kelapa bisa diperas untuk diambil santannya.
Kambing dan Sapi bisa diperas untuk diambil susunya.
Daun Cincaw bisa diperas untuk diambil Gelnya.
Lha, Pancasaila mau diperas? Apa nya yg mau diambil…?
Gotong Royong?
Tanpa memeras Pancasila, Gotong Royong memang sdh ada.
Rusak…!” tulis Tengku Zul di akun Twitter pribadinya.
Melihat cuitan Tengku Zul tersebut, Anggota DPR RI fraksi Gerindra,Fadli Zon, ikut serta mengomentarinya dengan analogi peras-memeras.
Menurutnya,
apabila Tengku Zul mengaitkan persoalan perasan dengan Pancasila, Fadli
Zon justru membalas cuitan tersebut dengan pembahasan fungsi otak.
“Ustadz, kalau otak diperas bisa lahir ide-ide brilian. Tapi kalau jarang dipakai, otak bisa membeku, jadi fosil,” tulis Fadli Zon.
Sebelumnya, pemerintah meminta DPR RI menunda pembahasan RUU Haluan
Ideologi Pancasila. Sebab, pemerintah lagi fokus menangani penyebaran
dan pencegahan virus corona COVID-19.
Namun, PDI Perjuangan
kembali menjadi sasaran tembak sebagai pengusul RUU HIP. Terus, PDI
Perjuangan membantahnya melalui Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah
yang juga Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Menurut dia,
polemik RUU HIP khususnya Pasal 7 bukan dari PDI Perjuangan. Namun, ia
tidak mau menyebutkan fraksi yang mengusulkan RUU HIP di lembaga
legislatif karena alasan etika.
“Tapi kami wajib menghormati bahwa 9 fraksi di Badan Legislasi memiliki hak bicara untuk mengemukakan pendapat, pikiran, konsepsi,” kata Basarah di ILC.
Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap
mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) dari China menuai protes dari
berbagai kalangan, khususnya yang ada di lokasi tujuan TKA tersebut.
Namun, sebagai wakil rakyat, anggota DPR Fadli Zon juga turut
mengomentarinya.
Menurut dia, Jokowi seharusnya memahami bahwa tujuan utama dari sebuah negara adalah memenuhi kepentingan nasionalnya.
“Pada akhirnya yang utama bagi sebuah negara adalah kepentingan
nasional (national interest),” tulisnya di akun Twitternya @fadlizon
seperti dikutip law-justice.co, Rabu (24/6/2020).
Dia lantas membandingkan kebijakan Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurutnya, kebijakan Jokowi sangat bertolak belakang dengan kebijakan Trump.
Trump kata dia tidak mau menerima tenaga kerja asing agar rakyatnya
tak mengganggur. Namun, Jokowi malah melakukan sebaliknya. Dia pun
lantas mempertanyakan sikap Jokowi yang tak nasionalis.
“Trump melarang pekerja asing agar pekerja AS tidak menganggur. RI mendatangkan pekerja RRC sementara banyak orang Indonesia masih menganggur. Lebih nasionalis mana?,” tanyanya.
Pujian Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia atas kecermatan
mengelola utang ternyata tak serta merta membuat politisi Fadli Zon
girang sepenuhnya. Sebaliknya, Fadli Zon punya pandangan lain terkait
capaian ini.
Pujian yang disampaikan oleh Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Victoria Kwakwa ini dianggap sebagai pencapaian dan apresiasi atas pengelolaan utang di Indonesia.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Padjaitan
mengungkapkan bahwa ketika orang berpikir utang Indonesia berlebihan,
Bank Dunia justru mengapresiasi kehati-hatian pemerintah Indonesia.
Luhut juga menceritakan bahwa Bank Dunia turut memberi pujian kepada
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dinilai cermat melakukan
perhitungan dan menjaga level utang.
Di sisi lain, politisi Fadli Zon berpendapat bahwa pujian Bank Dunia
kepada pemerintah Indonesia itu wajar lantaran ia menganggap bahwa yang
menjadi patokan adalah harapan Bank Dunia itu sendiri.
“Saya kira wajar kalau Bank Dunia puji, mungkin sesuai dengan harapan
mereka, bukan harapan rakyat Indonesia,” demikian tanggapan Fadli Zon
yang disampaikan lewat Twitter, Minggu (21/6/2020).
Selain Fadli Zon, sebelumnya ekonom Rizal Ramli mengutarakan kritiknya tentang pujian Bank Dunia tersebut.
Rizal mengungkapkan bahwa Bank Dunia selalu buruk dalam memperediksi krisis.
“Track record forecasting Bank Dunia payah jika ada ‘structural
break’ seperti 1998 dan 2020. World Bank hanya bagus jika normal,”
ungkap Rizal.
“Kok enggak kapok-kapok dengan pujian-pujian gombal,” tukas Rizal.
