Kemampuan produksi minyak hanya 826 ribu barel per hari. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut harus dengan cara impor.Jakarta, Aktual.co — Selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan.
“Merosotnya produksi minyak terus terjadi di dua periode pemerintahan Presiden SBY. Tahun 2007, turun menjadi 964.000 barel, dan di 2012, 826.000 barel per hari. Bandingkan dengan tahun 2001 yang mampu memproduksi 1,3 juta barel perhari,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon melalui rilis kepada Aktual.co, Senin (18/2).
Padahal untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri saja membutuhkan 1,3 juta barel per hari, namun kemampuan produksi minyak hanya 826 ribu barel per hari. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut harus dengan cara impor.
“Kebutuhan minyak kita per hari mencapai 1,3 juta barel. Sementara produksi hanya mampu 826.000 barel per hari. Sisanya, kita tutup lewat impor dan biaya subsidi,” tambahnya.
Selama ini pemerintah selalu berdalih bahwa penyebab penurunan produksi minyak karena berkurangnya cadangan minyak dan usia sumur-sumur minyak yang sudah tua.
“Pemerintah selalu berdalih penyebab penurunan produksi karena berkurangnya cadangan minyak lantaran usia sumur yang sudah tua. Padahal itu belum tentu benar,” terangnya.
Ia menilai pemerintah saat ini malas dalam berpikir dan bekerja untuk berupaya meningkatkan jumlah produksi minyak guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Ini semua menunjukkan malasnya pemerintah kita berpikir dan bekerja,” pungkasnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, mencermati tingkat produksi minyak Indonesia yang terus turun. Pada 2012, produksi minyak sudah merosot ke level 826.000 barel per hari. Tahun ini, produksi minyak hanya ditargetkan 830.000 barel per hari.
Menurut Fadli, merosotnya produksi minyak terus terjadi selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2007 turun menjadi 964.000 barel, dan 2012 sebanyak 826.000 barel per hari. Kondisi ini berbeda jauh dibandingkan 2001 yang mampu memproduksi 1,3 juta barel per hari.
“Kebutuhan minyak per hari mencapai 1,3 juta barel. Sementara itu, produksi hanya mampu 826.000 barel per hari. Sisanya, ditutup lewat impor dan biaya subsidi,” ujar Fadli kepada VIVAnews, Senin 18 Februari 2013.
Pemerintah, Fadli melanjutkan, selalu berdalih penyebab penurunan produksi karena berkurangnya cadangan minyak lantaran usia sumur yang sudah tua.
Pada awal periode kedua SBY, Fadli menjelaskan, ada 52 sumur minyak milik PT Pertamina yang menganggur. Selain itu, ada sumur minyak yang dihentikan kegiatan operasinya oleh Pertamina, karena tak ada dana.
Saat ini, sekitar 90 persen eksplorasi minyak masih terpusat di kawasan barat. Padahal, potensi minyak di kawasan timur juga sangat besar.
“Masih ada 100 blok di kawasan timur yang diprediksi memiliki cadangan minyak besar. Tapi, tak dieksplorasi,” kata Fadli.
Produksi minyak yang minim, menurut Fadli, selalu diikuti oleh impor. Padahal, turunnya produksi minyak ini di antaranya karena potensi minyak yang ada tidak diberdayakan. Termasuk, produksi energi alternatif terbarukan seperti biodiesel dan bioetanol.
“Jika pemerintah mau bekerja keras, produksi minyak pun akan meningkat, akhirnya tak perlu impor lagi dan harga BBM semakin terjangkau,” kata Fadli. (art)
Tingkat produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 2012, produksi minyak sudah merosot ke angka 826.000 barel perhari. Tahun ini, produksi minyak hanya ditargetkan 830.000 barel per hari.
Merosotnya produksi minyak terus terjadi di dua periode pemerintahan Presiden SBY. Pada 2007, turun menjadi 964.000 barel, dan di 2012 turun menjadi 826.000 barel perhari. Hasil ini sangat jauh bila dibandingkan dengan tahun 2001 yang mampu memproduksi 1.3 juta barel perhari.
“Kebutuhan minyak kita per hari mencapai 1.3 juta barel. Sementara produksi hanya mampu 826.000 barel perhari. Sisanya, kita tutup lewat impor dan biaya subsidi,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai GERINDRA, Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/2/2013).
Pemerintah, lanjutnya, selalu berdalih penyebab penurunan produksi karena berkurangnya cadangan minyak lantaran usia sumur yang sudah tua. Menurut Fadli, hal ini belum tentu benar.
“Di awal periode kedua SBY, ada 52 sumur minyak milik Pertamina yang menganggur. Selain itu, ada juga sumur minyak yang dihentikan kegiatan operasinya oleh Pertamina karena tak ada dana,” ungkapnya.
Lebih jauh, saat ini 90 persen eksplorasi minyak masih terpusat di kawasan barat. Padahal potensi minyak di kawasan timur juga sangat besar. Masih ada 100 blok di kawasan timur yang diprediksi memiliki cadangan minyak besar, tapi tak dieksplorasi. “Ini semua menunjukkan malasnya pemerintah kita berpikir dan bekerja,” tukas Fadli.
Minimnya produksi minyak, selalu diikuti oleh impor yang rawan perburuan rente. Selalu ada pihak yang diuntungkan impor. Padahal, turunnya produksi minyak lebih karena pemerintah yang malas mencari cara dan lamban bergerak memberdayakan potensi minyak yang ada. Termasuk produksi energi alternatif terbarukan seperti biodiesel dan bioetanol.
“Jika pemerintah mau bekerja keras maka produksi minyak pun akan meningkat, akhirnya kita tak perlu impor lagi dan harga BBM semakin terjangkau,” pungkasnya.
Merapatnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ke Partai Gerindra menimbulkan tanda tanya bagi beberapa pihak terkait perbedaan ideologi kedua partai tersebut.
Namun hal tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. menurut Fadli, Gerindra dan PKNU sesungguhnya memiliki banyak kesamaan sehingga tidaklah mengherankan jika keduanya kemudian memutuskan melakukan kerjasama dalam rangka menyambut Pemilu 2014.
“Gerindra dan PKNU tidak banyak perbedaan karena kita kansama-sama kebangsaan. Gerindra juga selain kebangsaan juga religius, platform gerindra ada dalam AD/ART dan manifesto partai, kita kebangsaan dan juga religius.” ujar Fadli dalam Konferensi pers usai penandatangan nota kesepahaman Partai Gerindra dan PKNU di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Minggu (17/2/2013).
Lebih lanjut, pria berkacamata itu juga mengatakan kedua partai juga memiliki tujuan yang sama yaitu ingin memperbaiki kondisi Indonesia. Atas dasar kesamaan visi itulah kemudian kedua partai memutuskan untuk melakukan kerjasama.
“Kita sama-sama ingin memperbaiki negara,” imbuhnya.
Senada dengan Fadli, Ketua Umum PKNU Chairul Anam juga mengatakan tidak ada perbedaan yang mendasar diantara kedua partai, karena sejatinya semua ideologi bersumber dari satu dasar yaitu pancasila.
“Jangan artikan sempit soal religius, Indonesia itu dasarnya pancasila. Sila pertama ketuhanan. Jadi yang kebangsaan dan religius sama saja sama-sama dasarnya pancasila. Ideologi pancasila itu mencakup semua,” tukas pria yang akrab disapa Cak Anam itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, PKNU hari ini melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Partai Gerindra dalam menyongsong Pemilu 2014. Bentuk kerjasama yang dilakukan kedua partai tersebut adalah dengan mendirikan organisasi sayap yang diberi nama Gerakan Rakyat Ahlussunnah Wal Jamaah (Gerak Aswaja) untuk menampung kader-kader PKNU di Gerindra.
Ketua Partai Kebangkitan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Choirul Anam mengatakan, ada tiga alasan mengapa partainya memilih merapat ke Partai Gerindra. Pernyataan tersebut disampaikan Choirul dalam sambutannya sebelum acara penandatangan nota kesepakatan bergabungnya PKNU ke Partai Gerindra.
“Saya berdiri di sini, saya juga mau menjawab kenapa PKNU merapat ke Partai Gerindra, padahal sebelumnya PKNU sempat diberitakan merapat ke PPP,” kata Choirul di kantor DPP Partai Gerindra di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan (17/2).
Choirul mengatakan, sebelum ditemui Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, dia terlebih dahulu bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Sentul, Jawa Barat.
Alasan pertama PKNU bergabung dengan Partai Gerindra, jelas pria yang biasa disapa Cak Anam itu adalah, aspirasi grass root PKNU yang menyetujui Prabowo sebagai Capres 2014.
“Bahkan kawan-kawan sendiri, saat ditanyakan, kira-kira presiden 2014 siapa? Dijawab Prabowo. Dan semua tidak bisa dibantah, hampir di seluruhnya saat kita keliling daerah,” katanya.
Alasan kedua, lanjut Choirul, perjuangan Gerindra yang selalu memperjuangkan kaum miskin, menurutnya serupa dengan perjuangan utama PKNU.
“Alasan keduanya PKNU konstituen luar biasa, warga NU yang umumnya miskin, mereka keluarga tani, nelayan, dan buruh bahkan PKI ini harus diperjuangkan yang sungguh-sungguh,” ujarnya.
Sedangkan alasan ketiga, Gerindra berjanji akan memfasilitasi kader PKNU yang berkualitas disalurkan untuk berada di roda pemerintahan seperti Bupati, hingga berada di legislatif.
“Kawan-kawan yang mau jadi DPR, Bupati ini perlu saluran, caleg-calegnya nanti didaftar kata Pak Prabowo, saya belum tanya tapi udah disambut begitu,” imbuhnya.
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) akhirnya secara resmi bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan ditandai penanda tanganan Memorandum of Understanding (MoU) kedua belah pihak di Kantor DPP Gerindra, di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (17/2/2013).
Pantauan Okezone di lokasi, penandatanganan MoU itu sempat molor beberapa jam. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum PKNU Choirul Anam, Sekjen PKNU Tohadi.
Penanda tanganan MoU ini langsung disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Turut hadir pula, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Dewan Syuro PKNU KH Abdul Azim Suhaimi, dan Waketum PKNU Mukhtar Tahir.
MoU tersebut melahirkan kesepakatan untuk membentuk gerakan sayap partai yang disebeut Gerakan Rakyat Alwasunah Wal Jamaah (Gerak Aswaja) untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden 2014.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PK NU) berkoalisi menghadapi Pemilu 2014. Mereka membentuk organisasi sayap dinamakan Gerakan Rakyat Ahlus Sunnah wal Jamaah.
“Hari ini Gerindra mendapat kekuatan baru, yang melebur ke dalam barisan, untuk bersama-sama melakukan perubahan demi perbaikan rakyat Indonesia,” kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Jakarta, Minggu.
Dengan tambahan massa PK NU itu, Prabowo berharap Gerindra dapat mengembangkan sayapnya ke daerah-daerah basis kuat PK NU. Secara tradisional, NU mengakar di Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang menyumbang pemilih paling banyak, lebih dari 60 juta orang dari sekitar 120 juta pemilih.
Partai Gerindra, kata pensiunan letnan jenderal TNI AD itu, tidak boleh menjadi yayasan sosial dan menampung orang-orang yang hanya ingin hidup enak. “Karena itu, secara sadar, seksama dan jernih, Gerindra memilih strategi membuka barisan untuk menampung semua kekuatan prorakyat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PK NU, Chairul Anam, mengatakan, dengan basis konstituen masyarakat kecil yang dimiliki, kedua partai itu dapat bersama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia.
“Dengan Gerindra adalah bagaimana memperjuangkan rakyat miskin supaya taraf hidup mereka lebih baik,” kata pria yang akrab disapa Cak Anam itu.
Oganisasi Gerakan Rakyat Ahlus Sunnah wal Jamaah akan bergerak dari pusat hingga ke sejumlah daerah untuk memanfaatkan jaringan PK NU dalam upaya memenangkan Partai Gerindra.
“Ini kesepakatan aspiratif, bahwa saya ingin aspirasi politik PK NU disalurkan ke Gerindra dan memenangkan dia dalam Pemilu 2014,” kata Cak Anam.
Sebelumnya, PKNU sempat membicarakan hal terkait koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lewat pertemuan antara Chairul Anam dan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, di Surabaya, Sabtu (9/2).
Namun, PPP tidak mendapatkan tempat di hati PK NU karena Partai Gerindra dinilai lebih sesuai dengan partai tersebut.
Pimpinan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Chairul Anam, menyatakan partainya secara resmi akan bergabung dengan Partai Gerindra.
Penandatanganan kesepakatan PKNU bergabung dengan Gerindra dilaksanakan Minggu (17/2/2013), pukul 13.00 WIB di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan.
Acara kesepakatan penandatangan tersebut akan dihadiri kalangan pimpinan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan DPP Partai Gerindra serta Organisasi Sayap Gerindra. Bergabungnya PKNU ini diharapkan semakin menambah kekuatan mesin politik untuk pencapresan Prabowo Subianto. “Siang ini akan diresmikan. Ini tambahan darah segar bagi Gerindra,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, Minggu (17/2).
Penandatanganan ini akan dilakukan sendiri oleh Ketua Umum PKNU Chairul Anam besama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prof Suhardi. Ketua Dewan Pembina Partai Prabowo Subianto juga akan hadir dalam acara tersebut.
Menurut Fadli Zon, salah satu yang membuat PKNU merapat ke Gerindra karena memiliki visi yang sama. Meskipun PKNU sempat merapat ke PPP dan PKPI Bang Yos yang hampir lolos ke Pemilu 2014. “Semangat PKNU untuk kebangsaan dan kemaslahatan umat sejalan dengan visi Gerindra,” jelasnya.
Saat dihubungi, Ketua Umum PKNU Chairul Anam menegaskan, pihaknya akan tandatangani MoU dengan Gerindra sepakat membentuk sebuah sayap badan otonomi untuk mendukung Gerindra. “Kami sepakat membentuk organisasi sayap. Organisasi Gerindra, tapi dipegang oleh PKNU. Organisasi yang mendukung Gerindra,” terangnya.
Organisasi sayap Gerindra itu diberi nama Gerakan Rakyat Ahlussunah Wal Jamaah atau Gerak Aswaja. Menurutnya, inisiatif membentuk organisasi ini berasal dari kedua partai. “Waktu itu utusan Pak Prabowo bertemu saya. Lalu saya bertemu Pak Prabowo. Akhirnya bagaimana kalau kita bentuk sayap organisasi akan lebih baik. Akhirnya Pak Prabowo setuju. Saya rapatkan dengan internal, termasuk kyai-kyai, mereka setuju,” katanya.
Partai Gerindra memandang pemilihan kepada daerah sebaiknya menggunakan APBN. Bukan APBD seperti yang selama ini telah berlangsung.
“Jika dari APBD, peluang politisasi anggaran sangat besar dilakukan oleh para politisi lokal. Namun peluangnya akan kecil bila dialokasikan dari APBN,” kata Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Sabtu (16/2).
Hal itu, lanjutnya, bisa dilakukan jika pilkada digelar secara serentak. Karena sistem itu merupakan suatu kebutuhan bagi demokrasi. Karena, cara ini akan dapat menghapus biaya politik tinggi yang tinggi.
“Selain itu juga akan meningkatkan kualitas demokrasi, yang esensinya harus menyejahterakan rakyat,” tambahnya.
Menurutnya, mekanisme pilkada yang diselenggarakan sejak 2005 harus segera dievaluasi. Karena sistem itu sangat tak efisien. Baik secara anggaran mau pun pelaksanaan.
Ia menjelaskan, pembiayaan pilkada selama ini diambil dari dana APBD. Untuk pilkada kabupaten dan kota saja minimal menghabiskan Rp 25 miliar. Sedangkan pilkada provinsi minimal Rp 100 miliar.
Bagi daerah yang memiliki pendapatan rendah, lanjutnya, biaya sebesar itu jelas memboroskan anggaran daerah. Sehingga akan mempengaruhi alokasi untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur lainnya.
Partai Gerindra mendorong pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara serentak. Malah, pilkada serentak dikatakan suatu kebutuhan bagi demokrasi.
“Selain menghapus biaya politik tinggi, juga akan meningkatkan kualitas demokrasi, yang esensinya harus mensejahterakan rakyat,” kata Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Sabtu (16/2).
Dengan melakukan pilkada serentak, lanjutnya, akan membuat political cost berkurang. Artinya, mesin partai tak akan menghabiskan waktu banyak untuk pilkada. Sehingga waktu untuk bekerja menyelesaikan masalah rakyat akan semakin banyak dan fokus.
Ini karena partai tak terlalu disibukkan oleh dinamika pilkada. “Bayangkan, jika mesin partai setelah sibuk urusi pilkada walikota, lalu kabupaten, lalu provinsi. Kapan partai bisa fokus kerja mendukung proses pembangunan pendidikan dan kesehatan bagi konstituennya?”
Hal ini, ujarnya, jelas tak bagus bagi kualitas demokrasi. Karena partai yang harusnya bisa turut menjadi dinamisator pembangunan justru hanya menjadi sekedar mesin politik.
