Partai Gerindra memandang pemilihan kepada daerah sebaiknya menggunakan APBN. Bukan APBD seperti yang selama ini telah berlangsung.
“Jika dari APBD, peluang politisasi anggaran sangat besar dilakukan oleh para politisi lokal. Namun peluangnya akan kecil bila dialokasikan dari APBN,” kata Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Sabtu (16/2).
Hal itu, lanjutnya, bisa dilakukan jika pilkada digelar secara serentak. Karena sistem itu merupakan suatu kebutuhan bagi demokrasi. Karena, cara ini akan dapat menghapus biaya politik tinggi yang tinggi.
“Selain itu juga akan meningkatkan kualitas demokrasi, yang esensinya harus menyejahterakan rakyat,” tambahnya.
Menurutnya, mekanisme pilkada yang diselenggarakan sejak 2005 harus segera dievaluasi. Karena sistem itu sangat tak efisien. Baik secara anggaran mau pun pelaksanaan.
Ia menjelaskan, pembiayaan pilkada selama ini diambil dari dana APBD. Untuk pilkada kabupaten dan kota saja minimal menghabiskan Rp 25 miliar. Sedangkan pilkada provinsi minimal Rp 100 miliar.
Bagi daerah yang memiliki pendapatan rendah, lanjutnya, biaya sebesar itu jelas memboroskan anggaran daerah. Sehingga akan mempengaruhi alokasi untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur lainnya.