Anggota DPR RI Fadli Zon angkat bicara terkait rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menyiapkan naskah khutbah Jumat.
Fadli mengatakan jika itu benar terjadi, maka pemerintah sudah terlalu jauh mencampuri ruang ibadah masyarakat. Ia juga menegaskan rencana Kemenag tersebut bakal menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Fadli melalui akun Twitter pribadinya. Menurut Fadli, hal itu menunjukkan sikap paranoid pemerintah terhadap khutbah.
“Khutbah Jumat mau disesuaikan selera @Kemenag_RI? Ini menunjukkan paranoid thd khutbah, artinya tak percaya pd ulama, kyai atau habaib yg jd khatib,” tulis Fadli seperti dikutip dari Pikiran Rakyat, Rabu (25/11/2020).
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak terlalu jauh mencampuri urusan ruang ibadah masyarakat yang memiliki privasi dan menjadi hak mereka.
“Terlalu jauh campur tangan pemerintah mengurusi ruang ibadah dan akan timbulkan kegaduhan baru,” pungkasnya.
Menurut Kemenag, hal itu dilakukan sebagai alternatif bagi masyarakat. Sementara materinya akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. “Kemenag akan siapkan naskah khutbah Jumat sebagai alternatif bagi masyarakat. Materinya disesuaikan perkembangan zaman,” tulisnya.
Kemenag juga menyebutkan akan melibatkan para ulama, akademisi, dan pakar dalam bidangnya untuk menyusun naskah khutbah tersebut. “Kemenag akan libatkan ulama, akademisi, dan pakar pada bidangnya,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, terlibat perdebatan sengit dengan politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa malam 24 November 2020. Hal itu terkait dengan instruksi mendagri dan potensi pemberhentian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Awal mulanya, Maman menilai instruksi mendagri adalah bagian dari langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada persoalan mengenai instruksi tersebut.
Hanya saja, dia menilai ada pihak-pihak yang ingin mem-framing instruksi tersebut seolah ditujukan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Atas argumentasi tersebut, Fadli menilai Maman tidak melihat konteks yang terjadi. Dia menyampaikan sebelum muncul instruksi, dua Kapolda dicopot karena dinilai melakukan pembiaran sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan.
Kemudian setelah itu, Anies diperiksa oleh polisi. “Apa fair Anies diperiksa selama 9 jam sementara yang lain tidak?” kata Fadli.
Bisa tidak kepala daerah diimpeach oleh instruksi mendagri?” tanya Maman kepada Fadli.
“Kalau itu sudah saya jawab, kepala daerah dipilih rakyat,” jawab Fadli.
Fadli pun mengatakan Maman belum membaca instruksi mendagri. Dalam instruksi nomor 6 tahun 2020 itu disebutkan bahwa kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian alias pencopotan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga tak mau ketinggalan mengunggah foto dirinya yang tengah membaca buku.
Foto ini diunggahnya melalui akun Twitter @fadlizon. Dalam foto tersebut, Ia tengah membaca buku karya Bung Hatta yang berjudul “Demokrasi Kita”.
Kemudian, dalam cuitannya, Ia menyebut buku yang terbit 60 tahun lalu ini, isinya masih relevan dengan kondisi saat ini.
Saya baca ulang buku “Demokrasi Kita” karya Mohammad Hatta yang terbit 1 Mei 1960, 60 tahun lalu. Kok masih relevan dan keadaannya hampir sama dengan sekarang,” kata Fadli Zon di akun Twitter @fadlizon, yang dikutip AKURAT.CO, Senin (23/11/2020).
Menurutnya, buku tersebut sempat dilarang sebab isinya mengkritik Presiden Soekarno.
“Hatta kritik tajam pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang otoritarian di bawah Presiden Soekarno. Buku kecil ini kemudian dilarang,” katanya.
Tulisan Bung Hatta yang ada dalam buku “Demokrasi Kita” pernah diterbitkan di Majalah Pandji Masjarakat no. 22 1 Mei 1960.
Apa yang dibayangkan Bung Hatta dalam buku itu, bahwa demokrasi sejak waktu itu mulai terancam, telah membuat majalah Pandji Masjarakat dilarang terbit, dan keluar pula larangan membaca, menyiarkan, bahkan menyimpan buku itu.
Satu buah pikir brilian dari salah seorang Proklamator Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dilarang keras dibaca, siapa pun yang menyimpannya diancam hukuman.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah sebuah foto di media sosial sedang membaca buku berjudul How Democracies Die.
Difoto tersebut, Anies memakai baju koko berwarna putih dan sarung berwarna cokelat sambil duduk menyilangkan kaki.
“Selamat pagi semua. Selamat menikmati Minggu pagi,” kata Anies Baswedan, Minggu (22/11/2020).
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon keberatan saat polisi meminta putri dan menantu Habib Rizieq untuk mendatangi Mabes Polri. Sekalipun tujuannya untuk memberikan keterangan atau klarifikasi, Fadli Zon menilai keduanya tidak memiliki urusan terkait itu.
“Urusan apa kok putri-menantu Habib Rizieq dipanggil segala. Mereka pengantin baru,” ucap Fadli Zon, Selasa (24/11/2020).
Ia meminta pihak kepolisian tidak mencari-cari kesalahan dengan memanggil putri dan menantu imam besar FPI tersebut.
“Sebaiknya tak perlu cari-cari kesalahan. Itu tahanan aktivis dan ulama di Bareskrim kena Covid siapa yang tanggung jawab” tukasnya.
Sebagaimana diketahui, putri Habib Rizieq Shihab, Najwa Shihab dan suaminya Muhammad Irfan Alaydrus diminta menghadiri undangan polisi terkait dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan acara pernikahannya.
Namun hingga kini, keduanya belum memenuhi undangan tersebut. Sementara pihak Polri tetap mengharapkan keduanya bisa memenuhi pemeriksaan polisi terkait kasus tersebut.
Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI) mendapat dukungan dari masyarakat. Hal itu berawal dari aksi Dudung menugaskan prajuritnya mencopoti spanduk dan baliho Habib Rizieq.
Warga Jakarta beramai-ramai mengirimkan karangan bunga di Markas Kodam Jaya, di Cililitan, Jakarta Timur mulai Senin (23/11/2020). Terlihat karangan bunga bertuliskan berbagai kalimat dukungan kepada TNI, seperti ‘TNI Dahsyat, Bravo TNI, Kami Putra Putrimu Selalu Mendukung Komando, Terima Kasih Kodam Jaya Telah Memihak Kebenaran’ dan lainnya.
Fenomena mengirim karangan bunga ke Pangdam Jaya dikritik Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon yang sebelumnya menilai tindakan penurunan baliho oleh TNI bukan bagian dari fungsi operasi militer selain perang (OMSP).
Dia menanggapi seraya menyindir karangan bunga di Markas Kodam Jaya yang dianggap mewakili ekspresi dan pikiran rakyat. Hal itu tampak seperti dukungan saat menghadapi peperangan, ironisnya, kata Fadli Zon, lawannya kali ini adalah baliho.
Salah satu kunci kemenangan perang adalah memenangkan hati n pikiran rakyat (winning heart n mind of the people). Nah mungkin barisan karangan bunga itu dianggap ekspresi mewakili hati dan pikiran rakyat. Ironisnya, peperangan ini melawan baliho. (The Baliho War 2020),” ujar Fadli Zon dalam akun twitter pribadinya @fadlizon pada Senin (23/11/2020)
Anggota DPR Fadli Zon menyebut pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tidak cerdas terkait media sosial (medsos) dijadikan media propaganda oleh pihak tertentu.
“Pernyataan yang tidak cerdas dari seorang Panglima TNI. Masih belum mengerti demokrasi,” ungkap Fadli Zon melalui akun Twitternya, Minggu (22/11).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, Minggu (22/11), ikut merespon pernyataan Panglima TNI Hadi yang menyebut Indonesia akan menjadi Arab Spring.
Dikatakan, pernyataan Panglima TNI bisa dipahami dua hal. Pertama, Panglima TNI terlalu lambat merespon media sosial.
Sebab gerakan sosial politik melalui media sosial sudah berlangsung lama di banyak negara, menyadari imbas itu hari ini, menandai lambatnya laju berpikir Panglima TNI.
Kedua sambung Dedi, kekhawatiran Marsekal Hadi atas Indonesia akan menjadi Arab Spring dinilai terlalu berlebihan.
“Terlalu berlebihan, kita berbeda dari dua sisi, sosiologi demokrasi dan geopolitik. Menyandingkan iklim politik Indonesia dengan negara-negara Arab terlalu jauh,” pungkas Dedi.
Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menilai, media sosial bisa jadi alat propaganda seperti fenomena Arab Spring. Sehingga, masyarakat harus berhati-hati dalam mencerna informasi dari medsos.
“Media sosial yang lahir karena adanya dunia maya, seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan lain-lain ternyata dapat pula dijadikan sebagai alat komunikasi politik,” kata Marsekal Hadi, dalam keterangannya, Minggu (22/11).
Peringatan itu, kata Marsekal Hadi, perlu disampaikan karena media sosial menjadi alat yang mudah dan berjangkauan luas untuk melakukan berbagai gerakan sosial politik di berbagai negara
“Salah satu contoh peran dunia maya sebagai media gerakan sosial politik adalah fenomena Arab Spring yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara satu dekade yang lalu,” jelasnya
Pernyataan Presiden Menteri Prancis Emmanuel Macron menuai banyak kritikan dari awak media hingga warga Muslim di seluruh dunia.
Dilansir dari The Guardian, Macron menyatakan bahwa Prancis tidak akan menurunkan publikasi karikatur Nabi Muhammad atas nama kebebasan berekspresi.
Gayung pun bersambut. Macron dikecam melalui protes-protes internasional, serangan siber dilancarkan ke situs-situs Prancis, dan sejumlah tokoh tak tinggal diam.
Salah satunya yaitu politikus Partai Gerindra Fadli Zon yang mengkritik Macron melalui akun Twitter-nya dengan seruan untuk memboikot produk
“Pernyataan Presiden Prancis Macron telah melukai banyak umat Islam di seluruh dunia. Ini contoh pemimpin negara yang Islamophobia diskriminatif dan rasis. Mari kita boikot produk-produk Prancis!”
Pernyataan Macron tersebut merupakan buntut dari kasus pembunuhan Samuel Paty, guru SMA di Perancis, sekitar 12 hari yang lalu.
Samuel yang mengajar pelajaran sejarah dan geografi diserang remaja berusia 18 tahun pada Jumat 16 Oktober 2020.
Remaja tersebut tewas ditembak polisi tak lama kemudian.
Di depan para muridnya, Samuel memamerkan karikatur dari majalah satir Charlie Hebdo dalam diskusi tentang kebebasan berpendapat.
Sebelum menunjukkan karikatur tersebut, Samuel dikabarkan mempersilakan murid-muridnya yang beragama Islam untuk meninggalkan kelas jika mereka ingin.
Korban sedang berjalan dari sekolah menuju rumahnya saat penyerangan terjadi.
“Dia menderita banyak luka di kepala…dan kepalanya telah dipenggal,” ujar Jean-François Ricard, jaksa anti-terorisme Prancis, sebagaimana dikutip PORTAL JEMBER dari The Guardian.
Pernyataan Macron juga mendapat peringatan dari Iran yang mengatakan bahwa responsnya terhadap pembunuhan tersebut “tidak bijak”.
Dilaporkan televisi negara Prancis bahwa Kementerian Luar Negeri Iran telah menuduh Prancis sebagai promotor kebencian terhadap Islam yang bersembunyi di balik kebebasan berekspresi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Prancis Gérard Darmanin mengatakan bahwa lawan mereka adalah ideologi, bukan agama.
Darmanin menambahkan bahwa mayoritas umat Islam di Prancis sudah menyadari bahwa mereka yang paling dipengaruhi gelombang ideologi dari Islam radikal.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, mengajak generasi muda untuk tetap menjunjung tinggi nilai persatuan di tengah peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 pada hari ini, Rabu (28/10/2020)
“Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92. Mari menjadi generasi muda yang menjunjung tinggi semangat untuk bersatu dan bangkit,” Cuit Fadli melalui akun twitter pribadinya pada Rabu (28/10/2020).
Dalam cuitan itu, dia meminta agar peran generasi muda semakin dioptimalkan di tengah pandemi Covid-19.
Tingkatkan semangat juang serta optimalkan peran pemuda di masa pandemi saat ini,” tulisnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan peran seluruh anak muda saat ini sangat diperlukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berdampak luas pada aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, sosial hingga ekonomi.
“Di tengah suasana sulit yang menimpa bangsa kita saat ini akibat pandemi Covid-19, peran aktif kaum muda dalam upaya memutus rantai penularan virus dan menanggulangi dampak pandemi yang multidimensi sangat diperlukan,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangan video ucapan Hari Sumpah Pemuda 2020 dari Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Ma’ruf mengimbau kepada seluruh generasi muda untuk menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus membangkitkan inovasi dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara maju.
“Mari jadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini sebagai momentum bersatu dan bangkitnya pemuda Indonesia untuk terus berinovasi, bergerak dan bergotong royong mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” tukasnya.
Rabu, 28 Oktober 2020, Fadli Zon menerima 9 Anugerah dari Museum Rekor Dunia – Indonesia Rekor MURI untuk kategori kolektor dan inisiator. Sembilan Kategori MURI tersebut diantaranya: 1) Kolektor Color Proof Prangko Seri 25 Tahun Queen Wilhelmina Terlengkap; 2) Kolektor Prangko Label/Stiker Terpanjang; 3) Kolektor Cap Sampul Hari Pertama Terbanyak; 4) Kolektor Wayang Nusantara Terlengkap dan Terbanyak; 5) Insan Indonesia Pertama yang menjabat Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC); 6) Pemrakarsa Konferensi Indonesia-Pacific Parlaimentary Partnership (IPPP) yang melibatkan 16 negara pasifik; 7) Pemrakarsa Open Parliament; 8) Pemrakarsa Perlombaan Panjat Bambu Betung di DPR RI selama 5 tahun berturut-turut dimulai tahun 2015-2019; 9) Pemrakarsa Pameran Seni Rupa “Kepada Republik” di DPR RI selama 5 tahun berturut-turut.
Penghargaan MURI untuk kategori kolektor diantaranya; (1) Kolektor Color Proof Prangko Seri 25 Tahun Queen Wilhelmina Terlengkap sebanyak 58 Buah, 2) Kolektor Prangko Label/Stiker Terpanjang = 92 Meter atau sebanyak 1389 Keping Prangko yang bersambung; 3) Kolektor Cap Sampul Hari Pertama Terbanyak dari Bahan Karet Terbanyak = 400 buah periode tahun 1980 – 2000an; 4) Kolektor Wayang Nusantara Terlengkap dan Terbanyak (total lebih dari 6700 buah).
Sejak Agustus 2017 silam Fadli Zon terpilih sebagai Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI). PFI sendiri selain menjadi ajang perkumpulan para kolektor, PFI juga selalu berusaha menjadi agen atau promotor yang mempromosikan kegiatan filateli kepada kalangan pelajar. Kita ingin turut membentuk karakter bangsa melalui kegiatan yang bisa mendorong orang pada kegiatan literasi
Sudah sejak lama Fadli Zon mengoleksi prangko. Rekor MURI terakhir untuk kategori kolektor prangko di tahun 2018 mendapat 4 Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) diantaranya: 1) Kolektor Kartu Pos Bergambar Periode Hindia Belanda Terlengkap dan Terbanyak; Kolektor Sampul Hari Pertama (SHP) Prangko Indonesia Terbanyak; Kolektor Lukisan Prangko Indonesia (Artist Drawing) Terbanyak; Kolektor Cetak Percobaan (Proof) Prangko Indonesia Terpanjang. Selain kolektor prangko, Fadli Zon juga memiliki beragam koleksi wayang di antaranya wayang tengul, klitik, suket, dan wayang kulit purwa. Koleksi ini sebagai upaya melestarikan wayang sebagai salah satu budaya bangsa yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity.
Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda tahun 2020, selain menerima empat rekor MURI sebagai kolektor, Fadli Zon juga menerima lima Rekor Dunia-Indonesia untuk kategori Inisiator sebagai berikut: 1) Insan Indonesia Pertama yang menjabat Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Fadli Zon telah dua periode memimpin Organisasi Parlemen Dunia Anti Korupsi tersebut, yakni tahun 2015 – 2017 dan Periode Tahun 2017-2019. GOPAC adalah organisasi anggota parlemen dunia berbasis di Kanada dengan fokus utama pada pemberantasan korupsi. GOPAC hingga saat ini memiliki 50 cabang di lima benua. GOPAC Indonesia merupakan salah satu bagian dari GOPAC di level internasional;
2) Pemrakarsa Konferensi Indonesia-Pacific Parlaimentary Partnership (IPPP) yang melibatkan 16 negara pasifik. Konferensi IPPP dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juli 2018 di hotel Grand Hayatt, Jakarta. Konferensi IPPP diikuti oleh 16 negara Anggota Pacific Island Forum (PIF) seperti: Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Nieu, Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru, dan Vanaatu;
3) Pemrakarsa Open Parliament. Di tahun 2018, Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR RI berkomitmen untuk mendukung dan menginisasi Open Parliament. DPR RI bersama Westminster Foundantion for Democracy (WFD) sepakat mendukung semangat dan praktik Keterbukaan Parlemen atau Open Parliament. Pelaksanaan keterbukaan parlemen bertujuan untuk mendorong parlemen semakin terbuka, transparan, akuntabel dan inklusif. Inisiatif Open Parliament adalah kesinambungan dari Open Government Partnership (OGP), dimana Indonesia memegang andil penting sebagai salah satu pendiri OGP. Sedikitnya sembilan parlemen yang telah mendeklarasikan keterbukaan parlemen, yakni Chile, Perancis, Georgia, Ukraina, Kostarika, Kolombia, Guatemala, Paraguay, dan Kosovo;
4) Pemrakarsa Perlombaan Panjat Bambu Betung di DPR RI selama 5 tahun berturut-turut dimulai tahun 2015-2019. Lomba Panjat Bambu Betung merupakan salah satu lomba di Pesta Rakyat di DPR RI dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan. Lomba Panjat Bambu Betung ini sekaligus upaya mensosialisasikan bambu betung bagi masyarakat yang sangat bermanfaat dan mudah tumbuh tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama. Tak hanya itu, melalui lomba ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran setiap peserta dalam kesadaran ramah lingkungan;
5) Pemrakarsa Pameran Seni Rupa “Kepada Republik” di DPR RI selama 5 tahun berturut-turut. Pameran Seni Rupa dengan tema “Kepada Republik” dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut dimulai pada tahun 2015-2019. Pameran ini diselenggarakan di pelataran Gedung DPR RI. Fadli Zon mengatakan parlemen sebagai rumah rakyat perlu menyediakan art space (ruang seni) bagi para seniman sebagai bentuk apresiasi atas hasil karya seni anak bangsa. Apalagi, seni dan politik kerap tak bisa dipisahkan. Menurutnya, menyikapi perbedaan politik dengan wajar dan cerdas merupakan bagian dari ekspresi seni pula.
Penyerahan Rekor MURI tersebut diberikan secara simbolik oleh Panitia MURI dan disaksikan secara virtual oleh Jaya Suprana. Acara penganugerahan digelar secara sederhana di Rumah Kreatif Fadli Zon, Bumi Cimanggis Indah Blok B1 no.9, Depok. Sejumlah koleksi prangko dan wayang turut dipamerkan dalam acara tersebut. Turut hadir beberapa sahabat diantaranya; Neno Warisman, Gita Noviandi, Mahpudi, Refly Harun, Gunawan, Wahyu Dewanto, Sadar Subagyo, Clara Sinta, Helmy Faishal Zaini, Iis Sugianto.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon kembali berdebat dengan Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum, Prof Henri Subiakto.
Kali ini, Fadli Zon dan Prof Henry saling sindir di media sosial terkait harga vaksin Covid-19.
Prof Henri menyindir Fadli Zon yang membandingkan harga vaksin Covid-19 di Sao Paulo Brazil dengan harga vaksin Covid-19 di Indonesia.
Kata Fadli, harga vaksin Covid-19 di Sao Paulo Brazil hanya Rp28.000 per dosis. Tapi di Indonesia vaksin tersebut akan dijual dengan harga Rp300.000 per dosis.
Menanggapi hal itu, Prof Henri mengatakan bahwa biaya riset dan uji coba vaksin Covid-19 sangat mahal.
“FZ ngotot harga vaksin-19 hanya 2$. Padahal untuk biaya riset & uji coba sangat mahal, dan sekarang belum ada yang siap, tapi kebutuhan datang dari seluruh dunia,” kata Henri.
Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) ini menyarankan kepada pemerintah agar menunjuk saja Fadli Zon untuk mencari vaksin seharga 2 dollar.
“Sebaiknya orang itu ditunjuk saja sebagai special envoy untuk cari vaksin seharga 2$ sekaligus membuktikan bukan hoax,” sindir Henri.
Fadli zon lantas membalas cuitan Henri. Anggota DPR RI itu menyarankan Henri banyak membaca karena daya tangkapnya rendah.
Daya tangkap orang ini kurang. Saya bacakan berita bahwa Gubernur Sao Paulo Brazil kontrak dengan China harga sekitar US$ 2 per dosis. Menkes Polandia bilang harga sekitar 2 Euro. Nanti saya kirim linknya. Sekali lagi banyak baca Pak Profesor, jangan keberatan gelar,” sindir Fadli Zon.
Ini bukan pertama kalinya Fadli Zon dan Henri Subiakto saling sindir di media sosial Twitter.
Sebelumnya, Fadli Zon mengomentari tweet Henri Subiakto terkait demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Dalam cuitannya, Prof Henri mengkritisi akademisi yang ikut melakukan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
“Buruh demo itu logis, karena kekuatan utama mereka memamg di situ bukan di argumentasi. Tapi kalau ngaku intelektual ikut demo seperti buruh, berarti mereka lemah dalam argumentasi, dan enggan adu dalil dan konsep di MK. Lebih senang atau menikmati budaya grudak gruduk,” cuit Prof Henry melalui akun Twitter pribadinya, @henrysubiakto.
Cuitan itu dikomentari Fadli Zon. Ia menyindir Prof Henri dengan sebutan intelektual kaleng-kaleng.
“Bedakan antara intelektual organik yang menyuarakan kebenaran dengan intelektual kaleng-kaleng yang menghamba kekuasaan sambil cari peluang jabatan,” sindir Fadli Zon.
