Dua anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon dan Muhammad Syafii mendatangi Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (8/12/2020).
Keduanya disambut oleh tim kuasa hukum dan keluarga enam jenazah Laskar Khusus FPI.Fadli Zon menuturkan, keluarga sebenarnya tidak menginginkan jenazah di autopsi ataupun dimandikan oleh pihak kepolisian.
Menurutnya, keluarga bersepakat keenam jenazah langsung disalatkan dan kemudian langsung dimakamkan.
“Mereka tidak bersedia bahwa jenazahnya diautopsi maupun dimandikan, jadi mereka ingin segera jenazah itu diberikan pada pihak keluarga untuk disalatkan dan dimakamkan,” kata Fadli di RS Polri, Selasa (8/12/2020). A
kan tetapi, secara tiba-tiba polisi mengumumkan jenazah sedang diautopsi. Dia pun menyesalkan tindakan tersebut dikarenakan seharusnya polisi meminta izin terlebih dulu.
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menyebut semoga Indonesia bukan laboratorium Islamofobia yang paling efektif di dunia.
Fadli mencuit hal itu di akun Instagram @fadlizon, Kamis 10/12/2020). Cuitan itu merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Menurut Mahfud, bahwa Indonesia adalah laboratorium pluralisme dan toleransi yang paling efektif di dunia, karena merupakan negara dengan pendududuk muslim terbesar di dunia, dan dengan berbagai agama dan madzhab keagamaan yang sangat lengkap.
Meski berbeda, katanya, semua bisa hidup berdampingan.
Mahfud menyampaikan hal itu saat bertemu Sekjen Rabithah Alam Islami atau World Moslem Leage (WML), Syekh Abdul Karim Al Issa di kantornya, Riyadh, Arab Saudi, Selasa (8/12/2020).
Ditegaskan, perlu penerapan wawasan moderasi Islam (Wasathiyah Islam) di kalangan kaum muslimin di seluruh dunia. Adanya fakta bahwa umat manusia di dunia mempunyai agama dan keyakinan yang berbeda-beda, diperlukan inklusifisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, kaum muslimin diminta tidak terjebak ke dalam sikap ekstremisme-radikal atau liberalisme, melainkan harus menjadi umat jalan tengah yang menjadi agen perdamaian.
Menurut Mahfud, konsep Wasathiyyah Islam sangat cocok bagi umat Islam di Indonesia. Sebab, di Indonesia banyak agama dan keyakinan yang dianut.
Anggota DPR RI Fadli Zon menilai, kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang menjerat Menteri Sosial, Juliari Batubara, merupakan perwujudan dari kasus korupsi besar yang skalanya sangat serius.
“Jadi saya melihat ini merupakan suatu wujud dari grand corruption. Atau boleh dibilang juga political corruption yang sangat serius dan kemudian sangat ironis,” kata Fadli di acara Indonesia Lawyer Club tvOne, dikutip Rabu 8 Desember 2020.
Fadli beralasan, korupsi dana Bansos ini dampaknya sangat terbuka dan sangat telanjang. Karena langsung dikorupsi dari dana atas paket bantuan sosial yang pada saat seperti ini sangat diharapkan oleh masyarakat.
Karenanya, Fadli pun menegaskan bahwa dari aspek hukum, dia termasuk pihak yang percaya bahwa tindakan korupsi di masa krisis seperti saat ini, merupakan tindakan korupsi yang dilakukan di suatu situasi yang luar biasa.
Apalagi, saat leading sector untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 itu adalah di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Maka dengan terjeratnya menteri sosial dalam kasus korupsi dana Bansos ini diakui Fadli merupakan wujud kesempurnaan dari carut-marutnya penanganan pandemi COVID-19 tersebut.
Dia bahkan menduga bahwa kasus dugaan korupsi dana Bansos ini mungkin telah menjadi satu titik kulminasi atau tingkat tertinggi. Di mana sejak awal sudah ada kesempatan yang menciptakan korupsi atau pencurian tersebut.
Selain kesempatan, lanjut Fadli, bahkan di kasus korupsi dana Bansos ini juga terlihat jelas bahwa ada unsur monopoli, rasionalisasi, kapabilitas, dan berbagai aspek pendukung lainnya. Yang membuat seseorang melakukan tindak korupsi.
“Dan tentu saja kedaruratan seringkali menjadi satu celah. Karena di tengah-tengah kedaruratan kadang-kadang ada harga-harga yang fluktuatif,” kata Fadli.
“Kemudian juga ada kebijakan diskresi yang memang memungkinkan orang untuk memainkan sesuatu di tengah kedaruratan. Sehingga sulit ada transparansi atau karena dikejar oleh waktu,” ujarnya.
Anggota DPR RI, Fadli Zon, menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang menjerat Menteri Sosial, Juliari Batubara tidak mengherankan. Sebab, Program Bansos COVID-19 sendiri memang sudah bermasalah sejak awal.
Sebab, pro-kontra di masyarakat terkait program ini pun sudah bergulir sejak awal pandemi. Khususnya terkait format bantuan seperti apa yang lebih efektif diberikan di tengah kondisi krisis saat ini
“Menurut saya sejak awal persoalannya adalah dari sisi kebijakan (Bansos). Kita sudah mengetahui bahwa sudah terjadi juga pro dan kontra tentang (format) Bansos ini,” kata Fadli di acara Indonesia Lawyer Club tvOne, Selasa 8 Desember 2020.
Pro dan kontra mengenai format pemberian bantuan pemerintah itu, antara pilihan Bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena, ada satu pihak yang mengatakan Bansos lebih efektif.
Sementara ada lagi satu pihak lain yang mengatakan, pemberian bantuan melalui format cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT) lebih nyata dampaknya secara ekonomi.
“Jadi pilihan pengambilan kebijakan ini sebetulnya bisa mempersempit ruang untuk terjadinya korupsi,” ujarnya.
Fadli mengaku, sejak awal dia termasuk pihak yang berpendapat bahwa pemberian bantuan melalui cash transfer atau BLT, bisa memperkecil ruang untuk korupsi.
Karena, dengan demikian bantuan format BLT itu akan langsung diterima oleh masyarakat yang berhak. Dan merupakan salah satu penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19 secara langsung.
Fadli pun menegaskan bahwa salah satu alasan kenapa seharusnya format kebijakan yang diambil itu adalah pemberian BLT, karena dengan adanya BLT ini justru bisa menggerakkan ekonomi rakyat secara langsung.
“Di mana mereka yang menerima (BLT) bisa langsung membeli barang-barang kebutuhan dari warung-warung, pasar, dan pusat perbelanjaan lainnya yang merupakan titik pergerakan perekonomian rakyat,” ujarnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon melalui mendesak agar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya layak Mayjen TNI Dudung Abdurachman segera dicopot dari jabatannya.
“Kapolda Metro n Pangdam Jaya memang layak segera dicopot,” cuit Fadli di akun Twitter resmi miliknya @fadlizon seperti dikutip, Rabu (9/12/2020).
Pernyataan Fadli Zon terkait dengan peristiwa tembak mati enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tengah bertugas menjaga Habib Rizieq Shihab Senin (7/12/2020).
Melalui akun Twitternya @fadlizon pada Selasa (8/12/2020), dia menyampaikan kicauannya ini setelah pemberitaan yang menyebutkan jika terbukti bersalah dalam kematian enam anggota FPI maka pencopotan Kapolri dan Kapolda patut dicopot.
“Nyawa kelihatannya begitu murah dengan tembakan peluru dari kepolisian, padahal peluru itu datangnya juga dari rakyat, dibiayai oleh rakyat, dan tidak boleh kemudian peluru itu juga menghadang kepada rakyat,” ungkapnya seperti dikutip Bisnis pada Selasa (8/12/2020).
Fadli juga kemudian juga mempertanyakan apakah tindakan kepolisian ini telah sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang telah ada. Dimana menurutnya mengikuti atau membuntuti rakyat sipil seperti Habib Rizieq tanpa melalui prosedur yang benar.
Seperti diketahui, Fadli Zon turut menyambut enam jenazah anggota FPI yang diserahkan kepolisian setelah melakukan otopsi pada Selasa malam (8/12/2020). Fadli pun menyayangkan insiden penembakan karena kepolisian melakukan otopsi tanpa meminta izin pihak keluarga terlebih dahulu.
Politikus Gerindra Fadli Zon tetap tidak setuju soal perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman untuk mencopoti baliho Habib Rizieq Syihab (HRS). Namun, dia mengatakan TNI bukan musuh ulama.
Hal ini disampaikan dalam D’Rooftalk bertema ‘Saat Militer Lucuti Baliho’ yang disiarkan secara live streaming di detikcom, Rabu (25/11/2020). Fadli mengatakan pemasangan baliho hal biasa.
“Apakah menurunkan baliho itu tupoksi TNI? Jelas bukan tupoksi TNI. Karena baliho ini baliho. Kalau di dapil saya di Kabupaten Bogor, orang sudah terbiasa memasang baliho misalnya kalau ada pengumuman maulid nabi, perayaan hari besar keagamaan, itu biasa,” kata Fadli.
Namun secara umum, anggota Komisi I DPR ini mengaku mencintai TNI. Dia mengatakan akan mendukung TNI lewat peningkatan anggaran.
“TNI kita ini adalah tentara nasional Indonesia yang lahir dari rakyat, bahkan dulu bernama Tentara Rakyat Indonesia. Dan Panglima besarnya Jenderal Soedirman lahir dari guru, berasal dari rakyat. Kita semua mencintai TNI kita,” kata dia.
Menurutnya, dengan peningkatan anggaran, TNI bisa meningkatkan kesejahteraan prajurit, meningkatkan fasilitas, hingga pembaruan alutsista. Fadli mengatakan TNI bukan musuh ulama.
Kita dukung (TNI), kalau di DPR tentu lewat anggaran yang memadai, alutsista yang lebih dimodernisir. Saya kira, pengharapan kita seperti itu. Dan TNI ini bukan musuh ulama, TNI sejak dulu dekat dengan ulama, kiai, tokoh ahama, dengan masyarakat apalagi,” ujar dia.
Sementara itu, anggota komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Boby Rizaldy, menilai langkah Pangdam Jaya tidak menyalahi fungsi TNI. Dia mengatakan saat ini TNI turun tangan demi menjaga situasi tetap kondusif.
“Kita saat ini memasuki masa kurang baik karena pandemi Covid 19. Jadi saya harap semua elemen masyarakat memaklumi dan menciptakan situasi kondusif. Kita pastikan soal TNI urusan baliho ini sudah selesai sampai sini karena tidak ada pelanggaran apapun, kita semua upaya agar situasi semua kondusif dan kita segera recover,” ujar dia.
Bobby mengatakan tak ada maksud melarang kebebasan berpendapat dan juga menghalangi masyarakat untuk mencintai tokoh agama. Dia menekankan pada masa pandemi setiap pihak semestinya menaati protokol kesehatan yang berlaku.
“Jadi tak ada satupun yang menghalangi kecintaan terhadap ulama dan habaib. Tak ada yang melarang kebebasan berpendapat di ruang publik. Tapi semua harus mematuhi protokol kesehatan dan rambu-rambu yang sudah ditetapkan,” ujar dia.
Politis Partai gerindra Fadli Zon merespons penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Edhy Prabowo diketahui sudah menyatakan mundur dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra dan dari jabatan sebagai Menteri.
Fadli juga mengapresiasi kinerja KPK dalam penangkapan ini.
Namun, meskipun ia mengapresiasi kinerja KPK, Fadli berharap agar KPK juga bisa menemukan Harun Masiku yang menurutnya hingga kini masih hilang bagai ditelan bumi.
“Stlh penetapan tersangka tengah malam ini, EP mundur dr Partai n Men KKP. Langkah bijak. Apresiasi kerja @KPK_RI. Smg bisa jg temukan Harun Masiku yg msh “hilang” spt ditelan bumi,” tulis Fadli Zon, Kamis (26/11/2020).
Dikutip dari detiknews, Usai jumpa pers penetapan tersangka, Edhy Prabowo meminta maaf ke sejumlah pihak termasuk ke Partai Gerindra dan menyatakan mengundurkan diri dari partai tersebut.
“Saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum,” kata Edhy kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari.Edhy Prabowo juga mundur dari jabatannya sebagai menteri. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menjadi Menteri KKP ad interim sejak Edhy ditangkap KPK.
“Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sudah berjalan,” ucapnya.
“Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar,” sambung Edhy Prabowo.
Politisi Gerindra Fadli Zon kembali mengungkit guyonan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang pernah bercanda soal Covid-19. Menhub Budi pernah bilang warga Indonesia kebal wabah mematikan itu lantaran setiap hari mengkonsumsi nasi kucing.
Guyonan menhub Budi diungkit Fadli dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di TVOne pada Selasa (24/11/2020) malam. Menurutnya guyonan itu adalah sebuah pembiaran terhadap penularan wabah mematikan itu di Jakarta dan Indonesia.
Hal ini disampaikan Fadli menanggapi pernyataan pembawa acara ILC Karni Ilyas yang menyatakan isu pembiaran pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait acara pernikahan anak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11/2020) lalu.
“Siapa yang membiarkan? Menteri kesehatan yang membiarkan bahkan sampai ke presiden. Kita tahu 23 Januari 2020 Wuhan sudah lockdown kita masih bercerita nasi kucing ini pembiaran,” tegasnya.
Fadli mengaku Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang paling tegas dalam penanganan wabah mematikan itu. Buktinya, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total setelah wabah corona mulai masuk ke Jakarta.
“Justru yang paling pertama (melakukan karantina wilayah) adalah Gubernur DKI dan saat itu terjadi perdebatan antara pusat terkesan ada persaingan,” tegasnya
Tidak hanya itu, keseriusan Anies dalam menekan penularan wabah ni juga terlihat dari sejumlah regulasi yang diambil setelah PSBB total,yakni PSBB masa transisi. Yakni membuka berbagai kegiatan di Jakarta secara bertahap ketika penularan wabah mulai melandai
“Selain PSBB (total) ada PSBB transisi, dan kalau kita lihat ini banyak yang menentang adalah menteri dalam kabinet pak Jokowi,” pungkasnya.
Lebih dari itu dia menilai, Gubernur Anies Baswedan tidak bisa didepak dari jabatannya saat ini lantaran pelanggaran protokol kesehatan pada pernikahan Syarifah Najwa Shihab.
Menurutnya, Anies tidak bisa dicopot lantaran kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian sudah ada ketentuan yang mengatur sanksi kepada seorang kepala daerah yang dianggap melanggar etik.
“(Anies) tidak bisa dicopot hanya karena adanya instruksi dari kemendagri. Kedaulatan ada ditangan rakyat,” tuturnya.
Menurutnya, Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) tidak cukup kuat untuk melengserkan seorang kepala daerah
Adapun instruksi dari Tito karnavian itu dikeluarkan saat masalah protokol kesehatan di Jakarta tengah menjadi sorotan publik.
“Menurut saya diskusi ini aja udah salah apakah Anies bisa dicopot? gubernur DKI tidak melanggar dia berusaha menegakan aturan, bahkan ada sanksi RP50 juta,” tuntasnya.
Nama Habib Rizieq masih hangat untuk diperbincangkan, berawal dari kepulangannya hingga kerumunan massa dalam beberapa acaranya.
Kedatangannya kembali ke Indonesia disambut hirup para simpatisannya hingga membuat lalu linta sekitar Bandara Seokarno Hatta lumpuh.
Namun, kepulangannya ke Tanah Air justru menyita perhatian publik, hingga beberapa acara yang didatanginya membuat kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.
Hal itu membuat sebagian kalangan memberikan kritik bagi sang pimpinan FPI tersebut.
Berbeda dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,Fadli Zon. Ia justru menganggap pemerintah terlihat seperti memusuhi Habib Rizieq Shihab.
Hal itu disampaikan lewat tayangan di kanal YouTube Fadli Zon Official yang diunggah pada Senin, 23 November 2020.
Fadli Zon mengungkapkan, seharusnya pemerintah dapat merangkul Habib Rizieq Shihab yang dinilai sosok yang sangat berpengaruh di Indonesia.
“Habib Rizieq adalah seorang habib, seorang habaib, seorang sayyid, keturunan Nabi Muhammad SAW,” ucapnya.
Dia pun mengatakan, informasi yang mengatakan Habib Rizieq Shihab seorang keturunan Nabi Muhammad SAW didapat dari sumber yang memiliki data valid.
“Itu juga dikonfirmasi oleh sebuah institusi Rabithah ‘Alawiyyin yang memang mempunyai data tentang kekerabatan keturunan Nabi Muhammad,” terangnya.
Dia menjelaskan, Habib Rizieq merupakan pemimpin organisasi yang cukup banyak pengikutnya di Negara Indonesia.
“Habib Rizieq memimpin sebuah organisasi FPI, sebuah organisasi yang secara de facto mempunyai pengikut yang cukup banyak di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra,Fadli Zon, menganggap instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang bisa memberikan sanksi berupa pencopotan kepala daerah bentuk upaya resentralisasi kekuasaan pemerintahan pusat.
Menurut dia, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan tersebut bentuk kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap peraturan perundang-undangan dan memanfaatkan situasi COVID-19.
“Ini upaya resentralisasi kekuasaan dengan menafsirkan seenaknya undang-undang itu dan dengan meresentralisasi dengan situasi COVID ini,” kata dia di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa 24 November 2020.
Upaya resentralisasi ini, dia melanjutkan, serupa dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk menghadapi COVID-19. Semua aturan itu ,dikatakannya, menarik kewenangan Pemda.
“Ini instruksi menteri juga bernuansa demikian kata diberhentikan itu pakai bold ya, seperti yang saya download. Ini seolah mengancam pemda bisa diberhentikan. Mendagri ini sangat keliru sekali,” tegas Fadli
Terkait instruksi mengenai sanksi pencopotan itu sendiri, menurutnya sudah sangat keliru, lantaran Pemda dipilih langsung oleh rakyat sejak masa reformasi. Adapun jika pemimpin daerah tersebut melakukan kesalahan dipastikannya juga ada mekanismenya.
“Kalau ada kesalahan juga sudah diatur, jadi ini upaya untuk menghentikan langkah-langkah politik mereka yang bersikap oposisi ke pemerintah termasuk HRS di dalamnya,” ungkap Fadli.
Instruksi Mendagri ini terbit menyusul arahan Presiden Jokowi saat rapat terbatas beberapa waktu lalu. Kepala Negara meminta jajarannya mengambil tindakan tegas terkait disiplin protokol kesehatan. Termasuk kepada Mendagri Tito Karnavian yang diminta berani menegur kepala daerah yang justru malah ikut berkerumun.
Pernyataan Jokowi itu sesaat setelah ramai peristiwa terkait kerumunan massa di berbagai tempat terkait kepulangan pimpinan FPI Habib Rizieq Shibab ke Tanah Air.
“Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun,” kata Jokowi pada saat memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 16 November 2020.
