Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan, globalisasi yang terjadi saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada.
Hal itu terutama kesenjangan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang. Fadli lantas memberikan contoh globalisasi dalam perdagangan internasional.
Meski secara teoretis globalisasi diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua negara dan elemen masyarakat, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian.
“Banyak negara dan kelompok masyarakat yang masih belum dapat bersaing dalam iklim kompetisi yang demikian besar,” kata Fadli saat menjadi keynote speaker pada diskusi panel dengan tema “Connectivity and Effective Multilateralism” pada Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) ke-9 di Ulan Bator, Mongolia, Jumat (22/4/2016).
“Ketika kebijakan perdagangan internasional tidak memberikan manfaat positif bagi negara berkembang, diperlukan perubahan secara menyeluruh,” lanjut dia.
la menambahkan, di sejumlah negara berkembang yang terkena dampak globalisasi, yaitu perdagangan internasional, akhirnya muncul gerakan fair trade.
Secara umum, gerakan itu mengacu pada kemitraan yang setara antara produsen dan pedagang untuk membuka kesempatan yang sama bagi semua pihak.
Di samping itu, fair trade juga diharapkan mampu menjamin keterbukaan informasi terhadap publik dan menciptakan lapangan perdagangan yang adil dan berkelanjutan.
“Salah satu praktik fair trade yang mulai dipromosikan adalah perdagangan biji kopi. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa praktik sertifikasi fair trade belum dapat menjamin terselenggaranya praktik perdagangan yang adil,” kata dia.
Perubahan menyeluruh
Fadli menekankan perlu adanya perubahan menyeluruh untuk menghadapi tantangan globalisasi, terutama untuk menciptakan globalisasi yang adil dan berimbang.
Guna menunjang hal tersebut, maka prinsip dasar globalisasi, seperti kemakmuran, interkoneksi, dan manfaat bersama, harus dikedepankan.
“Dalam menjawab tantangan ini, konektivitas antarwilayah dan kerja sama multilateral dapat diupayakan,” ujar Fadli.
Konektivitas, menurut Fadli, tak hanya sebatas pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mempererat hubungan masyarakat. Di samping itu, peningkatan hubungan kerja sama multilateral harus efektif.
“Bukan hanya mengacu pada terciptanya kawasan yang tertib, adil, dan sejahtera, tetapi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” ucap Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri pertemuan kemitraan parlemen Asia dan Eropa di Mongolia bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Di sana, Fadli berpidato soal tantangan globalisasi dan perdagangan bebas.
Selain Fadli, anggota DPR yang ikut ke Mongolia adalah Tantowi Yahya (F-Golkar), Abdul Kadir Karding (F-PKB), Sudin (F-PDIP), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS). Acara bertajuk The 19th Asia Europe Parliamentary Partnership Meeting (ASEP 9) ini dibuka oleh Presiden Mongolia H.E Mr. Tsakhia Elbegdorj di Grand Hall, State Palace Mongolia.
“Konektifitas dan kerja sama multilateral merupakan salah satu strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi. Globalisasi tidak terdistribusi secara merata,” kata Fadli dalam pidatonya di Ulanbataar, Mongolia. Demikian disampaikan lewat siaran pers, Jumat (22/4/2016).
Waketum Gerindra ini memaparkan sebagai reaksi terhadap dampak negatif dari globalisasi, muncul berbagai gerakan. Salah satunya kampanye fair trade. Pada prinsipnya, fair trade mengacu pada kemitraan yang setara antara produsen dan pemasar (pedagang) untuk membuka kesempatan yang sama bagi semua pihak.
“Apabila globalisasi tidak dapat kita hentikan, maka kita bisa berupaya untuk menciptakan globalisasi yang adil dan berimbang dari sudut pandang masyarakat global, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip kemakmuran bersama (shared prosperity), interkoneksi (inter-connectedness), dan manfaat bersama (mutual benefit),” paparnya.
Fadli juga bicara soal keterlibatan masyarakat dalam menjawab tantangan globalisasi. Di depan parlemen Asia dan Eropa, dia memaparkan pemikiran Bung Hatta.
“Bukan hanya demokrasi politik yang kita butuhkan, tetapi mengacu pada pemikiran Wakil Presiden Indonesia yang pertama Bung Hatta, demokrasi sosial yang merupakan perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi,” ungkap Fadli.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memimpin delegasi Indonesia dalam sidang The 9th Asia Europe Parliamentary Partnership Meeting di Ulaanbataar, Mongolia.
Agenda pertama dimulai Pukul 16.00 waktu Mongolia. Delegasi DPR RI yang terdiri dari Fadli Zon (F-Gerindra), Tantowi Yahya (F-Golkar), Abdul Kadir Karding (F-PKB), Sudin (F-PDIP), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS) ikut dalam Preparatory Meeting untuk mempersiapkan teknis persiapan sidang esok hari (22/4/2016).
Dalam Preparatory Meeting, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menjadi Ketua Delegasi DPR RI ditunjuk menjadi Keynote Speechdalam panel discussion dengan tema Connectivity and Effective Multilateralism.
“Ini sebuah kehormatan bagi Indonesia berbicara dalam Pertemuan Kemitraan Parlemen Kawasan Asia Eropa. Besok pagi (22/4/16) waktu Mongolia, saya akan berbicara tentang Membangun Konektifitas dan Multilateralisme yang Efektif untuk Menghadapi tantangan Globalisasi” ujar Fadli Zon dalam rilisnya, Jakarta, Kamis (21/04/2016).
“Saya akan menyampaikan banyak pandangan tentang globalisasi. Globalisasi harus dikritisi” kata Fadli Zon.
Setelah Preparatory Meeting, dilanjutkan dengan Meeting of the Drafting Committe untuk menpersiapkan Deklarasi The 9th Asia Europe Parliamentary Partnership Meeting.
Dalam Drafting Committe, Fadli Zon menyampaikan poin deklarasi dari Indonesia.
“Menekankan bahwa sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dan kesenjangan, baik antara negara-negara Asia dan Eropa, maupun di dalam masing-masing negara itu sendiri. Kita memerlukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang terintegrasi, yang meliputi isu sosial, ekonomi, dan politik, termasuk alih teknologi antara kedua kawasan Asia dan Eropa. Hal ini untuk mengurangi ketimpangan yang ada” jelas Fadli Zon.
“Alhamdulillah, semua negara yang hadir menyambut baik poin deklarasi dari Indonesia. Besok, keseluruhan deklarasi yang berasal dari berbagai negara akan dibacakan menjadi satu kesatuan yang utuh” tutup Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mempersilakan apabila ada anggota DPR yang mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sebab, kasus tersebut menjadi perhatian nasional dengan angka kerugian negara yang besar.
“Masalah (pansus) ini, tidak masalah namun harus datang dari anggota (dengan syarat 25 orang). Karena gubernur itu perpanjangan pemerintah Pusat,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/4/2016). Gubernur yang dimaksud Fadli adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (BAP) atau Ahok yang membeli lahan RS Sumber Waras, Jakarta Pusat, dimana diduga merugikan negara sebesar Rp 191 miliar.
Fadli mengatakan, walaupun DPRD DKI Jakarta membuat Pansus serupa namun kasus tersebut pantas diangkat ke tingkat lebih tinggi atau nasional.
Hal itu menurut dia, karena kasus tersebut ada keterkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Karena ada keterkaitan dengan BPK dan pengawasan juga terhadap KPK, dan lain-lain,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, DPR dalam hal ini Komisi III DPR sedang menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat terkait Sumber Waras.
Fadli menegaskan dirinya telah meminta ke Komisi III DPR untuk memperdalam kasus tersebut untuk menemukan titik terang kebenarannya.
“Pengaduan masyarakat itu ditujukan ke Komisi III DPR, ke saya juga banyak dan ada yang disampaikan langsung ke Presiden,” katanya.
Dia menjelaskan dirinya pada Senin (18/4) mengunjungi RS Sumber Waras dan temuannya di lokasi tersebut akan ditindaklanjuti ke Komisi III yang membidangi persoalan hukum terutama Komisi III memiliki Panitia Kerja Penegakan Hukum. Dalam kunjungan itu dirinya menemukan kondisi bahwa lahan yang dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah lahan terkunci atau landloc, yaitu lahan yang tidak ada akses masuknya.
“Kemudian, lahan tersebut memiliki dua sertifikat sebagai bukti kepemilikannya. Sehingga, tentu aparat KPK bisa melihat bagaimana tidak ada kehati-hatian tidak ada verifikasi,” ujarnya.
Dia menilai ada ketidaktelitian Pemprov DKI Jakarta saat membeli lahan tersebut. Pembelian ini juga dinilai tidak mengindahkan aspek kehati-hatian atau due dilligent sehingga seharusnya ditelaah, teliti apakah ada masalah atau tidak.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong panitia kerja (panja) penegakan hukum Komisi III DPR terus menyelidiki kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Jika perlu, lanjut Fadli, panja yang ada saat ini bisa ditingkatkan dengan membentuk panitia khusus (pansus) DPR.
Dengan begitu, selain Komisi III, komisi terkait lainnya juga bisa ikut menyelidiki ada atau tidaknya penyimpangan dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini.
“Kalau ada anggota DPR dari dua fraksi berbeda dan lebih dari 25 anggota menginginkan pansus, saya kira bisa saja dibentuk pansus,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Namun, Fadli mengatakan, keinginan untuk membentuk pansus ini harus datang langsung dari anggota DPR. Pimpinan DPR hanya akan mendukung dan menyetujui pembentukan pansus itu apabila sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia memastikan, pansus bisa dibentuk meskipun pihak yang diselidiki adalah pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta.
“Kalau sudah melingkupi masalah yang jadi perhatian publik secara nasional, dengan angka cukup besar maka tidak ada masalah,” ucap politisi Partai Gerindra itu.
Fadli pun tak menampik upaya untuk terus menyelidiki pembelian lahan RS Sumber Waras ini tidak terlepas dari unsur politis. Namun, menurut dia, politis dalam hal ini bukan lah sesuatu yang negatif.
“Apa sih yang enggak politis di republik ini, namanya tugas DPR pengawasan itu kerja politik. Tapi politisnya untuk kepentingan apa? Ini kepentingan nasional,” ucap Fadli.
Siang ini, panja penegakan hukum Komisi III DPR mengunjungi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta audit BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.
Setelah mendapatkan audit itu, Komisi III akan menggunakannya untuk rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, sebelumnya menilai, seharusnya DPR untuk saat ini tidak ikut mencampuri penanganan kasus tersebut.
DPR cukup melakukan pengawasan dan baru bertindak apabila ada penyimpangan dalam penegakan hukum.
“Biarkanlah kasus Sumber Waras ini menjadi ranah bagi dua lembaga (BPK dan KPK). Tidak perlulah kita ikut campur terlibat di dalamnya,” kata Taufiq.
KPK tengah menyelidiki ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.
Penyelidik KPK masih melakukan investigasi terhadap hasil audit BPK.
Salah satunya, KPK membandingkan hasil audit tersebut dengan keterangan yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Sebelumnya, Ahok sudah dimintai keterangan selama 12 jam terkait masalah itu.
BPK menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar.
Sebaliknya, Ahok menganggap tidak ada pelanggaran. Ahok merasa senang KPK mengusut masalah lahan Sumber Waras sehingga akan ada kepastian.
Pemerintah mengadakan Simposium Nasional Tragedi 1965 selama dua hari. Acara yang akan memperdengarkan berbagai kesaksian para korban 65 itu menimbulkan pro dan kontra.
Salah satu pihak yang menolak diadakannya acara tersebut adalah Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, pemerintah hanya akan menciptakan masalah baru dengan mengadakan simposium tersebut.
“Menurut saya hanya akan menciptakan masalah baru, masalah kasus 65 itu menurut saya sudah selesai. Nah kalau sekarang diangkat-angkat, ini nyari kerjaan dari pemerintah,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Hal itu bahkan menurutnya akan lebih parah jika dikaitkan dengan adanya permintaan maaf dari pemerintah hingga memberikan kompensasi. Tidak hanya konflik horizontal, tapi juga membuka kotak pandora.
“Saya pikir ini justru akan menciptakan konflik horizontal. Ini seperti membuka kotak pandora,” sebutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, proses rekonsiliasi masa lalu cukup diselesaikan secara alamiah. Indonesia menurutnya tak perlu mengikuti proses truth, justice and reconsilitation seperti di negara lain.
Proses tersebut menurutnya hanya enak di dengar, tapi sebenarnya menciptakan berbagai persoalan-persoalan baru.
“Kita ini punya mekanisme sendiri dengan budaya kita musyawarah mufakat, pakai adat kita. Tidak perlu dengan cara barat itu, langsung saja rekonsiliasi dengan cara-cara damai yang merupakan kearifan lokal,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyambangi Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Fadli tiba sekira pukul 14.15 WIB mengenakan kemeja batik berlengan panjang.
Politisi Partai Gerindra itu tak banyak berbicara ketika datang di Sumber Waras. “Nanti saja ya, ini mau lihat-lihat dulu,” ujat Fadli di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4/2016).
Sebelumnya, saat di Gedung DPR RI Fadli menuturkan kedatangannya ke RS Sumber Waras bukan atas dasar dendam ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Enggak ada. Enggak ada sedikitpun rasa dendam. Kalau ketemu pun ketawa-ketawa sama dia (Ahok),” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Lanjut Fadli, kedatangannya itu hanya sekadar untuk melihat langsung rumah sakit yang belakangan ramai diperbicangkan.
“Kayak sidak gitu, mau nengok saja. Mau tahu saja apa bedanya Jalan Kyai Tapa dengan Tomang,” sebutnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rapat Pansus Revisi UU Terorisme. Rapat tersebut memutuskan pimpinan pansus.
Hasilnya, Anggota Komisi III DPR dari Gerindra Muhammad Syafii terpilih sebagai Ketua Pansus RUU Terorisme.
Wakil Ketua RUU Pansus terdiri dari Politikus PAN Hanafi Rais, Politikus PKB Syaiful Bahri Anshori dan Politikus NasDem Supiadin Aries Saputra.
“Komposisinya cocok, ada dari Komisi I dan Komisi III DPR, kita harapkan bekerja dengan baik,” tutur Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/4/2016).
Ia mengingatkan dalam revisi UU Terorisme penting untuk dilakukan pencegahan. Selain itu, penangkapan juga memperhatikan HAM.
“Kasus seperti Siyono tak boleh lagi karena itu pelanggaran HAM. Terduga teroris tetap manusia, tetap kedepankan praduga tak bersalah sampai pengadilan memutuskan, dan tentu ada upaya hukum, perlindungan terhadp hak hukum harus dihormati,” kata Politikus Gerindra itu.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi penangkapan orang sewenang-wenang terkait dugaan teroris.
Fadli menilai pencegahan paham teroris dapat dilakukan dengan penanaman ideologi serta penyadaran mengenai pluralisme.
“Itu harus kita didik, karena dulu juga enggak pernah kan ada kejadian bunuh diri,” imbuhnya.
Panitia Khusus Revisi Undang-Undang No.15/2003 yang diketuai oleh M. Syafi’i dari Fraksi Partai Gerindra dilantik oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Pansus RUU Terorisme diketuai M. Syafi’i dari Gerindra, Wakil Ketua Hanafi Rais dari PAN, Syaiful Bahri Ansori dari PKB, dan Supiyadin dari Nasdem. Demikian disampaikan Fadli di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (18/4).
Panitia Khusus (Pansus) sudah bisa mulai bekerja dan mengatakan mengingatkan Pansus untuk memperhatikan pencegahan terorisme bukan hanya penindakan. “Jangan jadi negara yang menggunakan pendekatan keamanan (dalam memberantas terorisme) seperti masa lalu,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa harus ada praduga tidak bersalah dalam upaya memberantas terorisme sehingga siapapun harus dihargai hak-hak hukumnya. “Siapapun harus dihargai hak-hak hukumnya, termasuk terduga terorisme,” tegasnya.
Ia menambahkan penyadaran bahwa Indonesia merupakan negara plural yang memiliki Bhineka Tunggal Ika dibutuhkan dalam upaya pencegahan terorisme.
Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon meminta pemerintah segera mengeluarkan travel warning atau peringatan perjalanan menuju daerah-daerah perairan yang berpotensi terjadi aksi penyanderaan oleh kelompok ekstrem Abu Sayyaf.
“Harusnya pemerintah buat travel warning, supaya warga negara Indonesia tidak mendekati daerah-daerah perairan Filipina di mana telah terjadi penyanderaan terhadap warga negara kita kemarin, seperti di Pulau Tawitawi,” ujar Fadli Zon, Senin (18/4).
Menurut Fadli Zon, peringatan perjalanan itu merupakan salah satu upaya yang lazim segera dikeluarkan pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Sementara itu berkaitan upaya penyelamatan WNI yang diduga disandera oleh kelompok ekstimris Abu Sayyaf, Fadli kembali mengusulkan agar dilakukan negosiasi damai.
Dia menilai negosiasi perlu dilakukan karena Indonesia tidak mungkin menerjunkan kekuatan militer di Filipina.
“Negosiasi ini bisa dibangun secara informal dengan kelompok di sana,” kata Fadli Zon.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan TNI mengerahkan dua kapal perang ke perbatasan Filipina untuk merespon aksi penyanderaan terhadap WNI yang diduga kembali dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.
Dia mengatakan sejak Jumat malam (15/4) TNI sudah mengerahkan dua kapal perang yakni, KRI Badau-841 dan KRI Slamet Riyadi-352 ke daerah perbatasan untuk melakukan penjagaan di perairan tersebut.
“Saya tegaskan TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan tindakan tegas, saya ulangi TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melaksanakan tindakan tegas baik di laut, darat dan hutan saya siap. Kapan pelaksanaan adalah bagaimana koordinasi dengan pemerintah Filipina,” tegasnya.
