Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2016, menjadi momen bagi banyak pihak untuk menyoroti isu perburuhan, antara lain masuknya buruh kasar warga asing ke Indonesia.
“Masuknya banyak warga asing yang bekerja di Indonesia sebagai buruh kasar, itu ancaman langsung bagi buruh di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari investasi asing adalah menciptakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” kata Fadli Zon, dalam keterangan tertulis Humas DPR, di Jakarta, Minggu.
Ia menekankan bahwa serangan buruh kasar warga asing menjadi salah satu persoalan bagi para buruh di Indonesia.
“Kalau melihat situasi saat ini, dimana buruh asing datang secara masif ke Indonesia, sebagai syarat melekat dari investasi yang ditanamkan,itu sama saja dengan penjajahan,” katanya.
“Tak hanya itu,warga asing yang menjadi buruh kasar banyak yang ilegal.”
“Pemerintah harus membatasi dan menyaring tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.Jika bagi mereka yang punya keahlian khusus yang di Indonesia belum ada yang menguasainya,itu tidak jadi masalah.”
“Tapi jangan sampai pekerjaan domestik yang masih dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia,diberikan juga kepada warga asing.Jangan sampai buruh domestik tertindas lantaran pemerintah tidak tegas.”
“Di tengah interaksi ekonomi yang semakin terbuka,negara harus semakin hati-hati terhadap berbagai ancaman.Salah satunya ancaman buruh asing yang akan mengancam pula kesejahteraan buruh Indonesia,” kata Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Sebelumnya, lima orang warga negara asing asal China memasuki Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu. Mereka memasuki lanud bersama dua orang WNI dan melakukan pengeboran tanah di wilayah Lanud Halim. Mereka disebut sedang melakukan pekerjaan dari sebuah perusahaan.
Dalam upaya melestarikan wayang sebagai salah satu budaya bangsa yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity, Komunitas Wayang UI menyelenggarakan Gebyar Wayang UI 2016 pada 29 dan 30 April 2016. Event tersebut mengambil tema “Budaya Memperkokoh Pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia.” Pameran yang bertempat di Selasar Gedung II dan Lobby Gedung IX FIB UI itu dinilai Ketua Umum ILUNI FIB UI 2010-2014 sangat positif.
Fadli Zon sebagai founder Fadli Zon Library turut berpartisipasi dalam pameran tersebut dengan menampilkan koleksi wayangnya. Beragam koleksi wayang Fadli Zon Library ditampilkan, di antaranya wayang tengul, klitik, suket, tentu tidak ketinggalan wayang kulit purwa.
Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra ini menyatakan, bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai kebudayaannya. Pameran ini sangat penting bagi pelestarian budaya bangsa,khususnya wayang.Di era globalisasi ini, wayang sebagai budaya bangsa harus diperkuat dari gempuran budaya asing.
Serbuan pekerja ilegal asal Tiongkok di Indonesia tidak bisa dianggap hal yang sepele. Ini permasalahan serius. Setiap warga asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia harus disertai paspor dan izin kerja.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, maraknya kehadiran pekerja ilegal asal Tiongkok di Indonesia, merupakan permasalahan yang sangat serius.
”Sehingga sangat aneh jika ada pekerja asing dalam jumlah banyak masuk ke wilayah Indonesia tanpa paspor dan izin bekerja. Ini jelas melanggar peraturan, dan harus ada tindakan hukum,” kata Fadli, Jumat (29/4).
Karena itu, Fadli mendorong Kementerian Luar Negeri untuk meminta penjelasan dari pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia. Harus ada penjelasan diplomatik dari pemerintah Tiongkok mengenai warga negaranya yang masuk ke Indonesia secara masif dan ilegal.
Pemerintah juga harus selektif dalam menerima pekerja asing.Harus yang benar-benar memiliki keahlian khusus. Tenaga buruh kasar tidak perlu dibuka untuk warga asing.
”Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan asumsi-asumsi keliru yang berkembang di publik mengenai serbuan tenaga asing Tiongkok ke Indonesia secara ilegal,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Anggota TNI AU menangkap tujuh orang karena mengerjakan proyek pemgeboran ilegal di kawasan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma terkait proyek kereta cepat. Dari tujuh orang tersebut, lima di antaranya warga Negara China.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Dia heran hal seperti itu bisa terjadi di sebuah negara berdaulat, terlebih lagi di dalam wilayah militer yang notabene adalah kawasan terbatas.
“Saya kira memprihatinkan, bisa terjadi di negara merdeka, yang berdaulat, ada yang bisa lakukan di instalasi militer, restricted area, harus koreksi bagi pemerintah,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkapkan, dirinya juga banyak mendapat laporan tentang aktivitas buruh dari China di Indonesia. Pekerja yang datang bukanlah tenaga ahli, tapi buruh kasar yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia.
“Harus disaring, mereka yang masuk harus punya keterampilan, kalau buruh kasar bisa dikerjakan kita, mereka harus dilarang. Kita juga butuh pekerjaan,” tegas Fadli.
“Kalau yang expert kita butuh, yang orang Indonesia tak ada (keahliannya), tapi sekarang kita butuh pekerjaan, masa gali tanah orang China sana, harus dikoreksi,” tutup Fadli.
Hari ini, Senin 25 April 2016, Fadli Zon membuka pameran lukisan Yoes Rizal dengan tema “Reflection” di Rumah Kreatif di kawasan Cimanggis, Depok. Pameran ini juga diadakan untuk merayakan 60 Tahun pelukis Yoes Rizal. Kuratorial oleh Dio Pamola. Pameran akan berlangsung selama seminggu.
Sebanyak 40 karya Yoes Rizal dari tahun 1984 – 2016 dalam kategori lukisan, drawing, tiga dimensi, dan grafis digelar di Rumah Kreatif Fadli Zon. Pelukis Yoes Rizal lahir di Palembang, 24 April 1956. Mahasiswa angkatan 77, menamatkan pendidikan Art & Design di ITB, serta Alumni Residensi seni di Vermont Studio Center, Amerika Serikat tahun 2000.
Menurut Fadli Zon, Yoes Rizal adalah pelukis ekspresionis yang akademis. Yoes Rizal mengeksplorasi figur sebagai simbol kehidupan manusia. Baginya, tubuh manusia menjadi obyek lukisan yang tak ada habisnya. Bisa menceritakan segala hal, dari urusan profan hingga keabadian. Dari keindahan, harmoni, sampai kompleksitas yang sulit dijelaskan. Yoes Rizal menggunakan figur sebagai simbolisasi dari berbagai persoalan.
Bagi Yoes Rizal, lukisan adalah happening. Proses ekspresi yang kadang insidental merupakan tantangan menghadapi kanvas kosong dan eksekusi melalui visual itulah peluang bagi pelukis mencapai puncak estetis. Tak ada lukisan baik atau buruk, karena itu kembali pada audiens dalam melihat obyek. Tentu, jiwa dan ruh dalam lukisan bisa dideteksi dari garis, warna, bentuk, yang biasanya bebas tanpa template.
Berhadapan dengan kanvas, bagi Yoes Rizal adalah tentang hidup dan mati sebuah karya. Baginya, tema dalam melukis tak perlu ditentukan di awal. Goreskan dulu kuas, gunakan cat apapun warnanya, nanti tema akan keluar sesuai rasa. Itulah prinsip melukis Yoes Rizal.
Sebelum menggelar pameran lukisan di Rumah Kreatif Fadli Zon, Yoes Rizal sudah banyak menggelar pameran baik di dalam maupun luar negeri. Antara lain, di Red Mills Gallery, USA (2000); Emerging Bodies di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki (2000); Bodies Part 2 di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki (2002).
Yoes Rizal juga beberapa kali mendapatkan penghargaan atas karyanya, antara lain: Certificate from Paris American Academy (1984); Certificate of Recognition from Philip Morris Asia Limited (1999); Freeman Foundation Award, Artist Resident at Vermont Studio Center, USA (2000); Asian Artist Honorable Mention Grant, The Freeman Foundation (2001).
Sebagai sebuah kantung kebudayaan yang terletak di Cimanggis, Depok, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Rumah Kreatif Fadli Zon bisa turut serta menghormati 60 Tahun Yoes Rizal dengan menggelar pameran karya Yoes Rizal.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, persoalan nama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan dalam Panama Papers hanya perlu diklarifikasi Luhut. Tak harus dari dokumen asing, Fadli meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri pasti memiliki nama-nama WNI yang menyimpan uang dalam jumlah besar di luar negeri.
“Kalau mereka merasa keberatan namanya masuk karena orang yang masuk Panama Papers itu ada yang menyembunyikan hartanya yang banyak, ada juga yang hanya membuka akun dan masukkan US$ 1 pun bisa,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin 25 April 2016.
Dia menjelaskan, nama masuk dalam daftar Panama Papers tak berarti membuat seseorang telah melakukan tindak pidana. Pasalnya UU di Indonesia memang memperbolehkan hal tersebut. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, jika pemerintah ingin menertibkan hal tersebut maka harus terlebih dahulu mengubah UU.
“Memang di beberapa negara lain ada yang mengundurkan diri karena mungkin benar mereka lebih transparan. Kalau di kita kan tinggal mengklarifikasi saja kenapa namanya bisa masuk ke Panama Papers. Ada yang mereka membuka akun lalu tidak ditutup kembali,” katanya.
Fadli mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki nama-nama WNI yang memiliki rekening luar negeri. Walaupun Jokowi belum perlu memberitahukan nama-nama tersebut kepada publik.
“Jadi UU Lalu Lintas Devisa pun perlu direvisi dan dibatasi bahwa transaksi yang komoditasnya di Indonesia perlu diinvestasi di dalam negeri,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Fadli menyusul nama Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang tercantum dalam dokumen Panama Papers. Luhut sendiri mengatakan dia sendiri tidak mengetahui perusahaan yang dikaitkan dengan namanya di dokumen firma asal negara suaka pajak, Panama itu.
“Saya tidak pernah terlibat di dalam itu dan saya tidak tahu itu Mayfair (Mayfair International Ltd) itu. Seperti jawaban saya di dalam (majalah) Tempo jelas, saya tidak pernah berkeinginan sedikit pun untuk tidak membayar pajak. Saya salah satu pembayar pajak setia,” jelas Luhut di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Beberapa nama pejabat negara masuk dalam daftar dokumen Panama Papers. Terbaru adalah nama Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, dia diduga memiliki perusahaan bernama, Mayfair International Ltd.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, nama-nama yang masuk ke dalam daftar perlu mengklarifikasi data tersebut, termasuk Luhut. Pasalnya bisa jadi, ada perusahaan yang dibuka di negara surga pajak itu, namun tak lagi beroperasi atau pun dengan investasi kecil.
“Memang bukan tindak pidana, UU membolehkan untuk menaruh uang dari hasil perdagangan, walau dari Indonesia ke luar negeri. Itu maslaahnya, UU Devisa harus direvisi agar bisa batasi transaksi ini,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Jika mau serius, kata Fadli, pemerintah harus membentuk tim untuk mengkaji nama-nama yang masuk dalam daftar Panama Papers. Namun menurutnya pemerintah hingga kini tak begitu serius menanggapi hal ini.
“Kalau mau serius, sejak awal perlu dibentuk tim mengkaji Panama Papers, juga bisa klarifikasi, kalau mau serius, tapi pemerintah tidak serius juga, kalau serius bentuk tim investigasi, apa betul simpan atau cuma simpan satu atau dua dolar, atau lainnya, harusnya pemerintah lebih proaktif,” sindinya.
Sekedar informasi, Panama Papers adalah bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca. Kantor pengacara yang berbasis di Panama ini terkenal memiliki spesialisasi membuat perusahaan offshore rahasia di kawasan suaka pajak, seperti British Virgin Islands.
Dokumen Mossack Fonseca bocor pada awal 2015 pada surat kabar Jerman, Suddeustsche Zeitung. Koran ini kemudian memutuskan bekerja sama dengan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang berbasis di Washington, DC, Amerika Serikat. ICIJ lalu mengorganisasi kolaborasi investigasi global dengan hampir 400 jurnalis dari seratus media di seluruh dunia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, pemerintah memiliki perhatian yang besar terhadap persoalan teritorial yang ada di Indonesia. Salah satunya terkait persoalan Papua.
Hal itu disampaikan Fadli saat melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan Parlemen Australia di sela-sela kegiatan Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) ke-9 di Ulan Bator, Mongolia, Sabtu (23/4/2016).
“Dalam beberapa kesempatan, saya kira Presiden Joko Widodo telah beberapa kali mengunjungi Papua untuk melihat persoalan infrastruktur di sana,” kata Fadli.
Fadli pun berharap agar Australia dapat membantu Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayahnya.
Sementara itu, pihak Australia menegaskan bahwa pemerintah mereka selama ini tidak pernah mendukung segala kegiatan kelompok separatis yang beroperasi di wilayah Papua.
“Kami tidak pernah mendukung kelompok itu, namun banyak kelompok masyarakat di Australia yang aktif mendukung lepasnya Papua dari Indonesia,” kata salah seorang perwakilan Parlemen Australia.
Tingkatkan komunikasi
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Tantowi Yahya meminta agar komunikasi antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Australia dapat ditingkatkan. Sebab, seringkali terjadi ketegangan antara kedua belah negara.
“Tapi itu hanya terjadi di tataran pemerintah, bukan di parlemen. Saya harap kita bisa menjadi pendamai ketika ekskalasi ketegangan meningkat,” ujarnya.
Ia menegaskan, baik Parlemen Indonesia maupun Parlemen Australia harus mampu membantu pemerintah masing-masing untuk meningkatkan hubungan bilateral di antara kedua belah pihak.
China memiliki hubungan yang penting dengan Indonesia, khususnya di bidang perdagangan.
Untuk itu, Indonesia berharap China dapat memudahkan regulasi perdagangan yang selama ini harus dihadapi Indonesia.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat bertemu delegasi Parlemen China di Ulan Bator, Mongolia, Sabtu (23/4/2016).
Pertemuan itu berlangsung di sela-sela Forum Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) ke-9.
“Kita berharap agar Tiongkok dapat mengurangi hambatan-hambatan dagang bagi produk Indonesia seperti makanan, perikanan, dan produk yang bebahan dasar minyak sawit,” kata Fadli.
Sementara itu, pihak Parlemen China memandang bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra terpenting mereka dalam investasi.
“Karena itu, pemerintah Tiongkok selalu mendorong pelaku usaha untuk investasi di Indonesia,” kata salah satu perwakilan Parlemen Tiongkok.
Dalam kesempatan itu, Fadli yang didampingi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Tantowi Yahya dan anggota BKSAP Sudin dan Mahfudz Abdurrahman, meminta agar China dapat turut serta dalam kegiatan forum Sustainable Development Goals.
Menurut rencana, forum itu akan diselenggarakan di Bali pada September 2016.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan konektifitas dan kerja sama multilateral merupakan salah satu strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi karena selama ini tidak terdistribusi secara merata.
“Kesenjangan sosial-ekonomi masih melebar. Hal ini didukung oleh data-data dari lembaga internasional, termasuk Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bahwa ketidaksetaraan pendapatan terus mengalami peningkatan,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (22/4/2016).
Hal itu disampaikannya dalam Pertemuan ke-9 Kemitraan Parlemen Kawasan Asia Eropa, pada 22 April 2016 di Ulaanbataar, Mongolia.
Dia menjelaskan, dalam dunia perdagangan, globalisasi dan liberalisasi perdagangan tidak dapat dipisahkan dan saling terkait antara satu dengan lainnya.
Secara teoritis menurut dia, globalisasi diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi semua elemen masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama.
“Namun kenyataannya, lebih banyak kesempatan bagi golongan mampu, dan lebih banyak tantangan bagi golongan yang termarjinalisasi. Banyak negara dan kelompok masyarakat yang masih belum dapat bersaing dalam iklim kompetisi yang demikian besar,” ujarnya.
Menurut dia, dalam sistem perdagangan bebas yang berlaku saat ini, tidak ada kebebasan dan keadilan. Dia mengatakan, ketika kebijakan perdagangan internasional tidak memberikan manfaat positif bagi negara berkembang, diperlukan perubahan secara menyeluruh.
“Perdagangan internasional seharusnya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat miskin, bukan memperkaya korporasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, perdagangan bebas bukanlah kunci bagi pengentasan kemiskinan dan kelaparan sehingga kedua masalah tersebut timbul akibat adanya ketidaksetaraan dan kerentanan.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, sebagai reaksi terhadap dampak negatif dari globalisasi, muncul berbagai gerakan salah satunya kampanye ‘fair trade’.
“Pada prinsipnya, ‘fair trade’ mengacu pada kemitraan yang setara antara produsen dan pemasar untuk membuka kesempatan yang sama bagi semua pihak; menjamin keterbukaan terhadap publik; dan menciptakan praktek perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” katanya.
Fadli menjelaskan dalam menjawab tantangan globalisasi, konektifitas antar wilayah dan kerja sama multilateral dapat diupayakan.
Konektifitas menurut dia, tidak hanya mengacu pada pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga mempererat hubungan antar masyarakat.
“Sementara itu, kerja sama multilateral harus bersifat efektif bukan hanya mengacu pada terciptanya kawasan yang tertib, adil, dan sejahtera; tetapi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Dia mengatakan, keterlibatan masyarakat juga merupakan inti dari demokrasi, dan bukan hanya demokrasi politik yang dibutuhkan. Namun menurut dia, mengacu pada pemikiran Wakil Presiden Indonesia yang pertama Bung.Hatta, demokrasi sosial yang merupakan perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
“Demokrasi sosial termaktub dalam politik berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi lokal; dan dalam ekonomi di bawah prinsip-prinsip koperasi dan penguasaan negara atas kekayaan alam,” katanya.
Demokrasi sosial menurut dia, menjamin kesejahteraan rakyat melalui kecukupan pangan, sandang, papan, jaminan kesehatan dan pensiun.
Fadli mengatakan, dalam menghadapi tantangan globalisasi, harus diterapkan prinsip multilateral yang efektif bagi Asia dan Eropa melalui penguatan demokrasi mengadopsi kearifan dan nilai-nilai lokal.
Delegasi DPR RI hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari Fadli Zon (F-Gerindra), Tantowi Yahya (F-Golkar), Abdul Kadir Karding (F-PKB), Sudin (F-PDIP), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS) yang turut menghadiri pembukaan sidang tersebut.
