Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mendukung rencana purnawirawan TNI untuk menyelenggarakan simposium melawan PKI pada 1 dan 2 Juni 2016.
Simposium melawan PKI ini dinilai sebagai tandingan Simposium Tragedi 1965 yang sebelumnya sudah digelar pemerintah.
“Saya sih mendukung yang dilakukan oleh pihak tentara supaya meluruskan. Kalau ada tiga, ada empat (simposium tandingan), saya kira boleh-boleh saja,” kata Fadli di DPP Gerindra, Sabtu (28/5/2016).
Para pensiunan TNI menganggap simposium sebelumnya tidak mengakomodasi semua pihak sehingga mereka memutuskan untuk membentuk simposium lain.
Menurut Fadli, simposium tandingan berguna untuk komparasi sejarah yang terjadi pada masa lalu. Simposium tandingan juga dapat mewujudkan adanya kebebasan berekspresi.
“Semakin banyak yang melakukan dan ada komparasi saya kira sah-sah saja. Untuk melakukan freedom of expression,” ucap Fadli.
Sebelumnya, Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana mengatakan, diperlukan obyektivitas dan keterbukaan untuk meluruskan sejarah.
“Kami minta tolong, kalau mau bikin (simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang,” ujarnya.
Begitu pun dengan korbannya, kata Budi, tak hanya korban setelah 1965. Namun, juga digali penyebabnya dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 1948.
Seni pencak silat yang diselenggarakan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI berlangsung meriah di Bogor Minggu (29/5).
Kapolres Bogor, AKBP Suyudi Ario Seto, hadir pada pada pentas seni paguyuban pencak silat yang berlangsung dari pukul 10.00- 12.30 Wib di Kampung Budaya sunda Paseban Mega Mendung Kabupaten Bogor.
Selain Fadli Zon, juga hadir Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti, Kapolres Bogor, Ketua DPRD, Jaro Ade dan Kapolsek Mega mendung serta tamu undangan yang mencapai 100 orang.
Pada acara ini, pentas seni pencak dari Cimande Bogor memperagakan ilmu seni beladiri.
Pentas seni pencak silat dari Sukabumi juga tak kalah meriah.
Kapolri mengatakan, budaya pencak silat di Indonesia harus dilestarikan dan dikembangkan.
“Ini budaya milik kita,”kata Badrodin.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon berharap, dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, korban kekerasan seksual dapat melaporkan apa yang dialami kepada penegak hukum.
Kata dia, korban kekerasan seksual akan mendapatkan kepastian hukuman yang akan diterapkan pada pelaku.
“Sekarang mereka tahu hukumannya berat, berarti mereka bisa melapor. Dan hukumannya jelas,” kata Fadli di DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu (28/5/2016).
Fadli menilai, selama ini, sedikitnya korban kekerasan seksual yang melaporkan ke penegak hukum karena tidak mendapatkan kepastian hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan.
“Mungkin selama ini mereka dilematis, ‘Ah laporin juga nanti terhukumnya tidak diapa-apain’,” ucap Fadli.
Dengan adanya kejelasan hukuman, ia mengatakan tambahan hukuman kebiri akan efektif mencegah kekerasan seksual yang marak terjadi di masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.
Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.
“Perppu ini untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat signifikan,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Ditemui secara terpisah, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan mekanisme pemberian hukuman akan ditambah peraturan pemerintah dengan dipantau dan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kemeterian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.
“Bahwa pelaksanaan akan ada penambahan hukuman kebiri dan penanaman chip, itu tentu saja ada mekanisme yang akan diatur kembali. Namun pemberatan hukuman sudah berlaku sebagaimana yang sudah ditandatangani oleh presiden,” ucap Puan, Jakarta, Kamis (26/5/2016).
Selain itu, Puan menambahkan adanya rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Juga adanya rehabilitasi pelaku sesudah menjalani hukuman.
Musisi Ahmad Dhani mengaku mendapat inspirasi dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon untuk menggelar Konser Revolusi Pancasila.
“Jadi acara ini terinspirasi dari Fadli, waktu itu saya diminta lihat pameran di DPR. Di situ DPR mulai ada unsur apresasi terhadap budaya,” ujar Dhani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016).
“Saya berharap ada 100 orang yang kayak Fadli supaya DPR lebih memperhatikan budaya,” sambung Dhani.
Karena itu, Dhani menilai bahwa Dewa 19 adalah band yang cocok untuk mengisi pergelaran musik di gedung wakil rakyat itu.
“Terbersit dipikiran saya untuk dibuat peristiwa budaya lain. Mungkin yang pantas dihadirkan di sini, yang pantas Dewa 19. Karena musik Dewa 19 tidak komersil, tapi berisi, bukan semi-art, tapi benar-benar seni,” ucap suami vokalis Mulan Jameela tersebut.
Dalam konser itu, Dewa 19 akan tampil dengan vokalis tamu Ari Lasso. Sederet artis lain juga dilibatkan antara lain Judika, Virzha, Alex Rudiat, Dewi Dewi, dan Mahadewi.
Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon,menyebut digelarnya konser bertajuk Revolusi Pancasila adalah acara yang baik dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni mendatang. Sambil setengah berkelakar, Fadli berkomentar.
“Ini bukan lawan revolusi mental ya, ini dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila,” ujar Fadli Zon kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (26/5/2016).
Fadli Zon menyambut baik konser ini karena bentuk lain dari sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila.
“Mas Dhani, Bu Ratna dan kawan kawan beberapa wkatu yang lalu datang kesini menginginkan ada konser dan orasi di DPR. Karena ini rumah rakyat, kami senang dalam menyambut ini,” tutur Waketum Gerindra ini.
“Ini inisiatif yang kreatif. Konser ini jauh lebih mudah dicerna sekaligus mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa sebagai pandangan hidup. Kami menyambut positif inisiatif Ahmad Dhani,” imbuhnya.
Fadli berharap, gedung wakil rakyat ini kedepannya bisa dipergunakan seluas-luasnya oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam medio apapun.
“Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir kalau ada elemen masyarakat,” tutup dia.
Konser Revolusi Pancasila ini akan dihelat di ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV DPR RI. Turut hadir memeriahkan, beberapa artis ibukota dan para tokoh seperti, Rachmawati Soekarnoputri, Margarito Kamis, Yudi Latif dan Sa’id Iqbal.
Artis yang memeriahkan adalah Dewa 19, Ari Lasso, Judika, Virzha, Alex Rudiarth Hutajulu, Dewi Dewi, dan Mahadewi. Ada pula pertunjukan karya Franky Sahilatua bertajuk “Pancasila Rumah Kita”. Konser ini rencananya juga dijadwalkan akan dibuka oleh ketua DPR RI, Ade Komarudin.
Ahmad Dhani dan kolega hari ini menggelar konser bertajuk “Revolusi Pancasila” di gedung DPR. Pentolan grup band Dewa 19 ini menyebut konser ini diselenggarakan atas inspirasi dari wakil ketua DPR Fadli Zon.
“Jadi acara ini terinspirasi dari Fadli Zon, beliau mengundang saya pameran lukisan di Pustakaloka. Saat itu saya merasa DPR mulai ada unsur-unsur apresiasi pada budaya, itu penting menurut saya,” ujar Ahmad Dhani sebelum konser di Media Center Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (26/5/2016).
“Saya berharap ada 100 orang yang seperti Fadli Zon supaya DPR memperhatikan seni dan budaya,” imbuhnya.
Bagi Dhani yang sempat sesumbar maju Pilkada DKI ini menyebut gedung anggota dewan sudah selayaknya digunakan untuk mengapresiasi seni dan budaya Indonesia.
“Akhirnya ide kebetulan bertemu dengan Ratna Sarumpaet yang ingin membikin konser Pancasila. Keinginan kita kepada UUD 1945 yang murni dan tidak amandemen. Mereka yang bisa mengembalikan UUD 1945 kepada asalnya ya di sini,” tutur dia.
Sementara itu Fadli Zon menyebut ide Ahmad Dhani dan kawan-kawan ini sebagai ide kreatif. Baginya, nilai-nilai akan lebih mudah tersosialisasi melalui pagelaran seni seperti seni musik.
“Ini inisiatif yang kreatif. Pernah kita lakukan pameran keris, filateli, batu akik. Konser ini jauh lebih mudah dicerna sekaligus mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa sebagai pandangan hidup. Kami menyambut positif inisiatif Ahmad Dhani,” tutur Fadli.
Konser Revolusi Pancasila ini akan dihelat di ruang Pustaloka Gedung Nusantara IV DPR RI. Turut hadir memeriahkan, beberapa artis ibukota dan para tokoh seperti, Rachmawati Soekarnoputri, Margarito Kamis, Yudi Latif, dan Sa’id Iqbal.
Artis yang memeriahkan adalah Dewa 19, Ari Lasso, Judika, Virzha, Alex Rudiarth Hutajulu, Dewi Dewi, dan Mahadewi. Ada pula pertunjukan karya Franky Sahilatua bertajuk “Pancasila Rumah Kita”.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon kemarin menerima paguyuban RT, RW dan tokoh masyarakat Parung Panjang Kabupaten Bogor yang melaporkan permasalahan yang ada di Parung Panjang seperti infrastruktur yang mengalami kerusakan parah.
“Saya menyaksikan sendiri memang jalanan di sana rusak, salah satu akbitanya karena adanya pelanggaran penggalian pasir maupun batu yang diangkut dengan truk besar yang muatannya mencapai 40 ton sementara kekuatan jalan hanya untuk 8-12 ton,” ujar Fadli usai audiensi di Gedung Nusantara III, Jakarta, dalam keterangan tertulis DPR, Rabu.
Lebih lanjut Fadli mengatakan persolan kedua disampaikan warga Perumnas yang mencapai empat ribu kepala keluarga yakni juga kerusakan infrastruktur juga tetapi Perumnas tidak melakukan perbaikan terkait kerusakan jalan tersebut.
“Ironisnya pemerintah kabupaten tidak bisa menerima karena belum ada serah terima, itu juga menjadi salah satu masalah aturan regulasi, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Ini salah satu tantangan bagi pemerintah Bogor untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini,”tegasnya
Menurut Fadli, Bupati harus memperhatikan secara serius persoalan yang diadukan oleh warganya kepadanya, dan selanjutnya ia akan ikut menjadi pengawas agar pengaduan masyarakat ini bisa diperhatikan dan bisa ditanggapi secara profesional.
Dia juga akan meneruskan aspirasi ini kepada pihak Perumnas. “Saya akan menulis surat kepada Perumnas, meneruskan laporan dari bapak-bapak agar segera memperbaiki jalan ini (infrastruktur) karena ini juga di bawah Komisi VI nanti saya akan minta tolong,”katanya.
Salah satu warga Parung Panjang Andi berharap usai audiensi ini ada kejelasan mengenai infrastruktur mereka, karena selama ini tidak pernah ada perbaikan bahkan Ketua RT saja tidak pernah mendapatkan alokasi dana dengan alasan belum diserahkan ke pihak pemerintah.
Para pengadu juga minta diperhatikan jalan utama yang dilewati truk muatan hasil tambang batu dan pasir untuk pembangunan di Tangerang dan Tangerang Selatan bisa diperbaiki, apalagi sering terjadi kecelakaan. Perbaikan jalan dilakukan satu tahun sekali dan setelah perbaikan dalam jangka waktu tiga bulan, sudah rusak kembali.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bertemu dengan perwakilan Australian Leadership Program, yang berjumlah 22 orang. Kedatangan ALP itu guna membahas isu-isu dan berbagi ilmu terutama di bidang pertanian.
“Yang datang 22 orang untuk berdiskusi tentang berbagai sektor tapi khususnya di bidang pertanian. Banyak sekali mereka tanya soal kondisi petani Indonesia,” kata Fadli, usai bertemu dengan ALP, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5).
Menurut Fadli, banyak persamaan persoalan pertanian di Indonesia dengan Australia, seperti banyaknya usia petani yang cukup tua. Di Australia , kata dia, sekitar 56 tahun. Sementara di Indonesia sekira 50 sampai 52 tahun.
Mereka juga berdiskusi mengenai data produksi dan data lahan pertanian Indonesia. Fadli Zon mengungkapkan, Australia juga terkendala masalah perubahan iklim, di mana musim kering terjadi lebih panjang dari biasanya.
“Tentu kehadiran mereka juga untuk perkuat hubungan bilateral khususnya bidang pertanian,” ujarnya.
Apalagi, Indonesia masih impor daging sapi, gandum dan garam dari Australia. Ia berharap Australia memberikan prestasi, misalnya penggemukan sapi di berbagai daerah yang bisa beri nilai lebih bagi peternak Indonesia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang kembali dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu.
Fadli mengatakan, penangkapan tersebut menjadi catatan merah bagi dunia peradilan yang hingga kini masih diwarnai kasus suap ataupun korupsi.
“Sangat memprihatinkan terkait masalah korupsi, baik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudiatif. Terutama di lembaga yudikatif,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016).
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu pun mengacungkan jempol kepada KPK yang telah meningkatkan upaya penindakan dalam perang terhadap korupsi. Ke depan, Fadli berharap, mafia peradilan dapat segera diberantas,
“Langkah untuk melakukan penindakan kan sudah bagus. Transparansi, kemudian akuntabilitas. Adanya mafia peradilan menunjukkan ada yang tidak fair dalam penegakan hukum,” ucap Fadli.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual masih dibahas oleh lembaga legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sampai saat ini pembahasannya masih terus berlanjut di DPR,” katanya usai membuka pameran seni rupa di Padang, Senin malam (23/5).
Ia mengakui banyak dorongan dari kalangan masyarakat yang diterima, agar RUU tersebut segera dirampungkan. “Memang banyak yang mendorong, tapi melalui pembahasan panjang ini diharapkan ketika menjadi undang-undang, RUU itu dapat menampung tujuan awal dibentuknya aturan tersebut,” tambahnya.
Saat ditanyai tentang pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang dibentuk oleh lembaga eksekutif, ia tidak mempersoalkan. “Perppu diharapkan bisa jadi acuan aturan ketika belum ada undang-undang yang dibentuk, itu kewenangan pemerintah,” ucapnya.
Ia mengapresiasi pemerintah atas pengeluaran Perppu tersebut mengingat kejahatan kekerasan seksual yang marak saat ini. “Banyak aksi tindakan kekerasan seksual yang bermunculan, pemerintah dinilai merespons dengan baik persoalan yang dikemukakan masyarakat. Dengan cara mengeluarkan Peppu,” lanjutnya.
Meskipun demikian, Fadli mengatakan dirinya tidak sependapat dengan hukum kebiri yang diwacanakan dalam Perppu tersebut karena dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
