Merespon gejolak politik di Turki, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengecam upaya kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah di Turki.
“Kita harus mengutuk keras upaya kudeta militer di Turki yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dan telah menimbulkan korban,” kata Fadli di Jakarta, Sabtu (16/7/2016).
Menurut Fadli, sangat penting bagi semua pihak untuk mengakui pemerintah yang terpilih secara demokratis dan menghindari kekerasan serta pertumpahan darah.
“Upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah, hanya menimbulkan dampak negatif, tak hanya bagi perkembangan demokrasi di Turki namun juga masyarakat internasional,” kata Fadli.
Turki sebagai negara besar, sahabat Indonesia, memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas di level regional dan juga global.
Seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan dinamika politik yang ada secara damai dan konstitusional sesuai dengan prinsip demokrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat Turki.
“Saya yakin upaya kudeta ini tak mendapat respon positif dari rakyat Turki dan pemerintahan Erdogan bisa mengatasi keadaan dengan cepat,” kata Fadli.
Isu mengenai membanjirnya buruh Tiongkok di Indonesia, yang kembali menjadi perbincangan hangat dalam satu pekan terakhir, mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Menurut Fadlil, isu buruh asal Tiongkok merupakan isu sensitif yang harus disikapi secara hati-hati oleh pemerintah dan tidak boleh digampangkan.
“Kita punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis Tiongkok, baik pada masa kolonial maupun sesudah kemerdekaan. Itu sebabnya isu mengenai buruh asing asal Tiongkok merupakan isu sensitif. Pemerintah tidak boleh menggampangkan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi,” ujar Doktor Ilmu Sejarah UI ini.
Fadli menambahkan, ada tiga alasan kenapa soal tenaga kerja asing asal Tiongkok ini tidak boleh digampangkan oleh pemerintah, sehingga isu itu kemudian tidak bisa lagi dianggap sebagai isu perburuhan semata, melainkan telah menjadi isu sosial, politik, dan keamanan.
“Pertama, dalam sejarah, kita punya pengalaman konflik etnis yang tidak menyenangkan yang kemudian menjadi luka kolektif bangsa. Kita tidak ingin soal buruh asing ini akan mengusik kembali konflik dan luka lama itu,” ujarnya.
“Kedua, isu mengenai buruh asing asal Tiongkok ini muncul ketika perekonomian nasional kita tidak sedang baik-baik saja, dan angka ketimpangan ekonomi juga sedang buruk-buruknya, dimana indeks gini kita mencapai 0,45, yang merupakan angka terburuk sepanjang sejarah. Pemerintah mestinya sensitif mengenai hal ini. Jangan sampai pemerintah dianggap sebagai telah merampas kesempatan kerja bagi rakyatnya sendiri,” tambah Fadli.
“Ketiga, RRT saat ini sedang menjadi sorotan dunia, terutama dalam persoalan konflik Laut Cina Selatan. Kita perlu menempatkan isu buruh asal Tiongkok ini dalam konteks geopolitik dan geoekonomi juga, agar jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional atau kepentingan strategis Indonesia,” ujar Fadli, Wakil Ketua DPR RI yang membawahi bidang Korpolkam ini.
Lebih jauh Fadli menyoroti keganjilan pernyataan pemerintah dalam menyikapi persoalan ini. “Menteri Tenaga Kerja menyatakan jika jumlah tenaga kerja asing cenderung turun. Ini kan aneh. Padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community, dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia. Pasti ada persoalan di situ. Apalagi, sebagaimana yang bisa dibaca dari berbagai berita, munculnya imigran-imigran gelap makin sering terjadi di Indonesia. Jangan sampai turunnya angka tenaga kerja asing yang dicatat oleh Kementerian Tenaga Kerja merupakan efek dari lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum. Harus dicek benar itu,” jelas Wakil Ketua Umum Partai GERINDRA ini.
Menurut Fadli, tidak ada negara di dunia yang membuka pintunya sedemikian lebar bagi tenaga kerja asing, kecuali kualifikasinya memang tidak tersedia di dalam negeri.
“Di ASEAN saja, dalam MEA, kita punya perjanjian bahwa pekerja asing yang diperbolehkan hanya terkait delapan profesi dan itupun jabatannya spesifik dan telah ditentukan. Lah ini pemerintah tidak melakukan tindakan apapun atas ribuan buruh asal Tiongkok yang kualifikasinya hanya buruh angkut, penggali tanah, tukang semen, atau tukang rumput,” risau Fadli.
Sebagai investor, kata Fadli, Tiongkok hanya merupakan negara dengan investasi terbesar kesembilan saja di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, kredit dari Tiongkok hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda.
“Tapi anehnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh Tiongkok, hingga 23 persen. Dari sisi politik dagang, sudah jelas Tiongkok lebih diuntungkan daripada kita,” tegasnya.
Fadli kemudian mengingatkan jika investasi asing secara konservatif mestinya bisa membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Apalagi, menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia semakin meningkat.
“Saya pernah membaca jika ada sebuah pabrik yang 90 persen tenaga kerjanya berasal dari Tiongkok. Itu kan kebijakan yang tidak benar,” tutup Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengutuk keras serangan teror terhadap kerumunan massa yang sedang merayakan Bastille Day di Nice, wilayah Prancis Selatan, Jumat (15/7) dini hari. Dia menyampaikan simpati serta duka cita mendalam kepada keluarga korban yang menurut laporan media internasional sudah lebih dari 80 korban tewas.
Politikus Partai Gerindra tersebut mendukung langkah Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam hal ini Konsulat Jenderal RI di Marseille yang membawahi wilayah Prancis Selatan, untuk memastikan kondisi WNI yang tinggal di wilayah sekitar.
“Saya juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Perancis agar dapat menangani kejadian serangan teror tersebut dengan cepat dan kondisi di Perancis dapat pulih kembali,” ujarnya, Jumat (15/7).
Menurut dia, kejadian serangan ini menegaskan bahwa serangan teroris sudah menjadi ancaman global. “Peristiwa serupa dapat terjadi di negara manapun,” kata Fadli. Untuk itu diperlukan peningkatan kerja sama antarseluruh pihak, terutama state actoruntuk menangani ancaman serangan teror agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
Teror yang terjadi di Nice, Prancis tersebut terjadi saat warga Nice merayakan Bastille Day atau hari kemerdekaan Prancis yang jatuh pada 14 Juli 2016. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 84 orang dan melukai sejumlah orang lainnya.
Serangan yang dilakukan dengan cara menabrakkan truk trailer kepada kerumunan orang tersebut. Truk sarat senjata dan granat itu juga melakukan tembakan membabi buta terhadap kerumunan massa yang sedang merayakan Bastille Day.
Serangan yang menewaskan sedikitnya 80 orang itu telah mengubah Hari Revolusi Prancis itu menjadi adegan penuh darah dan air mata.
Para korban sebagian besar adalah warga yang berkumpul di ruas jalan di pantai Promenade des Anglais yang sedang menyaksikan pesta kembang api dalam perayaan Bastille Day.
Kecaman juga datang dari Indonesia. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden mengecam aksi teror kekerasan. Tidak ketinggalan, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menguntuk serangan teror di Nice saat perayaan Bastille Day atau hari Kemerdekaan Prancis.
Ada lima poin yang kemukakan Fadli terhadap aksi teror tersebut. Pertama, mengutuk keras atas serangan teror terhadap kerumunan massa yang sedang merayakan Bastille Day di Nice, wilayah Perancis Selatan pada 15 Juli dini hari.
”Saya juga menyampaikan simpati serta duka cita mendalam kepada keluarga korban yang menurut laporan media internasional sudah lebih dari 80 korban tewas,” tegasnya.
Ketiga, kata Wakil Ketua Partai Gerindra itu, mendukung langkah Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam hal ini Konsulat Jenderal RI di Marseille yang membawahi wilayah Prancis Selatan untuk memastikan kondisi WNI yang tinggal di wilayah sekitar.
”Saya juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Perancis agar dapat menangani kejadian serangan teror tersebut dengan cepat dan kondisi di Perancis dapat pulih kembali,” kata Fadli.
Terakhir, lanjut Fadli, kejadian serangan ini menegaskan, bahwa serangan teroris sudah menjadi ancaman global.
”Peristiwa serupa dapat terjadi di negara manapun. Sehingga diperlukan peningkatan kerjasama antar seluruh pihak, terutama state aktor, untuk menangani ancaman serangan teror agar peristiwa serupa tidak terulang kembali,” pungkasnya.
Kementerian Kesehatan sudah mengumumkan pada publik 14 fasilitas kesehatan yang menyediakan vaksin palsu. Tak hanya itu, tiga klinik dan enam bidan juga diketahui menerima vaksin palsu.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menilai penyebaran vaksin palsu harus diselidiki secara mendalam. Apakah fasilitas kesehatan tersebut hanya korban atau memang sengaja menyediakan.
“Harus diselidiki apakah mereka ini mengetahui bahwa ini vaksin palsu atau bukan, atau mereka juga korban,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).
Fadli menambahkan, bila ada pihak rumah RS yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu, dia sepakat ditindaklanjuti karena menyangkut nyawa manusia.
“Kalau mereka mengetahui berarti ada sindikat, dan ada kerjasama. Tapi kalau mereka juga korban, itu harus segera diatasi,” jelasnya.
Keterlibatan pihak 14 rumah sakit penerima vaksin palsu yang telah diumumkan Menteri Kesehatan Nila Moeloek harus dipastikan lagi.
“Harus diselidiki apakah mereka ini mengetahui bahwa ini vaksin palsu atau bukan, atau mereka juga korban,” kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon kepada wartawan di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).
“Jadi harus diselidiki apakah mereka ini bagian dari sindikat atau korban. Ini harus dibedah,” ucapnya lagi.
Menurut Fadli, jika terbukti mereka mengetahui itu vaksin palsu maka dipastikan ada sindikat. Oknum-oknum RS yang terlibat distribusi vaksin palsu harus diberi sanksi karena ini menyangkut nyawa manusia.
“Saya tidak tahu datanya berapa banyak orang yang kena vaksin palsu, sehingga tidak ada dampak seperti yang diharapkan,” tutur Fadli.
Ditanya urgensi tidaknya dibentuk panitia kerja di Komisi IX atau Pansus kasus peredaran vaksin palsu, Fadli pun menanggapi positif.
“Saya kira bagus dibentuk panja di Komisi IX sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Karena ini menurut saya cukup serius, bagaimana harapan masyarakat untuk mendapat kesehatan, kepercayaan masyarakat jatuh. Kan RS dipercaya msyarakat sebagai tempat untuk menyembuhkan penyakit, tapi kalau RS sudah tidak lagi dipercaya bagaimana, kan repot,” demikian Fadli
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah mengecek titik koordinat dua sungai yang di Kalimantan Utara (Kaltara), yang diklaim Malaysia sebagai miliknya. Keduanya adalah Sungai Sinapad dan Sumantipal.
“Kasus ini harus ditanggapi serius. Kalau menyangkut wilayah kedaulatan kita, tidak boleh sejengkal wilayah pun diambil negara lain,” kata Fadli menjawab JPNN.com, Kamis (14/7).
Kalau tidak salah, lanjut politikus Gerindra itu, perbatasan Indonesia-Malaysia terikat perjanjian terkait dengan koordinat. Negara tetangga itu bisa saja memindahkan patok perbatasan, namun tak bisa mengubah koordinat.
Karena itu pihaknya meminta pemerintah segera melakukan pengecekan apakah dua sungai tersebut masuk koordinat wilayah NKRI atau tidak. Kalau itu masih masuk wilayah koordinat yang disepakati kedua negara, maka Pemerintah RI harus protes.
“Harus segera melakukan komplain dan mengambil alih lokasi itu dengan cara yang disepakati antara pemerintah kita dengan Malaysia. Harus dicek koordinatnya masuk wilayah kita atau bukan. Jadi jangan didasarkan pada patoknya,” pungkas Fadli.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengucapkan selamat kepada Komjen Pol Tito Karnavian yang akan dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu (13/7/2016).
Tito menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti Serangkaian pekerjaan rumah menanti Tito.
Fadli menyoroti beberapa hal yang perlu dibenahi oleh institusi Kepolisian.
“Tentu sudah cukup banyak prestasi selama ini, tapi masih banyak hal yang perlu dibenahi terkait masalah kriminalitas, sampai masalah lalu lintas, terorisme, dan sebagainya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Selain itu, Fadli mengingatkan agar Tito mencermati perkembangan kondisi perekonomian di Indonesia. Sebab, tingkat ekonomi masyarakat berkaitan dengan tingkat kriminalitas.
Artinya, lanjut dia, tantangan ekonomi juga akan berpengaruh pada tingkat keamanan negara.
“Di sini lah tantangan Kapolri baru. Tapi saya yakin dengan koordinasi dan konsolidasi dari seluruh jajaran Polri akan bisa memberikan kendali secara vertikal,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Presiden Joko Widodo akan melantik Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti pada hari ini, Rabu (13/7/2016).
Pelantikan akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada pukul 14.00 WIB.
Adapun soal pengganti Tito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden belum memutuskan.
Menurut Pratikno, langkah itu bertujuan agar Tito dapat memberikan masukan ke Presiden soal siapa sosok yang tepat untuk mengisi jabatan Kepala BNPT.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak tebang piih dalam menuntaskan kasus suap Raperda Reklamasi yang menyeret anggota DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
“Kami harapkan KPK tidak tebang pilih, namun memproses harus sesuai data dan fakta,” kata Fadli Zon, di Jakarta, Rabu (13/7).
Fadli menyatakan juga akan terus memantau proses perkembangan kasus suap tersebut. “Nanti kita lihat lah prosesnya seperti apa,” ujarnya lagi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga berharap KPK tidak melindungi pihak lain, melainkan menuntaskan secara terang benderang. “Kita harapkan pula jangan menjerumuskan yang satu melindungi yang lain,” katanya pula.
Ia juga mempertanyakan mengenai penetapan mantan anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi sebagai tersangka pencucian uang oleh KPK.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani juga mempertanyakan perkembangan kasus dugaan suap Raperda Reklamasi Teluk Jakarta yang ditangani KPK dengan tersangka anggota DPRD DKI M Sanusi saat ini karena masih berkutat pada Sanusi saja.
“Itu nanti akan kami tanyakan dalam rapat dengar pendapat atau raker Komisi III dengan KPK, tapi kalau ditanya belum ya kami tidak tahu apa yang sudah dimiliki oleh KPK dan belum dimiliki KPK,” katanya di Jakarta, Selasa (12/7).
Menurut dia, memang saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus yang menimpa kader Partai Gerindra dan menyeret beberapa anggota DPRD DKI dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Karena itu, dia mengatakan, masyarakat harus menunggu hasil perkembangan kasus dugaan suap Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. “Ya saya normatif saja, ini kan masih proses hukum ya, proses hukum itu tentu bisa berkembang,” ujarnya pula.
Sebelumnya, mantan anggota DPRD DKI M Sanusi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan penetapan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
“Dalam pengembangan penyidikan tipikor berkaitan dengan pembahasan raperda zonasi telah dilakukan pengembangan dan penyidik telah mempunyai bukti yang cukup dengan menetapkan MSN sebagai tersangka TPPU,” kata Priharsa, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/7).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menengarai pelaksanaan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty tidak akan berjalan efektif.
Sebab, sejak awal pembahasan RUU Tax Amnesty telah menimbulkan polemik di publik.
“Apakah ini memang menjadi lahan yang terbaik untuk mendapatkan dana yang diharapkan bisa masuk seperti yang diharapkan pemerintah dalam hal ini presiden atau ekspektasi pemerintah terlalu tinggi, kita lihat nanti,” kata Fadli Zon di Jakarta, Selasa (28/6).
Ia berharap pelaksanaan Tax Amnesty menjunjung tinggi transparansi. Menurutnya, publik harus mengetahui siapa saja orang yang membawa masuk uangnya ke Indonesia setelah sekian lama terparkir di luar negeri.
