Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengapresiasi TNI dan Polri atas keberhasilan Satgas Operasi Tinombala dalam melumpuhkan jaringan teroris Santoso di Pegunungan Tambarana, Palu, Sulawesi Tengah.
“Keberhasilan Satgas Tinombala dalam operasi di Pegunungan Tambarana patut diapresiasi, upaya yang dilakukan oleh tim gabungan TNI dan Polri ini sangat luar biasa. Banyak sekali pengorbanan yang diberikan oleh para anggota Satgas Tinombala sejak beroperasi pada Januari 2016. Termasuk gugurnya 13 anggota TNI dalam kecelakaan helikopter pada saat menjalankan tugas pada Maret lalu. Keberhasilan operasi ini juga menunjukkan kompaknya Polri dan TNI kita dalam menjalankan tugas di lapangan,” ujar Fadli di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (20/7).
Menurut Fadli, dalam hal ini ada tiga hal yang mendorong menguatnya terorisme di Indonesia, pertama adalah faktor domestik, seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, serta perlakuan hukum yang tidak adil.
Hal yang kedua adalah faktor internasional, dikarenakan terorisme sudah menjadi trans-national issue maka kelompok teroris juga memiliki jaring internasional yang cukup kuat dalam mendukung aspek logistik, pendanaan, dan juga ikatan emosional.
Dan yang terakhir adalah faktor kultural, di mana masih banyak ditemukan pemahaman yang sempit dalam menerjemahkan nilai nilai agama yang berkembang di tengah kelompok masyarakat.
“Atas latar belakang tersebut, terorisme tidak cukup diselesaikan dengan upaya penindakan saja, namun juga dibutuhkan upaya Pencegahan. Pendekatan criminal justice system terhadap kelompok teroris juga harus diiringi dengan pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka pencegahan agar tidak terulang lagi ke depannya,” pungkas Fadli.
Seperti diketahui, Santoso atau Abu Wardah merupakan buronan teroris yang paling dicari oleh Aparat Indonesia. Beberapa tindakan kriminalnya antara lain turut merencanakan bom bunuh diri di Polres Poso tahun 2013, yang diikuti ledakan serupa di Mapolres Palu dan Mapolres Palu Timur.
Kejadian serupa juga terjadi pada 2014, di Pos Polmas Pantango Lembah. Aksi bom lain yang melibatkan dirinya adalah bom pos Natal pasar sentral Poso. Santoso juga mengaku sebagai bagian dari jaringan ISIS di Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI, Dr.Fadli Zon, mengapresiasi terhadap Polri dan TNI atas keberhasilan Satgas Operasi Tinombala dalam melumpuhkan jaringan teroris Santoso di Pegunungan Tambarana, Palu, Sulawesi Tengah.
“Keberhasilan Satgas Tinombala dalam operasi di Pegunungan Tambarana patut diapresiasi. Tewasnya Santoso kita harapkan dapat melumpuhkan kelompok teroris yang dipimpinnya,” ujar Fadli, Rabu (20/7/2016).
Abu Wardah Santoso, merupakan buronan teroris yang paling dicari Kepolisian Indonesia. Beberapa tindakan kriminalnya antara lain turut merencanakan bom bunuh diri di Polres Poso tahun 2013, yang diikuti ledakan serupa di Mapolres Palu dan Mapolres Palu Timur.
Kejadian serupa juga terjadi pada 2014, di Pos Polmas Pantango Lembah. Aksi bom lain yang melibatkan dirinya adalah bom pos Natal pasar sentral Poso.
Santoso juga mengaku sebagi bagian dari jaringan ISIS di Indonesia.
Wakil Ketua DPR, Dr.Fadli Zon, juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam memberantas terorisme di Indonesia.
“Terorisme ini tindakan kriminal. Secara umum ada tiga hal yang mendorong menguatnya terorisme. Pertama yaitu faktor domestik, seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, serta perlakuan hukum yang tidak adil,” paparnya.
Kedua, lanjut Fadli, yaitu faktor internasional. Dikarenakan terorisme ini sudah menjadi transnational issue maka kelompok teroris juga memiliki jaring internasional yang cukup kuat dalam mendukung aspek logistik, pendanaan, dan juga ikatan emosional.
Ketiga yaitu faktor kultural, dimana masih banyak ditemukan pemahamam yang sempit dalam menterjemahkan nilai nilai agama yang berkembang di tengah kelompok masyarakat.
Atas latar belakang tersebut, menurut Fadli Zon terorisme tidak cukup diselesaikan dengan upaya Penindakan saja, namun juga Pencegahan.
“Sehingga, terorisme tidak hanya cukup diselesaikan dengan upaya penindakan saja. Namun juga dibutuhkan upaya pencegahan,” tegasnya.
Pendekatan criminal justice system terhadap kelompok teroris harus diiringi dengan pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka pencegahan agar tidak terulang lagi kedepannya.
“Saya juga mengapresiasi Operasi Tinombala ini dikarenakan upaya yang dilakukan oleh tim gabungan Polri dan TNI ini sangat luar biasa. Banyak sekali pengorbanan yang diberikan oleh para anggota Satgas Tinombala sejak beroperasi pada Januari 2016.
“Termasuk gugurnya 13 anggota TNI dalam kecelakaan helikopter pada saat menjalankan tugas pada Maret lalu. Keberhasilan operasi ini juga menunjukkan kompaknya Polri dan TNI kita dalam menjalankan tugas di lapangan.” lanjut Dr.Fadli Zon yang juga Wakil KetuaDPR RI bidang Polkam, Wakil Ketua Umum Partai ini.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi Satgas Operasi Tinombala yang telah menembak mati teroris Santoso alias Abu Wardah. Ia berharap kematian Santoso bisa melumpuhkan jaringan Santoso secara keseluruhan.
“Keberhasilan Satgas Tinombala dalam operasi di Pegunungan Tambarana patut diapresiasi. Tewasnya Santoso kita harapkan dapat melumpuhkan kelompok teroris yang dipimpinnya.” kata Fadli dalam siaran persnya, Rabu (20/7/2016).
Dikatakan Fadli, Santoso merupakan buronan teroris yang paling dicari kepolisian Indonesia. Beberapa tindakan kriminalnya antara lain turut merencanakan bom bunuh diri di Polres Poso tahun 2013, yang diikuti ledakan serupa di Mapolres Palu dan Mapolres Palu Timur.
“Kejadian serupa juga terjadi pada 2014, di Pos Polmas Pantango Lembah. Aksi bom lain yang melibatkan dirinya adalah bom pos Natal pasar sentral Poso. Santoso juga mengaku sebagi bagian dari jaringan ISIS di Indonesia,” ungkapnya.
Fadli menambahkan, setelah Santoso mati, Satgas Tinombala harus terus menumpas habis jaringan Santoso yang tersisa. Pemerintah dan pihak-pihak terkait juga harus fokus melakukan pencegahan.
“Terorisme ini tindakan kriminal. Secara umum ada tiga hal yang mendorong menguatnya terorisme. Pertama yaitu faktor domestik, seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, serta perlakuan hukum yang tidak adil. Kedua yaitu faktor internasional, dikarenakan terorisme ini sudah menjadi transnational issue, maka kelompok teroris juga memiliki jaring internasional yang cukup kuat dalam mendukung aspek logistik, pendanaan, dan juga ikatan emosional,” papar Waketum Gerindra itu.
“Ketiga yaitu faktor kultural, dimana masih banyak ditemukan pemahamam yang sempit dalam menterjemahkan nilai nilai agama yang berkembang di tengah kelompok masyarakat.” sambung dia.
Atas latar belakang tersebut, menurut Fadli, terorisme tidak cukup diselesaikan dengan upaya penindakan saja. Pencegahan bagi Fadli juga penting.
“Sehingga, terorisme tidak hanya cukup diselesaikan dengan upaya penindakan saja. Namun juga dibutuhkan upaya pencegahan. Pendekatan criminal justice system terhadap kelompok teroris harus diiringi dengan pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka pencegahan agar tidak terulang lagi ke depannya.” ucapnya.
Di akhir, Ia mengapresiasi kekompakan yang dibangun oleh Polri dan TNI dalam memburu Santoso dan jaringannya.
“Saya juga mengapresiasi Operasi Tinombala ini dikarenakan upaya yang dilakukan oleh tim gabungan Polri dan TNI ini sangat luar biasa. Banyak sekali pengorbanan yang diberikan oleh para anggota Satgas Tinombala sejak beroperasi pada Januari 2016,” jelas dia.
“Termasuk gugurnya 13 anggota TNI dalam kecelakaan helikopter pada saat menjalankan tugas pada Maret lalu. Keberhasilan operasi ini juga menunjukkan kompaknya Polri dan TNI kita dalam menjalankan tugas di lapangan.” imbuhnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai banyak hal yang dapat memicu tindak pidana terorisme. Salah satu diantaranya adalah kemiskinan.”Terorisme ini tindakan kriminal. Secara umum ada tiga hal yang mendorong menguatnya terorisme,” kata Fadli, Rabu (20/7).
Dia menjelaskan, pertama yaitu faktor domestik, seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, serta ketidakadilan dalam perlakuan hukum. Kedua yaitu faktor internasional. Dikarenakan terorisme ini sudah menjadi transnational isu, maka kelompok teroris juga memiliki jaring internasional yang cukup kuat dalam mendukung aspek logistik, pendanaan, dan juga ikatan emosional.”Ketiga yaitu faktor kultural, dimana masih banyak ditemukan pemahamam yang sempit dalam menterjemahkan nilai nilai agama tengah berkembang di kelompok masyarakat,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Karenanya, menurut Fadli, terorisme tidak cukup diselesaikan dengan upaya penindakan saja. Namun juga Pencegahan. Dia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam memberantas terorisme di Indonesia.”Pendekatan criminal justice system terhadap kelompok teroris harus diiringi dengan pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya, dalam kerangka pencegahan agar tidak terulang lagi kedepannya,”katanya.
Isu mengenai membanjirnya buruh Cina di Indonesia, yang kembali menjadi perbincangan hangat dalam satu pekan terakhir, mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurut Fadli, isu buruh asal Cina merupakan isu sensitif yang harus disikapi secara hati-hati oleh pemerintah dan tidak boleh digampangkan.
“Kita punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis Cina, baik pada masa kolonial maupun sesudah kemerdekaan. Itu sebabnya isu mengenai buruh asing asal Cina merupakan isu sensitif. Pemerintah tidak boleh menggampangkan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi,” katanya dalam pernyataan persnya Senin (18/7/2016), di Jakarta.
Menurut Fadli, ada tiga alasan kenapa soal tenaga kerja asing asal Cina ini tidak boleh digampangkan oleh pemerintah, sehingga isu itu kemudian tidak bisa lagi dianggap sebagai isu perburuhan semata, melainkan telah menjadi isu sosial, politik, dan keamanan.
“Pertama, dalam sejarah, kita punya pengalaman konflik etnis yang tidak menyenangkan yang kemudian menjadi luka kolektif bangsa. Kita tidak ingin soal buruh asing ini akan mengusik kembali konflik dan luka lama itu.”
Kedua, sambung dia, isu mengenai buruh asing asal Cina ini muncul ketika perekonomian nasional kita tidak sedang baik-baik saja, dan angka ketimpangan ekonomi juga sedang buruk-buruknya, dimana indeks gini kita mencapai 0,45, yang merupakan angka terburuk sepanjang sejarah. Pemerintah mestinya sensitif mengenai hal ini.
” Jangan sampai pemerintah dianggap telah merampas kesempatan kerja bagi rakyatnya sendiri,” tegasnya.
“Ketiga, RRC saat ini sedang menjadi sorotan dunia, terutama dalam persoalan konflik Laut Cina Selatan. Kita perlu menempatkan isu buruh asal Cina ini dalam konteks geopolitik dan geoekonomi juga, agar jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional atau kepentingan strategis Indonesia,” ujar Fadli, Wakil Ketua DPR Koordinator Polkam ini.
Lebih jauh Fadli menyoroti keganjilan pernyataan pemerintah dalam menyikapi persoalan ini. “Menteri Tenaga Kerja menyatakan jika jumlah tenaga kerja asing cenderung turun. Ini kan aneh. Padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community, dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia. Pasti ada persoalan di situ. Apalagi, sebagaimana yang bisa dibaca dari berbagai berita, munculnya imigran-imigran gelap makin sering terjadi di Indonesia. Jangan sampai turunnya angka tenaga kerja asing yang dicatat oleh Kementerian Tenaga Kerja merupakan efek dari lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum. Harus dicek benar itu,” ungkap politisi asal dapil Jawa Barat itu.
Menurut Fadli, tidak ada negara di dunia yang membuka pintunya sedemikian lebar bagi tenaga kerja asing, kecuali kualifikasinya memang tidak tersedia di dalam negeri. “Di ASEAN saja, dalam MEA, kita punya perjanjian bahwa pekerja asing yang diperbolehkan hanya terkait delapan profesi dan itupun jabatannya spesifik dan telah ditentukan. Lha ini pemerintah tidak melakukan tindakan apapun atas ribuan buruh asal Cina yang kualifikasinya hanya buruh angkut, penggali tanah, tukang semen, atau tukang rumput,” kata Fadli dengan nada risau.
“Sebagai investor, Cina hanya merupakan negara dengan investasi terbesar kesembilan saja di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, kredit dari Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda. Tapi anehnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh Cina, hingga 23 persen. Dari sisi politik dagang, sudah jelas Cina lebih diuntungkan daripada kita,” tambahnya.
Fadli kemudian mengingatkan jika investasi asing secara konservatif mestinya bisa membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Apalagi, menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia semakin meningkat. “Saya pernah membaca jika ada sebuah pabrik yang 90 persen tenaga kerjanya berasal dari Cina. Itu kan kebijakan yang tidak benar,” tutup Fadli
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah lebih memperhatikan soal nasib tenaga kerja Indonesia. Dia menyebut ada keganjilan dari pernyataan pemerintah dalam menyikapi persoalan ketenagakerjaan.
Adapun yang disorot Fadli ialah pernyataan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri beberapa waktu lalu yang menyatakan jumlah tenaga kerja asing cenderung turun. “Ini kan aneh, padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community, dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia. Pasti ada persoalan di situ,” kata Fadli, Sabtu 16 Juli 2016.
Fadli menegaskan pemerintah harus benar-benar melakukan pengecekan terhadap keberadaan tenaga kerja asing. “Harus dicek benar itu,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai isu mengenai banyaknya buruh asal Cina merupakan isu sensitif yang harus disikapi secara hati-hati oleh Pemerintah Indonesia. Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak menganggap ringan isu tersebut.
Menurut Fadli, tidak ada negara di dunia yang membuka pintunya sedemikian lebar bagi tenaga kerja asing, kecuali kualifikasinya tidak tersedia di dalam negeri.
“Di ASEAN saja, dalam MEA, kita punya perjanjian bahwa pekerja asing yang diperbolehkan hanya terkait delapan profesi dan itupun jabatannya spesifik dan telah ditentukan,” ungkap Fadli.
Lanjut dia, sebagai investor, Cina hanya merupakan negara dengan investasi terbesar kesembilan di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, kredit dari Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda.
“Tapi anehnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh Cina. Dari sisi politik dagang, sudah jelas Cina lebih diuntungkan daripada kita.” tuturnya.
Isu mengenai membanjirnya buruh asing Cina di Indonesia, yang kembali menjadi perbincangan hangat dalam satu pekan terakhir, mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Menurut Fadli, isu buruh asal Cina merupakan isu sensitif yang harus disikapi secara hati-hati oleh pemerintah dan tidak boleh dianggap remeh.
“Kita punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis, baik pada masa kolonial maupun sesudah kemerdekaan,” kata Fadli, di Jakarta, Minggu (17/7/2016).
Menurut Fadli, ada tiga alasan kenapa soal tenaga kerja asing asal Cina ini tak boleh disepelekan oleh pemerintah, sehingga isu itu kemudian tak bisa lagi dianggap sebagai isu perburuhan semata, melainkan telah menjadi isu sosial, politik, dan keamanan.
“Pertama, dalam sejarah, kita punya pengalaman konflik etnis yang tak menyenangkan yang kemudian menjadi luka kolektif bangsa. Kita tidak ingin soal buruh asing ini akan mengusik kembali konflik dan luka lama itu.”
katanya.
Kedua, isu mengenai buruh asing asal Cina ini muncul ketika perekonomian nasional kita tidak sedang baik-baik saja, dan angka ketimpangan ekonomi juga sedang buruk-buruknya, dimana indeks gini kita mencapai 0,45, yang merupakan angka terburuk sepanjang sejarah.
Pemerintah mestinya sensitif mengenai hal ini. Jangan sampai pemerintah dianggap sebagai telah merampas kesempatan kerja bagi rakyatnya sendiri.
“Ketiga, RRC saat ini sedang menjadi sorotan dunia, terutama dalam persoalan konflik Laut Cina Selatan. Kita perlu melihat isu buruh asal Cina ini dalam konteks geopolitik dan geoekonomi juga, agar jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional Indonesia,” ujar Fadli, Wakil Ketua DPR RI yang membawahi bidang Korpolkam ini.
Lebih jauh Fadli menyoroti keganjilan pernyataan pemerintah dalam menyikapi persoalan ini. Menteri Tenaga Kerja menyatakan jika jumlah tenaga kerja asing cenderung turun.
“Ini kan aneh. Padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community, dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia,” kata Fadli.
Pasti ada persoalan di situ. Apalagi, sebagaimana yang bisa dibaca dari berbagai berita, munculnya imigran-imigran gelap makin sering terjadi di Indonesia.
“Jangan sampai turunnya angka tenaga kerja asing yang dicatat oleh Kementerian Tenaga Kerja merupakan efek dari lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum. Harus dicek benar itu,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Menurut Fadli, tidak ada negara di dunia yang membuka pintunya sedemikian lebar bagi tenaga kerja asing, kecuali kualifikasinya memang tidak tersedia di dalam negeri.
“Di ASEAN saja, dalam MEA, kita punya perjanjian bahwa pekerja asing yang diperbolehkan hanya terkait delapan profesi dan itupun jabatannya spesifik dan telah ditentukan. Lah ini pemerintah tidak melakukan tindakan apapun atas ribuan buruh asal Cina yang kualifikasinya hanya buruh angkut, penggali tanah, tukang semen, atau tukang rumput,” kata Fadli.
Sebagai investor, RRC hanya merupakan negara dengan investasi terbesar kesembilan saja di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, kredit dari Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda. Tapi anehnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh Cina, hingga 23 persen. Dari sisi politik dagang, sudah jelas Cina lebih diuntungkan daripada kita.
Fadli kemudian mengingatkan jika investasi asing secara konservatif mestinya bisa membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Apalagi, menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia semakin meningkat.
“Saya pernah membaca jika ada sebuah pabrik yang 90 persen tenaga kerjanya berasal dari Cina. Itu kan kebijakan yang tidak benar,” tutup Fadli.
Merespons gejolak politik di Turki, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengecam upaya kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah di Turki.
“Saya mengutuk keras berbagai upaya kudeta militer di Turki yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (16/7/2016).
Menurutnya, sangat penting bagi semua pihak untuk mengakui pemerintah yang terpilh secara demokratis dan menghindari kekerasan serta pertumpahan darah.
“Turki sebagai negara besar, memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas di level regional dan juga global. Dan tentu upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah, hanya akan menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi perkembangan demokrasi di Turki namun juga masyarakat internasional,” jelasnya.
Untuk itu, Fadli yang juga doktor Ilmu Sejarah UI itu mengajak, seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan dinamika politik yang ada secara damai dan konstitusional sesuai dengan prinsip demokrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat Turki.
Diketahui, Militer Tukri pada Jumat (15/7/2016) atau Sabtu WIB mengklaim telah mengambil alih kuasa, sementara perdana menteri menyatakan upaya percobaan kudeta akan digagalkan, seraya menjamin pemerintahan terpilih masih punya kewenangan yang sah.
Jika berhasil, kudeta terhadap Presiden Tayyip Erdogan, berkuasa di Turki sejak 2003, akan menjadi pemindahan kuasa terbesar negara Timur Tengah itu, hingga mengubah tatanan negara sekutu terpenting Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Perdana Menteri Binali Yildirim mengatakan, pemerintahan terpilih masih tetap berwenang atas jabatannya. Saat ini belum ada komentar langsung dari Presiden Erdogan. Namun, seorang sumber dari kantor kepresidenan mengatakan, presiden dipastikan aman.
Akibat percobaan kudeta itu, bandara pun ditutup, akses internet ke laman media sosial juga diputus. Bahkan tentara ikut menyegel dua jembatan Bosphorus, Istanbul yang salah satunya masih menyalakan lampu berwarna merah, putih, biru sebagai aksi solidaritas terhadap korban penabrakan truk di Prancis pada Hari Bastille sehari sebelumnya.
Televisi pemerintah TRT mengumumkan aturan jam malam di seluruh negeri. Penyiar membacakan pernyataan sesuai perintah militer, menuduh bahwa pemerintah telah mengancam demokrasi dan aturan hukum sekuler negara itu.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengecam upaya kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah di Turki.
“Saya mengutuk keras berbagai upaya kudeta militer di Turki yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (16/7).
Menurut dia, sangat penting bagi semua pihak untuk mengakui pemerintah yang terpilh secara demokratis dan menghindari kekerasan serta pertumpahan darah. Turki sebagai negara besar memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas di level regional dan juga global.
Fadli mengatakan upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah hanya akan menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi perkembangan demokrasi di Turki namun juga masyarakat internasional.
“Saya mengajak seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan dinamika politik yang ada secara damai dan konstitusional sesuai dengan prinsip demokrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat Turki,” kata politikus dari Partai Gerindra ini.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara soal upaya kudeta di Turki. Fadli mengutuk upaya kudeta yang berujung kegagalan itu.
“Saya mengutuk keras berbagai upaya kudeta militer di Turki yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah,” kata Fadli dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (16/7/2016).
“Sangat penting bagi semua pihak untuk mengakui pemerintah yang terpilh secara demokratis dan menghindari kekerasan serta pertumpahan darah,” imbuhnya.
Fadli mengatakan Turki punya peranan besar dalam menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Upaya kudeta hanya akan menimbulkan dampak negatif.
“Tentu upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah hanya akan menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi perkembangan demokrasi di Turki, namun juga masyarakat internasional,” ujar Waketum Gerindra ini.
“Saya juga mengajak seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan dinamika politik yang ada secara damai dan konstitusional sesuai dengan prinsip demokrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat Turki,” pungkasnya.
