Pimpinan DPR meminta Pemerintah Indonesia merespons serius seluruh nota kesepahaman yang akan ditandatangani dengan Arab Saudi.
Nota kesepahaman ini terkait kerja sama di berbagai sektor.
Beberapa sektor itu di antaranya sektor migas (minyak dan gas), pariwisata, dan ketenagakerjaan.
“Ini kan banyak yang dikerjasamakan, pemerintah harus bisa meresponsnya sampai bentuk kebijakan, jangan hanya sebatas di MoU (Memorandum of Understanding),” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/3/2017).
Menurut Fadli, selama ini, dalam penandatanganan kerja sama dengan negara lain, pemerintah kurang sigap mengonversikannya dalam bentuk kebijakan sehingga kerja sama yang dibangun tak terwujud.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Ia mengatakan, penjajakan kerja sama itu akan sia-sia jika investasi Saudi senilai 25 miliar dollar AS tak direspons dengan sigap.
Fahri menilai, pemerintah seringkali lamban dalam membuat regulasi untuk mendorong pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati dengan negara lain.
Untuk mewujudkan investasi yang besar dari Saudi, yang harus menjadi fokus pemerintah adalah menerbitkan regulasi setelah penandatanganan kesepahaman.
“Yang jelas regulasinya harus memudahkan para pengusaha dan perusahaan milik Saudi yang berinvestasi. Pokoknya harus jadi itu barang, jangan cuma tanda tangannya aja,” kata Fahri.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, meminta tindak lanjut yang cepat dari 11 Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Arab Saudi.
Kedua pemerintah, disaksikan kepala negaranya masing-masing, Presiden Jokowi dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud, pada Rabu kemarin, 1 Maret 2017, di Istana Bogor, menyepakati kerja sama di banyak bidang.
Fadli pun mengkritik pemerintah kerap lambat menindaklanjuti nota kesepahaman yang dibuat dengan negara lain. Politikus Partai Gerindra ini berharap kebiasaan itu tak dilakukan dalam menyikapi nota kesepahaman dengan Arab Saudi.
“Yang terutama pledge (kerja sama) untuk investasi, itu penting. Jangan hanya sekadar seremonial kita harapkan. Tetapi setelah ditandatangani, langsung di-follow up. Kemudian nanti bisa dievaluasi, apa berjalan, sesuai rencana atau tidak?” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2017.
Menurut Fadli, kerja sama dengan Arab Saudi, akan membawa manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Sementara, secara nyata, peristiwa kunjungan Raja Arab Saudi dan rombongannya sendiri, adalah hal yang secara langsung memberi keuntungan ke Indonesia.
“Ada kunjungan wisata. Ini memberi sinyal baik kepada dunia pariwisata kita,” ujar Fadli.
Fadli berharap, manfaat sesaat itu akan mencerminkan manfaat yang lebih besar yang dapat diterima Indonesia nanti. Di dunia pariwisata misalnya, masyarakat Arab Saudi diharapkan lebih banyak berkunjung ke Indonesia karena rajanya pernah juga berwisata di sini.
“Wisatawan dari Timur Tengah, saya kira juga harus dijaring. Mereka juga membawa banyak revenue (penerimaan) untuk kita,” ujar Fadli.
Seperti diketahui, Raja Salman sudah datang ke Indonesia sejak Rabu, 1 Maret 2017. Hari ini, Kamis, 2 Maret 2017, ia mengunjungi Gedung DPR/MPR dan menyampaikan pidato singkat. Setelah itu, Raja Salman melanjutkan kunjungan ke Masjid Istiqlal.
Raja Salman membawa rombongan dalam jumlah besar saat melakukan kunjungan ke Indonesia. Sedikitnya 1.500 orang diboyong ke Indonesia. Raja Salman juga mengajak serta 10 menteri dan 25 pangeran.
Rencananya, Raja Salman berada di Indonesia dari 1-9 Maret 2017. Pada 1-3 Maret, ia melakukan kunjungan kenegaraan di Jakarta. Kemudian, pada 4-9 Maret, Raja Salman akan berlibur di Bali.
Kunjungan ke Indonesia ini adalah yang pertama kali dilakukan Raja Arab Saudi sejak 1970. Selain itu, lawatan ini merupakan kunjungan balasan, karena sebelumnya Presiden Jokowi mengunjungi Arab Saudi pada 2015.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi pidato singkat Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Azis Al Saud, di gedung Nusantara, DPR, Kamis (2/3/2017), siang.
“Bagus. Pidatonya singkat, padat, jelas,” ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Fadli menilai pidato tersebut menunjukkan Raja Salman memahami harapan masyarakat Indonesia.
“Behind the lines dia mencatat apa yang menjadi harapan-harapan yang saya yakin ya tentu harus ada pro aktif diplomacy juga,”kata dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan dua minggu yang lalu, DPR juga mendapat kunjungan Ketua Majelis Syuro Arab Saudi, Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al Syeikh.
Pertemuan tersebut, kata Fadli, menghasilkan kesepakatan antara parlemen Indonesia dan Arab Saudi untuk membahas masalah keamanan, perdamaian, investasi, tenaga kerja serta bidang keagamaan dan pendidikan.
“Kalau antar parlemen kami kan sudah kedatangan majelis syuro dari Saudi Arabia kemarin. Kita sudah bicara lama. Mereka juga mengundang kita ke sana. Jadi nanti akan kita agendakanlah,” kata dia.
Dalam pidato singkat, Raja Salman senang bisa datang ke Indonesia dan dia juga senang dengan sambutan luar biasa dari bangsa ini.
“Kami ucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa dan penuh kehormatan,” ujar Raja Salman.
Raja Salman menuturkan kedatangannya ke Indonesia diharapkan dapat mempererat kerjasama antara Arab Saudi dan Indonesia, seperti dalam menangani masalah terorisme dan menciptakan perdamaian dunia.
“Semoga ini menjadi titik kerja sama di berbagai aspek, di tengah dinamika umat Islam terutama dalam hal menangani masalah terorisme, termasuk juga masalah stabilitas politik dalam negeri,” kata dia.
Dia juga mengapresiasi kerjasama Arab Saudi dan Indonesia yang dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan.
“Saya apresiasi atas peran dewan yang terhormat terkait hubungan kita dalam mendukung perjanjian MoU,” kata dia.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan, tidak mempermasalahkan bila Pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab diundang dalam acara kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Kamis (2/3/2017).
“Mungkin saja (diundang), enggak ada masalah. Ini kan mau mendengarkan pidato. Nanti kalau tidak malah menjadi masalah. Kenapa? Kok malah ada diskriminasi biasa saja saya kira. Orang mau dengerin pidato dari Raja dan saya kira itu juga tokoh-tokoh dari sejumlah ormas. Saya kira sebagian besar diundang. Saya kira menghormati juga,” kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (1/3/2017).
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini menambahkan, sejumlah organisasi Islam juga diundang. Menurutnya, tidak ada masalah ormas-ormas diundang untuk mendengarkan orasi politik Raja Salman.
Bahkan, sambungnya, pimpinan Pondok Pesantren As Syafiiyah, Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i, juga sudah diundang dalam acara yang akan digelar di Gedung Nusantara DPR ini.
“Itu diundang waktu saya waktu itu berikan ke KH Rasyid Abdullah Syafi’i’ dari As Syafiiyah dan beberapa tokoh ulama,” ujar dia.
Untuk diketahui, Raja Salman dan rombongan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 1 sampai 9 Maret 2017. Salah satu agendanya, Raja Salman akan datang ke DPR untuk memberikan pidato politik dan nonton film dokumentasi kedatangan Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud 47 tahun lalu.
Sejumlah persiapan khusus dilakukan untuk penyambutan Raja Salman ini. Rencananya, Raja Salman dan rombongan ke DPR pukul 13.00 WIB, besok.
Selain itu, perlakuan istimewa juga ditunjukkan DPR untuk menyambut Raja Salman. Di antaranya, pembuatan jalur, kursi, toilet dan microphone khusus sesuai dengan permintaan Protokoler Kerajaan Arab.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz merupakan momen penting bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Arab Saudi.
“Kita ini lebih butuh Arab Saudi dibandingkan mereka yang butuh kita, sebab bagaimanapun juga tanah suci ada di mereka,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/3/2017).
Oleh karena itu, politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan kunjungan Raja Salman kali ini merupakan momen diplomasi di bidang ekonomi, politik, dan sektor lainnya seperti dalam pelayanan haji dan umroh.
Selain itu, kata Fadli, saat ini di dunia terjadi perubahan situasi geopolitik di mana saat ini Amerika Serikat sedang tidak bersahabat bagi Indonesia.
Oleh karena itu, Fadli menambahkan, peluang yang langka ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pemerintah Indonesia.
“Saya kira selama ini Indonesia dipandang penting, cuma kita saja yang belum ambil peluang itu. Untuk peningkatan pelayanan haji dan umroh misalnya, harusnya kita bisa diberi fasilitas untuk membeli properti dari investasi dana haji kita,” lanjut Fadli.
Rencana kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz beserta 1.500 orang ke Indonesia pada bulan Maret ini, mengundang perhatian luas dari berbagai elemen, baik di dalam maupun luar negeri.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memandang kunjungan Raja Salman ke Indonesia sebagai sebuah peristiwa diplomatik penting bagi peningkatan hubungan kedua negara, baik secara politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan.
Fadli Zon melihat kunjungan pertama Raja Arab Saudi dalam 47 tahun terakhir ini, membawa misi diplomasi ekonomi yang sangat positif bagi Indonesia.
“Kita tahu bahwa sejak 2016 Arab Saudi giat melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungannya terhadap sektor migas. Salah satunya yakni dengan aktif melakukan kerja sama investasi,” ujar Fadli, Rabu (28/2/2017).
Di tengah hubungan yang kurang hangat dengan negara-negara barat, yang dipicu oleh kebijakan diskriminatif AS terhadap negara Timur Tengah, Asia menjadi pilihan destinasi utama bagi investasi Arab Saudi.
Arab Saudi agresif melakukan pendekatan investasi ke China, Jepang, Malaysia, dan juga Indonesia.
“Peluang ini harus kita tangkap untuk kepentingan nasional kita,” kata Fadli.
Dalam konteks tersebut, Fadli Zon juga melihat Indonesia memiliki posisi khusus di mata Arab Saudi. Selain karena Asia, Indonesia juga merupakan negara muslim anggota G20 bersama Arab Saudi dan Turki.
“Kondisi ini yang membuat Indonesia semakin strategis bagi investasi Arab Saudi,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon sangat berharap agar momentum kunjungan Raja Salman ini benar-benar dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendetailkan semua agenda kerja sama ekonomi yang akan dijalin.
“Sebab kita tahu bahwa sebelumnya kedua negara juga sudah melakukan perbincangan intensif sejak 2015 tentang rencana mega investasi Arab Saudi di Indonesia. Baik itu di bidang energi, perumahan murah dan pariwisata,” ungkap Fadli Zon.
Selain meluncurkan buku karyanya berjudul “Orkes Gumarang” di Aia Angek, Sumatera Barat, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun sekalian menghadiri gelaran Minang Book Fair yang berlangsung di Masjid Raya Sumbar.
Dalam acara yang digelar Sabtu pagi (24/2/2017 ), Fadli hadir sebagai salah satu pembicara bersama Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Duta Baca Nasional Najwa Shihab.
Menurut Fadli, tokoh-tokoh besar Indonesia memiliki budaya baca yang baik. “Bahkan Hatta rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku ia bebas,” katanya, merujuk pada perjalanan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Lebih jauh, Fadli mengatakan bahwa membaca adalah upaya membangun karakter bangsa.
Seni musik daerah merupakan kekayaan budaya yang perlu dikembangkan.
Keberagaman tradisi dan budaya Nusantara menjadi penguat rasa persatuan nasional. Perbedaan menjadi kekuatan, bukan ancaman.
Karena itu, pemahaman terhadap keragaman seni menjadi titik masuk untuk dialog budaya Indonesia.
Orkes musik Gumarang yang berakar dari budaya Minangkabau merupakan contoh diterimanya berbagai kebhinekaan seni itu.
Gumarang, yang banyak mendendangkan lagu Minangkabau bisa diterima publik dari berbagai etnis berbeda.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, pendiri Rumah Budaya Fadli Zon, Fadli Zon dalam acara Peluncuran Buku “Orkes Gumarang: Kisah Syaiful Nawas,” karya Fadli Zon di Aie Angek Cottage, Sumatera Barat, Sabtu (25/2/2017).
Acara ini dihadiri langsung oleh dua legenda personel orkes Gumarang Anas Joesoef (81 tahun) dan Syaiful Nawas (85 tahun).
Hadir juga beberapa Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Barat, seniman dan budayawan se-Sumatera Barat dan penggemar musik serta duta buku Najwa Shihab.
“Buku Orkes Gumarang mencatat sejarah musik di masa 1950-an dan 1960-an,” kata Fadli Zon.
Gumarang mulanya dipimpin oleh Anwar Anif, lalu Alidir dan terakhir Asbon Madjid.
Penyanyi utamanya yang terkenal adalah Nurseha, dengan lagu fenomenal ketika itu “Ayam Den Lapeh”.
Selain Nurseha, vokalis Gumarang adalah Anas Joesoef dan Syaiful Nawas. Anas Joesoef kemudian melanjutkan studi vokal dan karir di Jerman selama 52 tahun pada 1960.
Baru kembali ke Indonesia tahun 2013.
Syaiful Nawas mendirikan Syaiful Nawas Combo dan menjadi penulis dan wartawan yang produktif.
Ia termasuk wartawan pertama yang masuk ke Timor Timur pada 1976 ketika proses integrasi.
Orkes Gumarang yang lahir pada tahun 1954, dalam sepuluh perjalanannya mampu memberi bukti bahwa musik daerah bisa diterima menjadi musik nasional dan bahkan internasional.
Orkes Gumarang boleh dibilang merupakan cikal bakal grup musik atau band di Indonesia, kata Fadli Zon.
Piringan Hitam Gumarang pada masa itu termasuk yang laris di pasaran.
Lagu-lagunya diputar di RRI dan sering tampil di TVRI.
Buku yg ditulis Fadli Zon ini menjadi tambahan khazanah tentang sejarah musik Indonesia khususnya yang mengangkat sebuah kelompok musik daerah.
Di masa jayanya, Gumarang bisa fenomenal dan dominan sebagai musik yang mewarnai musik nusantara.
Gumarang juga ikut bermain film bersama Usmar Ismail dan mengisi musik sejumlah film.
Gumarang sering tampil di berbagai kota antara lain pentas di Medan, Tanjung Pinang, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Bali. Juga dihadapan Presiden Soekarno, Hatta, Lee Kwan Yew dan banyak lagi.
Memang pada masa itu pemerintah Presiden Soekarno sangat mendukung kemajuan musik Nusantara ketimbang musik Barat, yang dianggap musik ngak ngik ngok.
Fadli Zon mengatakan, sejumlah kesulitannya menulis buku gumarang ini karena data sulit diperoleh. Penulisannya sudah dimulai 2010, tapi banyak interupsi karena kegiatan, akhirnya baru bisa tuntas sekarang, kata Fadli.
Selain wawancara dengan Syaiful Nawas, buku ini menggali dokumen liputan media pada kurun 1950-an hingga 1960-an.
Lalu, wawancara dengan Anas Joesoef, Awaluddin Djamin, Elly Kasim, Idris Sardi, Remy Silado dan Taufiq Ismail.
Awaluddin Djamin, belakangan menjadi Kapolri, adalah orang memberi gagasan nama “Gumarang” ketika anak-anak muda kreatif dan berbakat kumpul-kumpul berniat mendirikan grup musik di akhir tahun 1953.
“Saya ucapkan terimakasih kepada Fadli Zon yang sudah menuliskan dan menerbitkan perjalanan Orkes Gumarang dan menggelar acara peluncuran buku ini. Buku ini bisa memberi inspirasi buat anak muda Minang dan pecinta musik Indonesia,” ungkap Syaiful Nawas.
Syaiful Nawas menceritakan sepenggal perjalanan orkes Gumarang. Ia tetap bersemangat dan bergairah menyanyi walau di usia senja.
Sedangkan Anas Joesoef berbagi pengalaman ketika berkarir di Jerman sebagai penyanyi opera puluhan tahun.
Ia memperistri Ingrid Michele, juga penyanyi di Jerman.
Dalam peluncuran buku Orkes Gumarang itu Syaiful Nawas yang juga pencipta lagu ini menyanyikan lagu-lagu kreasinya antara lain “Sansaro” yang berkolaborasi dengan Bing Slamet.
Anas Joesoef yang tahun 1959 menjadi juara 1 nasional seriosa, membawakan lagu karyanya “Sayang Tak Sudah.
“Tinggal dua orang tokoh ini yang tersisa dari personel musisi Gumarang,” kata Fadli Zon.
Acara di ruang terbuka antara Gunung Singgalang dan Merapi ini dihibur juga oleh penyanyi muda Minang, Ria Amelia yang menyanyikan lagu-lagu Gumarang.
Petatah petitih Minang oleh Mak Katik membuat suasana kental rasa tradisi Minang.
Acara ini ditutup dengan pemberian secara simbolik buku Orkes Gumarang oleh Fadli Zon kepada dua legenda musik Minang Syaiful Nawas dan Anas Joesoef.
Penandatangan buku diiringi lagu Ayam Den Lapeh.
Selain peluncuran buku, Fadli Zon juga menyerahkan patung Tan Malaka pada Datuk Hengki Tan Malaka hasil perupa ISI Yogya yg terbuat dari perunggu sebagai peringatan wafatnya Tan Malaka, Februari 1949.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait Tim Advokasi GNPF MUI. Surat tersebut ditandatangani Fadli Zon dengan perihal penyampaian aspirasi masyarakat.
Dalam surat tersebut disebutkan Pimpinan DPR menerima Tim Advokasi GNPF MUI pada Senin 20 Februari 2017.
Dalam pertemuan tersebut Tim Advokasi GNPF MUI menyampaikan terkait status Basuki Tjahaja Purnama atas kasus penistaan terhadap agama sebagai terdakwa.
“Meminta agar Presiden dapat melakukan penghentian sementara Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 3 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa pemberhentian sementara gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden,” tulis Fadli Zon dalam surat kepada Presiden Jokowi.
Fadli Zon mengatakan mereka juga meminta agar tindakan kriminalisasi terhadap ulama yang dilakukan pihak kepolisian dapat dihentikan.
Sehingga, tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power) dan dapat menyelenggarakan peradilan yang aktif (fair trial).
Ketiga, mereka meminta kepada kepolisian untuk menghentikan penangkapan dan penyelidikan terhadap mahasiswa tanpa dasar hukum yang jelas demi menjaga ketentraman dan keamanan negara.
Keempat, mereka meminta kepada kepolisian untuk menghentikan proses pemeriksaan Ustaz Bachtiar Nasir dan M Lutfie Hakim selaku ketua dan bendahara GNPF MUI oleh Bareskrim Polri yang didakwa tindak pidana pencucian uang.
Mengingat dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengan fakta yaitu tidak adanya pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan untuk Semua kepada pengurus, pengawas dan pembina.
“Tidak adanya delik aduan dari para donatur sebagaimana tercantum dalam laporan polisi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
“Proses hukum terhadap kasus ini terkesan tergesa-gesa dan bernuansa politik dimana laporan penyidik, surat perintah penyidikan dan surat panggilan saksi dibuat pada hari yang sama yaitu tanggal 6 Februari 2017,” tambah Fadli Zon.
Kelima, mereka meminta kepada kepolisian untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan oleh Polda Bali terhadap Munarman selaku Panglima Aksi GNPF MUI.
Munarman dijerat pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45a ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156 KUHP terkait protes pemberitaan Kompas Group yang dianggap menyudutkan umat Islam.
Proses hukum terhadap Munarman melanggar asas locus delicti sebab tidak ditangani oleh kepolisian yang membawahi wilayah tersebut dalam hal ini Kepolisian DKI Jakarta.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Dewan meneruskan aspirasi masyarakat tersebut kepada saudara Presiden Republik Indonesia,” kata Fadli.
Diketahui, surat tersebut bertanggal 22 Februari 2017 bernomor PW/03563/DPR RI/II/2017.
Peristiwa Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menumpang mobil dinas kepresidenan berpelat nomor RI 1 yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau proyek pembangunan simpang susun Semanggi, Jakarta, kemarin, membuat bingung Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Pasalnya, Ahok kini berstatus sebagai terdakwa kasus penistaan agama.
“Ini memang mengirim pesan yang membingungkan masyarakat bahwa seorang Presiden bersama seorang terdakwa bersama dalam satu mobil, itu memberikan pesan apa? Itu membingungkan,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).
Sebab menurut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menilai, adanya peristiwa tersebut menimbulkan tanda tanya di masyarakat. “Apakah artinya presiden ini berteman dengan terdakwa atau presiden melindungi terdakwa,” tuturnya.
Diakuinya, seharusnya Presiden Jokowi bisa berlaku adil dalam hukum. “Selama ini tidak seperti itu, jangan karena kemudian teman atau mendukung, kemudian hukum tidak bisa diterapkan terhadap orang yang dianggap kawan, malah terkesan melindungi, memback up,” ucap Fadli Zon.
“Ini dalam politik, peristiwa bersama dalam satu mobil bisa diartikan bahwa selama ini presiden melindungi Ahok,” pungkasnya.
