Aksi menyemen kaki jilid dua di depan Istana Merdeka yang dilakukan sejumlah petani dari Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah sejak 14 Maret lalu cukup memprihatinkan.
Aksi yang dilakukan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) merupakan bentuk protes atas pendirian pabrik semen di Rembang. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut izin PT Semen Indonesia, dan memastikan tidak ada pabrik atau tambang semen di Pegunungan Kendeng.
“Saya mengikuti aksi yang dilakukan oleh para petani Pegunungan Kendeng. Dan saya menyayangkan pernyataan menteri BUMN yang menyatakan bahwa presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang bulan April mendatang. Menurut saya pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat Kendeng,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Jakarta, Sabtu (18/3).
Dia menjelaskan, sewaktu aksi semen kaki pertama kali dilakukan April 2016 lalu, yang kemudian berujung pada undangan ke Istana tanggal 2 Agustus, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk menghentikan operasi pabrik semen hingga selesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan tim independen. Kajian itu diperkirakan akan selesai dalam tempo satu tahun. Itu keputusan yang positif, mengingat masih berperkara dengan pihak PT Semen Indonesia.
“Dalam perjalanannya, hasil KLHS ternyata bisa selesai April 2017 mendatang. Jadi, tidak sampai setahun sudah bisa diselesaikan. Tapi anehnya, sementara hasil KLHS-nya saja belum keluar, menteri BUMN seperti sudah tahu hasilnya dengan menyatakan bahwa bulan depan presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang. Ini bisa memancing ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” beber Fadli.
Apalagi, pada 5 Oktober 2016 lalu, lewat putusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung telah memutuskan untuk memenangkan petani Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang sekaligus membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang. Pernyataan menteri BUMN itu telah menyakiti rasa keadilan masyarakat Kendeng dan bisa dianggap mem-fait accompli keputusan presiden sebelumnya.
“Saya meminta presiden agar berhati-hati mengambil keputusan. Jangan rusak asas kepastian hukum dengan mengambil keputusan-keputusan yang tidak sinkron satu sama lain, apalagi yang bersifat melawan hukum. Hak hukum dan hak sosial masyarakat yang melakukan gugatan harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai hukum kita bertolak belakang dengan keadilan,” jeas Fadli.
Ke depan, lanjutnya, setiap bentuk investasi tidak boleh lagi menyalahi prosedur dan tata aturan, karena akan menimbulkan kontroversi dan konflik di masyarakat. Kasus gagalnya pembangunan pabrik semen di Pati, di mana semua gugatan hukum berhasil dimenangkan oleh masyarakat dan kontroversi izin pabrik semen di Rembang yang pada akhirnya juga gugatan hukumnya dimenangkan oleh masyarakat harusnya memberi pemerintah pelajaran agar tidak menerbitkan kebijakan sekehendak hati. Pemerintah tidak boleh investor minded dan menyepelekan suara serta hak-hak masyarakat dalam proses pembangunan.
“Aksi cor kaki adalah bentuk frustrasi, karena masyarakat tidak tahu lagi bagaimana caranya menarik perhatian pemerintah. Jangan sampai pemerintah buta dan tuli dengan mengabaikan suara dan hak masyarakat petani Kendeng atas nama pembangunan,” tegas Fadli yang juga wakil ketua umum DPP Partai Gerindra.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui pengajuan hak angket terkait pengusutan e-KTP oleh KPK baru sekadar wacana.
Karenanya hingga saat ini belum ada anggota dewan yang bergerak mengusung hak melakukan penyelidikan tersebut.
“Belum ada yang bergerak ya, itu baru wacana. Lihat pekan depan karena (sekarang) baru pembukaan masa sidang,” ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3).
Dia mengatakan, memang hak angket e-KTP itu baru sekadar wacana, termasuk oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Politikus Gerindra itu memastikan, fraksi maupun dia secara pribadi juga belum menentukan sikap. “Saya juga belum ambil sikap,” tegas Fadli.
Sebelumnya, Fahri Hamzah mengusulkan pengajuan hak angket terkait kejanggalan kasus e-KTP
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, DPR segera menindaklanjuti revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Pada rapat paripurna Rabu (15/3/2017) kemarin, pimpinan DPR telah membacakan Surat Presiden terkait UU MD3 untuk ditindaklanjuti ke tingkat pembahasan.
“Tentu kami akan segera serahkan di Bamus (Badan Musyawarah). Rencananya Senin,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2017).
Rapat Bamus nanti akan memutuskan dimana pembahasan revisi dilakukan, apakah di Badan Legislasi atau di komisi terkait.
Nanti terserah di Bamus. Tapi kemungkinan cukup di Baleg,” ujarnya.
Adapun revisi UU MD3 tersebut terkait penambahan jumlah pimpinan MPR, DPR, dan Majelis Kehormatan Dewan (MKD).
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai pemenang pemilu merasa layak mendapatkan kursi pimpinan DPR dan MPR.
Jika resmi diberlakukan, nantinya jumlah pimpinan DPR dan MPR akan menjadi enam orang.
Namun, Partai Gerindra dan PKB belakangan ikut meminta jatah kursi pimpinan.
Keduanya merasa layak mendapatkan jatah kursi pimpinan jika mengacu pada perolehan suara nasional pemilu legislatif 2014 lalu.
Terkait kemungkinan adanya perubahan substansi pembahasan, Fadli mengatakan hal itu akan menjadi dinamika dalam pembahasan Bamus. “Nanti kami akan bicarakan dinamikanya di Baleg.”
Wakil ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan bahwa sosialisasi revisi Undang-undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang KPK merupakan permintaan Presiden Joko Widodo. Dia menyebut sosialisasi tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja.
“Presiden yang minta untuk dilakukan sosialisasi terhadap terhadap revisi UU KPK itu,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).
Fadli menuturkan bahwa revisi Undang-Undang KPK adalah amanah dari konsultasi bersama Presiden yang dilakukan tahun lalu. Namun Fahri tidak memberikan detail kapan konsultasi itu dilakukan.
“Itu adalah amanah dari konsultasi yang sudah diselenggarakan tahun lalu bersama dengan presiden,” terang Fadli.
Menurut Fadli, sosialisasi revisi Undang-Undang KPK merupakan tugas dari Badan Keahlian DPR (BKD). Fadli menuturkan sosialisasi revisi UU KPK bukanlah hal yang baru.
“Itu sesuatu yang rutin saja, biasa saja tidak ada yang istimewa,” ujar Waketum Gerindra ini.
Diketahui, Badan Keahlian DPR sedang menggelar sosialisasi di sejumlah kampus. Sosialisasi di Universitas Andalas digelar pada 9 Februari 2017 dan Universitas Nasional pada 28 Februari 2017. Badan Keahlian DPR rencananya akan melakukan sosialisasi ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 22 atau 23 Maret 2017.
Sejumlah perwakilan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) diterima Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang membidangi bidang politik dan keamanan (korpolkam). Para perawat honorer ini menuntut kejelasan statusnya yang hingga kini tak diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).
Ketua Umum PPNI Harif Fadhilah menyesalkan sikap pemerintah yang dianggap tidak adil terhadap perawat. Mereka membandingkan profesi lain seperti dokter ataupun bidan yang masuk golongan pegawai tidak tetap (PTT). Jadi setiap tahunnya, mereka selalu ada pengangkatan menjadi ASN.
“Kami menginginkan adanya suatu perhatian keadilan, ada kewajiban pengangkatan CPNS yang kami belum dapatkan keberpihakannya. Misalnya, kebijakan pemerintah mengangkat dokter gigi, bidan, tapi perawat tidak,” ucap Harif di ruang pimpinan DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).
Harif menyebut masih ada 11.300 perawat honorer di 15 provinsi Indonesia yang bekerja di instansi pemerintah, puskesmas, dan rumah sakit umum daerah (RSUD). Ia melanjutkan, banyak dari jumlah tersebut yang sudah bekerja belasan tahun melayani masyalarat namun tak juga diangkat menjadi PNS.
“Harapan kami juga tidak ada lagi penerimaan pegawai tenaga kerja sukarela di instansi pemerintah, karena risiko sama, tanggung jawab sama, tapi dihargai berbeda,” tutur Harif.
Menanggapi tuntutan para perawat tersebut, Fadli Zon yang didampingi dua anggota Komisi II DPR, Sareh Wiryono dan Endro Hermono, menyatakan prihatin dengan kondisi mereka. Dirinya akan segera menjembatani masalah ini dan menyurati pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi perawat honorer tersebut.
“Mereka sudah berkerja belasan tahun tapi belum dapat penghargaan layak, termasuk status mereka. Kami akan teruskan ke pemerintah, mungkin nanti ke Presiden, Mendagri, atau Menpan-RB,” ucap Fadli.
Ia mengungkapkan, DPR sendiri terus memperjuangkan nasib para pekerja honorer. Salah satu yang sedang diusahakan adalah telah memutuskan revisi UU ASN menjadi usul inisiatif DPR.
“DPR juga berinsiatif mengusulkan revisi UU ASN sebagai bagian dari payung besar untuk menyelesaikan masalah ini dan saya kira masih ada ratusan ribu pegawai honorer yang perlu dapat perhatian dan keadilan,” pungkas Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan ucapan belasungkawa dan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya KH. Hasyim Muzadi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Fadli menilai, sosok KH. Hasyim Muzadi adalah seorang ulama yang aktif di berbagai bidang.
“Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada KH. Hasyim Muzadi. Beliau adalah seorang tokoh nasional, ulama, pemikir, yang aktif di dalam berbagai bidang. Terutama dalam kerukunan beragama. Tentu ini adalah satu kehilangan yang sangat besar,” kata Fadli, dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2017).
Politisi F-Gerindra itu melihat sosok KH. Hasyim Muzadi sebagai seorang ulama atau tokoh yang sangat concern terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia.
“Saya berkali-kali berinteraksi terkait bagaimana hubungan yang harmonis antara umat Islam dengan umat yang lain, begitu juga Islam jangan menjadi agama yang identik dengan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi dalam praktiknya,” papar Fadli.
Fadli juga menggambarkan sosok KH. Hasyim Muzadi sebagai sosok yang juga concern pada persoalan komunisme. Sosoknya berpesan agar hal tu jangan sampai ini kembali menjadi kekuatan di Tanah Air, karena ini bertentangan dengan Pancasila.
“Mudah-mudahan almarhum diberi tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Dan meninggal dalam keadaan khusnul khotimah. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya,” tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, Kamis (16/3/2017) pagi.
Meninggalnya Hasyim membawa kehilangan yang sangat besar di masyarakat.
KH Hasyim Muzadi dikenal sebagai sosok pemikir yang aktif dalam berbagai bidang, terutama keagamaan.
“Pak Hasyim Muzadi yang saya kenal adalah seorang ulama atau tokoh, kiai yang sangat concern terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia,” kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2017).
Fadli mengaku sempat beberapa kali berbincang dengan Hasyim soal hubungan harmonis antar-umat beragama.
Menurut Fadli, Hasyim menyampaikan pandangannya agar jangan sampai Islam menjadi agama yang identik dengan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi.
“Dalam praktiknya, tentu saja,” kata Politisi Partai Gerindra itu.
“Tentu ini adalah suatu kehilangan yang sangat besar. Mudah-mudahan almarhum diberi satu jalan yang mudah dan terbaik di sisi Allah SWT,” ujar Fadli.
Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan Ketua Parlemen Thailand Pornpetch Wichitcholchai pada Rabu, (15/3). Kunjungan ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan baik dan meningkatkan kerja sama antarkedua negara.
Turut mendampingi Ketua DPR, yakni Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Korekku Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, dan Ketua Banggar Azis Syamsuddin. Setya Novanto mengucapkan terima kasih kepada Ketua Parlemen Thailand atas kunjungan ini dan berharap kerjasama antara kedua negara dapat ditiingkatkan.
“Saya ucapkan terimakasih atas kunjungan Ketua Parlemen Thailand ini,” ujar Setya Novanto mengawali Konferensi Pers di hadapan media, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dalam kunjungan ini, Novanto berharap kerja sama kedua negara dapat ditingkatkan, termasuk di bidang pariwisata, infrastruktur dan argo industri. “Kerja sama ini perlu untuk ditingkatkan lagi khususnya di bidang infrastruktur, maritim, argo industri serta kerja sama di bidang pariwisata perlu ditingkatkan tidak hanya di Bali tapi juga di daerah lain,” jelas Novanto.
Selain itu, politikus Golkar ini juga mengapresiasi Thailand yang menempati rangking 11 soal investasi di Indonesia dengan total investasi mencapai 87 proyek. “Thailand menempati rangking 11 sebagai investor terbesar dengan investasi 174.17 juta dolar AS dengan 87 proyek,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan Parlemen Thailand sangat mengharapkan kehadiran Presiden Jokowi dalam Join Meeting di Thailand yang akan diselenggarakan pada April 2017. Kehadiran Presiden diharapkan akan menambah hubungan baik kedua negara.
“Thailand sangat mengharapkan kehadiran Presiden Jokowi di Thailand dalam join meeting baik dalam politik ekonomi dan investasi dan juga hubungan internasional lain yang akan dilaksanakan April,” ujar dia.
Lebih lanjut Novanto menginformasikan Parlemen Thailand ingin menjadi anggota GOPAC yang diketuai Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia pun berharap dapat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan GOPAC.
“Tadi disampaikan karena Pak Fadli Zon selaku Ketua GOPAC, Thailand ingin menjadi anggota GOPAC dalam kerjasama tersebut. Dan akan menghadriri acara yang berkait dengan masalah hubungan kedua negara,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Parlemen Thailand Pornpetch Wichitcholchai juga apresiasi atas pertemuan ini dan dirinya berharap akan memberikan manfaat bagi hubungan baik kedua negara. “Kedatangan kami disini untuk perkuat kedua parlemen Indonesia dan Thailand. Saya berharap kunjungan ini bermanfaat bagi parlemen kedua negara,” kata Pornpetch.
DPR kembali menggelar pameran keris. Perhelatan pameran ratusan keris itu ditujukan untuk mengajak masyarakat mencintai seni dan budaya nusantara.
Pameran yang digelar di pelataran Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, itu mempertontokan keris-keris sepuh Bali dan Lombok milik kolektor Indonesia. Ada banyak kolektor dari berbagai daerah yang ikut menjadi peserta pameran, termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Ketua DPR Setya Novanto membuka langsung pameran bertajuk ‘Pameran Keris Nasional. Pesona Keris Bali dan Lombok’ tersebut. Ada 105 keris yang dipamerkan untuk gelaran kali ini.
“Pembukaan pameran Keris yang bersamaan dengan masa awal sidang DPR merupakan wujud nyata komitmen DPR RI dalam mengapresiasi dan memajukan seni dan budaya bangsa. Terutama dalam melestarikan Keris sebagai benda pusaka bangsa.
Bersama 3 pimpinan DPR lainnya, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, Novanto berkeliling melihat berbagai koleksi pameran. Ada keris berpamor sisik penyu, kelengan, tiban motif, hingga Raja Abalaraja seperti milik Fadli Zon.
“Seperti kita ketahui, sejak tahun 2005, UNESCO telah mengakui Keris sebagai karya agung warisan kemanusiaan tak bendawi. Karena tak bendawi, keris penuh dengan nilai tak tampak seperti makna dan filososfi. Kita harus bangga, ini menunjukan bahwa kita adalah bangsa yang luhur,” sebutnya.
Pameran ini bekerja sama dengan Serikat Nasional Keris Indonesia (SKNI). Novanto berkeliling diantar oleh kurator keris yang juga Sekjen SKNI, Basuki Teguh Yuwono. Nuansa seni cukup terasa di lokasi pameran. Suara gamelan dan wewangian membuat karakter keris semakin nyata.
“Melalui pameran ini, saya mengajak saudara-saudaraku semua untuk mencintai seni dan budaya bangsa. Jangan sampai karya seni dan budaya bangsa, seperti Keris yang mempunyai nilai adiluhung, kemudian ditinggalkan,” tutur Novanto.
“Jangan sampai kita justru mengadopsi budaya luar yang belum tentu sejalan dengan jiwa Bangsa Indonesia. Ini adalah Pameran Keris kedua yang diselenggarakan DPR RI,” tambah dia.
Pameran keris yang pertama diadakan DPR pada 2015 silam. Selain keris, DPR sebelumnya juga pernah menggelar batu akik dari berbagai daerah, lukisan karya maestro lukis Indonesia. Selain itu juga pameran batik nusantara dan berbagai pameran seni budaya lainnya.
“Kesenian dan kebudayaan adalah kekayaan sekaligus kebanggaan nasional. Kita harus cintai, jaga dan lestarikan,” kata Ketum Golkar itu.
Sementara itu Fadli Zon terlihat cukup lama berada di lokasi pameran. Ia memperhatikan setiap detil keris-keris yang dipamerkan. Keris miliknya sendiri cukup banyak ikut dipamerkan pada penyelenggaran tersebut.
“Ada sekitar 20 keris saya di sini. Untuk keris Bali dan Lombok saya punya 300,” ucap Fadli.
Fadli yang merupakan penasihat di SKNI itu memiliki sekitar 1.300 keris. Saking banyaknya, ia bahkan memiliki museum sendiri untuj menyimpan koleksi-koleksi benda seninya. Menurut Fadli, ada alasan tersendiri mengapa keris yang dipamerkan kali ini di DPR khusus keris Bali dan Lombok.
“Bali dan Lombok, salah satu keris nusantara luar biasa keindahannya, banyak keris sepuh tua, umurnya ratusan tahun dari berbagai kerajaan Bali dan Lombok milik museum dan kolektor,” ujar politikus Gerindra itu.
“Harus mengembangkan dan melestarikan keris karena sudah dinyatakan warisan agung budaya dunia. Kami berkomitmen melakukan berbagai kegiatan agar keris terus berkembang,” sambung Fadli.
Di luar lokasi pameran juga disediakan ruang bursa. Ada beberapa kolektor keris yang membawa berbagai koleksinya yang bisa dijual.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap kapal perusak terumbu karang di Raja Ampat, Papua. Indonesia harus dapat kompensasi.
“Jadi, seharusnya ada proses hukum biar ada kepastian yang masuk, misalnya, kompensasi dari gangguan itu,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 15 Maret 2017.
Permintaan kompensasi kata dia penting, sebab terumbu yang rusak perlu ditumbuhkan ulang. Dan, itu memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
“Kita melakukan rehabilitasi perlu ratusan tahun juga,” kata dia.
Selain permintaan kompensasi, ke depan perlu diatur lebih jauh soal kapal yang boleh berlayar ke Raja Ampat. Harus ada otoritas resmi yang mengatur soal itu.
Supaya, diketahui kandasnya kapal pesiar kemarin dilakukan sengaja atau lantaran air surut. “Seharusnya sih bisa dicegah tidak perlu terjadi,” kata dia.
Kronologi rusaknya terumbu karang di Raja Ampat diawali masuknya MV Caledonian Sky yang dinakhodai Kapten Keith Michael Taylor, Jumat 3 Maret. Kapal berbobot 4.200 gross tonase, membawa 102 turis dan 79 anak buah kapal (ABK).
Setelah mengelilingi pulau untuk mengamati keanekaragaman burung serta menikmati pementasan seni, para penumpang kembali ke kapal pada siang hari itu. Kapal pesiar itu kemudian melanjutkan perjalanan ke Bitung pada pukul 12.41 WIT.
Di tengah perjalanan menuju Bitung, MV Caledonian Sky kandas di atas sekumpulan terumbu karang di Raja Ampat. Untuk mengatasi hal ini Kapten Keith Michael Taylor merujuk pada petunjuk GPS dan radar tanpa mempertimbangkan faktor gelombang dan kondisi alam lainnya.
Saat kapal itu kandas, kapal penarik (tug boat) TB Audreyrob Tanjung Priok tiba di lokasi untuk mengeluarkan kapal pesiar tersebut. Upaya tersebut awalnya tidak berhasil karena kapal MV Caledonian Sky terlalu berat.
Kapten terus berupaya menjalankan kapal Caledonian Sky hingga akhirnya berhasil kembali berlayar pada pukul 23.15 WIT pada 4 Maret. Bebasnya Caledonian Sky meninggalkan jejak, terumbu karang di Raja Ampat rusak.
