Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon diisukan tidak lolos ke parlemen melalui pemilihan legislatif DPR RI. Kabar tersebut langsung ditepis oleh Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Fadli maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat V nomor urut 1. Namun usai Pilegberlangsung, beredar kabar jika Fadli tidak lolos ke parlemen. Tak hanya Fadli, nama Ferdinand Hutahaean dan Faldo Maldini juga disebut-sebut tidak lolos dalam pencalegan.
“Viral beredar: Fadli Zon, Ferdinand Hutahean & Faldo Maldini gak lolos DPR…,” tulis Yunarto dalam akun Twitternya @yunartowijaya pada Senin (22/4/2019).
Banyak pengguna media sosial Twitter khususnya yang sudah meyakini apabila Fadli tidak lolos ke parlemen. Salah satu pengguna akun Twitter malah bersyukur ketika mendengar kabar Fadli gagal ke parlemen.
Menanggapi hal itu, Yunarto meminta kepada masyarakat untuk melihat kalau suara Fadli tertinggi di dapilnya. Dirinya tidak yakin jika Ferdinand dan Faldo pun bernasib sama dengan Fadli. Meskipun begitu, Yunarto tetap menekankan kepada masyarakat untuk melihat secara objektif.
“Yang saya tahu Fadli suara tertinggi di dapil itu, dua yang lain memang berat kalo liat survei… Ayo objektif melihat realita, terlepas gak sesuai dgn keinginan kita…,” pungkasnya.
Banyaknya kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019 kali ini membuat sejumlah masyarakat menjadi kurang percaya terhadap kinerja KPU RI. Terlebih, bagi kalangan yang kalah dalam ‘pertarungan’ terbesar baik Pilpres maupun Pileg.
KPU RI bahkan dituduh melakukan kecurangan secara tersistematis dan dinilai berpihak pada paslon tertentu. Menanggapi hal ini, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon belakangan justru membandingkan pola Pemilu di Indonesia dan India.
Dimana, kata Fadli, India yang merupakan negara berpenduduk besar juga melakukan hajatan pesta demokrasi. Ia mengatakan, sejauh ini lembaga penyelenggara Pemilu di India sangat terpercaya dan memiliki sistem yang sangat bagus.
“Pemilu demokratis terbesar di dunia di India diikuti hampir 900 juta orang belakangan ini. KPU-nya terpercaya dan sistemnya susah dicurangi,” kata Fadli Zon, Selasa (23/4).
Seolah membandingkan dengan Pemilu di Indonesia, Fadli mengatakan bahwa di India hampir tidak ditemukan sengketa terkait proses Pemilu. Ia mengungkapkan, disana tidak ada oknum yang berupaya melakukan kecurangan seperti mengganti kotak suara, salah input data hingga mencari-cari berkas C1.
“Relatif tak ada sengketa. Tak ada orang cari-cari C1, tak ada kotak suara diganti, tak ada salah input. Suara rakyat berdaulat,” terangnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) konsentrasi dulu pada bagaimana mengamankan suara rakyat, ketimbang melempar wacana untuk memisahkan kembali Pemilihan Umum (Pemilu) Eksekutif dengan legislatif.
“Saya kira itu wacana yang gak perlu ya, yang enggak bermutu. Sekarang ini KPU konsentrasi saja kepada bagaimana mengamankan suara rakyat,” kata Fadli saat ditanya mengenai kemungkinan kembali memisahkan antara pemilu eksekutif dan legislatif di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/4).
Menurut Fadli, pemisahan pemilu eksekutif dan legislatif merupakan wacana untuk pengalihan isu saja, persoalan utamanya adalah mengamankan suara rakyat. Ia pun mengapresiasi terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jujur, yang betul-betul menegakkan peraturan. Namun bagi KPPS yang berbuat curang dengan mencoblos sendiri dan sebagainya menurut Fadli mereka adalah penghianat bagi rakyat.
Selain itu, Politisi Partai Gerindra itu juga menerangkan bahwa di negara-negara yang sudah maju akan peradaban demokrasinya, kehadiran saksi sudah tidak diperlukan lagi.
“Tidak perlu ada sengketa bahkan kejadian salah input data dan sebagainya ini omong kosong. Ini jelas sebuah kesengajaan, kecurangan yang terstruktur, masif, sistematis dan brutal menurut saya,” tegas Fadli.
Fadli mencontohkan bahwa pemilu di India pada tahun 2015 dengan voters sebanyak 844 juta. Pada pelaksanaannya tidak ada satupun sengketa, kecurangan, surat suara yang tercoblos, tidak ada penukaran kardus, salah input data, tidak ada manipulasi, DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang bermasalah dan sebagainya.
Fadli menuturkan bahwa seharusnya negara bisa hadir memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menjamin agar suara pilihannya dalam pemilu tersalurkan dan tidak dimanipulasi.
“Jadi kalau negara Indonesia hadir dan bisa menjamin, tak perlu adalagi yang repot-repot, enggak perlu ada yang meninggal, enggak perlu ada yang kecapean. Namun disini, orang saling mencari dan mencuri kesempatan untuk melakukan kecurangan. Disitulah kegagalannya,” tutur Fadli.
Wakil Ketua DPR RI fadli Zon mengatakan akan mendukung pengusutan terkait ditemukannya surat suara yang tercoblos di Taman Universiti Tangkas Bangi 43000 Kajang dan di Kawasan Bandar Bangi, Selangor, Malaysia pada 11 April 2019 lalu. Kejadian tersebut menurut Fadli merupakan suatu kejahatan yang menciderai proses demokrasi yang sedang berlangsung di Negara ini.
“Saya kira ini harus menjadi pengusutan dan tidak bisa berhenti sampai disitu saja. Harus ada tindakan hukum yang tegas, mengingat kejadian ini sudah mencederai demokrasi kita,” tegas Fadli setelah menerima perwakilan Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Sandi (PADI) dan Relawan PADI Malaysia di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/04/2019).
Ditambahkan Fadli, tercoblosnya surat suara di Malaysia ini merupakan skandal yang luar biasa yang telah menyita perhatian publik. Empat orang pelaku saat ini sudah diamankan oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM) terkait tercoblosnya 250 karung surat suara di Bangi, Selangor, yang masing-masing karung berisikan 216 surat suara.
“Katanya itu sudah dilakukan yang keempat kalinya. Sebelumnya, ada tiga truk yang sudah diambil. Jadi kalau kurang lebih tiga truk itu jumlahnya sama, berarti sekitar 150 ribu surat suara yang sudah tercoblos, kalau kita memakai logika seperti itu,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Sekjen Sekber PADI Brem yang saat itu ikut melakukan penggerebekan di Bangi, Selangor meminta agar Anggota DPR RI untuk terus mengawal pengusutan kejadian ini hingga tuntas, karena sudah merugikan hak konstitusi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Malaysia.
“Hak mereka diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan menurut saya, ini adalah kejahatan yang luar biasa. Kami sudah menangkap pelaku dengan begitu banyak suara, seterusnya kami minta kepada pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (badan Pengawasan Pemilihan Umum) untuk segera menindaklanjuti kasus ini,” pungkas Brem.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) konsentrasi dulu pada bagaimana mengamankan suara rakyat, ketimbang melempar wacana untuk memisahkan kembali Pemilihan Umum (Pemilu) Eksekutif dengan legislatif.
“Saya kira itu wacana yang gak perlu ya, yang enggak bermutu. Sekarang ini KPU konsentrasi saja kepada bagaimana mengamankan suara rakyat,” kata Fadli saat ditanya mengenai kemungkinan kembali memisahkan antara pemilu eksekutif dan legislatif di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/04/2019).
Pemisahan pemilu eksekutif dan legislatif merupakan wacana untuk pengalihan isu saja, persoalan utamanya adalah mengamankan suara rakyat. Fadli mengapresiasi terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jujur, yang betul-betul menegakkan peraturan. Namun bagi KPPS yang berbuat curang dengan mencoblos sendiri dan sebagainya menurut Fadli mereka adalah penghianat bagi rakyat.
Selain itu, Fadli juga menerangkan bahwa di negara-negara yang sudah maju peradaban demokrasinya, kehadiran saksi sudah tidak diperlukan lagi. “Tidak perlu ada sengketa bahkan kejadian salah input data dan sebagainya ini omong kosong. Ini jelas sebuah kesengajaan, kecurangan yang terstruktur, masif, sistematis dan brutal menurut saya,” tegas Fadli.
Ia mencontohkan pemilu di India pada tahun 2015 dengan voters sebanyak 844 juta. Pada pelaksanaannya tidak ada satupun sengketa, kecurangan, surat suara yang tercoblos, tidak ada penukaran kardus, salah input data, tidak ada manipulasi, DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang bermasalah dan sebagainya.
Seharusnya, menurut Fadli, Negara hadir memberikan kepercayaan bagi masyarakat untuk menjamin agar suara mereka tersalurkan dan tidak dimanipulasi. “Jadi kalau negara Indonesia hadir dan bisa menjamin, tak perlu adalagi yang repot-repot, enggak perlu ada yang meninggal, enggak perlu ada yang kecapean. Namun disini, orang saling mencari dan mencuri kesempatan untuk melakukan kecurangan. Disitulah kegagalannya,” tegas Politisi Partai Gerindra itu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang mengirim utusan untuk bertemu dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Apalagi, orang yang diutus oleh Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
“Memang Pak Luhut ini kelihatannya orang yang sangat dipercaya oleh Pak Jokowi dan orang yang kelihatannya menggerakkan pemerintahan itu, bahkan saya pernah mengatakan kepada Pak Luhut, Pak Luhut ini the real president,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (22/4/2019).
“Jadi yang mau negosiasi Jokowi atau the real president?” kata dia.
Namun, dia sendiri merasa pertemuan tersebut tidak diperlukan.
Fadli tidak tahu apa yang perlu dibicarakan antara Jokowi dan Prabowo.
Menurut dia, belum saatnya pertemuan itu dilakukan.
Fadli mengatakan ini adalah saatnya berkonsentrasi untuk mengawal suara.
Sebab, kata dia, di media sosial banyak laporan mengenai dugaan kecurangan yang harus dijawab.
“Saya kira itu dulu sampai tuntas. (Kalau ketemu) mau ngomong apa? Mau bahas apa coba?” kata dia.
Sebelumnya, saat jumpa pers di Restoran Plataran, Jakarta, Kamis (18/4/2019) sore, Jokowi mengaku ingin bertemu rivalnya itu.
Ia mengaku sudah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Prabowo.
Jokowi mengaku ingin tetap menjaga persahabatan antara dirinya dengan Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.
Jokowi mengaku pertemuan dirinya dengan Prabowo sangat penting bagi masyarakat. Pertemuan itu dinilai akan bisa mendinginkan emosi masyarakat.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon berjanji akan membuka data rekapitulasi real count Pemilu yang dilakukan koalisinya. Ia mengaku pusat rekapitulasi itu, memang ada di beberapa tempat.
“Ya pasti dong pada waktunya. Nanti dong. Kan, masih penghitungan. Pada waktunya, ada yang bertugas untuk itu. Ada di beberapa tempat,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin 22 April 2019.
Berbicara soal hitung cepat, ia pun mengkritik lembaga survei yang dituduhnya terafiliasi dengan pasangan calon (paslon) tertentu. Paslon tuding Fadli, telah menjadi klien lembaga survei.
“Karena mereka berimpit sebagai lembaga survei, sekaligus juga konsultan politik. Jadi, mereka melacur sebenarnya. Karena, mereka tak declare. Harusnya declare sejak awal bahwa terafiliasi dengan paslon A atau B. Dibayar sekian. Jadi harus jelas,” kata Politikus Gerindra ini.
Ia menambahkan, kalau metode survei atau quick count sangat bisa diperdebatkan. Namun, penyelenggara negara harus benar-benar netral.
“Mereka sejak awal konsultan politik,” kata Fadli lagi soal lembaga-lembaga yang mengeluarkan hasil hitung cepat.
Fadli Zon menyebut sebagian besar lembaga survei nasional melacur dan berafiliasi dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
“Saya kritik lembaga-lembaga survei itu sebagian besar lembaga yang terafiliasi dengan paslon tertentu. Mereka adalah klien,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22 April 2019.
Ketidakjujuran lembaga survei sebagai konsultan politik, menurut dia tak ubahnya pekerjaan melacur. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini ingin lembaga survei men-declare-kan diri secara terbuka, kepada siapa berafiliasi beserta rinican pembayaran atas pekerjaannya sebagai konsultan politik.
“Karena mereka berimpit sebagai lembaga survei sekaligus juga konsultan politik. Jadi, mereka melacur sebenarnya. Karena mereka tidak declare. Harusnya declare sejak awal bahwa terafiliasi dengan paslon A atau B. Dibayar sekian. Jadi harus jelas,” bebernya.
Maka, untuk dia yang berdiri di kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, dibeberkannya data lembaga survei soal elektabilitas calon presiden dan wakil presiden, quick count, serta exit poll tak ada gunanya. Karena, baik metode survei maupun quick count tidak punya kredibilitas maupun integritas.
“Sekarang ya tidak ada gunanya. Kalau metode survei atau quick count ya bisa kita perdebatkan. Tapi kalau penyelenggaranya sudah tidak punya kredibilitas dan integritas ya tidak ada gunanya. Mereka sejak awal konsultan politik,” terang Wakil Ketua DPR tersebut.
Sebagai pembanding hasil lembaga survei nasional yang tergabung dalam Persepi, Fadli pun memastikan akan membuka data-data dari pihak internal Prabowo-Sandi. Namun, ia belum bisa memastikan kapan waktu untuk membuka data-data internalnya tersebut.
“Nanti dong. Kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu,” pungkasnya.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon menegaskan koalisinya sampai saat ini masih solid. Hal ini ia katakan terkait dengan surat perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta kadernya untuk tidak ikut dalam kegiatan inkonstitusional.
“Saya kira enggak ada. Semua masih hadir. Sekjen dan Waketum Partai Demokrat selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan kita. Hampir tiap hari ketemu. Rasanya enggak ada masalah,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/4).
Fadli juga menilai imbauan SBY adalah hal yang biasa. Kata dia, SBY hanya mengingatkan kadernya untuk tidak ikut-ikut berbuat curang dalam pemilu.
“Yang inkonstitusional itu adalah yang curang. Kecurangan itu adalah hal yang inkonstitusional. Saya kira imbauan Pak SBY itu bisa ditafsirkan seperti itu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/4).
Terkait tidak hadirnya petinggi Demokrat di acara deklarasi pertama kemenangan Prabowo-Sandi juga ditanggapi santai oleh Fadli. Menurutnya ketidakhadiran itu hanya masalah teknis saja.
“Ya mungkin teknis aja sifatnya. Sama dengan Pak Sandi waktu itu kebetulan lagi sakit. Saya kira enggak ada masalah. Dan saya kira jangan ada upaya untuk memecah belah seperti itu. Walau pun ujungnya sikap parpol bisa ditentukan oleh partai masing,” ucapnya.
Sebelumnya, SBY sempat menginstruksikan kader dan pengurus partainya tidak ikut serta dalam kegiatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan konstitusi. Instruksi itu dikeluarkan setelah proses pemungutan suara Pemilu 2019, Rabu (17/4) lalu .
Selain meminta terlibat dalam kegiatan menentang dengan inkonstitusional, SBY mengingatkan kader dan pengurus Partai Demokrat terus membicarakan tanah air setelah pencoblosan. Serta pelaporan jika melihat pengumuman menjurus ke Arah konflik dan krisis yang membahayakan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menepis isu yang menyebut calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno akan kembali dicalonkan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta setelah kalah dalam Pemilihan Presiden 2019.
Fadli mengatakan Sandiaga tidak akan menjadi wakil gubernur melainkan wakil presiden.
“Dia itu wakil presiden, kok jadi wagub?” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Fadli yakin pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan memenangkan Pilpres 2019. Oleh karena itu, tidak ada opsi untuk mengembalikan posisi Sandiaga sebagai wakil gubernur.
“Kita merasa menang, Prabowo-Sandi menang, enggak ada negosiasi urusan (wagub) itu,” kata dia.
Adapun berdasarkan hitungan real count BPN, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dibandingkan Jokowi-Ma’ruf. Hasil ini berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan sebaliknya.
BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen.
Saat ini, proses untuk mengganti posisi Sandiaga sebagai Wagub DKI masih berlangsung, yakni sudah ada dua Cawagub DKI dari partai pengusung, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Para Cawagub DKI Jakarta dari PKS yakni Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto serta Ahmad Syaikhu.
