Plt Ketua DPR, Fadli Zon mengimbau kepada Pemerintah Indonesia untuk menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Ia menekankan bahwa Pemerintah harus memberi bukti nyata untuk mengakui hal tersebut.
“Jangan hanya sekedar mengimbau dan prihatin, tetapi butuh pernyataan nyata sebab Indonesia adalah negeri Muslim terbesar. Kita bertanya di mana bukti nyata peran Indonesia untuk kemerdekaan Palestina itu?” kata Fadli dalam orasinya pada Aksi Bela Palestina di Monas pada Ahad (17/12/2017),
Fadli berjanji bahwa DPR akan terus mendorong pemerintah Indonesia bertindak nyata dalam kemerdekaan Palestina. Selain itu menuntut Amerika mencabut klaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan juga mencabut kedutaan Amerika di Palestina.
“Kita akan terus melakukan diplomasi politik maupun melalui forum-forum pemimpin Islam dunia,” pungkasnya.
Pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon hadir dalam aksi bela Palestina di Monumen Nasional (Monas), hari ini, 17 Desember 2017. Dalam orasinya, Fadli menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti menyebutkan Yerusalem jadi ibu kota Palestina.
“Saya mengimbau Presiden Joko Widodo agar menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Setuju?” Fadli kepada ribuan massa aksi bela Palestina di Monas, Jakarta, Ahad, 17 Desember.
Ia menyebutkan Indonesia mesti menyuarakan solidaritas atas persoalan Palestina. Menurutnya, Indonesia mesti mempunyai sikap untuk melawan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Indonesia mesti lakukan langkah konkret untuk membela Palestina daripada cuma menunjukkan keprihatinan belaka. Menurut Fadli, satu diantara langkah kongkret yang dapat dilakukan adalah mendeklarasikan Yerusalem jadi ibu kota Palestina. “Jangan hanya mengimbau dan prihatin, tetapi butuh pernyataan nyata. Sebab Indonesia adalah negara muslim terbesar,” kata Fadli.
Fadli Zon menyebutkan DPR juga akan menekan pemerintah Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaan Palestina. “Kita akan terus melakukan diplomasi politik maupun melalui forum-forum pemimpin dunia.”
Aksi bela Palestina yang dipimpin oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini adalah reaksi pada pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump menyebutkan Yerusalem jadi ibu kota Israel pada 6 Desember 2017, dan sedang memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
MUI buat petisi yang juga akan diserahkan pada Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Senin, 18 Desember 2017. Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menyebutkan petisi itu dibuat sesudah mencermati ketentuan Trump yang dengan sepihak mengaku Yerusalem jadi ibu kota Israel. Ia menyebutkan kebijakan Trump mempunyai dampak negatif yang luas, terutama untuk bangsa Palestina.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyambangi kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (8/12/2017).
Kedatangannya di Ciputat, Tangerang Selatan, untuk menemui warga Sedap Malam dan Puri Intan.
Kabar kedatangan Fadi ke kawasan Sedap Malam dan Puri Intan pun disambut antusias warga setempat. Bahkan, sejak pagi mereka menunggu kedatangan politikus partai Gerindra itu.
Kedatangannya bertujuan melihat lokasi rumah warga yang diduga digusur secara semena-mena oleh pihaK UIN Syarif Hidayatulloh
Warga pun segera menyalaminya sesaat setelah turun dari kendaraan dinasnya.
Tak lama setelah bersalam-salaman, Fadli diajak warga untuk melihat secara langsung pemukiman warga Sedap Malam dan Puri Intan yang sudah rata dengan tanah.
Di bawah sinar matahari yang cukup menyengat, Fadli memantau secara langsung lahan milik warga yang diklaim pihak UIN dengan berjalan kaki melintasi gang-gang pemukiman.
Sembari berjalan melihat lahan yang sudah rata dengan tanah, Fadli memperoleh penjelasan dari tokoh masyarakat setempat, terkait kepemilikan tanah, sampai proses hukum yang dihadapi masyarakat setempat.
Fadli mengatakan, apa yang dialami oleh warga Sedap Malam dan Puri Intan seperti fenomena gunung es. Menurutnya, laporan seperti itu banyak terjadi di tengah masyarakat.
“Masalah ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Pemerintah tidak boleh berdiam diri dan harus melakukan tindakan,” kata Fadli.
Apalagi, kata Fadli, saat ini ada semangat pada Pemerintah untuk melakukan redistribusi aset.
Artinya, lanjut dia, berarti aset-aset yang dikuasai negara didistribusikan oleh negara. Terutama untuk persoalan hunian ataupun pengelolaan lahan jadi lahan produktif.
”Saya akan mengawal ini. Saya akan teruskan ke Komisi II, III dan VIII, menyangkut Kementerian Agama,” tandasnya.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia sejatinya mementingkan persoalan kemaritiman. Selain itu kata Fadli, Indonesia juga memerlukan kekuatan udara yang selama ini sering kali diabaikan.
“Sebagai negara kepulauan, mesti kita mementingkan maritim dan di sisi yang lain, kita juga perlu kekuatan udara kita yang sering kali terabaikan. Udara kita seperti ruang yang kosong yang tidak ada kekuasaan atasnya,” ujar Fadli di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).
Lanjut Fadli, sejatinya Indonesia memerlukan kekuatan alutista yang komprehensif baik di darat, laut maupun udara. “Kita memerlukan kekuatan aluatista yang kompherensif di laut, darat dan udara. Mungkin di darat kita kuat, tapi di laut dan udara kita termasuk yang lemah dibanding negara-negara tetangga,” jelasnya.
“Melihat luas kepulauan kita, saya kira masih jauh dari kekuatan sebagai negara maritim maupun negara keempat terbesar di dunia dari segi populasi. Saya kira diperlukan visi yang kuat dalam memperkuat skuadron udara kita. Saya kira arah pembelian Sukhoi 35 itu perlu,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Panglima TNI yang baru, Marsekal Hadi Tjahjanto, harus berfokus pada permasalahan internal. Tidak usah ikut tertarik-tarik oleh urusan politik.
“Seharusnya untuk kerja (fokus) ke dalam TNI sudah banyak. Jangan ikutan dalam politik pilkada dan pilpres. Kalau netral pasti Indonesia aman,” ucap Fadli Zon dalam diskusi ‘Panglima di Era Politik’ di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).
Fadli menilai pekerjaan rumah soal alat utama sistem persenjataan (alutsista), misalnya, masih banyak yang belum terealisasi. Saat ini peningkatan kapasitas atau kekuatan militer jadi salah satu prioritas.
“Kita kan cenderung rendah anggaran untuk militer dibandingkan negara lain. Pengadaan alutsista harus diperkuat dengan rencana yang matang. Sering kali orientasi pengadaan alutsista bukan orientasi strategis, tapi jangka pendek,” sebutnya.
Untuk kebijakan sendiri, misal soal pengadaan pesawat tempur, kebijakan Hadi tidak akan berubah dari rencana yang sudah disusun Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo.
“Saya kira dari sisi ekonomi, teknologi, efisiensi itu tidak ada perbedaan dari Pak Gatot sebelumnya. Sukhoi 35 itu teknologi dan harganya masuk akal. Jadi ya saya rasa tidak akan berubah kebijakan atau pilihannya,” katanya.
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie juga sepakat. Dia melihat hal ini dari Marsekal Hadi dalam paparannya saat fit and proper test dengan Komisi I DPR.
“Dengan naiknya Pak Hadi, saya berharap masalah kedirgantaraan ada problem solving-nya. Air force misalnya. Mekanismenya belum ada di ASEAN. Bagaimana mengamankan Laut China Selatan dari dirgantaraan dan aerospace atau antariksanya ke depan. Sehingga bisa didorong kebersamaan kawasan,” ujar Connie dalam kesempatan yang sama.
Marsekal Hadi Tjahjanto diangkat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo kemarin, Jumat (8/12). Dia menjadi satu-satunya kandidat Panglima TNI setelah Presiden Joko Widodo mengajukan namanya. Hari ini serah-terima jabatan telah dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Sebelumnya, Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan siap menjaga stabilitas guna menghadapi tahun politik. Ia berjanji, bersama Polri, akan bersikap netral.
“Kami bersama-sama dengan komponen lainnya, dengan Polri, akan senantiasa menjaga. Seperti yang Jenderal Gatot (eks Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo) sampaikan pada waktu di Akpol, bahwa kami akan netral terhadap jalannya pemilihan,” ujar Marsekal Hadi setelah dilantik di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk tak berpolitik dan menjadikan TNI sebagai alat negara yang profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tak terlibat politik praktis.
Tak hanya TNI, Fadli juga mengingatkan hal serupa pada institusi lainnya, seperti Polri.
“Repotnya jika alat-alat negara berpolitik biasanya negara kacau,” jelas Fadli dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertema ‘Panglima di Era Politik’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).
Fadli optimistis Marsekal Hadi memiliki kemampuan untuk menjaga netralitas TNI dan fokus menjaga kedaulatan dan pertahanan negara di semua lini mulai darat, laut dan udara.
“Saya melihat beliau punya kapasitas, kemampuan. Semua yang sudah mencapai Kepala Staf seharusnya sudah layak,” ujar Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menganggap pergantian Panglima TNI yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah tepat. Meski Jenderal Gatot Nurmantyo pensiun di Maret 2018, namun tahun politik yang akan dihadapi pada 2018 yakni Pilkada Serentak sudah seharusnya dipersiapkan Presiden.
“Menurut saya memang sdh waktunya. Meski masih ada 3-4 bulan sebelum pensiunya Pak Gatot tapi seringkali perlu ada kesiapan dan mungkin tidak menginginkan adanya konsolidasi yang terlambat di tahun politik,” tandasnya.
Di Hari Anti Korupsi Internasional harus dijadikan momentum untuk menjadi individu lebih baik. Tidak terlibat dalam sebagai bentuk penyimpangan hukum khususnya korupsi. Apalagi mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan korupsi lebih kejam dari teroris karena merugikan bangsa dan negara.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, semua elemen bangsa harus bersatu berperang terhadap korupsi. Jadi tidak hanya dibebankan kepada KPK ataupun aparat penegak hukum lainnya. Sebab dampak yang ditimbulkan oleh korupsi sifatnya adalah jangka panjang.
“Tentu kita semua sepakat bahwa korupsi ini adalah menjadi masalah besar dan banyak negara termasuk Indonesia,” ujar Fadli kepada JawaPos.com beberapa waktu lalu.
“Karenanya dibutuhkan kerja sama dari semua pihak tidak boleh hanya pada penegak hukum saja,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menambahkan, yang terpenting saat ini adalah bukan kepada penindakannya. Melainkan pencegahannya dari korupsi itu sendiri. Sehingga apabila semua elemen bangsa tidak terlibat dalam pencegahan korupsi tentunya korupsi akan terus tumbuh subur di Indonesia.
“Saya kira upaya pendekatan tidak hanya pada panenindakan, tapi sedari awal pencegahannya. Karena apabila pencegahan berhasil semakin sedikit korupsi di Indonesia,” katanya.
Oleh sebab itu Fadli mendukung KPK tetap eksis. Seiring semakin bertambahnya profesionalitas yang hukum yang dikedepankan. Bahkan dia juga terus mendorong lembaga yang dikepalai Agus Rahardjo ini terus melakukan sosialisasi terhadap pencegahan koruipsi.
“Karena pencegahan korupsi ini sangat penting,” katanya.
Lebih lanjut, Fadli juga berpesan kepada para anggota DPR untuk menjauhi dari praktik-praktik korupsi. Sebab itu akan merugikan diri sendiri, keluarga dan tentu citra parlemen. Semua pihak harus bersama-sama mulai berbenah diri dengan menjauhi segala macam bentuk korupsi.
“Pada dasarnya kita semua inginkan praktik korupsi berkurang, jangan sampai terlibat korupsi yang merugikan masyarakat umum,” pungkasnya.
Sekadar informasi, ?hari Anti Korupsi Internasional disebut juga hari anti korupsi sedunia, adalah hari yang diperingati untuk meningkatkan kesadaran bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi.
Hari Anti Korupsi Internasional juga sebagai momen bagi semua pihak untuk secara bersama-sama mencari cara serta bersinergi, dengan mengambil peran dalam memerangi dan mencegah kejahatan korupsi.
Hari antikorupsi internasional setiap tahun jatuh pada tanggal 9 Desember dan dirayakan oleh berbagai negara di seluruh dunia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan tarif tol dalam kota mulai pukul 00.00, Jumat (8/12).
Dia menegaskan kenaikan tarif tol itu menyusahkan rakyat.
“Rakyat sudah susah, dibuat semakin susah lagi,” kata Fadli, Kamis (7/12) malam.
Seperti diketahui, tarif tol dalam kota Jakarta resmi mengalami kenaikan. Golongan I dari Rp 9000 menjadi Rp 9.500, golongan II dari Rp 11.000 menjadi Rp 11.500, golongan III dari Rp 14.500 menjadi Rp 15.500.
Kemudian tarif golongan IV dari Rp 18.000 menjadi Rp 19.000 serta golongan V dari Rp 21.500 menjadi Rp 23.000.
Kenaikan itu mengacu pada pemenuhan standar pelayanan minimun (SPM) jalan tol yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan ketentuan tarif baru, mengacu Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) nomor 973/KPTS/M/2017.
Fadli Zon mengatakan seharusnya tol itu semakin lama makin murah.
“Jadi kalau ada kenaikan-kenaikan tol saya kira ini akan membebani masyarakat,” katanya.
Dia mengatakan harusnya pemerintah meninjau kebijakan ini. Menurut dia, kalaupun nanti uangnya dipakai untuk pembiayaan-pembiayaan infrastruktur, maka selanjutnya harusnya sudah dipikirkan supaya tidak memberatkan.
“Apa gunanya sekarang, seharusnya tol ini menjadi fasilitas bagi masyarakat, dan juga jalan-jalan atau infrastruktur lain, bukan menjadi beban,” katanya.
Menurut dia, tidak layak tarif naik tapi jalan tol masih kerap macet. Seharusnya dengan kondisi demikian tarif diturunkan, bukan dinaikkan.
Menurut dia, di negara-negara lain dalam kurun waktu tertentu tol justru digratiskan.
“Karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah menyediakan jalan yang bebas hambatan yang layak, baik dan cepat,” tandas Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Fadli meminta Indonesia bersikap tegas menolak pernyataan Trump.
“Itu harus diprotes keras, konkretnya menurut saya sebagai negara Muslim terbesar di dunia Indonesia harus menunjukkan sikap yang lebih tegas ketimbang negara-negara lain,” kata Fadli di Jl Tarumanagara, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (8/12/2017).
Menurut Fadli, sikap tegas itu bisa ditunjukkan dalam berbagai forum internasional. Fadli menilai, pernyataan Trump itu bisa menimbulkan konflik baru.
“Saya kira harus mengeluarkan sikap yang lebih tegas di berbagai forum internasional termasuk kepada pihak Amerika sendiri. Saya kira, pernyataan Trump ini adalah pernyataan yang sangat berbahaya dan bisa memicu konflik baru di sana,” imbuh Waketum Gerindra ini.
Fadli enggan mengomentari terkait kemungkinan pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia-AS. Menurutnya, hal tersebut harus dikaji.
“Mungkin harus dikaji kalau itu, karena kita juga punya banyak kepentingan,” papar Fadli.
Sebelumnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar sidang darurat hari ini, guna membahas klaim sepihak AS bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel. Indonesia menyatakan sidang darurat DK PBB itu adalah buah dari upaya Indonesia memperjuangkan isu ini.
“Jadi untuk komite Palestina di PBB sudah ada press statement (pernyataan pers) dalam bentuk rilis yang disampaikan, yang antara lain itu adalah upaya Indonesia,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/12).
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menemui warga Kelurahan Pisangan Ciputat Timur yang rumahnya dibongkar karena menempati lahan milik kampus UIN Syarif Hidayatullah. Fadli sempat menyampaikan pandangannya kepada warga.
Fadli tiba di Jalan Tarumanegara, Pisangan, Ciputat Timur sekitar pukul 10.30 WIB. Warga yang menjadi korban pembongkaran berkumpul menemui politikus Gerindra itu.
“Jadi saya memahami dan saya mempelajari. Dengan datang ke sini jadi semakin tahu permasalahannya seperti apa. Dan kalau saya sudah mendengar tadi apa yang bapak-bapak sampaikan, saya meyakini bapak-bapak punya satu legal dan kekuatan hukum yang kuat,” kata Fadli di Jalan Tarumanagara, Jumat (8/12/2018).
Kepada warga Fadli juga menyarankan agar tetap bersama menghadapi masalah ini. Dia juga menyebut sudah menindaklanjuti laporan yang disampaikan warga ke DPR.
“Karena itu saya menganjurkan tetap berhimpun bersama jangan sendiri-sendiri. Nanti kami di komisi II sudah disampaikan, tinggal di komisi VIII dengan Kementerian Agama, bisa ditanya nanti menteri agamanya, saya bisa undang juga menteri agamanya,” ujarnya.
Perwakilan warga menyebut, masalah pembongkaran itu sudah dilaporkan ke DPR sejak pertengahan 2017. Warga meminta waktu untuk mediasi namun pembongkaran sudah dilakukan.
“Sudah kita sampaikan sejak bulan Juli. Bulan Agustus dari Setneg sudah ditindaklanjuti, sebenarnya saya sudah minta waktu untuk mendiasi,” kata salah seorang warga, Mursalim.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 14 rumah dibongkar karena menempati lahan milik kampus UIN. Kabag Umum UIN Syarif Hidayatullah, Encep Dimyati menyebut lahan yang dieksekusi merupakan milik negara. Lahan yang dieksekusi terdiri dari 2 bidang.
“Tanah itu akan kami ambil alih karena merupakan milik negara dengan cara bantuan Polres, Kejaksaan, dan Pol PP. Luas tanah 885 dan 300 meter kubik,” ujar Encep pada Selasa (28/12) lalu.
