Himpunan profesional muslim lulusan Universitas Indonesia yang tergabung dalam SOLUSI UI (Solidaritas Muslim Alumni Universitas Indonesia) mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai ibu Kota Israel.
SOLUSI UI menuntut pemerintah Amerika Serikat mencabut pernyataan yang konyol dan gegabah serta tak berdasar tersebut. Upaya pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem telah memicu kemarahaan umat Islam se dunia serta dapat menghancurkan upaya perdamaian yang tengah dilakukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Pengakuan sepihak Donald Trump adalah pernyataan orang yang tidak mengetahui sejarah. Pernyataan tersebut melukai hati rakyat Palestina dan hati umat Islam sedunia sekaligus memancing amarah dan ketidaksetabilan kawasan. Karena itu, untuk terciptanya keamanan dan perdamaian dunia yang abadi, kami umat Islam alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam SOLUSI UI, menuntut Donald Trump mencabut pengakuan sepihak yang tidak memiliki dasar ilmiah dan historis tersebut, tegas
Ketua Umum SOLUSI UI Sabrun Jamil kepada pers, Jumat (8/12/2017 ) usai mengadakan diskusi masalah ekonomi sosial politik dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di gedung Nusantara III, DPR RI. Pada kesempatan tersebut Sabrun Jamil didampingi Sekretaris Jenderal SOLUSI UI Eman Sulaeman Nasim dan perwakilan tokoh-tokoh muslim alumni UI antara lain Ahmad Ghufron, Ahmad Fitrianto, Andy Kosala, Iskandar Sulaeman dan Eka Shinta.
Lebih lanjut Sabrun Jamil menjelaskan, saat Zionist internasional mengirimkan orang-orang Yahudi Eropa ke Palestina pada 1900-an, orang-oarang Yahudi di dalam Yerusalem atau Al Quds jumlahnya sangat sedikit. Kurang dari 10 persen dari umat Islam yang tinggal di Yerusalem. Yerusalem adalah tanah bangsa dan negara Palestina. Karena itu, apa yang dilakukan Donald Trump terhadap Yerusalem merupakan suatu bentuk dukungan terhadap penjajahan Israel atas Palestina. Sekaligus tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Padahal PBB bersama negara-negara Islam tengah mengupayakan perdamaian yang abadi dari konflik Israel dengan bangsa dan negara Palestina. Yakni Solusi perdamaian dengan dua negara. Solusi yang tepat dari penyelesaian Palestina dan Israel adalah Solusi dua negara. Dimana Negara dan Rakyat Palestina hidup berdampingan dengan bangsa Israel. Dengan tindakan ngawur Donal Trump ini, akan merusak proses perdamaian sekaligus juga mengancam kestabilan dan keamanan dunia, papar Sabrun Jamil.
Ditambahkan Sabrun Jamil, tindakan yang dilakukan Donald Trump terhadap Yerusalem merupakan bentuk pengalihan permasalahan dirinnya di Amerika Serikat. Sejak masa kampanye Donald Trump memiliki banyak masalah, dan masalaah itu perlahan-lahan mulai terbukti dan terkuak ke publik sehingga popularitas nya di mata Rakyat Amerika Serikat turun. Hal ini secara otomatis mengurangi dukungan rakyat dan Parlemen Amerika serikat.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) SOLUSI UI Eman Sulaeman Nasim meminta Bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo tetap memegang teguh komitmen negara sesuai dengan amanat pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yakni menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi serta ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia yang adil dan beradab. Untuk itu Bangsa dan Rakyat Indonesia harus selalu mendukung penuh perjuangan Rakyat dan Negara Palestina sampai Israel dan pelindung utamanya, Amerika Serikat, bersama PBB dapat benar-benar mewujudkan perdamaian melalui Solusi dua negara. Negara Palestina yang hidup sejahtera berdampingan dengan Israel.
Baik Sabrun Jamil maupun Eman Sulaeman Nasim mendukung sekaligus mengharapkan, kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di pertemuan tingkat tinggi negara-negara konferensi Islam (OKI) yang diinisiasi Presiden Turki Erdogan dapat menyampaikan suara umat Islam di Indonesia dan dunia. Menolak pengakuan sepihak Donald Trump. Sekaligus menuntut agar Presiden Amerika Serikat ini mencabut pengakuan tersebut sehingga Ibu Kota Israel tetap di tel Aviv.
Anggota dan Pengurus SOLUSI UI berharap Presiden Jokowi bersama Presiden Turki Erdogan dan para kepala negara-negara anggota OKI lainnya dapat menekan Presiden dan Pemerintah Amerika Serikat untuk mencabut pengakuannya dan mengembalikan ibu kota Israel ke Tel Aviv serta mendukung dan mewujudkan Solusi 2 negara yakni negara Palestina dan Israel hidup berdampingan. Saling menghormati dan saling menghargai, papar Sabrun Jamil.
Dukung SOLUSI UI
Selain mendiskusikan masalah keamanan di Timur Tengah Paska Pengakuan Sepihak Donald Trump, pertemuan SOLUSI UI dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga membicarakan kondisi masyarakat muslim Rohingya. Menurut Fadli Zon, dirinya bersama pimpinan DPR RI lainnya terus mendesak pemerintah Myanmar menghentikan berbagai bentuk penindasan masyarakat muslim Rohingya. Selain itu juga meminta pemerintah dan parlemen Myanmar melindungi masyarakat muslim Rohingnya
Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pemerintah Myanmar adalah bentuk etnic cleansing atau pembersihan etnis (genocida). Hal ini sudah disuarakan oleh masyarakat internasional. Saya mewakili DPR RI di berbagai forum parlemen baik ASEAN maupun forum Parlemen Internasional, sudah mendesak agar pemerintah dan Parlemen Myanmar untuk segera menghenntikan berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat muslim Rohingya, papar Ketua DPR RI yang juga alumni Universitas Indonesia, Fadli Zon.
Fadli Zon pada kesempatan tersebut menyambut baik dengan telah terbentuk SOLUSI UI sebagai wadah silaturahim alumni Universitas Indonesia yang beragama Islam serta memiliki perhatian yang besar dalam membela dan menyuarakan kepentingan umat dan agama Islam baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ke depan, suara-suara alumni UI muslim dalam membela dan memperjuangkan kepentingan Umat Islam bisa disalurkan lewat SOLUSI UI.
Di bawah Kepemimpinan Pak Sabrun Jamil, SOLUSI UI dapat terus menampung aspirasi lulusan UI yang memiliki kepedulian dalam upaya menyuarakan kepentingan Umat dan agama Islam. Sedangkan ILUNI UI merupakan organisasi alumni yang mewadahi seluruh alumni UI lintas golongan dan lintas agama. Kedua organisasi ini memiliki peranan yang penting dalam mempersatukan alumni UI dan membangun bangsa dan negara Indonesia,papar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ripublik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon meninjau area gusuran perumahan Puri Intan dan Sedap Malam, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (8/12/2017). Hal ini terkait persoalan kepemilikan tanah yang terjadi permasalahan dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat.
Fadli Zon meninjau kondisi lingkungan warga sekitar yang telah digusur pihak UIN lantaran pihak UIN menyatakan tanah dihuni warga Puri Intan dan Sedap Malam tersebut merupakan miliknya.
Fadli menilai area tersebut sudah menjadi pemukiman yang relatif sangat mapan dan bukan lahan kosong.
Dirinya mendapat pengakuan masyarakat Sedap Malam dan Puri Bintaro sudah sejak tahun 1978 mebayar pajak dan mempunyai KTP beralamatkan rumah tersebut.
“Tadi saya melihat bagaimana kondisinya dan wilayah ini mempunyai implikasi yang luas yaitu terdapat 400 KK dan saya juga cukup heran kenapa bisa terjadi seperti ini sekarang, padahal masyarakat sudah memiliki bukti-bukti yang kuat. Sedangkan di sisi lain bukti bukti belum tentu kuat, nanti kita akan meneruskan aspirasi masyarakat langsung ke komisi II, komisi III dan Komisi VIII untuk mengklarifikasi permaslahan ini,” ucap Fadli Zon di hadapan warga.
Ia berjanji bersama para anggota DPR akan terus mengawal masyarakat setempat dan menyarankan untuk menyiapkan data-data untuk dijadikan barang bukti, sehingga dapat menjadi lebih kuat.
Pihaknya, sambung politisi Partai Gerindra ini, akan mendorong masyarakat hingga dapat memperjuangkan haknya.
“Masyarakat harus tetap memperjuangkan haknya kalau kita tidak mempertahankan hak, siapa lagi yang akan memperjuangkan hak kita dan kumpulkan data-data barang bukti,” terangnya.
Mursalin selaku perwakilan warga berharap kepada Fadli Zon agar permasalahan yang telah terpendam selama 6 tahun ini dapat segera terselesaikan.
“Kami mohon kepada bapak Fadli Zon agar dapat mengkarifikasi permasalahan sengketa kepemilikan tanah ini, karena kami yang sudah tinggal disini sampai saat ini masih bayar pajak. Hal seperti itu dilindungi negara,” harap Mursalin.
Himpunan profesional muslim lulusan Universitas Indonesia yang tergabung dalam Solusi UI (Solidaritas Muslim Alumni Universitas Indonesia) mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai ibu Kota Israel.
Solusi UI menuntut pemerintah AS segera mencabut pernyataan konyol dan gegabah serta tak berdasar tersebut. Ketua umum Solusi UI, Sabrun Jamil merasa upaya pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem telah memicu kemarahaan umat Islam se-dunia yang dapat menghancurkan upaya perdamaian yang sedang dilakukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Pengakuan sepihak Donald Trump adalah pernyataan orang yang tidak mengetahui sejarah. “Untuk terciptanya keamanan dan perdamaian dunia yang abadi, kami umat Islam alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Solusi UI, menuntut Donald Trump mencabut pengakuan sepihak yang tidak memiliki dasar ilmiah dan historis tersebut,” kata Sabrun Jamil di Jakarta melalui pernyataan tertulisnya, pada Jumat (8/12) .
Sabrun Jamil menceritakan sejarah saat Zionist internasional mengirimkan orang-orang Yahudi Eropa ke Palestina pada 1900-an, orang-orang Yahudi di dalam Yerusalem atau Al Quds jumlahnya sangat sedikit. Kurang dari 10 persen dari umat Islam tinggal di Yerusalem.
Yerusalem adalah tanah bangsa dan negara Palestina. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Trump terhadap Yerusalem merupakan suatu bentuk dukungan terhadap penjajahan Israel atas Palestina. Sekaligus tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Padahal PBB bersama negara-negara Islam tengah mengupayakan perdamaian yang abadi dari konflik Israel dengan bangsa dan negara Palestina. Solusi yang tepat dari penyelesaian Palestina dan Israel adalah Solusi dua negara.
Dimana Negara dan Rakyat Palestina hidup berdampingan dengan bangsa Israel. “Dengan tindakan ngawur Donal Trump ini, akan merusak proses perdamaian sekaligus juga mengancam kestabilan dan keamanan dunia,” kata Sabrun.
Semua pihak juga turut mendukung sekaligus mengharapkan, kehadiran Presiden Joko Widodo di pertemuan tingkat tinggi negara-negara konferensi Islam (OKI) yang diinisiasi Presiden Turki Erdogan. Dari situ, Presiden dapat menyampaikan suara umat Islam di Indonesia dan dunia bahwa rakyat Indonesia menolak pengakuan sepihak Donald Trump. Serta Sekaligus menuntut agar Presiden AS ini mencabut pengakuan tersebut sehingga Ibu Kota Israel tetap di Tel Aviv.
Pernyataan Solusi UI ini dikeluarkan seusai mengadakan diskusi masalah ekonomi sosial politik dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di gedung Nusantara III, DPR RI. Selain mendiskusikan masalah keamanan di Timur Tengah Paska Pengakuan Sepihak Donald Trump, pertemuan itu juga membicarakan kondisi masyarakat Muslim Rohingya.
Menurut Fadli Zon, dirinya bersama pimpinan DPR RI lainnya masih terus mendesak pemerintah Myanmar menghentikan berbagai bentuk penindasan masyarakat Muslim Rohingya. Dengan meminta pemerintah dan parlemen Myanmar melindungi masyarakat Muslim Rohingnya
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pemerintah Myanmar adalah bentuk etnic cleansing atau pembersihan etnis (genocida). Hal ini sudah disuarakan pula oleh masyarakat internasional.
“Saya mewakili DPR RI di berbagai forum parlemen baik ASEAN maupun forum Parlemen Internasional, sudah mendesak agar pemerintah dan Parlemen Myanmar untuk segera menghenntikan berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat muslim Rohingya,” ujar Fadli.
Fadli Zon yag juga Alumnus UI pada kesempatan tersebut menyambut baik dengan telah terbentuk Solusi UI. Ini sebagai wadah silaturahim alumni Universitas Indonesia yang beragama Islam serta memiliki perhatian yang besar dalam membela dan menyuarakan kepentingan umat dan agama Islam. Baik kepentingan di Indonesia maupun di seluruh dunia.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan institusinya mengutus Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri pelantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang dijadwalkan di Istana Negara pada Jumat (8/12) sore.
“Kami menugaskan Pak Fadli Zon karena dia Wakil Ketua DPR bidang Politik Hukum dan Keamanan,” kata Taufik Kurniawan di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan dirinya sebenarnya juga telah mendapatkan undangan dari Istana Negara untuk menghadiri pelantikan Marsekal Hadi namun tidak bisa hadir.
Taufik mengaku tidak bisa menghadiri pelantikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu menjadi Panglima TNI dikarenakan mengisi diskusi yang diadakan koordinatoriat wartawan parlemen di Kompleks Parlemen.
“Saya sudah dapat undangannya setengah jam yang lalu. Tapi tidak sempat karena menjadi narasumber dalam diskusi di DPR,” pungkas politikus PAN itu.
Sebelumnya, Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 mengambil keputusan menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, dan akan ditindak lanjuti dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik.
“Menanyakan apakah laporan Komisi I DPR tentang hasil uji kelayakan calon Panglima TNI dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Sidang Paripurna DPR, di Jakarta, Kamis.
Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna DPR menyatakan persetujuannya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
Indonesia dan Polandia berkomitmen menguatkan diplomasi bilateral, khususnya di bidang pertanian, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata.
Kedua negara juga saling mendukung dalam upaya penegakan HAM dan pemberantasan terorisme. Komitmen kedua negara kembali ditegaskan saat berlangsung pertemuan antara Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Wakil Ketua Sejm, H.E Mr Ryszard Terkecki di Ruang Parlemen, Warsawa Polandia, Jakarta.
Fadli Zon didampingi oleh Ahmad Riza Patria (Wakil Ketua Komisi II), Anang Hermansyah (anggota Komisi X), Biem Benjamin (F-P Gerindra), Hari Kartana (Demokrat), dan Hubertus Djatmiko (KBRI). Kunjungan kerja DPR ini merupakan bagian dari diplomasi parlemen Indonesia dalam rangka mempererat hubungan bilateral yang telah ada dengan beberapa MoU sebelumnya.
Di sela pembicaraan mengenai penguatan diplomasi bilateral Indonesia-Polandia, Fadli Zon juga mengapresiasi sikap parlemen Uni Eropa yang mendukung resolusi untuk Myanmar. Indonesia-Polandia berkomitmen untuk terus membantu menuntaskan krisis yang dialami warga etnis Rohingya di Myanmar dan berkomitmen melawan segala bentuk terorisme.
Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang mengusulkan Resolusi terhadap kasus Rohingya di Myanmar di sidang IPU. “Kami berterima kasih atas sikap parlemen Uni-Eropa yang mendukung keputusan IPU terkait Resolusi Konflik Rohingya, Myanmar,” ujar Fadli Zon melalui pernyataan tertulisnya kemarin.
Pembicaraan dalam pertemuan menjadi bukti bahwa Indonesia dan Polandia samasama memiliki komitmen kuat dalam melawan segala bentuk perang melawan terorisme dan menghargai kebebasan HAM.
“Saya berharap adanya dukungan yang lebih aktif lagi dalam kerja sama di forum-forum internasional, salah satunya dukungan pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022,” ungkap Fadli Zon.
Polandia Perlu Beri Fasilitas Bebas Visa Schengen
Di kesempatan lain, Fadli Zon bertemu dengan Menteri Luar Negeri Polandia, H.E. Mrs Joanna Wronecka. Sejumlah isu dibicarakan di antaranya pertanian, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Fadli secara khusus juga meminta pemerintah Polandia memberikan fasilitas bebas visa schangen untuk Indonesia.
“Dengan pemberian bebas visa tentu saja akan mendorong investasi dan pariwisata. Juga akan meningkatkan people to people contacts “ ujar Fadli Zon.
Untuk meningkatkan people to people contacts , sejak 1987-2015, pemerintah RI telah memberikan program beasiswa Darmasiswa kepada sekitar 395 mahasiswa untuk bidang studi Bahasa Indonesia dan Seni Budaya pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
Tahun ajaran 2015/2016 terdapat 36 pelajar Polandia yang memperoleh beasiswa dimaksud. “Polandia sebagai negara terbesar ke- 6 Uni Eropa memiliki sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi dan perdagangan Indonesia,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini
Parlemen Polandia-Indonesia berkomitmen terus melawan dan memberantas aksi terorisme serta membantu menuntaskan krisis etnis Rohingya yang terusir dari Rakhen akibat keganasan angkatan bersenjata Myanmar.
Demikian antara lain hasil pembicaraan Wakil Ketua DPR RI koordinator bidang politik dan keamanan, Fadli Zon usai diterima Wakil Ketua Parlemen Polandia, Ryszard Terjecki di ruang pertemuan Gedung Parlemen Polandia di Warsawa, pekan ini.
Siaran pers pemberitaan DPR RI, Rabu (22/11) malam menyebutkan, dalam pertemuan terbatas itu, Fadli Zon didampingi Ahmad Riza Patria, Biem Benyamin dari Fraksi Partai Gerindra, Anang Hermansyah (PAN) serta Hari Kartana (Demokrat).
Pertemuan itu merupakan kunjungan kerja DPR RI dalam usaha menguatkan diplomasi bilateral kedua negara khususnya di bidang pertanian, pendidikan, perdagangan dan pariwisata.
Itu adalah bagian diplomasi parlemen Indonesia dalam mempererat hubungan bilateral yang telah ada dengan beberapa MoU sebelumnya.
Adanya Polish-Indonesia Parliamentary Group (PIPG) yang diketuai Pietrasszewska Danuta (Partai PO) 2016 dan dibentuknya Kelompok Kerja Sama Parlemen Indonesia-Polandia (2015) menjadi bukti bahwa kedua negara sudah sejak lama menjalin diplomasi bilateral yang baik.
Di sela-sela pembicaraan mengenai penguatan diplomasi bilateral Indonesia-Polandia, Fadli Zon juga mengapresiasi sikap parlemen Uni Eropa khususnya Polandia yang mendukung resolusi untuk Myanmar.
Fadli Zon menyampaikan kepada rekannya di Parlemen Polandia bahwa Indonesia adalah negara yg mengusulkan Resolusi terhadap kasus Rohingya di Myanmar di sidang IPU lalu.
“Kami berterimakasih atas sikap parlemen Uni-Eropa yg mendukung keputusan IPU terkait Resolusi Konflik Rohingya, Myanmar” kata Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu.
Ini menjadi bukti, kata Fadli Zon bahwa Indonesia dan Polandia sama-sama memiliki komitmen kuat dalam melawan segala bentuk terorisme dan menghargai kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus menerus didengungkan pihak yang menginginkan adanya perdamaian dunia itu.
“Saya berharap adanya dukungan yang lebih aktif lagi dalam kerjasama di forum-forum internasional, salahsatunya dukungan pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022,” demikian Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengharapkan dukungan Polandia terkait pemberian fasilitas bebas visa Schengen.
“Dengan pemberian bebas visa tentu saja akan mendorong investasi dan pariwisata. Juga akan meningkatkan people to people contacts,” ujar Fadli Zon usai melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Luar Negeri Polandia, H.E. Mrs Joanna Wronecka di Ruang Rapat Kementerian Luar Negeri, Warsawa Polandia, Selasa waktu setempat (20/11) waktu setempat.
Untuk meningkatkan people to people contacts, sejak 1987-2015, Pemerintah RI telah memberikan program beasiswa Darmasiswa kepada sekitar 395 mahasiswa untuk bidang studi Bahasa Indonesia dan Seni Budaya pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
Misalnya, untuk Tahun Ajaran 2015/2016, terdapat 36 pelajar Polandia yang memperoleh beasiswa dimaksud. Disamping program Dharmasiswa, sejak tahun 2011-2015 Pemerintah RI juga memberikan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) kepada 6 pelajar/mahasiswa Polandia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia-Polandia sudah menjalin kerja sama bilateral sejak lama.
Pertemuan singkat dengan Menlu Polandia merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan kerja DPR RI ke Polandia. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama antar kedua negara.
“Polandia sebagai negara terbesar ke-6 Uni Eropa memiliki sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi dan perdagangan Indonesia,” ujar dia.
Indonesia juga diharap dapat menjadikan Polandia sebagai gateway produk dan komoditi unggulan Indonesia, untuk memasuki kawasan UE, khususnya Eropa Tengah. Selain itu, mendorong kerja sama maritim di bidang industri galangan kapal.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyebut ujung tombak stabilitas Papua adalah pendekatan ekonomi dan keadilan, meskipun pendekatan keamanan masih tetap diperlukan.
“Soal ekonomi dan keadilan ini saya menilai pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan populis yang baik, seperti misalnya kebijakan BBM satu harga,” kata Fadli di akun Twitternya pada hari Minggu (19/11).
“Soal ini urgensinya sebenarnya terletak pada Otonomi Khusus Papua, yang dalam pelaksanaannya melibatkan dana sangat besar,” tambahnya.
Setelah lebih dari 15 tahun, dana tersebut mestinya telah digunakan untuk membangun banyak hal di Papua, seperti SDM maupun infrastruktur fisik, sehingga Papua sekarang ini mestinya tidak tertinggal jauh dari wilayah-wilayah Indonesia lainnya.
“Namun, jika hari ini kita menemukan fakta sebaliknya, bahwa kesejahteraan itu ternyata tidak banyak mengalir ke bawah, tapi hanya dinikmati oleh elite daerah, berarti kita punya masalah serius dalam pelaksanaan Otsus,” katanya.
“Kita perlu melakukan audit yang lebih serius terhadap pelaksanaan Otsus, tidak hanya untuk kacamata sempit soal administrasi penggunaan keuangan negara, tapi karena masalah ini sangat terkait dengan masa depan keutuhan berbangsa dan bernegara,” lanjut Fadli.
Fadli mengatakan Papua masih disandera oleh isu kesenjangan dan ketidakadilan yang harus ditangani dengan seksama.
Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untukPolandia Peter F Ghonta meminta bantuan DPR untuk aktif melobi parlemen di negeri tempatannya. Menurutnya, Polandia bisa menjadi kunci penting bagi RI untuk mengakses Uni Eropa (UE).
Peter mengatakan hal itu dalam briefing kunjungan muhibah Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warsawa, Polandia, Minggu (19/11) malam. Ambasador berlatar belakang pengusaha itu menjelaskan, tak ada isu politik yang menonjol antara Indonesia dengan Polandia.
“Tapi kami berharap kita bisa bantu Polandia, karena Polandia bisa bantu kita mengakses Uni Eropa,” tutur Peter.
Mantan presenter yang juga dikenal sebagai impresario jazz itu menambahkan, saat ini banyak tokoh Polandia yang menduduki posisi penting di Uni Eropa. Bahkan, presiden Dewan Uni Eropa saat ini adalah Donald Tusk yang juga mantan perdana menteri Polandia
Karena itu Peter mengharapkan delegasi DPR pimpinan Fadli Zon yang akan bertemu dengan senat Polandia bisa memanfaatkan forum tersebut bagi kepentingan Indonesia di Uni Eropa. “Besok (20/11) bapak-bapak (delegasi DPR, red) bertemu senat Polandia. Kami minta bantuan DPR saat bertemu senat (untuk mendorong akses Indonesia ke Uni Eropa red),” ujar Peter.
Menanggapi hal itu, Fadli mengatakan bahwa paparan Peter merupakan masukan berharga bagi DPR, terutama sebagai bekal saat bertemu senat Polandia. “Paparan tentang geopolitik, geostrategi dan geoekonomi Polandia ini menjadi penting bagi kami,” ujar Fadli.
Karena itu, Fadli ketika bertemu dengan senat Polandia akan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan forum itu untuk lobi. “Karena bagaimanapun politik luar negeri kita demi kepentingan nasional kita,” tegasnya
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang telah menyandera warga Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Mimika, Papua, merupakan teroris dengan semangat separatis.
Untuk itu penanganan KKB tidak bisa dilakukan hanya dengan operasi keamanan oleh Polri, tapi juga harus melibatkan TNI sebagai aparat pertahanan negara.
“Di luar keberhasilan operasi pembebasan kemarin, perlu disadari gerakan pro-kemerdekaan Papua saat ini sebenarnya lebih banyak menggunakan jalur diplomasi, media sosial, propaganda media, serta memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi internasional, ketimbang menggunakan aksi militer,” kata Fadli dalam keterangan pers, Senin (20/11).
Fadli menambahkan, pola pendekatan pemerintah dalam menangani Papua harus melalui jalur diplomasi. “DPR saat ini sedang merancang sebuah forum regional yang akan mengundang dan mengumpulkan parlemen negara-negara Kepulauan Pasifik,” katanya.
Menurutnya, Indonesia harus merangkul tetangga-tetangga sahabat, terutama dalam hal ini adalah negara-negara Pasifik, terkait isu Papua ini. Mereka harus mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar tentang Papua. Meski pendekatan keamanan masih diperlukan, lanjut dia, tapi ujung tombak stabilitas Papua sebenarnya adalah pendekatan ekonomi dan keadilan. Dalam soal ekonomi dan keadilan ini, ia menilai pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan populis yang baik, seperti misalnya kebijakan BBM satu harga.
“Dalam soal ini pula sebenarnya terletak urgensi Otonomi Khusus Papua, yang dalam pelaksanaannya melibatkan dana sangat besar. Sesudah lebih dari lima belas tahun, dana itu mestinya telah digunakan untuk membangun banyak hal di Papua, baik manusia maupun infrastruktur fisik, sehingga Papua hari ini semestinya tak lagi jauh ketinggalan dari wilayah Indonesia lainnya,” kata dia.
Namun, lanjutnya, jika hari ini terdapat fakta sebaliknya, bahwa kesejahteraan itu ternyata tak banyak mengalir ke bawah, tapi hanya dinikmati oleh elite daerah. “Berarti kita punya masalah serius dalam pelaksanaan Otsus. Saya kira pemerintah, BPK dan KPK, tentu bersama DPR, perlu untuk membahas masalah ini,” katanya.
Dengan demikian, diperlukan untuk melakukan audit yang lebih serius terhadap pelaksanaan Otsus, tak hanya untuk kacamata sempit soal administrasi penggunaan keuangan negara, tapi terutama karena masalah ini sangat terkait masa depan keutuhan berbangsa dan bernegara. Sementara disisi lain, sekali lagi jangan dilupakan bahwa masalah di Papua lebih kompleks daripada sekadar soal keamanan. Papua masih disandera oleh isu kesenjangan dan ketidakadilan. Ini juga harus ditangani dengan seksama.
Ia pun mengapresiasi keberhasilan Tim Gabungan TNI dan Polri dalam operasi pembebasan sandera di Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Mimika, Papua, Jumat (17/11).
Menurutnya, operasi yang menyangkut soal pertahanan dan keamanan memang membutuhkan kerjasama antara TNI dan Polri.
“Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan tim gabungan, baik dari TNI maupun kepolisian. Tim telah berhasil menghalau kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan membebaskan para sandera serta warga desa yang selama ini terjebak di Banti dan Kimbely. Itu kerja sama yang baik sekali, sekaligus menunjukkan kualitas dan profesionalitas aparat kita,” ujarnya.
