Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengucapkan terima kasihnya kepada tim gabungan TNI dan Polri yang berhasil membebaskan ratusan sandera yang disekap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Papua, Jumat (17/11). Menurutnya, keberhasilan dalam pembebasan sandera merupakan contoh sukses kerja sama TNI dan Polri.
“Itu kerja sama yang baik sekali, sekaligus menunjukkan kualitas dan profesionalitas aparat kita. Saya mengucapkan selamat kepada para prajurit, polisi, Pangdam Cendrawasih dan Kapolda, atas keberhasilan operasi kemarin,” ujar Fadli kepada wartawan di Warsawa, Polandia, Minggu (19/11) malam.
Fadli menambahkan, upaya menghalau KKB di pAPUA memang tak bisa hanya diserahkan ke Polri. Menurutnya, KKB di Papua yang menyandera ratusan warga sipil merupakan teroris dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI sehingga penanganannya juga harus melibatkan TNI.
“Gerakan prokemerdekaan Papua saat ini sebenarnya lebih banyak menggunakan jalur diplomasi, media sosial, propaganda media, serta memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi internasional, ketimbang menggunakan aksi militer. Saya kira semua hal itu memengaruhi pola pendekatan pemerintah dalam menangani Papua ,” ulasnya.
Guna menutup celah diplomasi terkait isu Papua, lanjut Fadli, DPR tengah merancang sebuah forum regional yang akan mengundang dan mengumpulkan parlemen negara-negara di kawasan Pasifik. Melalui forum itu, DPR akan merangkul tetangga-tetangga agar tak terpengaruh gerakan separatis Papua.
“Mereka harus mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar tentang Papua,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, Indonesia harus menginisiasi pembentukan forum diplomasi itu. Sebab, berkaca pada lepasnya Timor Timur, sudah seharusnya pemerintah Indonesia tak lengah dalam mengamankan jalur diplomasi.
Selain itu Fadli juga mengatakan, masalah di Papua lebih kompleks daripada sekadar soal keamanan. Sebab, Papua masih tersandera masalah kesenjangan dan ketidakadilan.
Fadli lantas menyinggung Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun. Otsus Papua melibatkan dana sangat besar sehingga seharusnya infrastruktur di provinsi berjuluk Bumi Cenderawasih itu makin baik sehingga masyarakatnya jauh lebih sejahtera.
Sayangnya, kata Fadli, kesejahteraan ternyata tak banyak mengalir ke bawah. “Tapi hanya dinikmati oleh elite daerah, berarti kita punya masalah serius dalam pelaksanaan Otsus,” tegasnya.
Karena itu Fadli menegaskan, persoalan diPapua bukan semata-mata keamanan. “Meski pendekatan keamanan masih diperlukan, tapi ujung tombak stabilitas Papua sebenarnya adalah pendekatan ekonomi dan keadilan,” katanya
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan kerja sama bilateral Indonesia-Polandia sudah terjalin dengan baik, tinggal optimalisasi dan realisasi.
“Pertemuan delegasi DPR RI bersama Ketua Senat Polandia untuk menyampaikan beberapa peluang kerja sama yang perlu diperkuat antara Indonesia-Polandia terutama di bidang pariwisata dan perdagangan. Juga beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dan Polandia dalam menguatkan hubungan kerjasama bilateral,” ungkap Fadli Zon saat melakukan pertemuan terbatas dengan Ketua Senat Polandia HE. Mr. Stanislaw Karczewski di Warsawa Polandia, Senin waktu setempat (20/11/2017).
Pertemuan tersebut merupakan kunjungan kerja DPR RI untuk menguatkan diplomasi bilateral Indonesia-Polandia khususnya bidang pertanian, pendidikan, perdagangan dan pariwisata. Dalam kunjungan tersebut, Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria dan Anggota Komisi X Anang Hermansyah. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari diplomasi parlemen Indonesia dalam rangka mempererat hubungan bilateral yang telah ada dengan beberapa MoU sebelumnya.
“Pertemuan ini juga menjadi forum strategis untuk menyampaikan pentingnya perkuat kerja sama bilateral Indonesia-Polandia. Kami berharap mendapat dukungan Polandia terhadap produk ekspor Indonesia untuk mendapatkan akses pasar UE yang lebih luas. Selain membahas beberapa peluang kerjasama, kunjungan kerja kali ini untuk pemantapan pembentukan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia- Polandia,” tambanya.
Ia melanjutkan, pertemuan ini juga sebagai forum untuk melobi senat Polandia dalam pembukaan penerbangan langsung Jakarta-Warsawa dan melanjutkan pembahasan code sharing untuk merealisasikan pembukaan jalur penerbangan langsung Warsawa-Jakarta,” paparnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengupayakan peningkatan akses Indonesia ke Uni Eropa dalam kunjungan ke Polandia.
Fadli Zon menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Polandia dan Duta Besar RI untuk Polandia, Senin (20/11/2017).
Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon sudah berencana melobi senat Polandia melalui peluang kerja sama demi meningkatkan akses Indonesia ke Uni Eropa.
Satu bentuk kerja sama yang ingin diusung adalah mendorong pembukaan penerbangan langsung antara ibu kota Indonesia dan Polandia.
“Saya beserta delegasi DPR RI akan melobi senat untuk mendorong pembukaan penerbangan langsung Jakarta-Warsawa,” jelas Fadli Zon, Minggu (19/11/2017).
“Dan melanjukan pembahasan code sharing untuk merealisasikan pembukaan jalur penerbangan langsung Warsawa-Jakarta,” lanjutnya.
Menurut Fadli, memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Polandia sangat penting untuk mendapat dukungan Polandia terhadap produk ekspor Indonesia.
Itu semua agar produk ekspor Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih luas di Uni Eropa.
Tak hanya melalui pembukaan jalur penerbangan langsung, Fadli Zon juga akan mendiskusikan peluang-peluang kerja sama di bidang lain, seperti pertanian.
“Rapat dengar pendapat kunjungan Muhibah DPR RI ke Polandia ingin mengetahui lebih dalam strategi Pemerintah Polandia dalam meningkatkan sektor pertanian,” ucap Fadli lagi.
Fadli Zon mengatakan, sudah ada nota kesepahaman kerja sama di bidang tersebut yang terbentuk dan tinggal direalisasikan.
Duta Besar RI untuk Polandia, Peter F Gontha, mengakui bahwa tidak ada isu politik yang menonjol dalam hubungan Indonesia-Polandia.
Namun diharapkan agar DPR bisa mendekati senat Polandia untuk memperluas akses Indonesia ke Uni Eropa, termasuk lewat peluang kerja sama di bidang pariwisata, dan perdagangan.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengharapkan dukungan Polandia terkait pemberian fasilitas bebas visa Schengen.
“Dengan pemberian bebas visa tentu saja akan mendorong investasi dan pariwisata. Juga akan meningkatkan people to people contacts” ungkap Fadli Zon usai melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Luar Negeri Polandia, H.E. Mrs Joanna Wronecka di Ruang Rapat Kementerian Luar Negeri, Warsawa Polandia, Selasa waktu setempat (20/11/2017).
Untuk meningkatkan people to people contacts, sejak 1987-2015, Pemerintah RI telah memberikan program beasiswa Darmasiswa kepada sekitar 395 mahasiswa untuk bidang studi Bahasa Indonesia dan Seni Budaya pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
Misalnya, untuk Tahun Ajaran 2015/2016, terdapat 36 pelajar Polandia yang memperoleh beasiswa dimaksud. Disamping program Dharmasiswa, sejak tahun 2011-2015 Pemerintah RI juga memberikan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) kepada 6 pelajar/mahasiswa Polandia.
Hal ini membuktikan bahwa Indonesia-Polandia sudah menjalin kerja sama bilateral sejak lama.
Pertemuan singkat dengan Menlu Polandia merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan kerja DPR RI ke Polandia. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama antar kedua negara.
“Polandia sebagai negara terbesar ke-6 Uni Eropa memiliki sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi dan perdagangan Indonesia,” ujar Fadli Zon.
Fadli Zon juga berharap ke depan, Indonesia dapat menjadikan Polandia sebagai gateway produk dan komoditi unggulan Indonesia, untuk memasuki kawasan UE, khususnya Eropa Tengah. Selain itu, mendorong kerja sama maritim: ToT di bidang industri galangan kapal.
“Saya kira, kedua belah pihak Indonesia-Polandia sudah memiliki hubungan yang mutualisme dimana Polandia menjadi mitra penting bagi Indonesia untuk masuknya ke pasar Uni Eropa. Begitupun Indonesia menjadi mitra penting bagi Polandia karena Indonesia bisa menjadi pintu masuk Polandia ke pintu pasar Asia Tenggara,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendorong pemerintah mengevaluasi tujuan awal program pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW).
Menurut Fadli, program tersebut kini berdampak pada kekhawatiran masyarakat terkait wacana penyederhanaan golongan listrik yang dinilai tidak lepas dari proyek pembangkit listrik 35.000 dengan target selesai beberapa tahun ke depan.
“Proyek-proyek yang kini sedang membebani keuangan PLN dan sedang coba untuk dilemparkan ke pundak konsumen seharusnya bisa dievaluasi agar tak membebani rakyat,” kata Fadli melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com pada Minggu (19/11/2017).
Fadli mengatakan, PLN saat ini sedang mengalami masalah keuangan internal, dengan kondisi korporasi mengalami penurunan saldo kas bersih di bawah batas wajar. Selain itu juga PLN mempunyai utang Rp 186,09 triliun yang harus dilunasi tiga tahun mendatang.
Dengan kondisi seperti itu, ditambah penugasan dari pemerintah mengenai program pembangkit listrik 35.000 MW, PLN mau tidak mau berusaha mencari keuntungan, salah satunya disebut Fadli dengan wacana penyederhanaan golongan daya listrik.
Wacana tersebut dianggap tidak lepas dari kondisi PLN saat ini. Adapun dalam beberapa kesempatan sebelumnya, pihak PLN mengungkapkan wacana penyederhanaan golongan daya listrik bertujuan memudahkan pelanggan yang ingin beralih ke daya lebih besar tanpa dibebankan biaya tambahan seperti dahulu.
Tetapi, walau pelanggan tidak membayar biaya untuk penambahan daya, Fadli melihat tetap ada pengeluaran lebih jika masyarakat beralih ke daya yang lebih besar. Belakangan, PLN memastikan perubahan golongan daya listrik tidak diwajibkan, tetapi sebagai pilihan masing-masing sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
“Pemerintah, sebagai pihak yang telah membebani PLN dengan penugasan yang kini membebani keuangan perusahaan pelat merah tersebut, seharusnya mengevaluasi kembali proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Saat ini kita sudah surplus listrik, sehingga proyek 35.000 MW patut dipertanyakan urgensinya,” tutur Fadli.
Fadli juga menekankan, berdasarkan data pihak PLN sendiri, untuk proyeksi kebutuhan listrik pada 2019, angka beban puncaknya hanya mencapai 59.863 MW. Sementara jika program 35.000 MW rampung, akan ada kapasitas listrik sebesar 88.585 MW yang berarti ada potensi 40 persen dari total kapasitas listrik tersebut tidak terpakai.
Wakil Ketua DPR RI, Dr Fadli Zon, menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama delegasi GKSB (Group Kerjasama Bilateral) Polandia bersama dengan Duta Besar LBBP RI untuk Republik Polandia dalam rangka kunjungan Muhibah DPR RI ke Polandia (19/11/2017).
Dalam pertemuan rapat dengar tersebut, Fadli Zon berencana melobi senat Polandia demi meningkatkan akses Indonesia ke Uni Eropa. Rencana itu sebagai respons atas permintaan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Polandia Peter F. Gontha yang meminta bantuan DPR agar aktif melobi parlemen di negeri tempatannya.
Peter mengatakan, tak ada isu politik yang menonjol dalam hubungan Indonesia dengan Polandia. Namun, dia mendorong DPR bisa mendekati senat Polandia demi memperluas akses Indonesia ke Uni Eropa.
Peter F. Gontha mengharapkan delegasi DPR pimpinan Fadli Zon yang akan bertemu dengan senat Polandia bisa memanfaatkan forum tersebut bagi kepentingan Indonesia di Uni Eropa.
Peter F. Gontha juga menyampaikan agar pada pertemuan, Senjnt (20/11), delegasi DPR saat bertemu senat dapat mendorong akses Indonesia ke Uni Eropa.
“DPR RI agar dapat menyampaikan beberapa peluang kerjasama yang perlu diperkuat antara Indonesia-Polandia terutama di bidang pariwisata dan perdagangan. Juga beberapa tantangan yg dihadapi oleh Indonesia dan Polandia dalam menguatkan hubungan kerjasama bilateral,” ungkap Peter F. Gontha.
Dalam rapat dengar tersebut, Fadli Zon menyampaikan pentingnya perkuat kerjasama bilateral Indonesia-Polandia untuk mendapat dukungan Polandia terhadap produk ekspor Indonesia untuk mendapatkan akses pasar UE yang lebih luas.
“Saya beserta delegasi DPR RI akan melobi senat untuk mendorong pembukaan penerbangan langsung Jakarta-Warsawa dan melanjutkan pembahasan code sharing untuk merealisasikan pembukaan jalur penerbangan langsung Warsawa-Jakarta,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/11/2017).
“Atas dasar itu, rapat dengar pendapat kunjungan Muhibah DPR RI ke Polandia, ingin mengetahui lebih dalam strategi pemerintah Polandia dalam meningkatkan sektor pertanian. Serta, mendiskusikan peluang-peluang yang mungkin terjalin dalam merealisasikan MoU pertanian yang sudah terbentuk,” paparnya.
Selain itu menurut Fadli, informasi yang didapatkan dari Kedutaan tentunya akan menjadi bahan untuk kami membicarakan lebih lanjut penguatan diplomasi bilateral Indonesia-Polandia. Ini merupakan masukan berharga bagi DPR, terutama sebagai bekal saat bertemu senat Polandia.
Paparan tentang geopolitik, geostrategi dan geoekonomi Polandia ini menjadi penting bagi kami. Karena itu, ketika bertemu dengan senat Polandia kami akan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan forum itu untuk lobi.
“Karena bagaimanapun politik luar negeri kita demi kepentingan nasional kita,” pungkas Fadli Zon.
Ketua DPR Setya Novanto ditahan KPK atas kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP. Meski demikian, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan kinerja DPR tidak akan terganggu.
“Apa yang terjadi di Tanah Air tentu saja membuat kita prihatin. Namun kita harus menjaga agar tanggapan terhadap kasus tersebut tetap proporsional, tak melebar ke mana-mana,” kata Fadli dalam keterangannya yang diterima detikcom, Sabtu (18/11/2017).
“Negara kita adalah negara hukum. Itu sebabnya kita harus menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Di sisi lain, Saudara Setya Novanto juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum yang tersedia, dan hak itu perlu dihormati,” sambungnya.
Fadli berpendapat, dalam menghadapi sengketa untuk mencari atau menegakkan keadilan, sudah sepantasnya semua berpegang pada hukum dan undang-undang. DPR ataupun KPK, menurutnya, memiliki pemahaman yang sama atas hal ini.
“Sebagai Pimpinan DPR, saya memastikan proses hukum yang sedang dijalani Ketua DPR Setya Novanto tak akan berpengaruh terhadap kinerja DPR. Pimpinan DPR sifatnya kolektif kolegial. Dan perkara hukum yang sedang dihadapi Saudara Setya Novanto adalah perkara lama, bukan ketika yang bersangkutan sebagai pimpinan DPR. Kasus e-KTP ini terjadi pada periode lalu 2009-2014,” jelas Fadli.
Politikus Gerindra itu juga mendukung upaya penegak hukum melakukan upaya pemberantasan korupsi. DPR, menurut dia, juga menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas. “Komitmen pemberantasan korupsi harus ditunjukkan oleh elite-elite kita, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun di partai politik,” katanya.
“Kita berharap agar kasus korupsi e-KTP ini bisa segera diselesaikan agar kehidupan kenegaraan kita tak tersandera oleh persoalan tersebut. Itu sebabnya kita juga meminta agar KPK tak melakukan politik tebang pilih agar upaya penegakan hukum menjadi tak kehilangan wibawa di hadapan publik atau melahirkan sikap apriori. KPK juga perlu menunjukkan sikap dan perlakukan yang sama dalam soal Sumber Waras, reklamasi, Pelindo II, dan kasus besar lainnya,” papar Fadli.
Ditambahkan Fadli, terkait dengan status Setya Novanto, Undang-Undang No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) telah mengatur berbagai kemungkinan jika ada anggota atau pimpinan DPR terlibat perkara hukum. Mekanisme penanganannya juga tersedia sesuai UU.
“Kita ikuti saja perkembangan kasusnya dulu,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
“Sebagai kolega sesama pimpinan DPR, saya juga ikut prihatin atas kecelakaan yang menimpa Saudara Setya Novanto. Semoga ia bisa segera pulih agar dapat menghadapi kasusnya sesuai koridor hukum yang berlaku,” sambung Fadli.
Rencana pemerintah menghapus golongan pelanggan listrik 900 VA, 1300 VA, dan 2200 VA, menjadi tinggal golongan 4400 VA dan 13.200 VA, mendapat kritik keras dari mana-mana.
“Saya menyebut rencana penghapusan golongan 900 VA hingga 2.200 VA itu sebagai bentuk kenaikan tarif secara terselubung bagi sebagian besar pelanggan golongan rumah tangga,” tekan Fadli Zon lewat keterangan pers.
Mengapa demikian? Fadli menjelaskan bahwa 56 juta di antara sekitar 66 juta pelanggan PLN adalah pelanggan rumah tangga. Dari jumlah pelanggan rumah tangga itu, hampir separuhnya atau 23 juta di antaranya, adalah pelanggan 900 VA.
“Jadi, itu rencana menaikan tarif yang sangat tidak transparan dan cenderung jahat,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Mengapa disebut jahat? Dia kembali menjelaskan bahwa rakyat pengguna listrik 900 VA sudah susah oleh kenaikan tarif listrik hingga 123 persen pada semester pertama tahun 2017.
Jika akhir tahun ini, atau awal tahun depan PLN menaikkan TDL terselubung melalui penghapusan tiga golongan di bawah 4.400 VA, kebijakan itu akan semakin memukul daya beli masyarakat, khususnya 23 juta pelanggan golongan menengah.
“Sebaiknya PLN tak membiasakan diri membebankan salah urus dan inefisiensi perusahaan ke pundak konsumen. Mereka seharusnya fokus memperbaiki manajemen internal,” sindirnya.
Begitu pula dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN, lanjut Fadli, seharusnya mereka bisa menjadi pengawas dan pemandu PLN, bukan melegitimasi rencana destruktif tersebut
Kegaduhan yang berkembang terkait kasus hukum Ketua DPR Setya Novanto mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dia menyampaikan keprihatinan atas gonjang-ganjing yang sedang terjadi di Tanah Air belakangan ini.
“Apa yang terjadi saat ini tentu saja membuat kita prihatin. Namun kita harus menjaga agar tanggapan terhadap kasus tersebut tetap proporsional, tak melebar ke mana-mana,” kata Fadli Zon.
Fadli menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semua pihak harus menghormati proses hukum. Di sisi lain, Setya Novanto juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum yang tersedia.
“Sebagai Pimpinan DPR, saya memastikan proses hukum yang sedang dijalani Ketua DPR Setya Novanto tak akan berpengaruh terhadap kinerja DPR. Pimpinan DPR sifatnya kolektif kolegial. Dan perkara hukum yang sedang dihadapi Saudara Setya Novanto adalah perkara lama, bukan ketika yang bersangkutan sebagai pimpinan DPR. Kasus e-KTP ini terjadi pada periode lalu 2009-2014,” kata Fadli.
Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus menjadi komitmen semua pihak. “Kita berharap agar kasus korupsi e-KTP ini bisa segera diselesaikan, agar kehidupan kenegaraan kita tak tersandera oleh persoalan tersebut. Itu sebabnya kita juga meminta agar KPK tidak melakukan politik tebang pilih. KPK juga perlu menunjukkan sikap dan perlakuan yang sama dalam soal Sumber Waras, Reklamasi, Pelindo 2, dan kasus besar lainnya,” jelas politisi Partai Gerindra itu.
Terkait dengan status Setya Novanto, UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah mengatur berbagai kemungkinan jika ada anggota atau pimpinan DPR yang terlibat perkara hukum. Mekanisme penanganannya juga tersedia sesuai UU.
“Kita ikuti saja perkembangan kasusnya dulu. Sebagai kolega sesama pimpinan DPR, saya juga ikut prihatin atas kecelakaan yang menimpa Saudara Setya Novanto. Semoga ia bisa segera pulih agar dapat menghadapi kasusnya sesuai koridor hukum yang berlaku,” tandas Fadli Zon.
Kerja sama antara Indonesia dengan Ukraina, khusunya di bidang pertanian, bisa terus ditingkatkan. Sebab Ukraina merupakan negara dengan luas wilayah yang cukup besar dan memiliki produk unggulan di bidang pertanian.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, usai bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian Ukraina Victor Sheremeta di Kantor Kementerian Pertanian Ukraina di Kiev, Rabu waktu setempat (15/11).
Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda muhibah DPR RI ke Ukraina. Dalam pertemuan ini, Fadli Zon didampingi oleh Irgan Chairul Mahfiz dari Komisi IX dan Nasir Djamil dari Komisi III DPR.
Di antara produk unggulan Ukraina adalag biji-bijian, terutama gandum. Produk gandum Ukraina per tahun mencapai 25 juta ton, dengan 20 juta ton-nya di ekspor ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Ukraina juga punya produk unggulan pertanian jagung.
Sementara itu, Indonesia mengekspor juga ke negara Ukraina. Diantaranya minyak sawit, kopi dan teh.
Hubungan pertanian antara Ukraina dan Indonesia bisa ditingkatkan,” tegas Fadli Zon.
Fadli Zon juga menyoroti harga daging sapi yang sangat murah di Ukraina. Harga daging yang masih hidup sekitar 1 sampai 1,5 dolar AS per kilogram. Sementara harga daging yang sudah dikemas mencapai 2 sampai 3 dolar AS per kilogram.
Ini sangat murah dan masuk akal daripada kita membeli daging sapi dari Australia atau Selandia Baru, yang mahal. Kita harus melakukan diversifikasi tujuan ekspor, termasuk juga bila kita membutuhkan impor,” jelas Fadli.
Dengan diversifikasi tujuan negara ekspor maupun tujuan negara impor, jelas Fadli, akan mengurangi kartel dan mafia yang selama ini merugikan rakyat. Sebab bila impor hanya kepada satu negara saja, lama-lama harga juga semakin tinggi yang tentu saja ini akan membebani keuangan negara.
Kalau kita menengok negara-negara sahabat lain, dengan tawaran harga yang masuk akal dan murah, tentu saja ini akan membantu Indonesia,” demikian Fadli.
