Wakil Ketua DPR Fadli Zon bertemu dengan Wakil Ketua DPR Ukraina Irina Hereschenko di gedung parlemen Ukraina dalam rangkaian kegiatan muhibbah ke Ukraina.
Dalam pertemuan ini, Fadli Zon, yang didampingi Nasir Djamil (F-PKS) dan Nur Zahedi (F-Gerindra), membicarakan berbagai langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan parlemen kedua negara. Apalagi Indonesia dan Ukraina sudah memiliki grup bilateral antar-parlemen, serta sudah saling mengunjungi satu sama lain.
Menurut Fadli, peningkatan hubungan ini sangat penting. Sebab, salah satunya, Ukraina merupakan negara dengan penduduk kedua terbesar di kawasan, setelah Rusia. Fadli pun mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan lembaga-lembaga lain dalam peningkatan hubungan kedua negara di dalam berbagai bidang.
“Di bidang ekonomi misalnya. Ukraina mengimpor dari kita minyak sawit dan turunannya, kopi dan sebagainya. Sementara kita juga mengimpor gandum dari Ukraina,” kata Fadli Zon, usai bertemu dengan Irina di Gedung Parlemen Ukraina, di Kiev (Selasa, 14/11).
Hal lain yang dibicarakan, sambung Fadli, pemerintah dan parlemen Ukraina sangat konsen dengan wilayah yang diakui telah diduduki Rusia. Tentu saja Indonesia, tak terlalu ikut campur terkait dengan hubungan di antara dua negara sahabat, dan Indonesia sangat menghargai wilayah negara masing-masing.
Ukraina sendiri akan mendukung Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap pada 2019. Sementara soal visa kita minta asas resiprokal. Harus ada kesetaraan dan perlakuan sama. Selama ini, orang Ukraina ke Indonesia bebas visa, sementera orang Indonesia yang mau ke Ukraina belum bebas visa,” tegas Fadli Zon.
Kepada Irina, Fadli juga menyampaikan bahwa dalam kunjungan muhibah ini, ia dan romobongan sudah bertemu dengan Mufti Ukraina, Syekh Akhmed Tamim. Mufti akan berkirim surat kepada DPR, pemerintah Indonesia serta MUI, untuk membantu persoalan kemanusiaan di antara Rusia san Ukaraina.
Indonesia diminta bantuan untuk membantu memfasilitasi dalam membuka ruang dan dialog. Saya kira Indonesia memang harus berperan aktif dalam membuka ruang terhadap masalah teritorial ini, terutama membantu keluarga-keluarga yang terpisah untuk bertemu kembali,” demikian Fadli
Wakil Ketua DPR Fadli Zon bertemu dengan Wakil Ketua DPR Ukraina Irina Hereschenko di gedung parlemen Ukraina dalam rangkaian kegiatan muhibbah ke Ukraina.
Dalam pertemuan ini, Fadli Zon yang didampingi Nasir Djamil (F-PKS) dan Nur Zahedi (F-Gerindra), membicarakan berbagai langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan parlemen kedua negara. Apalagi Indonesia dan Ukraina sudah memiliki grup bilateral antar-parlemen, serta sudah saling mengunjungi satu sama lain.
Menurut Fadli, peningkatan hubungan ini sangat penting. Sebab, salah satunya, Ukraina merupakan negara dengan penduduk kedua terbesar di kawasan, setelah Rusia. Fadli pun mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan lembaga-lembaga lain dalam peningkatan hubungan kedua negara di dalam berbagai bidang.
“Di bidang ekonomi misalnya. Ukraina mengimpor dari kita minyak sawit dan turunannya, kopi dan sebagainya. Sementara kita juga mengimpor gandum dari Ukraina,” kata Fadli Zon, usai bertemu dengan Irina di Gedung Parlemen Ukraina, di Kiev (Selasa, 14/11).
Hal lain yang dibicarakan, sambung Fadli, pemerintah dan parlemen Ukraina sangat konsen dengan wilayah yang diakui telah diduduki Rusia. Tentu saja Indonesia, tak terlalu ikut campur terkait dengan hubungan di antara dua negara sahabat, dan Indonesia sangat menghargai wilayah negara masing-masing.
“Ukraina sendiri akan mendukung Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap pada 2019. Sementara soal visa kita minta asas resiprokal. Harus ada kesetaraan dan perlakuan sama. Selama ini, orang Ukraina ke Indonesia bebas visa, sementera orang Indonesia yang mau ke Ukraina belum bebas visa,” tegas Fadli Zon.
Kepada Irina, Fadli juga menyampaikan bahwa dalam kunjungan muhibah ini, ia dan romobongan sudah bertemu dengan Mufti Ukraina, Syekh Akhmed Tamim. Mufti akan berkirim surat kepada DPR, pemerintah Indonesia serta MUI, untuk membantu persoalan kemanusiaan di antara Rusia san Ukaraina.
“Indonesia diminta bantuan untuk membantu memfasilitasi dalam membuka ruang dan dialog. Saya kira Indonesia memang harus berperan aktif dalam membuka ruang terhadap masalah teritorial ini, terutama membantu keluarga-keluarga yang terpisah untuk bertemu kembali,” demikian Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Desa Kimbley dan Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura, Papua. Fadli juga mengingatkan kepada Polisi dan TNI agar bisa menghindari kontak fisik dan utamakan persuasif.
“Utamakan pendekatan persuasif dan preventif. Namun kita pun harus menunjukkan kedaulatan dan tak didikte oleh kelompok separatis,” kata Fadli dalam pesan singkat, Selasa (14/11).
Politikus Partai Gerindra ini juga berharap pihak Kepolisian dan TNI berupaya untuk bisa membebaskan masyarakat yang disandera oleh mereka selama empat hari. Kemudian, kata Fadli penanganan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut harus secara persuasif. Yaitu dengan cara dialog atau cara yang diperlukan. Menurut dia, ancaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini menunjukkan, seolah-olah Indonesia tak berdaya.
“Pemerintah jangan anggap enteng masalah Papua dan segera mengambil langkah ke arah penyelesaian. Jika tindakan penyanderaan didiamkan, maka akan berulang sebagai cara mencari perhatian internasional oleh OPM,” tegas Fadli.
Tidak hanya itu, Dia juga mengecam tindak mereka yang menyandera sekitar 1.300 orang tersebut bukan lagi tindakan kriminal melainkan bentuk tindakan terorisme. Fadli juga menuturkan tindakan mereka bukan hanya melanggar hukum Indonesia melainkan sudah mengancam hidup ribuan warga sipil di Papua.
“Penyanderaan tersebut, tak hanya melanggar hukum Indonesia, namun juga mengancam hidup ribuan warga sipil di Papua. Ini semacam test the water dari OPM,” kata Fadli.
Diketahui, tidak hanya warga Desa Kimbely yang disandera di sana. Terdapat 34 warga Desa Kedondong, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak termasuk dari sekitar 1.300 orang yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Fadli Zon mendukung upaya diplomasi pemerintah sesuai dengan amanat UU MD3.
Fadli mengatakan itu saat bertemu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Ukraina, Georgia dan Armenia, Prof.DR. Yuddy Chrisnandi, ME di Kyiv dalam kunjungan muhibah ke KBRI Kyiv (Senin, 13/11).
Menurutnya, ada salah satu fungsi yang mungkin belum terlalu dikenal dalam praktek negara kita yaitu fungsi diplomasi parlemen yang juga tercantum dalam statute International Parliament Union (IPU) yaitu mendukung diplomasi pemerintah.
“Dan dalam hakikat politik luar negeri dan dalam menjaga kepentingan nasional kita dalam hal ini dari seluruh aspek yang fungsi KBRI adalah perangkat yang menjaga kepentingan nasional dari seluruh aspek yang ada,” jelas Fadli.
Dia melihat, Ukraina bukan negara yang baru bagi Indonesia lantaran dulu pernah menjadi bagian dari Uni Soviet.
“Di dalam Uni Soviet pun Ukraina bukanlah negara wilayah terpinggirkan, namun yang terdepan.
Sebagai contoh, Kyiv adalah tempat berdirinya awal awal imperium Russia di awal abad belasan, ungkapnya. Jadi kita melihat secara geopolitik atau geostrategik, Ukraina adalah suatu negara yang penting di kawasan ini termasuk bagi Russia,” jelas Fadli.
Dia melihat, sikap Indonesia sudah tepat dalam menyikapi ketegangan antara Russia dan Ukraina terkait dengan insiden-insiden yang terjadi termasuk di wilayah Krimea.
“Tinggal bagaimana kita melihat kedepannya Hubungan Indonesia dan Ukraina. Kalau dari sisi politik, masyarakatnya terbelah yang pro dan anti Russia, dipahami sedang membangun identitas baru,” jelasnya.
“Termasuk dengan berbagai kebijakan dan undang-undang termasuk penerapan Bahasa Ukraina. Namun kita tidak usah menyentuh wilayah tersebut, termasuk dengan dinamika politik yang naik turun.”
Fadli menyoroti sisi ekonomi dan budaya yang perlu didorong adalah kultural diplomasi karena dari pintu masuk berbagai kepentingan.
“Karena sebenarnya kalau melihat peluang-peluang yang ada di bidang ekonomi sangat besar. Karena dengan kerjasama bidang ekonomi dan budaya kita bisa mengajak masuk investor-investor besar Ukraina untuk berinvestasi di Indonesia,” jelasnya.
Fadli menjelaskan, Indonesia bisa masuk kerjasama ekonomi dan pariwisata sebagai pintu masuk produk Indonesia ke eropa.
“Ukraina mempunyai kultur yang panjang yang sangat menghargai kebudayaan sebagai sesuatu yang tinggi dan berharga. Sekali masyarakat Ukraina mengenal Indonesia dengan kebudayaan yang tinggi maka akan terbuka kerjasama ekonomi termasuk pariwisata dan produk lain,” jelasnya.
“Jadi apa yang dilakukan Dubes Yuddy sudah tepat seperti mendirikan Anjungan Indonesia di Ghrysko Botanical garden dan Miniatur Indonesia di Ukraine Miniature Park,” sambungnya.
Fadli menjelaskan, hal seperti inilah yang akan mendorong masyarakat Ukraina mengenal Indonesia.
“Dengan membuat situs budaya seperti itu, menunjukan Indonesia dengan kebudayaan yang tinggi hadir di Eropa. Saya pikir Diplomasi seperti ini harus jadi target,” sambung Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini.
Dubes Yuddy menyampaikan terima-kasih atas kunjungan Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Fadli Zon yang didampingi oleh Anggota DPR Fraksi PKS Nasir Jamil dan Fraksi Partai Gerindra.
“Kunjungan tersebut merupakan kunjungan muhibah dalam rangka peningkatan hubungan bilateral Parlemen Indonesia-Ukraina. Selama kunjungan tersebut, delegasi diagendakan bertemu dengan berbagai pihak termasuk anggota Parlemen Ukraina,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya (Pensosbud) KBRI Kyiv, Gatot Amrih Djemirin menyampaikan bahwa di tahun 2018 akan diadakan Festival Indonesia di Kyiv, ibu kota Ukraina yang memadukan kegiatan budaya dan pameran dagang.
“Selain itu, akan memfasilitasi kerjasama olah raga khususnya di bidang sepak bola. Serta rencana kerjasama yang sudah dirintis di bidang pendidikan khususnya antara lain Institut Teknologi Bandung dengan Science Tekchnology Center of Ukraine,” tutup Gatot.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendorong Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ukraina untuk meningkatkan dan terus mengembangkan diplomasi budaya.
“Budaya bisa jadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan diplomatik, termasuk ekonomi dan bisnis,” kata Fadli Zon saat berdialog dengan Dubes RI di Ukraina, Yuddy Chrisnandi, di Kantor Kedutaan RI di Kiev, Senin (13/11) waktu setempat.
Dialog ini merupakan bagian rangkaian kegiatan Muhibah Wakil Ketua DPR RI di Ukraina. Fadli Zon didampingi anggota Fraksi PKS Nasir Djamil dan anggota Fraksi Gerindra Nurzahedi Tanjung dan Irgan Chairul Mahfiz dari Fraksi PPP. Dalam dialog Yuddy didampingi oleh staf KBRI secara lengkap.
Fadli Zon mengatakan bahwa bagi Eropa bagian Timur, termasuk warga Ukraina, posisi budaya ini sangat tinggi. Budaya merupakan hal penting dan bahkan utama dalam kehidupan mereka.
“Maka penyelenggaran festival dan pameran untuk mengenalkan Indonesia ke masyarakat umum Ukraina sangat tepat. Pameran wisata, budaya, dan termasuk kuliner harus diperbanyak,” tegas Fadli.
Sementara Dubes Yuddy menyampaikan terima-kasih atas kunjungan Delegasi DPR RI ini. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan muhibah dalam rangka peningkatan hubungan bilateral Parlemen Indonesia-Ukraina. Selama kunjungan tersebut, delegasi diagendakan bertemu dengan berbagai pihak, termasuk anggota Parlemen Ukraina.
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya (Pensosbud) KBRI Kiev, Gatot Amrih Djemirin menyampaikan bahwa di tahun 2018 akan diadakan Festival Indonesia di Kiev, yang memadukan kegiatan budaya dan pameran dagang. Kegiatan itu akan memfasilitasi kerjasama olah raga, khususnya sepak bola.
Parlemen Indonesia-Ukraina
Pada kesempatan yang berbeda, rombongan muhibah mengunjungi parlemen Ukraina untuk membahas beberapa langkah peningkatan hubungan parlemen kedua negara. Pertemuan yang dihelat di gedung parlemen Ukraina tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Ukraina, Iryna Geraschenko.
Menurut Fadli, peningkatan hubungan ini sangat penting. Sebab, Ukraina merupakan negara dengan penduduk kedua terbesar di kawasan, setelah Rusia. Fadli pun mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan lembaga-lembaga lain dalam peningkatan hubungan kedua negara di berbagai bidang.
“Di bidang ekonomi, misalnya, Ukraina merupakan importir minyak sawit Indonesia dan produk turunannya. Mereka juga mengimpor kopi dan sebagainya. Sementara itu, Indonesia mengimpor gandum dari Ukraina,” kata Fadli Zon, di Gedung Parlemen Ukraina (Selasa, 14/11).
Dalam pertemuan, Ukraina mengaku memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2019. Sementara soal isu bebas visa, Wakil Ketua DPR RI menyampaikan agar pemerintah Ukraina menerapkan asas resiprokal.
“Harus ada kesetaraan dan perlakuan sama. Selama ini, orang Ukraina ke Indonesia bebas visa, sementera orang Indonesia yang mau ke Ukraina belum bebas visa,” ujar Fadli Zon.
Kemanusiaan Ukraina-Rusia
Kekhawatiran akan krisis kemanusiaan antara Ukraina – Rusia yang terjadi di Donbass disampaikan oleh Mufti Ukraina Dr. Syekh Akhmed Tamim di Masjid Ar-Rahma, Kiev (Senin, 13/11) kepada rombongan delegasi Muhibah DPR RI yang didampingi oleh Dubes RI Yuddy Chrisnandi. Dalam pertemuan silaturahmi tersebut Mufti Ukraina juga menjelaskan tentang perkembangan Islam di Ukraina dengan total muslim di Ukraina sekitar 0,5 persen atau 2,2 juta.
Persoalan kemanusiaan tersebut juga disampaikan kepada Wakil Ketua Parlemen Ukraina, Irina, bahwa Mufti Ukraina, Syekh Akhmed Tamim akan berkirim surat kepada DPR RI, Pemerintah Indonesia, serta MUI, untuk membantu persoalan kemanusiaan di antara Rusia dan Ukraina.
“Indonesia diminta bantuannya untuk memfasilitasi pembukaan ruang dialog. Saya kira Indonesia memang harus berperan aktif dalam membuka ruang terhadap masalah teritorial ini, terutama membantu keluarga-keluarga yang terpisah untuk bertemu kembali,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengecam aksi penyanderaan sekitar 1.300 orang oleh Kelompok Bersenjata (KB) di Desa Kimbely dan Banti, Distrik Tembagapura, Papua.
Kelompok bersenjata tersebut diduga bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Penyanderaan sejak Kamis (9/11/2017), membuat warga tak bisa bergerak, diisolasi dan dilarang keluar kampungnya.
“Saya mengecam keras tindakan penyanderaan oleh Kelompok Bersenjata OPM. Apa yang mereka lakukan bukan lagi tindakan kriminal biasa, melainkan tindakan terorisme. Sehingga mereka lebih tepat disebut kelompok teroris daripada kelompok kriminal,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/11/2017).
Menurut Fadli Zon, penyanderaan tersebut tak hanya melanggar hukum Indonesia, namun juga mengancam hidup ribuan warga sipil di Papua.
Wakil Ketua DPR RI itu meminta pihak kepolisian dan TNI harus berupaya keras agar para sandera bisa segera bebas.
“Sudah lebih dari empat hari, tentu kondisi warga terisolasi mulai kekurangan makanan dan kondisi fisik pasti menurun,” kata Fadli Zon.
Fadli mengutarakan dalam kondisi ini, pihak kepolisian dan TNI sebisa mungkin menghindari kontak senjata, utamakan pendekatan persuasif dan preventif, namun tetap menunjukkan kedaulatan dan tak didikte oleh kelompok separatis.
“Masyarakat bertanya-tanya kenapa kejadian ini seperti dibiarkan dan aparat tak bertindak tegas. Harus ada penanganan tegas terhadap OPM dengan cara persuasif, dialog atau cara lain yang diperlukan,” kata Fadli Zon
Sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, organisasi parlemen sedunia atau GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) membuat buku panduan bagi anggota parlemen. Panduan ini dibuat sebagai salah satu bagian penting dalam SDGs nomor 16 atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
“Buku ini diharapkan bisa menjadi guidance anggota parlemen seluruh dunia. Dibuat dalam bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Indonesia, Spanyol, Prancis, dan Arab,” kata Fadli dalam Forum Parlemen Ke-7 di Markas PBB di Wina, Austria, Kamis (9/11/2017).
Menurutnya, buku panduan ini lahir dari kerja sama lembaga internasional dari GOPAC, UNDP, Islamic Development Bank, dan Westminster Foundation for Democracy. Untuk anggota parlemen Indonesia, menurutnya, buku ini menjadi panduan peran aktif parlemen dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Untuk pemberantasan korupsi, salah satu hal yang penting adalah melibatkan parlemen. Karena parlemen ikut di dalam penguatan legislasi,” ujar Presiden GOPAC itu.
Dalam forum Parlemen Ke-7 di Markas PBB di Wina, Austria, Fadli Zon juga menekankan kepada anggota parlemen dunia tentang pentingnya upaya pemberantasan korupsi dari anggota parlemen. Tanpa pengawasan parlemen, menurutnya, pemerintah dapat bertindak koruptif.
“Saya menegaskan bahwa pengawasan adalah salah satu tugas pokok anggota parlemen. Tanpa pengawasan parlemen, kekuasaan pemerintah akan menjadi mutlak,” kata Fadli di hadapan para anggota parlemen dunia di Vienna International Centre.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan pidato pada Sidang Pleno The Conference of States Parties to The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), di Vienna International Centre, Wina, Austria, Rabu siang waktu setempat. Fadli Zon berpidato dalam kapasitasnya sebagai Presiden GOPAC (the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption/Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi).
“GOPAC mendukung agenda pencegahan dan pengembalian aset dalam konvensi melawan korupsi PBB (UNCAC). Kami telah mendukung UNCAC sejak acara deklarasi di Meksiko pada 2003 silam. Peran parlemen juga sangat vital dalam mengawal agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan PBB,” kata Fadli Zon dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (9/11/2017).
Dia meyakini bahwa keterlibatan anggota parlemen dalam mempromosikan integritas dan menciptakan rezim antikorupsi sangat penting. “Pada tahun 2006, Konferensi Global GOPAC di Tanzania telah mengeluarkan sebuah resolusi tentang pentingnya menciptakan satuan tugas Global UNCAC (Global Task Force-UNCAC),” paparnya.
Melalui Satgas itu, GOPAC ingin meningkatkan kapasitas anggota parlemen dalam mengadaptasi standar internasional gerakan melawan korupsi ke dalam standar nasional. Itu sebabnya sejak saat itu Forum Anggota Parlemen selalu diselenggarakan bersamaan dengan setiap konferensi UNCAC. Forum Anggota Parlemen ini adalah salah satu agenda penting GOPAC.
“Kami percaya bahwa untuk menghadapi korupsi memerlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya lembaga parlemen dan anggota parlemen,” kata politisi dari Partai Gerindra itu.
Itu sebabnya GOPAC, dengan bantuan UNDP dan Islamic Development Bank, telah menerbitkan ‘Buku Pegangan Parlemen tentang SDGs’, untuk mendukung keterlibatan parlemen dan anggota parlemen dalam mengawasi program SDGs.
“Dalam pidato di pleno tadi saya sebagai Presiden GOPAC mengajak semua pihak untuk menggunakan buku pegangan yang disusun GOPAC itu sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas parlemen dalam terlibat dengan program SDGs. Dengan pengawasan parlemen, kita dapat mencegah penyalahgunaan dana publik dan mendorong kebijakan yang lebih efektif dalam implementasi SDGs,” tandas dewan yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
GOPAC berkomitmen dalam agenda pemberantasan korupsi. Karena itu pada tahun 2015, dalam Deklarasi Yogya, GOPAC merekomendasikan agar PBB mempertimbangkan pembentukan protokol UNCAC baru untuk membentuk pengadilan internasional kejahatan korupsi.
Selain itu mendukung penggunaan tindakan hukum untuk mengejar pelaku korupsi. Dan perlunya memperkuat kerja sama internasional dalam memfasilitasi pengembalian aset curian hasil korupsi kepada pihak yang dirugikan.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan pidato dalam Sidang Pleno The Conference of States Parties to The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang bertempat di Vienna International Centre. Fadli menyampaikan pidato dalam kapasitas sebagai Presiden GOPAC (the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption/Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi).
“GOPAC mendukung agenda pencegahan dan pengembalian aset dalam Konvensi Melawan Korupsi PBB (UNCAC). Kami telah mendukung UNCAC sejak acara deklarasi di Meksiko pada 2003 silam. Kami percaya bahwa keterlibatan anggota parlemen dalam mempromosikan integritas dan menciptakan rezim antikorupsi sangat penting. Peran parlemen juga sangat vital dalam mengawal agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan PBB,” jelas Fadli, di Wina, Austria, dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Rabu (8/11) waktu setempat.
Dia memaparkan, pada tahun 2006, Konferensi Global GOPAC di Tanzania telah mengeluarkan sebuah resolusi tentang pentingnya menciptakan Satuan Tugas Global UNCAC (Global Task Force-UNCAC). Melalui Satgas, GOPAC ingin meningkatkan kapasitas anggota parlemen dalam mengadaptasi standar internasional gerakan melawan korupsi ke dalam standar nasional. Itu sebabnya sejak saat itu Forum Anggota Parlemen selalu diselenggarakan bersamaan dengan setiap konferensi UNCAC. Forum Anggota Parlemen ini adalah salah satu agenda penting GOPAC.
“Kami percaya bahwa untuk menghadapi korupsi memerlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya lembaga parlemen dan anggota parlemen. Semua itu merupakan tantangan bagi GOPAC. Itu sebabnya GOPAC, dengan bantuan UNDP dan Islamic Development Bank, telah menerbitkan ‘Buku Pegangan Parlemen tentang SDGs’, untuk mendukung keterlibatan parlemen dan anggota parlemen dalam mengawasi program SDGs,” ungkap Fadli.
Dalam pidato di pleno, Fadli sebagai Presiden GOPAC mengajak semua pihak untuk menggunakan buku pegangan yang disusun GOPAC. Buku tersebut sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas parlemen dalam terlibat dengan program SDGs. Dengan pengawasan parlemen, dapat mencegah penyalahgunaan dana publik dan mendorong kebijakan yang lebih efektif dalam implementasi SDGs.
“GOPAC berkomitmen dalam agenda pemberantasan korupsi. Karena itu pada tahun 2015, dalam Deklarasi Yogya, GOPAC merekomendasikan agar PBB mempertimbangkan pembentukan protokol UNCAC baru untuk membentuk pengadilan internasional kejahatan korupsi, serta mendukung penggunaan tindakan hukum untuk mengejar pelaku korupsi besar dan perlunya memperkuat kerjasama internasional dalam memfasilitasi pengembalian aset-aset curian hasil korupsi kepada pihak yang dirugikan,” beber Fadli.
Pernyataan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang dikutip oleh berbagai media pada hari Minggu kemarin, yang mengatakan jika upah bekerja di pabrik lebih tinggi daripada bekerja di sawah, mendapat kritik dari Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Fadli Zon
Di sela-sela mengikuti The Conference of the State Parties to United Nations Convention Against Corruption, di Wina, Austria, Fadli, yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI, menyatakan jika pernyataan semacam itu menyesatkan dan cenderung melecehkan profesi petani.
“Pernyataan semacam itu, yang membandingkan profesi hanya dari tingkat upah, bisa menyesatkan pemahaman publik dan cenderung melecehkan profesi petani.
Kalau gaji astronot lebih tinggi dari gaji pekerja pabrik, misalnya, apakah kemudian semua orang harus jadi astronot? Apa menjadi astronot lebih baik dari menjadi pekerja pabrik? Atau, menjadi pekerja pabrik menjadi lebih buruk dari jadi astronot? Tak seharusnya pejabat pemerintah melontarkan pernyataan tak terukur semacam itu,” ujar Fadli, Rabu (8/11/2017)
“Ketimbang membandingkan upah buruh pabrik dengan upah petani di Klaten, yang tak sepadan, Menteri Perindustrian mestinya fokus memperhatikan laju deindustrialisasi di Indonesia. Kenapa kontribusi sektor industri terhadap PDB terus mengalami penurunan? Persoalan itu mestinya diberi perhatian utama,” paparnya.
Soal-soal semacam itu mestinya lebih diperhatikan oleh Menteri Perindustrian, bahwa sektor industri kita kinerjanya ternyata tak bagus. Jadi, untuk menunjukkan kinerja sektor industri sebaiknya menggunakan data dari sektor industri juga.
Jangan kemudian hanya demi memoles kinerja sektor yang dipimpinnya lalu membandingkannya dengan sektor lain yang tak ada hubungannya. Publik yang membaca pernyataan itu bisa salah memahami persoalan, seolah lebih baik jadi buruh pabrik saja daripada menjadi petani,” timpalnya.
Jika upah petani dianggap rendah, kata Fadli justru merupakan tugas pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani kita, dan bukannya malah merendahkan profesi petani.Apalagi, mayoritas jumlah tenaga kerja kita bekerja di sektor pertanian, yaitu sebanyak 39,68 juta orang, atau sekitar 31,86 persen.
“Sementara itu, mereka yang bekerja di sektor industri hanya separuhnya, yaitu sekitar 16,6 juta orang, atau sekitar 13,31 persen,” tandasnya.”Saya yakin Pak Airlangga maksudnya mungkin tak ingin merendahkan profesi petani. Tapi dengan pernyataannya itu, beliau telah menyinggung masyarakat petani,” pungkas Fadli yang juga Ketua Umum DPN HKTI dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
