Di sela-sela menghadiri Konferensi ke-7 Negara Pihak pada Konvensi PBB tentang Antikorupsi (UNCAC), Wakil Ketua DPR Fadli Zon bertemu dengan pimpinan International Anti-Corruption Academy (IACA) Martin Kreutner. Pertemuan dilakukan untuk menguatkan kembali kerja sama di bidang pendidikan, khususnya di lingkungan pendukung parlemen.
Fadli mengatakan IACA adalah salah satu akademi antikorupsi dan lembaga internasional. Di samping itu, Indonesia adalah salah satu negara pihak di lembaga internasional ini.
Di akademi ini, Fadli mengatakan IACA membuka beberapa program seperti master, doktoral, summer camp, termasuk training antikorupsi. Antara lembaga ini dan lembaga yang sekarang ia pimpin, GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), menurutnya, sudah sering ada bentuk kerja sama. IACA juga memberikan apresiasi dan penghargaan bagi anggota parlemen yang aktif dalam upaya antikorupsi.
“Jadi IACA ini bagus sekali dan semoga orang bisa ikut di sana dan Indonesia, termasuk negara bagian dari IACA, tentu mereka katakan akan dipermudah,” katanya di Vienna International Centre, Wina, Austria, Rabu (8/11/2017).
Dalam pertemuan itu, menurut Fadli, IACA menyatakan akan mempermudah Indonesia dalam hal pengembangan kapasitas soal antikorupsi. Bila perlu, para staf di lingkungan DPR dan pemerintah bisa belajar di akademi tersebut.
Dikatakan Fadli, bisa saja staf di BURT, BKSAP, dan Baleg DPR belajar dari akademi ini. Hal tersebut, menurutnya, bisa dilakukan, apalagi ada kesiapan dari pihak akademi IACA dalam mempermudah program bantuan.
Khusus untuk GOPAC atau Organisasi Parlemen Sedunia, Fadli mengatakan kerja sama telah dilakukan sejak 2013. Anggota parlemen yang konsisten membahas upaya pemberantasan korupsi, menurutnya, diberi kesempatan di akademi ini. Sayangnya, anggota parlemen dari Indonesia belum pernah ada yang mendapatkan kesempatan tersebut.
“Dari Indonesia belum ada, waktu itu dari Yaman. Indonesia belum ada yg direkomendasikan juga, karena rekomendasi dari regional chapter,” sebut politikus Gerindra itu.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon hari ini berbicara soal fungsi parlemen di sesi pleno Konferensi ke 7 negara pihak pada Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC. Konferensi PBB kali ini digelar di Wina, Austria.
Fadli, yang merupakan Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia atau GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), percaya keterlibatan parlemen sangat penting dalam implementasi dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals). Selain itu, sebagai organisasi global, menurut Fadli, GOPAC menekankan pentingnya political will dan peran kunci dari anggota parlemen dalam implementasi pemerintahan antikorupsi.
Pada 2016 di Tanzania, menurut Fadli, GOPAC telah menyepakati tugas bersama dalam mendukung konvensi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota parlemen untuk mengadaptasi konvensi UNCAC demi kebutuhan masing-masing negara.
“Forum parlemen selalu hadir dalam setiap konferensi negara pihak Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC,” kata Fadli Zon di Vienna International Centre, Wina, Austria, Rabu (8/11/2017).
Tahun ini, dalam konferensi negara pihak Konvensi PBB tentang Antikorupsi, GOPAC secara khusus akan membahas pengawasan dan pengembangan serta efektivitas anggota parlemen. Parlemen, menurutnya, juga memiliki fungsi sebagai pengawasan implementasi Konvensi PBB tentang Antikorupsi.
“Kita percaya untuk melawan korupsi butuh kerjasama semua pihak, termasuk parlemen dan anggota parlemen,” ujar Fadli.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga menyampaikan GOPAC telah membuat panduan bagi para anggota parlemen dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Lewat buku panduan tersebut, anggota parlemen, menurutnya, dapat secara efektif mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Kami mendorong untuk menggunakan panduan ini sebagai bagian dari pengembangan kapasitas anggota parlemen untuk berperan serta dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” tutur politikus Gerindra itu.
Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC (Uniterld Nations Convention Against Corruption) itu juga dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. Pimpinan KPK rencananya akan berbicara mengenai Peninjauan Kembali Jakarta Principle, yang akan dilaksanakan pada special event di Konferensi ke 7 Negara Pihak pada Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC (United Nations Convention Against Corruption).
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan pidato dalam Sidang Pleno The Conference of States Parties to The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Vienna International Centre, Rabu (8/11) siang waktu Wina, Austria.
Fadli berpidato dalam kapasitas sebagai Presiden GOPAC (the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption/Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi).
Menurut Fadli, GOPAC mendukung agenda pencegahan dan pengembalian aset dalam Konvensi Melawan Korupsi PBB (UNCAC).
“Kami telah mendukung UNCAC sejak acara deklarasi di Meksiko pada 2003 silam. Kami percaya bahwa keterlibatan anggota parlemen dalam mempromosikan integritas dan menciptakan rezim antikorupsi sangat penting,” katanya.
Lebih lanjut, Fadli mengatakan peran parlemen juga sangat vital dalam mengawal agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan PBB.
Pada tahun 2006, Konferensi Global GOPAC di Tanzania telah mengeluarkan sebuah resolusi tentang pentingnya menciptakan Satuan Tugas Global UNCAC (Global Task Force-UNCAC). Melalui Satgas, GOPAC ingin meningkatkan kapasitas anggota parlemen dalam mengadaptasi standar internasional gerakan melawan korupsi ke dalam standar nasional.
“Itu sebabnya sejak saat itu Forum Anggota Parlemen selalu diselenggarakan bersamaan dengan setiap konferensi UNCAC. Forum Anggota Parlemen ini adalah salah satu agenda penting GOPAC,” ujar Fadli yang juga Waketum Partai Gerindra ini.
Fadli mengungkapkan pihaknya percaya bahwa untuk menghadapi korupsi memerlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya lembaga parlemen dan anggota parlemen.
Menurutnya, semua itu merupakan tantangan bagi GOPAC. Itu sebabnya GOPAC, dengan bantuan UNDP dan Islamic Development Bank, telah menerbitkan ‘Buku Pegangan Parlemen tentang SDGs’, untuk mendukung keterlibatan parlemen dan anggota parlemen dalam mengawasi program SDGs.”
Saat menyampaikan pidato, Fadli sebagai Presiden GOPAC mengajak semua pihak untuk menggunakan buku pegangan yang disusun GOPAC itu sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas parlemen dalam terlibat dengan program SDGs. Dengan pengawasan parlemen, kata dia, kita dapat mencegah penyalahgunaan dana publik dan mendorong kebijakan yang lebih efektif dalam implementasi SDGs.
“GOPAC berkomitmen dalam agenda pemberantasan korupsi. Karena itu pada tahun 2015, dalam Deklarasi Yogya,
GOPAC merekomendasikan agar PBB mempertimbangkan pembentukan protokol UNCAC baru untuk membentuk pengadilan internasional kejahatan korupsi.
Juga mendukung penggunaan tindakan hukum untuk mengejar pelaku korupsi besar dan perlunya memperkuat kerjasama internasional dalam memfasilitasi pengembalian aset-aset curian hasil korupsi kepada pihak yang dirugikan.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon akan berbicara mengenai peran parlemen dalam pemberantasan korupsi di Wina, Austria. Ia diundang untuk berbicara sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia atau Chairman on Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).
Fadli mengatakan konferensi di Wina adalah salah satu konferensi dari negara pihak UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) atau Konvensi PBB tentang Antikorupsi. Parlemen, menurutnya, jadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi.
Di Indonesia sendiri, ada kurang lebih 60 anggota parlemen Indonesia masuk anggota GOPAC. Ada sekitar 106 negara yang ikut organisasi ini dengan jumlah anggota sekitar 2 ribu orang.
“Karena parlemen adalah bagian penting dalam pemberantasam korupsi. Kita punya forum tersendiri menyampaikan. Di parliamentarian forum saya memberikan speech peran parlemen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” katanya saat kepada detikcom di Wina, Austria, Selasa (7/11/2011).
Fadli mengatakan pembicaraan nanti tidak dikhususkan mengenai fungsi parlemen Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia juga akan berbicara mengenai langkah dan hasil pembicaraan GOPAC mulai dari Jogja Declarations dan terkait handbook parliamentarians sebagai alat bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya bagi parlemen.
“Sudah di atas 2 ribu karena anggotanya, aggota parlemen dan mantan anggota parlemen,” ucapnya.
Dalam sesi ketujuh Konferensi Negara pihak Konvensi PBB tentang Antikorupsi, akan ada 48 sesi yang diadakan di Vienna International Centre mulai dari tanggal 6-10 November 2017. Fadli Zon dijadwalkan jadi pembicara pada Kamis besok (9/11) mewakili GOPAC.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Charge d’ Affaires atau Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia Igor Kaczmarczyk di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/11/2017). Pertemuan tersebut membahas rencana kunjungan GKSB Indonesia – Polandia dalam waktu dekat ini.
“Kita sengaja mengundang Kedubes Polandia karena akan ada delegasi berkunjung ke Polandia untuk hubungan kerja sama antar parlemen dan beberapa menteri, sehingga hasilnya lebih terukur,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menjelaskan, beberapa sektor yang akan menjadi prioritas peningkatan kerja sama diantaranya, di bidang pendidikan, pertanian dan pertahanan.
Di bidang pendidikan, menurut Fadli, Polandia terkenal dengan sistem pendidikan yang berkualitas diantara negara eropa lainnya. Sehingga, tidak menutup kemungkinan Polandia dapat menjadi alternatif baru bagi pelajar yang ingin melanjutkan studinya ke eropa, khususnya di bidang Sains dan Teknologi, Kesehatan dan Pertanian.
“Ini kesempatan yang baik bagi mahasiswa Indonesia, semacam disertifikasi agar tidak hanya negara-negara barat tertentu yang sudah menjadi tujuan studi,” paparnya.
Selain itu, biaya pendidikan dan biaya hidup relatif murah di Polandia dengan kualitas pendidikan yang hampir sama dengan Amerika maupun negara Eropa Barat. Saat ini, pemerintah Polandia telah memberikan 26 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia dan diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan minat pelajar Indonesia.
Sementara itu, terkait di bidang pelayanan kesehatan, Ketua Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia – Polandia Imam Suroso mengatakan Polandia dapat menjadi negara percontohan. “Seperti sistem BPJS di sana, nanti kita akan lihat apakah ada yang bisa efektif dan efisien tapi masyarakat tetap tercover, jika cocok maka bisa kita tiru dan modifikasi,” paparnya.
Ia menambahkan, nantinya kunjungan delegasi GKSB akan diterima langsung oleh Parlemen Polandia, Menteri Pendidikan dan Sains, Menteri Pertahanan dan akan ada kunjungan spesifik ke pabrik bus listrik Polandia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali melontarkan kritik kerasa kepada pemerintahan Jokowi. Kali ini, Ia menilai pembangunan infrastruktur yang digeber saat ini bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan sekelompok orang.
“Saya menilai kemajuan yang dilakukan pemerintah bukan untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, saya mengajak seluruh kader Gerindra dan simpatisan lebih bijak menyikapi manfaat kebijakan pemerintah,” kata Fadli Zon, saat temu kader di DPC Gerindra Padang, Minggu (5/11).
Fadli Zon Wakil yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, dari angka-angka yang disajikan pemerintah justru tidak terefleksikan dalam kehidupan masyarakat banyak.
Infrastruktur yang dibangun belum menimbulkan multiflier effect pada ekonomi rakyat. “Untuk infrastruktur memang ada perubahan. Namun, manfaat pembangunan tersebut belum ada berdampak bagi ekonomi rakyat,” ujarnya.
Terkait tidak adanya dampak infrastruktur yang dibangun pemerintah saat ini, menurutnya terlihat dari penurunan industri sentral di Indonesia.
Ada beberapa industri, seperti logam dasar, semen, besi baja, serta penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi yang merana.
“Betul infrastruktur dibangun, tapi infrastruktur dibangun untuk apa dan untuk siapa? Jangankan untuk ekonomi rakyat, ekonomi yang berbasis pada industri saja tidak terkena dampak positifnya,” bebernya.
Oleh karena itu, dia mempertanyakan kepada pemerintah dari mana bahan baku pembangunan infrastruktur tersebut, dan tenaga kerjanya dari mana juga. “Inilah yang harus kita sama-sama kritisi,” ingatnya.
Lebih lanjut Fadli Zon juga mengajak seluruh kader dan simpatisan Gerindra di Sumbar mengawasi dan menyikapi kebijakan pemerintah. “Jangan sampai kita lengah. Mari kita perjuangkan hak rakyat,” katanya.
Ketua DPC Gerindra Padang Afrizal, menyatakan kesiapannya mengajak seluruh kader dan simpatisan mengawasi kebijakan pemerintah.
“Jangan sampai rakyat dibohongi oleh pemerintah. Kita akan jaga dan kawal hak-hak rakyat. Untuk itu melalui pilkada serentak tahun depan, kita perjuangkan rakyat melalui pemenangan calon kepala daerah Gerindra,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima kedatangan wakil Duta Besar Polandia (charge de affairs Polandia) Igor Kaczmarczyk. Pertemuan itu sebagai persiapan kunjungan DPR ke Polandia yang dipimpin oleh Fadli.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Fadli di Gedung Nusantara III, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2017). Rencana kunjungan DPR ke Polandia itu direncanakan berlangsung pada 18 November mendatang.
“Wakil Duta Besar atau charge de affairs dari Kedutaan Polandia, kita mengundang (karena) akan ada delegasi. Saya termasuk yang memimpin juga delegasi official visit dan kebetulan bersama dengan GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) untuk ke Polandia pada tanggal 18 November ini,” tutur Fadli.
Fadli menyebut pada kunjungan ke Polandia itu akan dibahas hubungan kerjasama antar-parlemen. Selain itu juga membicarakan beberapa hal dengan kementerian-kementerian dan instansi di Polandia.
“Untuk hubungan kerjasama antar-parlemen dan juga bertemu dengan beberapa menteri di sana seperti Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian dan juga beberapa instansi lain,” ujarnya.
Pertemuan di Polandia dia nanti akan berfokus pada peningkatan kerja sama di bidang pendidikan. Polandia juga telah memberikan 26 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia.
“Jadi disampaikan oleh Wakil Duta Besar bahwa mereka ingin meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan. Mereka sudah memberikan 26 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia dan sudah digunakan oleh para mahasiswa Indonesia untuk belajar di Polandia. Saya kira ini juga kesempatan yang baik bagi mahasiswa Indonesia untuk semacam diversifikasi,” terang Fadli.
Dia menyatakan Polandia banyak mendukung Indonesia di forum internasional.
Apalagi menurut Fadli hubungan Indonesia dengan Polandia cukup baik.
“Saya melihat Polandia adalah negara yang berada di Eropa yang selama ini dianggap cukup bisa mempertahankan ekonominya lebih baik dibanding dengan negara-negara Eropa lain dan mereka juga mempunyai produk-produk unggulan yang punya diversifikasi yang berbeda dengan negara-negara Eropa lain,” sebut politikus Gerindra itu.
“Apalagi juga hubungan kita cukup baik selama ini, mereka juga selalu mendukung kita di banyak forum internasional,” imbuh Fadli.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pedagang Pasar Ateh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengharapkan kepastian tiga informasi terkait kebakaran pusat pertokoan pasar itu yang terjadi Senin (30/10).
“Informasi dari perbincangan dengan pedagang, ada tiga informasi yang mereka harapkan kepastiannya,” katanya saat meninjau kondisi pasar tersebut, Sabtu (5/11/2017).
Informasi yang diharapkan para pedagang yaitu penyebab pasti penyebab kebakaran, kondisi kelayakan bangunan pertokoan dan kepastian lokasi penampungan agar dapat berdagang kembali.
“Pedagang ingin tahu segera bagaimana kondisi bangunan apakah masih bisa rehab atau harus bangun ulang. Hal ini memang perlu pengujian sehingga pedagang diharap bersabar,” tambahnya.
Menyangkut lokasi penampungan, ia mendorong pemerintah setempat dan pedagang agar menyepakati lokasi penampungan sesegera mungkin agar aktivitas perdagangan dapat berjalan kembali.
“Pedagang memang inginnya tetap di Pasar Ateh. Tapi yang tahu bagaimana kondisi daerah adalah pemerintah dengan DPRD setempat serta pedagang. Bermusyawarah dulu, yang penting lokasinya bisa menampung semua pedagang dan aktivitas berdagang tidak sepi,” jelasnya.
DPR akan ikut mendorong pemerintah melalui kementerian yang terkait agar mengambil langkah cepat terkait pendanaan penanganan pasar.
“Saya kira ada pendanaan untuk kondisi darurat dan untuk revitalisasi pasar memang ada. Dalam penggunaan anggaran penanganan musibah ada mekanisme yang harus diikuti,” katanya.
Pusat pertokoan Pasar Ateh Bukittinggi terbakar pada Senin (30/10) pagi dan kerugian ditaksir mencapai Rp1,5 triliun dari hasil penghitungan kasar 794 kios yang ada.
Menurut Kapolres setempat, AKBP Arly Jembar Jumhana dari penyelidikan sementara disebutkan bahwa kebakaran terjadi karena ledakan trafo di Blok C.
“Dari pendataan, di lantai dua ada 354 kios semua sudah habis. Sisanya ada yang setengah terbakar dan ada yang akan terbakar,” ujarnya.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat menggelar wisuda ke-61 bagi 308 lulusan di Hotel Inna Muara Padang, Sabtu (4/11/2017). Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan orasi ilmiah.
Dalam orasi ilmiahnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan Dua keistimewaan orang Minangkabau. Minangkabau memiliki peranan yang istimewa dalam perjalanan sejarah nasional bangsa Indonesia, Keistimewaan tersebut umumnya dialamatkan pada dua hal. Pertama, terkait dengan sumbangsih Minangkabau dalam memperkaya khasanah pemikiran, keilmuan, dan budaya Indonesia.
Kedua, terkait dengan sumbangsih Minangkabau dalam melahirkan elit-elit nasional yang berperan penting dalam setiap fase sejarah bangsa ini. “Umumnya kita melihat puncak kontribusi putra Minangkabau dalam panggung sejarah nasional, ditandai dengan peranan Mohammad Hatta sebagai salah satu proklamator kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya.
“Namun, gambaran yang tidak kalah istimewa, ternyata juga dapat kita lihat pada bagian dibalik puncak tersebut”.
Selain itu, Dia mengatakan meski populasi Minangkabau hanya 3% dari total populasi republik, orang Minangkabau adalah kelompok yang paling besar mengisi lingkaran elit politik, intelektual, dan kelompok professional Republik Indonesia.
Dia menyampaikan Sejak republik ini baru terbentuk, belum banyak dari anak bangsa yang berpendidikan, memiliki keahlian profesional, dan kemampuan teknis untuk mengelola negara yang masih baru. Namun demikian, faktanya kebanyakan dari jumlah yang sedikit itu, diisi oleh mereka yang berasal dari Minangkabau.
Dia juga memberikan apresiasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atas sumbangsih pendidikannya kepada Minangkabau. (RI)
Untuk mencegah adanya penyebaran konten pornografi melalui aplikasi WhatsApp baik di Android maupun IOS, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera melakukan pemanggilan terhadap penyedia jasa (provider) telekomunikasi.
“Seharusnya Kementerian Kominfo bisa mengundang seluruh provider dan melihat aplikasi Whatsapp ini sejauh mana bisa mencegah konten pornografi,” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (6/11/2017).
Salah satu cara, lanjutnya, agar konten pornografi tidak tesebar di aplikasi WA yang terdapat dalam telepon pintar yakni adanya dukungan dari provider telekomunikasi terkait hal tersebut.
Ia menekankan agar provider mampu menangkal penyebaran pornografi sehingga tidak menjadi virus karena hal tersebut bisa ditiru dan menjadi modus dalam menyebarkan konten serupa.
“Menurut saya aplikasi Whatsapp itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena hampir semua kita menggunakannya di Indonesia jadi tidak perlu ditutup. Khusus menyangkut konten porno bisa dicegahlah melalui provider dan ada caranya pasti,” katanya, seperti dilansir dari Antara.
Sejak dulu, sambungnya, DPR telah mendesak Kemenkominfo untuk memberikan tindakan tegas kepada akun maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyebaran atau penyedia konten pornografi.
Dia menilai harusnya konten-konten tersebut bisa dicegah sehingga tidak menyebar kemana-mana seperti virus.
Selain itu, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari merasa prihatin dengan GIF atau format animasi sederhana yang memuat konten asusila atau pornografi yang bisa diakses oleh para pengguna WhatsApp di Android maupun IOS.
“Menkominfo harus segera memblokir konten WA porno yang terdapat dalam aplikasi GIFnya,” kata Abdul Kharis.
Menurut dia sangat berbahaya tidak ada filter atau batasan untuk menggunakan aplikasi GIF tersebut, sehingga hal itu sangat memprihatinkan.
“Munculnya berbagai keprihatinan pengguna WA, terkait hal diatas, maka saya meminta agar Kemenkominfo menggunakan kewenangannya yang dimana diatur dalam pada pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” ujarnya.
Politisi PKS itu mengatakan dalam pasal itu, disebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
Selain itu menurut dia, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
“Memperhatikan keresahan masyarakat dan payung hukum yang ada peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, yang ada pada pasal 40 UU ITE maka pemerintah wajib mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang,” katanya.
Dia menilai pemerintah memiliki kewenangan melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, karena itu Kemenkominfo bisa segera bersama Kepolisian melakukan penyelidikan terkait dugaan konten porno dalam aplikasi WA tersebut, jika tidak mau blokir WhatsApp secara keseluruhan.
