Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon mengajak masyarakat untuk cerdas menggunakan media sosial. Hal ini sangat diperlukan mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik, potensi akan timbulnya kegaduhan di media sosial sangat besar.
Hal ini perlu diantisipasi masyarakat, berkaca pada pilkada sebelumnya, kabar hoax dan fitnah masih menjadi alat untuk menjatuhkan lawan politik melalui media sosial. Kecerdasan menggunakan media sosial pun diperlukan dengan cara membangun positif campaign, bukan black campaign.
“Medsos menjadi platform yang penting untuk mempengaruhi konstituen, wajar aja. Yang penting positif campaign, bagi saya kalau negatif campaign bisa digunakan jika ada dasar dan mendorong orang untuk kritis. Yang tidak boleh adalah black campaign dan hoax,” jelas Fadli Zon di Jakarta, Selasa, (09/1/2018).
Di era digital ini, media sosial mampu menjadi alat bagi masyarakat untuk menunjukan sikap preferensi politik. Sehingga tak heran, ini kerap menjadi lapangan pertarungan opini di masyarakat.
Karenanya, kecerdasan masyarakat ini juga diperlukan untuk menghadapi berita hoax yang kerap muncul di media sosial. Fadli juga mengungkapkan apapun itu hoax tidak dapat dibenarkan, mengingat sebelumnya Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi mengeluarkan istilah “hoax membangun”.
“Kalau hoax membangun itu penyataan ngawur semoga tidak terulang lagi. Yang bersangkutan juga sudah minta maaf,” tutup Fadli.
Hari ini (Jumat, 22/12) diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia. Hari Ibu sendiri telah lama menjadi simbol jika perempuan Indonesia sejak dulu telah terlibat dalam perjuangan politik dan kebangsaan.
Begitu kata Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon di sela lawatannya ke Bangladesh untuk meninjau dan membantu para pengungsi Rohingya.
Ia menyebut bahwa peringatan Hari Ibu di Indonesia seharusnya berbeda dengan peringatan Mother’s Day di luar negeri, yang hanya bersifat penghormatan terhadap peran domestik kaum perempuan. Sebab, peringatan Hari Ibu di Indonesia merupakan bentuk peringatan terhadap perjuangan emansipasi kaum perempuan.
“Penetapan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu sudah dilakukan sejak tahun 1938, dalam Kongres Perempuan Indonesia III. Penetapan itu dibuat untuk mengenang semangat dan perjuangan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, sebagaimana yang tercermin dalam hasil Kongres Perempuan Indonesia I, yang digelar pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Jadi, ini salah satu hari besar yang telah diperingati bahkan sejak sebelum kita merdeka. Sesudah kita merdeka, Hari Ibu ditetapkan Presiden Soekarno sebagai hari besar nasional melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959,” kata Fadli Zon.
Ia menambahkan bahwa lahirnya Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 sangat berkaitan dengan Kongres Pemuda yang telah melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun yang sama. Itu sebabnya, kongres yang menghimpun organisasi-organisasi perempuan dari berbagai latar belakang itu erat kaitannya dengan gerakan perjuaangan kemerdekaan.
“Tak heran, agenda utama Konggres Perempuan Indonesia I adalah persatuan perempuan nusantara, peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, serta isu-isu terkait kepentingan kaum perempuan lainnya,” jelasnya.
“Kongres waktu itu, misalnya, mengusulkan pemberian beasiswa bagi anak-anak perempuan, mengirimkan mosi kepada pemerintah untuk memperbanyak sekolah bagi anak perempuan, ataupun pemberian jaminan sosial bagi para janda dan anak yatim. Jadi, Hari Ibu di Indonesia merupakan bentuk penghormatan terhadap semangat emansipasi perempuan,” tambahnya seperti keterangan yang diterima redaksi.
Karena itulah, adanya peringatan Hari Ibu, selain harus mengingatkan kita pada perjuangan emansipasi kaum perempuan, juga mestinya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan kita dahulu sangat disokong oleh perempuan. Itu sebabnya tidak mengherankan jika ada yang menyebut jika perempuan adalah tulang punggung negara. Lurus dan bengkoknya negeri ini sangat tergantung kepada kaum perempuannya.
“Dalam posisinya sebagai pendidik di dalam lingkungan keluarga, di mana setiap ibu merupakan guru pertama bagi anak-anaknya, masa depan bangsa memang ada di tangan kaum perempuan. Merekalah yang telah mendidik anak-anak kita, mengajarkan nilai-nilai moral dan kebaikan,” jelas Fadli Zon.
“Tak heran, dalam sejumlah isu yang berlawanan dengan soal moral dan kebajikan, kaum perempuan kita selalu berada di garda depan dalam melakukan perlawanan. Dalam menghadapi isu LGBT, misalnya, yang kampanyenya mendapat sokongan dana global, kita bisa melihat bagaimana kegigihan kaum ibu dalam membendung setiap upaya untuk melegalkan hal tersebut di Indonesia,” sambungnya.
“Itu sebabnya, kaum perempuan harus mendapatkan pendidikan yang baik, serta diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya. Selamat Hari Ibu,” tutupnya.
Plt Ketua DPR RI Fadli Zon mengunjungi lokasi pengungsian Rohingya di Kutupalong, Cox`s Bazar, Bangladesh (21/12/2017). Sebelumnya, Fadli Zon sudah menemui Ketua Parlemen Bangladesh, Dr Shirin Sharmin Chaudhury dan State Minister Kemlu Bangladesh, Mr. Mohammed Shahriar Alam.
Dalam kunjungan ini, Fadli Zon didampingi oleh delegasi DPR RI diantaranya Ledia Hanifa (FPKS) dan Nurmansyah Effendi Tanjung (F-PDIP). Hadir pula Dubes RI untuk Bangladesh Rina P. Soemarno. Mereka sempat berdiskusi dengan para pengungsi difasilitasi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM).
Dari dialog singkat dengan para pengungsi mereka adalah korban militer Myanmar yang brutal. Rumah-rumah dibakar, perempuan diperkosa, ada yg ditembak atau dipenggal. Mereka berhari-hari bahkan berminggu-minggu harus menyelamatkan diri dari kejaran militer Myanmar hingga akhirnya bisa menyeberangi perbatasan Bangladesh.
“Saya sungguh prihatin melihat warga Rohingya yang terusir dari negaranya sendiri karena konflik berkepanjangan di Rakhine. Mereka sudah kehilangan keluarga. Anak, istri, suami, kebanyakan karena rezim militer di Myanmar. Ini harus dihentikan dengan langkah politik. Jelas yang terjadi dengan etnis Rohingya adalah genosida dan pemusnahan etnis (ethnic cleansing). Kita tak bisa mengabaikan dan menutup mata.”
Lokasi pengungsian Cox`s Bazar mencapai 3.000 hektar dan menjadi tempat pengungsi yang paling luas di dunia. Ironisnya, kebanyakan pengungsi adalah anak-anak. Ada 500.000 anak-anak menjadi pengungsi di Kutupalong dan sekitarnya. Dari jumlah itu, 30.000 adalah anak-anak yatim piatu.
“Saat ini di Kutupalong, ada sekitar 1 juta pengungsi dari Rohingya yang menyeberang dari Myanmar. Jumlah ini terus bertambah karena kekerasan di Rakhine belum juga berhenti. Dari laporan, kemarin saja datang 185 orang yang baru datang,” kata Fadli Zon.
Dari pantauan di lokasi ada beberapa organisasi kemanusiaan Indonesia yang sudah turut aktif berperan memberikan bantuan mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) dan Aksi Cepat Tanggap Indonesia (ACT).
“Saya mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam misi kemanusiaan di Bangladesh. Termasuk para relawan dari Indonesia yang sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan membuka posko kesehatan bagi pengungsi Rohingya. Sekalipun kondisi di lokasi pengungsian masih memprihatinkan, penuh dengan shelter yang dibangun seadanya dengan dinding tanah lempung dan atap dari jerami atau plastik. Sulit juga ditemui air selain dari pompa manual di beberapa titik.
“Ini masalah kemanusiaan yang sangat-sangat serius. Bukan hanya bagi Bangladesh, atau Asia Tenggara, tapi ini masalah bagi dunia,” kata Fadli Zon.
Pemerintah Indonesia harus gunakan instrumen ASEAN untuk mengawal dan memastikan terlaksananya MoU repatriasi dengan adanya jaminan keamanan dari Myanmar.
“Saya menyarankan jika repatriasi tak berjalan baik, maka perlu langkah politik di kawasan. Pemerintah RI perlu menekan pemerintah Myanmar untuk mematuhi sikap dunia Internasional termasuk PBB untuk memulangkan warga Rohingya ke tanah asal mereka di Rakhine State, Myanmar. Selama ini pemerintah Myanmar hanya lip service dan tak ada realisasi serius menghentikan kekerasan. Para pelaku kejahatan kemanusiaan harus diseret ke Mahmakah Internasional seperti kasus pembantaian di Bosnia,” kata Fadli.
“Indonesia harus ambil inisiatif mengundang negara-negara ASEAN untuk mencari jalan penyelesaian krisis kemanusiaan. Jika Myanmar tak ada itikad baik, sebaiknya negara itu dikeluarkan saja dari ASEAN,” pungkasnya.
Plt Ketua DPR Fadli Zon menyebut peringatan Hari Bela Negara sebagai pengakuan negara atas eksistensi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Menurut Fadli, selama puluhan tahun posisi PDRI pernah digelapkan dan dianggap tidak penting.
“Hari Bela Negara merupakan pengakuan negara atas eksistensi PDRI yang selama puluhan tahun posisinya pernah digelapkan dan tidak dianggap penting,” jelas Fadli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/12/2017).
PDRI waktu itu lahir untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman agresi militer Belanda, yang sudah menguasai Kota Yogyakarta. Belanda juga sudah berhasil menawan Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah Menteri.
“Namun, karena adanya pemerintahan darurat di Sumatera yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara, eksistensi Republik Indonesia tidak jadi lenyap sebagaimana yang direncanakan Belanda,” ujar Fadli.
Menurut Fadli, PDRI memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi Republik Indonesia. PDRI menunjukkan kepada dunia, saat situasi genting, para pemimpin di negara ini selalu berusaha menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi sipil.
“Saat Jenderal Soedirman mengirim kawat ke Sumatera agar, sebagai penguasa perang di Jawa, ia diberi kekuasaan untuk menentukan sikap politik mengenai status negara, misalnya, dengan tegas Sjafruddin selaku Ketua PDRI menolaknya. Dalam situasi apa pun, demikian prinsip Sjafruddin, keputusan politik harus selalu diambil oleh pemimpin politik, bukan oleh militer,” ucap Fadli.
“Ini contoh bagaimana pemimpin zaman dulu menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara, kita hendaknya memang selalu bekerja dengan aturan main. Tak boleh ada situasi di mana tujuan boleh menghalalkan segala cara,” imbuh Fadli.
Oleh karena itu, Fadli menilai, sebuah sikap yang tepat jika Hari Bela Negara dijadikan hari kelahiran PDRI.
“Tak salah jika pemerintah menjadikan hari kelahiran PDRI sebagai Hari Bela Negara. Meskipun hari kelahiran PDRI secara de facto adalah tanggal 22 Desember 1948, yaitu tanggal ketika PDRI diumumkan di Halaban, Sumatera Barat,” tuturnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon menuntut agar Presiden Joko Widodo bersikap lebih dalam memberikan reaksi terhadap Amerika Serikat.
Fadli mengatakan Indoenesia dengan negara muslim terbesar di dunia sudah selayaknya berbuat lebih banyak terhadap sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Yerusalem sebagai ibukota Israel.
“Karena itu jangan hanya mengimbau-mengimbau saja. Jangan kita khawatir kemudian hanya mengucapkan keprihatinan saja. Kita sebagai muslim yang terbesar di dunia harus lebih dari itu,” katanya saat sampaikan orasi dalam aksi Bela Palestina di Monumen Nasional, Minggu (17/12/2017).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mendesak agar Presiden Jokowi segera memproklamirkan kota Yerusalem sebagai ibukota Palestina.
“Karena yang mengatakan itu presiden Amerika, maka saya mengimbau kepada Presiden RI, Negara muslim terbesar di Dunia agar menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibukota Palestina. Jadi yang paling konkrit adalah Yerusalem adalah ibukota Palestina dan Palestina adalag negara merdeka yang harua kita akui,” tandasnya.
Diketahui, aksi Bela Palestina merupakan prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai bentuk protes terhadap Amerika. Selan itu aksi juga menuntut agar dunia mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon menemui Ketua Parlemen Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury di Dhaka, Selasa (19/12). Dalam pertemuan itu, Fadli membahas upaya untuk membantu pengungsi Rohingya yang terusir dari Myanmar.
Hingga saat ini terdapat sekitar 1,1 juta warga Rohingya yang mengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh. “Kami juga menyampaikan, delegasi DPR RI akan mengunjungi langsung lokasi pengungsian warga Rohingnya di daerah Cox’s Bazar,” ujar Fadli yang dalam lawatannya didampingi anggota DPR Nurmansyah Efendi Tanjung (F-PDIP) dan Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS).
Fadli menambahkan, DPR terus berupaya memanfaatkan forum-forum internasional untuk mencari solusi guna mengakhisi tindak kekerasan terhadap warga Rohingya yang dikenal sebagai minoritas muslim di Myanmar. Misalnya, delegasi DPR pada World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals di Bali pada 6-7 September lalu juga mendorong lahirnya resolusi soal Rohingya.
Selain itu, delegasi DPR yang dipimpin Fadli pada ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA) Conference di Manila, 13-19 September 2017 lalu juga memperjuangkan masalah Rohingya. Terakhir, Fadli bersama delegasi DPR mengajukan emergency item tentang Rohingya pada ajang Interparliamentary Union di St Petersburg, Rusia.
“Komitmen DPR RI ingin terus konsisten dalam proses penyelesaian persoalan Rohingya. Untuk itu, dalam pertemuan dengan ketua parlemen Bangladesh, kami mendesak agar segera mencari solusi politik yang bersifat permanen, yaitu mengembalikan pengungsi Rohingya ke tempat asalnya, dijamin keamanannya dan disiapkan infrastrukturnya,” sambungnya.
Selain itu, Fadli juga mendorong ASEAN agar lebih tegas untuk menyikapi persoalan Rohingya. Menurutnya, ASEAN harus mengambil peran besar.
“Salah satu yang kami usulkan yaitu parlemen Bangladesh menulis surat pada parlemen-parlemen Asia Tenggara yang memberikan informasi terkait masalah pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh. Kami juga menyampaikan untuk diberi kemudahan-kemudahan dalam pemberian visa untuk para pekerja yang menjadi relawan Rohingya di perbatasan Bangladesh,” pungkasnya
Plt Ketua DPR RI, Dr Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Bangladesh, Dr Shirin Sharmin Chaudhury.
Mereka membahas isu pengungsi Rohingya di Dhaka, Selasa, (19 /12/2017).
Fadli Zon didampingi oleh Dubes LBBP RI untuk Bangladesh, Rina P. Soemarno, anggota delegasi Nurmansyah Efendi Tanjung (F-PDIP), Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS).
Kunjungan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia H.E Mayor Jenderal Azmar, yang membahas nasib warga Rohingya yang ada di kamp-kamp pengungsian Bangladesh.
Sampai hari ini, ada sekitar 1,1 juta orang yang mengungsi di Cox Bazar Bangladesh.
“Kami juga menyampaikan, delegasi DPR RI akan mengunjungi langsung lokasi pengungsian warga Rohingnya di daerah Cox Bazar,” katanya..
DPR, kata Fadli Zon, menjalankan tugas diplomasi parlemen dalam sejumlah konferensi internasional.
Pada World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals 6-7 September di Bali DPR mendorong lahirnya resolusi soal Rohingya. Pada ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA) Conference di Manila, 13-19 September 2017.
Selain itu, delegasi DPR yang dipimpin Fadli Zon juga memperjuangkan masalah Rohingya. Terakhir di Interparliamentary Union di St Petersburg Rusia, DPR ajukan emergency item tentang Rohingya.
Menurut Fadli Zon, upaya yang dilakukan parlemen sudah banyak di antaranya World Parliamentary Forum (WPF) di Bali, forum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) dan International Parliamentary Union (IPU).
“Dimasukkannya krisis Rohingya dalam resolusi IPU ini menjadi koreksi bagi sikap parlemen ASEAN dan negara-negara ASEAN, yang justru pasif dan menutup mata terhadap krisis di Rohingya,” katanya.
Komitmen DPR RI, kata dia, ingin terus konsisten dalam proses penyelesaian persoalan Rohingya.
“Untuk itu, dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Bangladesh, kami mendesak agar segera mencari solusi politik yang bersifat permanen yaitu mengembalikan pengungsi Rohingya ke tempat asalnya dan dijamin keamanannya,” katanya.
Tak hanya itu, kata Fadli, mereka juga harus disiapkan infrastruktur yang memadai.
“Kami mendorong agar ASEAN lebih tegas untuk menyikapi persoalan ini. ASEAN harus mengambil peran besar,” katanya.
Salah satu yang diusulkan yaitu parlemen Bangladesh menulis surat pada parlemen-parlemen Asia Tenggara yang memberikan informasi terkait masalah pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh.
“Kami juga menyampaikan untuk diberi kemudahan-kemudahan dalam pemberian visa untuk para pekerja yang menjadi relawan Rohingya di perbatasan Bangladesh,” katanya.
Plt Ketua DPR RI, Dr Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bangladesh Mohammed Shahriar Alam. Pertemuan digelar di Dhaka untuk membahas pengungsi Rohingya yang kini berjumlah 1,1 juta orang di Cox’s Bazar, daerah Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar.
Fadli Zon didampingi oleh Dubes LBBP RI untuk Bangladesh, Rina P Soemarno, dan anggota delegasi Nurmansyah Efendi Tanjung (F-PDIP) dan Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS).
“Kami menyampaikan bahwa selama ini DPR RI sudah menunjukkan komitmen untuk pengungsi Rohingya,” kata Fadli Zon, Selasa (19/12).
Fadli menambahkan November lalu, sudah ada kesepakatan antara Bangladesh-Myanmar terkait kasus pengungsi Rohingya di Bangladesh. Pengungsi Rohingya yang akan kembali ke Myanmar di bawah perjanjian repatriasi.
Dalam perjanjian itu, Myanmar juga diwajibkan untuk membangun infrastruktur dan menjamin keselamatan warga yang pulang ke Rakhine. Namun belum terlihat adanya komitmen Myanmar untuk mewujudkan dua hal itu. Terbukti dengan arus pengungsi yang terus terjadi dari Rakhine ke wilayah Bangladesh.
“Kami ingin mendorong seluruh anggota Parlemen di Asean untuk bersama mencari solusi. Komitmen ini juga harus datang dari pemerintah Myanmar agar mereka bisa menerima kembali para pengungsi Rohingya,” tegas Fadli.
Dari temuan di lapangan, mayoritas pengungsi Rohingya mengaku ingin pulang ke kampung halamannya. Hanya sedikit yang enggan kembali. Kebanyakan karena trauma dengan kekerasan oleh militer yang menimpa di Rakhine.
“Saya kira Indonesia harus mendukung MoU repatriasi dengan membuka komunikasi antara Indonesia-Myanmar Dalam MoU tersebut disampaikan akan adanya proses Repatriasi hingga dua bulan ke depan dengan menjamin keamanan dalam proses pemulangan pengungsi,” kata Fadli.
Sementara itu Ledia Hanifa menjelaskan parlemen Indonesia juga meminta pemerintah Bangladesh memberikan kemudahan bagi dokter dan relawan untuk mendapatkan visa.
“Bantuan kesehatan ini sangat dibutuhkan,” kata Ledia.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon menghadiri Aksi Bela Palestina atau Aksi 1712 di Monas, Jakarta Pusat. Keduanya kompak memakai peci hitam.
Pantauan di lokasi, Minggu (17/12/2017), Fahri dan Fadli terlihat sekitar pukul 08.00 WIB. Keduanya kemudian langsung naik ke panggung dan duduk bersama sejumlah tokoh yang telah hadir sebelumnya seperti Menteri Agama Lukman Saifuddin hingga Ketum MUI Ma’aruf Amin.
Fahri memakai baju hitam, peci, serta syal Palestina. Sementara Fadli memakai baju putih, memakai kafiyeh Palestina, dan memakai peci. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga terlihat di lokasi.
Sebelumnya, sejumlah tokoh masih terus menyampaikan orasinya kepada massa aksi. Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym sempat memimpin doa Aksi Bela Palestina. Aa Gym mendoakan agar Palestina segera merdeka dan bebas dari penjajahan.
Ketum MUI Ma’aruf Amin juga sempat menyerukan untuk mengambil sikap terhadap Amerika Serikat. Teriakan ‘boikot Amerika’ pun langsung menggema.
“Hari ini kita akan membuat pernyataan sikap. Setuju atau tidak? Saya tanya, Kalau Donald Trump tidak mau juga mencabut bagaimana? Boikot?” tanya Maruf Amin dari atas panggung.
“Boikot Amerika,” teriak massa ramai-ramai menjawab Ma’ruf.
Ma’ruf mengatakan massa berkumpul hari ini semata-mata hanya untuk membela Palestina. Pernyataan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, kata Ma’ruf, sangat menyakiti umat Islam.
“Palestina merupakan negara yang sampai saat ini masih dijajah. Kita bebaskan Palestina,” kata Ma’ruf.
Pelaksana tugas Ketua DPR Fadli Zon menghimbau kepada Presiden Joko Widodo untuk menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina, sebagai langkah konkret dalam membela negara tersebut.
“Saya mengimbau kepada Presiden Joko Widodo agar menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Setuju?” kata Fadli dalam orasinya di depan ribuan massa aksi bela Palestina di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu (17/12).
Sebelumnya, Fadli membuka orasinya tersebut dengan menggambarkan rentetan kejadian kemanusiaan di Palestina.
“Setiap kali kita mendengar kata Palestina, pasti terbayang penderitaan rakyat Palestina dijajah, dihina, dibunuh, sampai hari ini. Palestina diduduki Israel, tapi setiap kali kita mendengar kata Palestina, terbayang perjuangan terhadap kekejaman yang dibiarkan oleh dunia,” katanya.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Indonesia tidak cukup hanya dengan menghimbau sebagai langkah protes atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Menurut Fadli, perlu ada langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membela Palestina ketimbang hanya menunjukkan keprihatinan belaka. Langkah kongkret itu salah satunya adalah deklarasi Yerusalem sebagai Ibu Kota Palestina.
Fadli Zon menjadi salah satu tokoh yang diketahui hadir dalam aksi bela Palestina 1712 di Kawasan Monas, Minggu (17/12). Ribuan massa telah memadati Kawasan Monas sejak Minggu dini hari.
Selain Fadli Zon, sejumlah tokoh seperti Ketua MUI Ma’ruf Amin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, KH Abdullah Gymnasiar alias Ag Gym, dan Pemimpin FPI Rizieq Shihab juga menyampaikan orasinya di depan massa melalui video conference.
