Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menginginkan berbagai pihak terkait agar bisa mengajak generasi muda nusantara untuk dapat masuk ke sektor pertanian guna menjadi petani dalam rangka mengembangkan lahan di Tanah Air.
“Sekarang ini, semakin sedikit pemuda kita yang tertarik pada dunia pertanian,” kata Fadli Zon dalam rilis, Kamis (25/1).
Menurut Fadli, minimnya ketertarikan generasi muda terhadap bidang pertanian dapat berpotensi mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.
Politisi Gerindra itu juga mengingatkan, saat ini kalangan petani cenderung menjadi lebih tua dengan rata-rata usia mereka mencapai sekitar 50 tahun.
Untuk itu, ujar dia, diharapkan pemerintah juga bisa memberikan kemudahan hingga pendidikan atau pelatihan bagi generasi muda yang tertarik masuk ke pertanian. “Perlu ada penyuluhan supaya ada ketertarikan pada para pemuda, dan ada kampanye untuk bertani pada para pemuda,” paparnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian “merayu” generasi muda agar semakin banyak yang mau menjadi petani di berbagai daerah sebagai upaya mewujudkan visi pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Fakta terjadi di semua belahan dunia. Jumlah petani muda menurun, dan yang tersisa petani yang sudah berusia tua,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, dalam Seminar Hari Pangan Sedunia ke-37, di Pontianak, Kalimantan Barat.
Menurut Agung Hendriadi, penurunan jumlah pemuda petani tersebut adalah karena banyak generasi muda yang bermigrasi dari desa karena tidak tertarik bekerja di lahan pertanian, sehingga beralih ke sektor lainnya.
Ia berpendapat bahwa yang membuat menarik bagi anak muda pada saat ini adalah yang memiliki nilai tambah serta memiliki sentuhan teknologi yang selaras dengan perkembangan era global saat ini.
“Kami akan coba pertanian kita mempunyai margin keuntungan yang tidak kalah kalau kita bekerja di luar pertanian. Jawabannya adalah teknologi, karena banyak anak muda yang tertarik mengembangkan aplikasi,” katanya pula.
Agung menuturkan bahwa aspek teknologi yang akan meningkatkan melesat margin keuntungan tersebut, karena dengan teknologi bakal dapat memproduksi hasil maksimal dengan tenaga yang relatif kecil.
Selain itu, ujar dia, berbagai pihak juga harus mampu menjamin harga jual dari produksi pertanian dalam negeri memiliki tingkat harga jual tinggi agar banyak generasi muda yang tertarik.
Kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk yang menimpa belasan ribu anak-anak dan balita di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon seharusnya dijadikan bahan koreksi serius terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini.
Menurut Fadli, Pemerintah terlalu mementingkan pembangunan fisik dan lalai membangun sumber daya manusia di Papua.
“Kasus KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban jiwa 70 anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017. Kenapa penanganannya terlambat?” kata Fadli pada wartawan, Jumat (26/1/2018).
“Sejak pertengahan tahun lalu kita sebenarnya telah disuguhi data tingginya gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia. Bukan hanya di Asmat, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi. Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah,” sambungnya.
Fadli menjelaskan, gizi buruk ini adalah kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera ubah haluan prioritas pembangunan.
“Seperti sudah sering saya sampaikan, saya ingatkan kembali pemerintah salah satu agenda Nawacita mereka adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Jadi, tidak seharusnya pembangunan sumber daya manusia ini dikesampingkan di belakang pembangunan fisik, di bawah pembangunan infrastruktur,” paparnya.
Apalagi, lanjutnya, agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini berjalan sebenarnya hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi pada masyarakat. Sebab, ekses belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat terbukti tak banyak. KLB gizi buruk dan campak yang menimpa anak-anak Asmat ini adalah contohnya.
“Pembangunan infrastruktur menurut saya telah membuat pemerintah abai persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi masyarakat. Laporan Global Nutrition menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk, bahkan paling tinggi diantara negara-negara ASEAN lain. Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos,” jelas Wakil Ketua Umum Gerindra ini.
Seperti diketahui, dalam jangka panjang, tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia, berupa hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. Jangan lupa, 95 persen pembentukan otak anak terjadi pada seribu hari pertama kehidupannya, hingga usia 6 tahun.
Seorang balita usia 2 tahun, pembentukan otaknya sudah mencapai hampir 80 persen. Sehingga, jika ada balita mengalami gizi buruk, kalau tak segera diintervensi maka ia akan menjadi generasi yang hilang.”
“Itu sebabnya, Bank Dunia menyebut dampak malnutrisi berimplikasi pada kehilangan 2-3 persen PDB Indonesia. Jika nilai PDB Indonesia atas Harga Dasar Berlaku (AHDB) mencapai Rp.12.406,8 triliun, maka kasus gizi buruk berpotensi memangkas hampir Rp.372 triliun. Jadi, implikasinya sangat besar bagi perekonomian kita di masa mendatang. Itu pula sebabnya sejak lama saya sekali lagi selalu mengingatkan, dahulukan pembangunan manusia Indonesia, bukan pembangunan jalan tol,” ungkap Fadli.
“Kalaupun pemerintah berhasrat membangun infrastruktur, maka seharusnya yang dibangun prioritas infrastruktur kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Itu sebenarnya yang mendesak dibutuhkan rakyat Papua. Dari data yang saya baca, saat ini tenaga dokter yang ada di Kabupaten Asmat hanya 12 orang, plus seorang dokter spesialis. Lalu, dari 16 puskesmas yang ada, hanya 7 yang punya dokter. Jadi, jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan yang ada di sana sangat tak memadai memang, apalagi untuk menghadapi KLB.”
“Sesudah penanganan KLB yang saat ini telah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, saya kira ke depan perlu dipikirkan bagaimana segera memperbaiki kebutuhan infrastruktur dasar kesehatan di Papua. Selain itu, karena penanganan gizi buruk tak bisa hanya dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, perlu dipikirkan edukasi efektif pada masyarakat di sana.”
“Rakyat Papua sangat membutuhkan infrastruktur air bersih, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur dasar ini mestinya didahulukan pemerintah.
Kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk yang menimpa belasan ribu anak-anak dan balita di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, seharusnya dijadikan bahan koreksi serius terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini.
Wakil Ketua Umum DPR Fadli Zon menilai pemerintah terlalu mementingkan pembangunan fisik dan lalai membangun sumber daya manusia di Papua.
“Kasus KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban jiwa 70 anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017. Kenapa penanganannya terlambat,” kritik Fadli Zon, Rabu (26/1).
“Sejak pertengahan tahun lalu kita sebenarnya telah disuguhi data tingginya gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia. Bukan hanya di Asmat, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi. Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah,” lanjutnya.
Menurut Fadli gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera mengubah haluan prioritas pembangunan sesuai dengan Nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
“Pembangunan infrastruktur menurut saya telah membuat pemerintah abai persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi masyarakat. Laporan Global Nutrition menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk, bahkan paling tinggi diantara negara-negara ASEAN lain. Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos,” beber Fadli.
Menurut Fadli, dalam jangka panjang tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia. Hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. 95 Persen pembentukan otak anak terjadi pada seribu hari pertama kehidupannya, hingga usia 6 tahun.
Seorang balita usia 2 tahun, pembentukan otaknya sudah mencapai hampir 80 persen. Sehingga, jika ada balita mengalami gizi buruk, kalau tak segera diintervensi maka dia akan menjadi generasi yang hilang.
“Itu sebabnya, Bank Dunia menyebut dampak malnutrisi berimplikasi pada kehilangan 2-3 persen PDB Indonesia. Jika nilai PDB Indonesia atas Harga Dasar Berlaku (AHDB) mencapai Rp 12.406,8 triliun, maka kasus gizi buruk berpotensi memangkas hampir Rp 372 triliun. Jadi, implikasinya sangat besar bagi perekonomian kita di masa mendatang. Itu pula sebabnya sejak lama saya sekali lagi selalu mengingatkan, dahulukan pembangunan manusia Indonesia, bukan pembangunan jalan tol,” kritik politikus Gerindra ini.
Dari data yang didapat Fadli, saat ini tenaga dokter yang ada di Kabupaten Asmat hanya 12 orang, plus seorang dokter spesialis. Lalu, dari 16 puskesmas yang ada, hanya 7 yang punya dokter. Jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan yang ada di sana sangat tak memadai memang, apalagi untuk menghadapi KLB.
“Sesudah penanganan KLB yang saat ini telah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, saya kira ke depan perlu dipikirkan bagaimana segera memperbaiki kebutuhan infrastruktur dasar kesehatan di Papua. Selain itu, karena penanganan gizi buruk tak bisa hanya dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, perlu dipikirkan edukasi efektif pada masyarakat di sana. Rakyat Papua sangat membutuhkan infrastruktur air bersih, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur dasar ini mestinya didahulukan pemerintah,” tutupnya
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai masih terdapat banyak masalah pada importasi beras yang akan ditempuh pemerintah.
Menurutnya, dengan melakukan impor beras secara berlebih, sama saja dengan melakukan pengkhianatan kepada petani Indonesia.
Oleh sebab itu Fadli dengan tegas menolak keputusan pemerintah dalam menangani permasalahan pangan itu. Terlebih, menurut Fadli, banyak hal yang tak transparan dalam importasi 500.000 ton beras itu.
“Saya kira harus kita tolak. Karena terlalu banyak masalah yang tidak transparan di belakang impor beras ini. Mulai dari perencanaannya, karena impor beras ini akan mengkhianati para petani yang sebentar lagi akan panen dan bahkan sudah mulai ada yang panen,” ujarnya di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).
Dengan adanya impor ini, Fadli melanjutkan, dapat membuat harga beras lokal jatuh dan membuat para petani kesulitan, hingga kesejahteraan rakyat pun tak tercapai. Fadli pun menyebut impor beras ini merupakan bentuk memiskinkan petani yang sudah kesusahan.
“Ini kan berarti menambah penderitaan lagi. Bagimana pihak atau oknum, orang atau kebijakan yang membuat orang lain mendapat untung, sementara petani mendapat kesusahan,” ungkapnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon mempertanyakan sekaligus merasa heran dengan langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengusulkan dua pejabat Polri aktif menjadi penjabat (Pj) gubernur.
Dirinya meragukan transparansi pelaksanaan pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara bila usulan Kemendagri itu disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun mendesak Mendagri untuk merevisi usulan itu agar tak timbul kegaduhan baru di masyarakat.
Saya kira harusnya itu direvisi saja. Dan karena ini menurut saya akan menimbulkan satu kegaduhan baru,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).
Keduanya pejabat Polri yang dimaksud adalah Asops Kapolri, Irjen M Iriawan yang diusulkan jadi Pj Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.
Fadli menilai, kebijakan tersebut patut dipertanyakan, karena biasanya mereka yang ditunjuk untuk menjabat itu adalah mereka yang menjadi pejabat sipil di daerah itu dan menguasai wilayah itu. Sehingga tidak menimbulkan potensi conflict of interest atau konflik kepentingan.
Fadli mencontohkan, misalnya Pj Gubernur ditempati pejabat eselon I dari Kemendagri atau pejabat daerah tersebut seperti Sekretaris Daerah (Sekda). “Jadi, kalau memang benar ada penunjukan itu saya kira ini agak aneh gitu ya dan saya kaya bertentangan dengan satu semangat keadilan transparansi dan sebagainya,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Polhukkam, Fadli Zon mempertanyakan usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menjadikan dua Jenderal aktif Polri mengisi posisi penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Pasalnya, hal itu akan mengarah pada kecurangan.
“Penunjukan dua Jenderal aktif Polri akan mengarah pada kecurangan dalam Pilkada dengan mengerahkan mesin birokrasi dan sebagainya. Karena orang yang ditunjuk itu tidak ada kaitannya atau orang yang tidak lazim. Jadi saya kira ini harus ditolak,” ujar Fadli kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Fadli mengatakan, jika usulan Mendagri itu atas pertimbangan keamanan daerah dalam Pilkada, hal itu bukan ranah Gubernur. Namun ranah kepolisian sebagai penegak hukum. Sehingga usulan Mendagri tersebut harus direvisi.
“Itu kan urusan polisi, bukan urusan Penjabat Gubernur. Saya kira logikanya harus diselaraskan ya, bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan Plt Gubernur. Plt Gubernur untuk menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini Mendagri harus dikritik dan harus revisi usulan itu,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria yang mengatakan kekhawatirannya akan persepsi negatif dari publik jika Jenderal Polisi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur.
Karena, tugas utama Polri menjaga keamanan, bukan mengurusi pemerintahan. Sehingga ia menilai, agar Mendagri tak usah mengambil Pj Gubernur dari polisi dan militer.
“Lebih baik pejabat PNS saja yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur. Di lingkungan Pemda kan banyak Eselon I, atau bisa dari Kementerian lain kalau memang diperlukan. Jadi jangan dari polisi,” tegas Riza.
Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua Jenderal Polisi Irjen M. Iriawan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi untuk ditunjuk sebagai (Pj) Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen, Martuani Sormin menjadi (Pj) Gubernur Sumatera Utara. Keduanya akan mengisi posisi gubernur setelah masa jabatan Ahmad Heryawan dan Tengku Erry selesai.
Hal itupun disampaikan Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul kepada wartawan, yang mengatakan bahwa dalam pengarahannya, Wakapolri menyampaikan ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah provinsi, yaitu Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menganggap bahwa semua agama pasti menolak penyimpangan seksual. Oleh karena itu, dia mendukung jika ada sangsi tegas yang diberikan kepada kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
“Saya kira semua agama pasti menolak segala macam penyimpangan yang dilarang. Kalau ada satu tindakan terkait kesusilaan dan pencabulan yang terkait dengan LGBT, jelas harus ada pemidanaan,” kata Fadli di Gedung DPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).
Hukuman pidana itu, menurut Fadli bisa menekan penyebaran virus LGBT. Sehingga oara orang tua yang mempunyai anak masih kecil tidak khawatir.
“Saya kira itu sangat membahayakan, terutama orang tua yang mempunyai anak laki-laki yang masih kecil,” terangnya.
Solusi lain yang dilontarkan oleh kader Gerindra itu adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap kaum LGBT yang tertangkap.
“Menurut saya harus ada pembatasan menyangkut masalah penyimpangan. Itu harus ada penanganan, mungkin jika memang harus direhabilitasi ya bisa saja,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara mengenai kasus campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Fadli menilai pemerintah pusat harus mengevaluasi distribusi anggaran otonomi khusus Papua.
“Ini mungkin harus ada evaluasi terhadap distribusi anggaran di otonomi khusus, karena selama ini kan anggarannya itu dibagi antara provinsi dengan kabupaten,” kata Fadli di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut banyak keanehan yang dilakukan oleh pemerintah tekait rencana impor beras 500 kg dari Vietnam dan Thailand di akhir Januari ini.
Keanehan pertama, katanya, rencana impor yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu justru menunjukkan tidak bagusnya penanganan tata kelola pangan nasional. “Karena rencana Kemendag itu berbeda dengan pernyataan kementerian pertanian (Kementan) yang justru mengklaim bahwa negeri ini surplus beras sebesar 329 ribu ton. Jadi ini bukti tata kelola dan data pangan negeri telah kacau,” kata Fadli, dalam rilisnya yang diterima INDOPOS, Minggu (14/1).
Dengan mengacu data BPS, ucap Fadli, Kementan menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi kita sekitar 2,5 juta ton. “Jika angka-angka ini benar, seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik,” kesalnya.
Politisi Gerindra ini juga menyebut ada ketidakselarasan pemerintah terhadap permasalahan yang ada. Dimana pemerintah menyebut bahwa kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah, namun izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium. “Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana, tapi penyelesaiannya entah ke mana,” cetusnya.
Keanehan berikutnya, lanjut Fadli, izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani kita sedang menghadapi musim panen. “Bagi saya, sejumlah keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan.” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras akhir Januari 2018 nanti.
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menilai rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah.
Sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki.
“Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain,” kata Fadli, Minggu (14/1).
Fadli melihat ada empat keanehan. Pertama, Kementerian Pertanian masih klaim Januari 2018 surplus beras 329 ribu ton.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementan menyatakan sepanjang 2017 produksi beras 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi sekitar 2,5 juta ton.
“Jika angka-angka ini benar, seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik,” katanya.
Kedua, pemerintah menyebut bahwa kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah. Namun, heran Fadli, izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium.
Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana, tapi penyelesaiannya entah ke mana,” ungkapnya.
Keanehan ketiga, pemerintah berdalih impor beras bulan ini untuk menstabilkan harga, artinya untuk keperluan umum.
Nah, sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Permendag nomor 1 tahun 2018, yang disusun untuk melegitimasi impor beras ini, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan Bulog.
“Silakan baca pasal 16 Permendag nomor 1 tahun 2018. Nah, ini Menteri Perdagangan malah memberikan izinnya ke perusahaan lain,” katanya.
Keanehan keempat, izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani sedang menghadapi musim panen. Bagi Fadli, empat keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan.
“Saya juga menilai bahwa yang membesar-besarkan kenaikan harga beras belakangan ini sebenarnya adalah pemerintah sendiri,” jelasnya.
Menurut dia, hal itu juga dipicu oleh aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tak masuk akal. Saat keseimbangan harga di pasar beras berada di atas Rp 9.000, pemerintah malah menetapkan HET beras medium misalnya di angka Rp 9.450. “Kebijakan tersebut benar-benar sulit dinalar. Bahkan muncul kesan kebijakan HET itu seakan-akan merupakan prakondisi untuk melegitimasi impor beras awal tahun ini,” kata Fadli.
Kalau harga beras naik, sementara di sisi lain pemerintah mengklaim produksi beras sebenarnya sedang surplus, maka yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah melakukan operasi pasar, dan bukannya impor.
Impor beras di saat menjelang panen hanya akan menekan harga gabah petani. Harga gabah petani pasti anjlok. Jadi, kebijakan tersebut sebenarnya hanya menyakiti petani saja.
“Lagi pula, angka impor 500 ribu ton itu apa dasar perhitungannya?” kata dia. “Kita tak ingin petani dihancurkan oleh impor beras. Kita juga harus mencegah impor beras ini semacam jalan perburuan rente,” pungkas wakil ketua umum Partai Gerindra itu.
