Waketum Gerindra Fadli Zon akan melaporkan Ananda Sukarlan ke Bareskrim Polri sore nanti. Ananda akan dilaporkan dengan sangkaan menyebarkan hoax lewat unggahan foto di akun Twitter @anandasukarlan terkait Muslim Cyber Army.
“Pelaporan thd @anandasukarlan n penyebar hoaks Jumat sore @BareskrimPolri dg pengacara @mahendradatta n Tim. @Gerindra @prabowo,” begitu cuitan Fadli lewat akun Twitter-nya, @fadlizon, Jumat (2/3/2018).
Pelaporan ini terkait dengan viral di media sosial soal Prabowo Subianto dan Fadli Zon dituduh berfoto bareng admin atau pengelola Muslim Cyber Army (MCA). Fadli membantah tuduhan tersebut dan akan mempolisikan si penyebar hoax.
Ada dua foto viral yang tersebar. Pertama, foto yang menuliskan admin MCA yang diciduk Polri makan bareng dengan Prabowo. Foto kedua, terlihat Fadli dan Prabowo duduk satu meja dengan orang yang dituding admin MCA oleh penyebar tersebut.
Soal pelaporan ini, pengacara Mahendradatta lewat akun Twitter-nya menyatakan siap mendampingi Fadli ke Bareskrim Polri. Menurut Mahendradatta, pelaporan dilakukan untuk menunjukkan maraknya hoaxyang harus dihentikan.
“Pelaporan yg akan dilakukan @fadlizon unt menunjukkan Hoax ada dimana2 tidak hanya menggunakan nama kau agama tertentu. Kl mmg mau dihentikan ya hentikan semua, jgn pandang bulu,” cuit Mahendradatta.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon resmi melaporkan pianis Ananda Sukarlan atas hoax foto bareng admin Muslim Cyber Army (MCA). Fadli juga melaporkan akun-akun lain.
Fadli melaporkan Ananda Sukarlan dan akun-akun lain terkait pemberitaan yang sama. Fadli mengiyakan akun yang ikut dilaporkan salah satunya @maklambeturah.
“Jadi, kami ingin hoax dan penyebaran fitnah dihilangkan dan jangan sampai kemudian nanti akan ada tebang pilih gitu. Jadi orang-orang yang saya laporkan ini, termasuk akun-akunnya, harus segera diperiksa, sama seperti yang lain-lain,” kata Fadli di Bareskrim Polri, gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/3/2018).
“Ananda Sukarlan, Mak Lambe Turah, dan apa gitu…. Dan ada jadi sumber dari hoax, itu dilaporkan atas nama ACTA, atas penugasan Partai Gerinda,” kata Fadli.
Fadli menilai ketidakadilan itu terlihat dari lambannya pihak kepolisian memproses laporan yang diadukanya. Bahkan laporan yang diadukannya pun jelas proses perkaranya.
“Ada beberapa kasus juga yang saya sampaikan kepada Kapolri yang saya laporkan hampir satu tahun yang lalu, ancaman pembunuhan, dan sebagainya yang dilakukan oleh Saudara Nathan itu sampai sekarang belum jelas prosesnya oleh pihak kepolisian,” imbuh Fadli.
Sementara itu, Fadli menilai respons pihak polisi cepat menangani perkara yang bersentuhan dengan kasus pemerintah. Di antaranya kasus ujaran kebencian PDIP, PPP, dan Ade Armando.
“Karena responsnya agak berbeda ya saya tidak mau berprasangka buruk, tetapi kami ini ingin polisi bersifat profesional sebagai penegak hukum. Bukan menjadi alat kekuasaan karena di dalam konstitusi menyebutkan kita semua sama kedudukannya di mata hukum,” kata Fadli.
“Sejauh ini kesan saya begitu ya memang tidak ditindaklanjuti dan responsnya berbeda dengan yang kritis kepada pemerintah. itu langsung diciduk malam-malam, seperti Ashari Usman, tanpa ada pemanggilan pertama kedua dan sebagainya,” ucap Fadli.
Laporan Faldi diterima Bareskrim dengan LP/301/III/Bareskrim tertanggal 2 Maret 2018. Ananda Sukarlan dan akun Lambe Turah diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama naik sebagaimana dalam Pasal 310 dan 311 UU ITE.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru dilantik Irjen Heru Winarko lebih berani dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Sebab menurut Fadli, perang terhadap narkoba saat ini menjadi prioritas utama bangsa mengingat Indonesia menjadi target pasar dari jaringan internasional.
“Berton-ton masuk narkoba dan saya kira ini jaringan mafia bisnis internasional yang mengeruk keuntungan luar biasa tapi menghancurkan generasi kita. Oleh karenanya, Kepala BNN saya kira harus mengambil langkah-langkah yang kuat dan berani,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (1/3).
Fadli menilai, langkah tegas dan berani untuk mencegah masuknya barang terlarang tersebut ke Indonesia. Bahkan, jika kalau perlu ia menilai BNN melibatkan TNI, khususnya pengamanan di wilayah yang menjadi pintu masuk narkoba ke Indonesia.
Terlebih baru-baru ini, ada kasus penyelundupan narkotika yang berhasil diungkap Polri bersama Bea Cukai di perairan Batam, Kepulauan Riau pada Selasa (20/2). Dalam beberapa sisi terutama pengamanan wilayah laut kita, serta darat dan udara kemudian perbatasan yang memiliki perbatasan darat.
Karena jaringan internasional itu sedang mengarah ke Indonesia untuk menjadi pasar narkoba yang terbesar. Adapun hari ini, Presiden Joko Widodo melantik Irjen Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Budi Waseso yang telah memasuki masa pensiun.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 M 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BNN. Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 28 Februari 2018.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon membantah bertemunya Prabowo Subianto dengan ibu korban tragedi 98 merupakan bagian dari agenda politik menjelang Pemilihan presiden.
Adapun Prabowo yang menjenguk Hira Tety Yoga, ibu dari Elang Mulia Lesmana, korban 98, merupakan murni tindakan kemanusiaan.
“Itu kemanusiaan. Kebetulan ibu Teti itu, ibunda almarhumah elang itu memang sudah dari dulu punya kedekatan komunikasi,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Kamis,1/3/2018).
Menurut Fadli , Tety sering menanyakan kondisi prabowo. Oleh karena itu saat Tety sakit, ia mengabarkan hal tersebut kepada Prabowo.
”Bahkan ketika sakit bu Tety menanyakan kabar pak Prabowo pada salah seorang kawan. Saya beritahu pak Prabowo kalau bu Teti sedang sakit. Akhirnya pak Prabowo sempat jenguk. Saya sempat ada rencana jenguk, tapi keburu wafat,” pungkasnya.
Sebelumnya Prabowo sempat menjenguk Hira Tety Yoga yang dirawat di rumah sakit Dharmais pada Kamis (22/2/2018) lalu. Hira merupakan ibu dari Elang yang merupakan satu dari empat mahasiswa Trisakti yang meninggal akibat ditembak aparat keamanan pada tragedi 98.
Salah seorang pemilik akun lini masa twitter @DaulatDalimunte tiga hari lalu menyatakan bahwa keluarga Prabowo telah memutuskan untuk tidak mencalonkannya dalam Pilpres 2019 dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Dalam akun itu Ia mengatakan bahwa kabar tersebut didapat dari seorang pendeta yang dekat dengan keluarga Prabowo.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menampik kabar bahwa kesehatan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Fadli mengatakan Prabowo dalam kondisi sehat dan mengangap kabar tersebut sebagai isu atau kabar bohong.
“Waduh pak Prabowo sangat fit, itu fitnah dari mana, hoax itu. Saya kira nggak ada itu sama sekali. Saya sampaikan pak Prabowo dalam kondisi sangat fit, bahkan lebih fit lagi untuk menghadapi Pilpres 2019 dan tidak satupun dari keluarganya yang menyatakan tak setuju. Semuanya mendukung,” kata Fadli di Gedung Parlemen DPR, Kamis, (1/03/2018).
Menurutnya, kabar tersebut sebagai fitnah dan menuding ada orang-orang yang sengaja untuk melakukan demoralisasi terhadap Prabowo. “Ya pastilah itu fitnah, pasti itu orang-orang suruhan supaya ada demoralisasi. Tapi engga ada, kami solid kok mendukung pak Prabowo,” tegasnya.
Dalam akun tersebut dikatakan bahwa, keluarga mantan Danjen Kopasus itu mememilih Prabowo untuk tidak maju agar dapat menjaga kesehatannya. Ia mengatakan bahwa kesehatan Prabowo menurun pasca terkena serangan stroke pada tahun 2019 pasca kalah dalam Pilpres.
Namun kata dia serangan stroke pertama tidak begitu parah dan kemudian Prabowo kembali terkena stroke untuk yang kedua kalinya. Dan keluarga katanya tidak mau Prabowo mendapat serangan stroke yang ketiga kalinya, bahkan sambungnya dalam cuitan itu, Prabowo harus bolak balik Jerman untuk kesembuhannya itu.
“Prabowo bolak balik ke Jerman untuk menyembuhkan stroke. Sekalian mengunjungi Paris tempat putra tunggalnya tinggal dan meniti karir di dunia mode. Serangan stroke pertama tidak begitu parah. Namun, Prabowo kena stroke lagi sampai dua kali,” tulis akun @DaulatDalimunte
Wacana Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) maju lagi sebagai cawapres menuai perdebatan di ranah konstitusi. Namun KPU sempat menyebut JK memiliki kesempatan maju sebagai capres di Pilpres 2019.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempersilakan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pandangan hukum terhadap Pasal 7 UUD 1945.
“Makanya itu, kita kembalikan lagi kepada ahli-ahli hukum, terutama ahli hukum tata negara dan kemudian diuji di MK supaya ada kepastian,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Menurut Fadli, bunyi Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden itu bisa ditafsirkan lain. Pasal itu berbunyi ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’.
“Karena memang UUD masih bisa interpretable. Karena itu, kalau misalnya tidak diatur di sana, diatur di dalam UU,” sebut Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini.
KPU sebelumnya menyatakan secara undang-undang memang belum pasti JK bisa maju cawapres atau tidak. Namun, secara konstitusi, bukan masalah bila JK maju menjadi capres pada 2019.
“Saat ini posisinya sudah dua kali sebagai cawapres. Bila maju sebagai capres, tidak ada masalah. Kasusnya kan berbeda,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra kepada detik.com, Rabu (28/2).
Dia menjelaskan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 7 UUD 1945 bisa ditafsirkan berbeda.
“Tafsir soal dua periode ini macam-macam. Yang masalah adalah dua periode wakil presiden itu diperbolehkan atau tidak,” kata Ilham.
Untuk mencerahkan pemahaman soal konstitusi, KPU sepakat dengan usulan pihak Kementerian Dalam Negeri, yakni meminta fatwa kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Kini KPU juga akan berkoordinasi dengan DPR untuk membuat Peraturan KPU (PKPU) tentang masalah ini.
Polisi mengungkap jaringan Muslim Cyber Army (MCA), yakni grup penyebar hoax di media sosial. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai upaya pengungkapan ini terlihat seperti langkah mematikan demokrasi di Indonesia.
“Ini adalah upaya untuk mematikan demokrasi. Harus betul-betul dicek apa yang dimaksud dengan hoax. Apakah ini bagian dari kebebasan berpendapat atau apa,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Menurut Fadli, pendapat-pendapat dari kelompok yang kontra terhadap pemerintah selalu diciduk kepolisian dalam waktu singkat. Fadli pun meminta polisi bersikap adil terhadap pihak yang menyebarkan hoax atau ujaran kebencian di media sosial.
“Kalau misalnya memang pihak cyber police mau melakukan pemberantasan terhadap hoax, kita setuju tapi harus betul-betul adil,” ujarnya.
“Ini yang disisir ini adalah selalu pihak yang dianggap menantang pemerintah. Sementara kalau yang menjelek-jelekan dari pihak yang nonpemerintah atau pihak oposisi itu tidak di-follow up sampai sekarang,” sambung Wakil Ketua Umum Gerindra itu.
Seperti diketahui, MCA ini merupakan kelompok terstruktur yang menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Ada empat jaringan yang bekerja, yakni menampung, merencanakan, menyebar, dan menyerang kelompok lain agar hoax berhasil disebar kepada masyarakat.
Bareskrim Polri menangkap enam tersangka pelaku lainnya, di antaranya ML (39) seorang karyawan yang ditangkap di Jakarta, RS (38) seorang karyawan yang ditangkap di Bali, RC yang ditangkap di Palu, Yus yang ditangkap di Sumedang, dan dosen UII TAW (40) yang ditangkap di Yogyakarta.
Mereka dijerat Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal juncto Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 33 UU ITE.
Satuan Tugas Antipolitik Uang Bareskrim Polri dan Satgasda Polda Jabar menciduk komisioner KPU Garut, Ade Sudrajad, dan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basari, Minggu (25/2/2018) kemarin. Keduanya diduga menerima gratifikasi untuk meloloskan salah satu pasangan calon Bupati Garut.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menyebut, pihak KPU dan Panwaslu perlu menyiapkan kebijakan alternatif terkait kedua pejabatnya di Garut yang terjaring OTT.
Kebijakan itu, utamanya menghindarkan para pejabat KPU dan Panwaslu di daerah agar bisa tahan terhadap godaan suap yang diimingi pihak tertentu.
“Ini yang menurut saya KPU menyiapkan alternatif kalau ini terjadi. Karena rawan godaaan kan. Terutama politik uang,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/2/2018).
Menurut Fadli, politik uang sulit dideteksi secara dini. Tanpa kebijakan antisipasi, sulit bagi KPU dan Panwaslu mencegah pejabatnya di daerah, tidak menerima suap.
“Dan politik uang ini, sangat sulit untuk dideteksi kecuali ada informasi intelijen, penyadapan atau sebagainya,” ungkap dia.
Ke depan, dia berharap, Pilkada dan Pemilu serentak dijauhi dari aktivitas politik uang. Karena dua hal itu berpotensi merusak iklim demokrasi di Indonesia.
“Saya kira sebaiknya pilkada dan pemilu ini harus bebas dari politik uang dan kecurangan,” tandas dia.
Heri Hasan Basri dan Ade Sudrajat diduga telah menerima sejumlah hadiah berupa uang sekira Rp100 hingga Rp200 juta dan juga sebuah mobil dari salah satu calon Bupati Garut. Namun, polisi belum mengungkap sosok pemberi suap itu.
Mereka telah ditahan oleh jajaran Polda Jawa Barat. Atas perbuatannya kedua orang itu disangka melanggar Pasal 11 dan atau 12 undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan 5 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon berhati-hati dengan pujian petinggi International Monetery Fund (IMF) tentang perekonomian Indonesia. “Hati-hati pujian beracun.” Fadli mencuit melalui akun twitternya @fadlizon, Selasa, 27 Februari 2018.
Fadli menjelaskan, pada waktu krisis ekonomi dan politik 1997-1998,IMF juga memuji-puji perekonomian yang disebutnya kuat secara fundamental. “Tapi setelah itu menyiram bensin ke tengah api.”
Sebelumnya, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, mengatakan perekonomian Indonesia saat ini sudah berjalan dengan sangat baik. Hal itu disampaikan Lagarde saat bersama Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Tanah Abang seusai melakukan peninjauan di Rumah Sakit Pusat Pertamina, kemarin, Senin , 26 Februari 2018.
“Saya sampaikan pagi ini kepada Presiden bahwa perekonomian Indonesia berjalan dengan baik. Hal ini didorong oleh konsumsi, investasi, dan ekspor.” Tiga mesin ekonomi itu, kata Lagarde, semuanya berjalan dengan sangat baik.
Lagarde juga memuji pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disebutnya telah menjalankan program reformasi ekonomi dengan baik. Salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan yang memungkinkan investor bisa mendaftar dan mengurus perizinan di satu tempat saja. Ia berharap Presiden dapat melanjutkan reformasi yang baik di bidang infrastruktur, pendidikan, dan juga dalam urusan sosial.
Sehari sebelum kedatangan Lagarde Fadli juga memperingatkan pemerintah melalui akun Twitter-nya, Ahad, 25 Februari 2018. “IMF adalah institusi yang bikin hancur ekonomi RI 20 tahun lalu. Kini pemerintah menjamu besar2an IMF dengan biaya Rp 1 triliun. Mental inlander?” cuit Fadli.
Angka Rp1 triliun yang disampaikan Fadli merupakan anggaran negara untuk membiayai pertemuan tahunan IMF dengan Bank Dunia di Bali, Oktober 2018.
Kunjungan Lagarde memang berkaitan dengan dengan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Melalui akun Twitter resmi IMF, @IMFNewes, Lagarde menyampaikan kegembiraannya bisa kembali ke Indonesia. “Ini adalah momen penting bagi Indonesia dan IMF.” Lagarde mencuit pada Kamis, 22 Februari 2018.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, peredaran dan penyelundupan narkoba telah menjadi masalah yang luar biasa bagi Indonesia.
Dia menilai, setelah Filipina berhasil menjaga negaranya dari pengaruh narkoba, para pengedar banyak yang lari menuju Indonesia.
“Karena itu, kita membutuhkan sosok seperti Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam memberantas narkoba di negeri ini. Di sini berton-ton narkoba masuk, beruntung aparat terkait berhasil menangkap penyelundupan ini,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/2/2018) siang.
Namun, ia mengingatkan, seluruh pihak juga harus waspada dengan sisa penyelundupan yang diduga akan berdatangan. Bahkan dikabarkan, ratusan ton narkoba akan memasuki wilayah Indonesia.
“Saya kira ini merupakan kejahatan manusia yang luar biasa, karena ini menghancurkan generasi penerus kita,” ujarnya.
Karena itu pula, dia mendesak pemerintah harus memberikan perhatian yang serius bahkan tindakan yang lebih tegas dalam pemberantasan narkoba ini. Perang terhadap narkoba, jangan hanya dikata-kata, tapi tidak ada tindakannya.
“Tirulah apa yang dilakukan Duterte dalam memberantas narkoba,” ucap Fadli.
Menanggapi masih adanya bandar atau pengedar narkoba yang divonis hukuman mati, namun belum dieksekusi, Fadli mengatakan, seharusnya dieksekusi saja.
Namun Fadli juga menekankan, pemerintah harus berbuat adil. Jangan sampai mereka yang bukan bandar dan merupakan korban, harus diselamatkan.
“Pengguna narkoba cukup banyak dan juga korban, ini harus diselamatkan terlebih dahulu. Sedangkan bandar-bandar dan mafia yang berada di belakang peredaran narkoba harus dihancurkan,” tandasnya.
