Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk mengambil sikap usai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) memutuskan, mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical).
Menurut Fadli Zon, Menkumham harus mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan Golkar Agung Laksono dan membuat SK baru Golkar kepengurusan Ical. Pasalnya jika tidak, Fadli menilai Menkuham tidak patuh pada putusan hukum.
“Iya dong. Kalau pengadilan tidak dihargai dan dihiraukan lagi, lantas kita mau pakai hukum rimba apa? atau hukum apa yang kita pakai?,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2015).
Fadli meminta semua pihak menghormati putusan pengadilan dan kedepan, putusan pengadilan harus dijadikan pegangan. Pasalnya, jika terus mengacu pada SK Menhumham, Fadli menilai konflik Golkar akan sulit berakhir karena Menkumham sebagai pemerintah mengintervensi urusan partai politik.
“Putusan pengadilan yang harus dipegang agar kita dapatkan kestabilan politik. Karena kestabilan ekonomi makin kacau. Sedangkan pemerintah membuat masalah. Sehingga yang dirasakan makin kacau negeri ini,” tandasnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pihak berwajib menyelidiki aksi sekelompok massa di Tolikara, Papua, saat Idul Fitri secara cepat dan tepat.
“Ibarat api ketika kebakaran dipadamkan. Ketika api kecil, jangan dibiarkan menjadi besar. Karena itu, yang penting aparat keamanan lakukan stabilisasi terhadap keadaan dan menindak oknum pelakunya,” kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2015).
Fadli menambahkan, DPR akan mendukung upaya penyelesaian yang dilakukan pihak aparat keamanan. DPR juga ingin berdiskusi dengan Polri dan pemerintah, agar penanganan Tolikara menjadi prioritas karena menyangkut SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).
“Kami akan kumpulkan banyak informasi dan meminta keterangan, serta sarankan pada pemerintah lagkah-langkah yang diambil. Terutama terkait stabilisasi keamanan dan penegakkan hukum. Kalau diperlukan, akan dibentuk tim untuk melihat langsung kesana,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap Badan Intelejen Negara (BIN) dapat mengoptimalkan kinerjanya untuk mengantisipasi potensi terjadinya konflik di suatu daerah.
“Intelijen harus lebih antisipatif terhadap potensi-potensi kerawanan yang terjadi,” katanya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung rencana Komisi III DPR RI untuk membentuk tim investigasi insiden kerusuhan di Tolikara, Papua, yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Ini adalah bagian tugas DPR untuk pegawasan dan kami dukung agar kejadian seperti ini tidak terjadi di tempat lain,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2015).
Terlebih lagi, lanjut dia, motif dan penyebab terjadinya penyerangan dan pembakaran terhadap sejumlah kios yang merembet ke mushala, itu belum jelas. Selain mengungkap pelaku dan dalang kerusuhan, harus dicari juga apa motif sebenarnya dibalik insiden ini.
“Motif itu harus jelas apakah itu pribadi atau motif mengail di air keruh, kadang kan provokasi itu ada tujuan-tujuan yang berbeda,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Sebelum membentuk tim, tambah dia, DPR akan terlebih dahulu memanggil pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah keamanan untuk meminta penjelasan.
“Kita ingin berdiskusi dengan Kapolri dan pimpinan Polri yang lain agar penanganan ini jadi prioritas. Karena di tengah kondisi ekonomi yang turun, banyak hal bisa terjadi dan bisa jadi pemicu terjadi kerusuhan,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan sebelumnya mengatakan, Komisi III DPR RI akan membentuk tim investigasi terkait insiden yang terjadi di Tolikara. DPR juga akan mengunjungi Tolikara dan meminta masukan berbagai pihak terkait.
“Saya sudah komunikasikan dengan pimpinan Komisi III DPR RI lainnya. Kami akan membentuk tim investigasi kasus Tolikara, Papua. Kami akan melakukan kunjungan ke sana untuk mendapat masukan dari Kapolda, kepala daerah, dan pihak-pihak terkait. Kami akan ke Tolikara pekan ini atau pekan depan,” kata Trimedya, di Jakarta, Senin (20/7/2015).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membentuk sistem kerja pada Kabinet Kerja. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan tugas di kabinet.
“Saya ingatkan agar Presiden membentuk sistem kerja yang fokus untuk menentukan mana tugas presiden dan mana yang menjadi tugas pelaksananya (menteri),” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/7/2015).
Usulan tersebut dilontarkan Fadli Zon agar Presiden Jokowi dapat berkonsentrasi menjalankan tugasnya
sebagai penanggung jawab utama dalam pemerintahan. Pasalnya, kata Politikus Gerindra itu, tugas presiden bukanlah mengurusi persoalan mikro seperti pembagian kaos dan kartu yang seharusnya dijalankan oleh seorang Ketua Rukun Tetangga (RT). “Presiden sebagai penanggung jawab utama sebagai lokomotifnya, ada hal ‘grand design’ untuk memberikan gagasan besar untuk urusan besar,” katanya.
Selain itu, Fadli menilai kinerja pemerintahan selama delapan bulan dirasa belum optimal sehingga diperlukan perombakan kabinet. Contohnya, janji politik selama kampanye yang belum direalisasikan serta penyerapan anggaran yang lemah. “Janji-janji politik yang banyak disampaikan ketika kampanye belim banyak terealisasikan ataupun peta jalan belum terlihat,” katanya.
Namun Fadli menegaskan bahwa DPR RI tidak memiliki kepentingan untuk mendorong atau tidak diadakannya perombakan kabinet. Ia mengatakan pihaknya bertugas mengawasi kinerja para menteri terkait bidangnya yang sesuai dengan komisi yang ada di DPR RI.
Apabila pemerintah ingin menjalankan programnya, kata Fadli, seharusnya memiliki fokus prioritas dan mencari orang terbaik dibidangnya.
Ia menilai orang berlatar belakang politik namun kurang profesional maka akan menjadi beban bagi presiden. “Kita tahu bahwa Presiden yang memilih dan bertanggung jawab atas kabinet yang dipilihnya. Apabila kabinet tidak becus maka yang memilihnya juga tidak becus,” katanya.
Menurut Fadli, kinerja para menteri di Kabinet Kerja ada yang bagus namun ada yang masih banyak masalah seperti fokus mengejar pencitraan. Fadli menyarankan agar pemerintah melakukan survei terhadap masyarakat terkait pendapat publik terhadap kinerja para menteri. “Apabila mau adil maka tanya kepada masyarakat, pemerintah adakan survei diam-diam untuk mengetahui apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari kerja menteri tersebut,” ujarnya.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akan memfinalisasi calon kepala daerah yang akan diusung dalam pemilhan kepala daerah (pilkada) serentak akhir Desember 2015. Pleno terakhir akan berlangsung di kediaman Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sore ini.
“Sore ini mau pleno terakhir,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, Rabu (22/7).
Dia mengaku calon kepala daerah Gerindra di sebagian besar wilayah Indonesia sudah ada. Adapun agenda pertemuan hari ini adalah verifikasi serta penentuan calon kepala daerah, dan wakilnya. “Termasuk juga dengan partai pengusungnya apa?” kata Fadli.
Fadli menjelaskan Gerindra memulai semacam uji kelayakan (fit and proper test) dengan mengundang para bakal calon ke Jakarta. Tiap bakal calon lalu diwawancarai oleh tim khusus yang nantinya merekomendasikan beberapa nama calon. “Keputusan akhir ada di tangan ketua dewan pembina. Di AD/ART Gerindra seperti itu. Fit and proper bagian menyaring awal, keputusan akhir di ketua dewan pembina,” kata dia.
Sementara terkait kasus hukum yang menimpa bakal calon, Fadli mengakui Gerindra tidak asal tuduh dan langsung mencabut rekomendasi untuk calon kepala daerah. Gerindra memilih untuk menelaah dulu kasus yang dituduhkan. “Kita harus lihat kasus per kasus. Kadang-kadang kasus yang tidak ada, lalu diada-adakan. Kasus lama dihidupkan kembali,” jelas Fadli.
Fadli mengakui, tidak sedikit isu korupsi atau kejahatan pidana lain diangkat sebagai instrumen untuk menjatuhkan lawan politik. “Ini yang kita harus waspadai. Kadang kasus korupsi ini diangkat sebagai bagian dari lawan politik untuk memainkan kasus itu. Kecuali tangkap tangan atau buktinya begitu kuat dari penegak hukum,” kata dia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, perombakan atau reshuffle kabinet memang penting untuk dilakukan, terutama di sejumlah sektor yang belum bekerja maksimal. Namun, Fadli menilai, kunci berjalannya pemerintahan tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi.
“Presiden kan sebagai penanggung jawab utama, sebagai lokomotifnya, harusnya ada grand design untuk memberikan gagasan yang besar untuk urusan besar. Tapi Presiden mengurus yang mikro-mikro, yang tidak perlu seperti bagi-bagi kaus, kartu dan lain-lain,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2015).
Jika hanya mengurus hal-hal kecil, Fadli Zon khawatir hal-hal besar lainnya seperti kondisi ekonomi menjadi tidak terurus. Kekhawatiran ini, lanjut Fadli, sudah mulai terlihat dalam delapan bulan berjalannya pemerintahan.
Penyerapan anggaran di sejumlah instansi pemerintah dan daerah masih sangat rendah. Janji kampanye belum terealisasikan dan roadmap pemerintah belum sepenuhnya terlihat.
Menurut Fadli, menjadi Presiden sangat berbeda dengan menjadi wali kota atau gubernur dimana Jokowi bisa turun langsung ke lapangan.
“Sekarang bukan saatnya untuk pencitraan lagi, waktu Presiden itu sangat mahal, jadi Presiden harus betul-betul tahu menempatkan diri sebagai Presiden. Bukan sebagai menteri dan ketua RT,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pihak legislatif tidak berwenang ikut campur dalam masalah reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun, dia menilai perombakan kabinet memang perlu dilakukan kalau pemerintah ingin ada perbaikan.
Apalagi, politikus Gerindra itu melihat mayoritas menteri kabinet kerja masih sibuk dengan pencitraan. Tak terkecuali presiden sendiri selaku kepala negara yang kerap mengambil tugas-tugas yang tidak seharusnya dilakukannya.
“Saya melihat reshuffle diperlukan kalau pemerintah ingin memperbaiki diri. Ini di banyak sektor penyerapan anggaran rendah,” kata Fadli di gedung DPR Jakarta, Rabu (22/7).
Karena itu, Fadli mendorong pemerintah fokus menjalankan sistem kerjanya. Presiden dan menteri harus berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Misalnya kepala negara memikirkan masalah secara garis besar bukan malah mengurusi tugas pembantunya.
“Presiden harus membentuk sistem kerja yang fokus. Apa yang jadi tugas presiden dan yang jadi tugas pembantunya. Presiden berpikir grand design, tapi kadang presiden terlalu mikro. Bagi kartu, kaos, bukan saatnya untuk pencitraan lagi. Waktu presiden itu sangat mahal,” tandasnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, menyatakan, pihaknya akan terus mencari dan mendalami informasi terkait insiden berbau SARA di Tolikara, Papua, dengan perhatian diberikan khusus untuk mencegah insiden yang sama terjadi di daerah lain. Tindakan tersebut, sangat penting karena kejadian berbau agama diisukan terjadi juga di Maluku, Purworejo, dan Sulawesi Utara.
“Kita berkejaran dengan waktu. Jangan sampai informasi yang menyebar dan disinformasi yang menyebar, bisa menimbulkan percikan baru,” kata Fadli, Rabu (22/7).
“Dulu sebelum terjadi Peristiwa 98, kerusuhan berbau SARA kan banyak. Apalagi ketika ekonomi turun, maka masyarakat makin sensitif dan itu harus dijaga agar tidak terprovokasi atau termakan provokasi,” tambah Fadli Zon
DPR, kata dia, ingin berdiskusi dengan Kapolri dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya agar penanganan kejadian-kejadian itu jadi prioritas. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi yang menurun, banyak hal bisa terjadi dan memicu kerusuhan.
“Kami akan kumpulkan banyak informasi dan meminta keterangan. Setelah itu mungkin akan menyarankan langkah-langkah yang bisa diambil Pemerintah, terutama terkait stabilisasi kemanan dan penegakan hukum,” jelasnya.
Dua partai politik (parpol) yang tengah dilanda dualisme kepemimpinan, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dan mengajukan calon kepala daerahnya.
“Sampai saat sekarang, kedua parpol yang ada masalah atau sengketa, bisa ikut dalam pilkada, sepanjang (dua kepengurusan) mempunyai atau mengusung calon yang sama dan mempunyai koalisi yang sama,” kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Rabu (22/7).
Namun Fadli menegaskan, bila masing-masing kepengurusan di Golkar maupun PPP tak mempunyai calon atau koalisi parpol pengusung yang sama, maka calon mereka tidak bisa diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Fadli mengatakan, aturan itu secara informal disepakati dalam pertemuan konsultasi di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. Saat itu, pertemuan dihadiri sejumlah menteri, ketua KPU, dan pimpinan parpol yang ada.
“Jadi bisa tetap mengusung walaupun memang ada persyaratan yakni kalau salah satu pihak kepengurusan, misalnya tidak bersepakat, berarti ya tidak diterima. Atau calon yang diusung masing-masing kepengurusan berbeda, berarti tak bisa diterima,” jelas Fadli.
Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon mencurigai adanya oknum dalam kasus pembakaran masjid di Karubaga, Kapubaten Tolikara, Papua, saat shalat Idul Fitri pada Jumat (17/7).
“Sepertinya ada oknum yang mengail di air keruh, apalagi di hari raya seperti ini,” ujarnya.
Ia berharap aparat yang berwenang segera mengambil tindakan cepat dan konklusif. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya UI itu ingin oknum dan pelaku segera diproses dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Menurutnya, masalah pertikaian terkait suku, ras, dan agama (SARA) adalah hal yang rawan dan perlu segera ditanggulangi. Fadli Zon menyayangkan segala bentuk intoleransi yang terjadi di kawasan minoritas Muslim itu.
Penanganan yang segera oleh aparat penegak hukum, kata dia, diperlukan agar tidak membuat kasus tersebut melebar ke mana-mana.
“Jangan sampai nanti isunya melebihi dari faktanya,” kata dia.
