Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan pemerintah tidak lepas tanggung jawab disaat ekonomi Indonesia dalam kondisi bahaya. Nilai tukar rupiah semakin terpuruk, ancaman PHK terjadi dimana-mana.
”Saat ini ancaman PHK sudah semakin nyata. Perusahaan banyak yang mengalami penurunan kemampuan keuangan secara drastis, akibat situasi ekonomi nasional yang terpuruk. Saat ini nilai tukar dollar mencapai Rp.13.500,”ujar Fadli Zon melalui siaran persnya di Jakarta, Senin (3/8).
Menurutnya, nilai tukar dollar yang sangat tinggi melemahkan perekonomian nasional. Sehingga pernyataan menteri keuangan yang menyatakan depresiasi rupiah bukan tanggung jawab pemerintah, adalah sikap yang sangat keliru, bahkan berbahaya.
Sikap itu menurutnya menunjukan tidak adanya koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Kondisi tersebut bisa berdampak semakin banyak pelaku ekonomi yang semakin tidak percaya pada pemerintah. Pemerintah dianggap tidak bisa mengendalikan situasi.
”Ini sudah lampu merah. Tanda bahaya. Pemerintah jangan lagi hanya melepas tanggung jawab dan membuang badan atas situasi ini. Kalau tidak, defisit akan terus membesar,” tegas politikus Gerindra itu.
Pemerintah menurutnya harus mengambil tindakan nyata dalam merespon depresiasi rupiah, seperti ketegasan dalam penerapan kebijakan penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia dan meningkatkan ekspor.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah segera mengambil sikap terkait melemahnya rupiah yang sempat tembus Rp 13.500 per dollar AS. Menurut Fadli, pemerintah harus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasai permasalahan ini.
Fadli mengatakan, melemahnya rupiah terhadap dollar AS berdampak pada menurunnya produktivitas industri nasional. Ancaman paling nyata dari pelemahan rupiah adalah pemutusan hubungan kerja karena situasi perusahaan yang terjepit.
“Ancaman PHK sudah semakin nyata. Perusahaan banyak yang mengalami penurunan kemampuan keuangan secara drastis akibat situasi ekonomi nasional yang terpuruk,” kata Fadli di Jakarta, Senin (3/8/2015).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu lalu mengkritik Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang dianggapnya melempar tanggung jawab pada Bank Indonesia terkait pelemahan rupiah. Fadli menilai pernyataan Menkeu merupakan cermin buruknya koordinasi pemerintah dengan BI.
“Pernyataan Menteri Keuangan yang menyatakan depresiasi rupiah bukan tanggung jawab pemerintah adalah sikap yang sangat keliru, bahkan berbahaya,” ujarnya.
Fadli khawatir lemahnya koordinasi pemerintah dengan BI akan menimbulkan persepsi buruk bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan keterpurukan rupiah terhadap dollar.
Ia mendesak agar pemerintah merespons depresiasi rupiah dengan lebih konkret, misalnya mempertegas kebijakan penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia dan meningkatkan ekspor.
“Ini sudah lampu merah, tanda bahaya. Pemerintah jangan lagi hanya melepas tanggung jawab dan membuang badan atas situasi ini,” kata Fadli.
Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sempat terpuruk dan menembus level Rp 13.539 per dollar AS pada Jumat (31/7/2015). Nilai tersebut kembali menempatkan rupiah pada level terendah sejak krisis tahun 1998 silam.
“Kondisi (rupiah) yang sekarang ini kalaupun sedikit lemah karena penguatan dollar AS karena kemungkinan Fed fund rate (suku bunga acuan AS) meningkat,” ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
Menurut dia, kemungkinan kenaikan suku bunga acuan AS itu sangat kuat seusai rapat pimpinan bank sentral AS. Hasil rapat itu, kata Agus, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi AS naik 2,3 persen pada kuartal II-2015.
Dibandingkan kuartal tahun lalu, lanjut dia, pertumbuhan AS itu sangat baik. Tak cuma itu, rupiah juga tertekan oleh faktor dalam negeri. Setiap akhir bulan, kebutuhan dollar AS selalu meningkat karena banyak perusahaan berkewajiban membayar utang valas. Meski begitu, lanjut dia, BI akan selalu melakukan pengawasan terhadap volatilitas rupiah.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengingatkan Pemerintah terkait kondisi ekonomi nasional yang sudah dalam kondisi berbahaya. Salah satunya ancaman pemutusan hubungan kerja.
“Perusahaan banyak yang mengalami penurunan kemampuan keuangan secara drastis, akibat situasi ekonomi nasional yang terpuruk,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, nilai tukar dolar AS yang sangat tinggi, melemahkan perekonomian nasional, terutama saat ini nilai tukar dolar terhadap rupiah mencapai Rp 13.500.
Menurut dia, pernyataan menteri keuangan yang menyatakan depresiasi rupiah bukan tanggung jawab pemerintah, adalah sikap yang sangat keliru, bahkan berbahaya.
“Ini menunjukan tidak adanya koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia,” ujarnya.
Hal itu, menyebabkan akan banyak pelaku ekonomi yang semakin tidak percaya pada pemerintah karena dianggap tidak bisa mengendalikan situasi ini.
Politikus Gerindra ini menilai kondisi ekonomi sekarang sudah lampu merah dan dalam tanda bahaya. Fadli mengatakan, Pemerintah jangan lagi hanya melepas tanggung jawab dan membuang badan atas situasi ini.
“Kalau tidak, defisit akan terus membesar sehingga pemerintah harus ambil tindakan nyata,” katanya.
Pemerintah harus mengambil tindakan nyata dalam merespon depresiasi rupiah.
Rumah Budaya Fadli Zon akan menampilkan kesenian dua negara, Indonesia-Tiongkok, Minggu (2/8), pukul 18.30, malam. Seniman kedua negara akan menghibur 200 penonton di kantong kebudayaan Ranah Minangitu.
Pimpinan Rumah Budaya Fadli Zon, Edin Hadzalic,melalui siaran pers yang diterima media ini, Jumat (31/7), sore, mengatakan, malam kebudayaan tersebut terselenggara atas kerjasama Rumah Budaya dengan Sekolah Dharma Yudha Pekanbaru.
“Malam kebudayaan ini bertujuan membinahubungan baik kedua negara, khususnya di bidang seni dan budaya,” ujar Edin Hadzalic.
Dia menyebutkan, sebanyak 20 seniman dariProvinsi Jiang Shu, Tiongkok, akan menampilkan sejumlah kesenian mereka, di antaranya Tari Guzheng dan Kaligrafi. Tarian ini dibawakan seniman Tiongkokdari Jiang Su, Pusat Pendidikan Tari Kota Xuzhou.
Sementara dari Indonesia, pertunjukan seni akanditampilkan Sekolah Dharma Yudha Pekanbaru (Tarian Cik Puan dan Tarian Mancaliak Jaluar). Selain itu, Pianis Indonesia Marusya Nainggolan juga turuthadir mewakili Indonesia di acara itu.
Tak hanya itu, dari Sumatera Barat, Tim Kesenian Sumbar Talenta turut tampil membawakan sejumlah kesenian Minang yangbakal menyemarakkan malam dengan tarian dan musik tradisi Minangkabau.
Budayawan dan Pendiri Rumah Budaya, Fadli Zon,mengatakan, hubungan baik Indonesia-Tiongkok sudah terjalin sejak zaman pemerintahan Bung Karno dan harus terus dijaga serta ditingkatkan.
“Baik hubungan di bidang ekonomi, perdagangan,teknologi, pendidikan, keamanan, termasuk hubungan kebudayaan,” ujar Fadli Zon.
Dia berharap, Malam Kebudayaan IndonesiaTiongkok di Rumah Budaya semakin memperkokoh hubungan kedua negara. “Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai kebudayaannya,” katanya.
Rumah Budaya Fadli Zon diresmikan pada 4 Juni2011 dan sering menampilkan pertunjukan kesenian dari sejumlah negara di dunia,di antaranya: Konser Trio Cantabile (Croasia), Konser Ansambel Ad Glorian Brass(Croasia), Pemutaran Film Sutradara Faruk Loncarevic (Bosnia), MalamPersahabatan Indonesia India, Pertunjukan Sulap Rick Taliesen (AmerikaSerikat), Penampilan Saluang di Eropa Kerjasama Indonesia-Serbia kerjasama Rumah Budaya dan Assosiasi Bibliofil Serbia, serta sejumlah pertunjukanlainnya.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menemui Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/7/2015). Dalam pertemuan itu, Erdogan meminta dukungan agar Indonesia mendukung reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Kita di DPR mendukung reformasi PBB itu,” kata Ketua DPR Setya Novanto, didampingi Erdogan, seusai pertemuan.
Setya didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Nurhaayati Ali Assegaf, dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti.
Fadli Zon menjelaskan, permintaan Erdogan itu karena PBB saat ini hanya didominasi oleh 5 negara yang mempunyai hak veto, yakni Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Perancis dan Inggris. Erdogan ingin lebih banyak negara, termasuk Turki dan Indonesia, dilibatkan.
“Selama ini seolah-olah dunia hanya ditentukan oleh 5 negara itu,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, lanjut Fadli, Erdogan menjelaskan bahwa dia sudah melobi Tiongkok untuk mereformasi PBB. Presiden Tiongkok pun menyambut baik hal itu. Diharapkan nantinya akan lebih banyak lagi negara yang setuju sehingga reformasi PBB benar-benar bisa diwujudkan.
“Kita dukung reformasi PBB ini karena sejalan juga dengan usul Presiden Jokowi,” ucapnya.
Bupati Bireuen, Ruslan M Daud akhirnya terbang ke Jakarta hanya untuk menemui Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, Kamis (30/7/2015). Didampingi anggota Komisi X DPR RI, Firmandez, Bupati Bireuen meminta banyak program untuk membangun Bireuen sesuai dengan tuntutan masyarakat.
Kepada media ini, Ruslan M. Daud, Jum’at (31/7/2015) mengatakan program-program yang paling mendesak untuk pembangunan Bireuen adalah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan. Kemudian pemberdayaan ekonomi, sosial, pembangunan Rusunawa dan pesantren.
“Kita memohon kepada Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang juga merupakan Ketua Tim Otonomi Khusus Provinsi Aceh,” kata Ruslan.
Tambahnya, anggaran yang tersedia di Bireuen sangat minim. “Saya lobi Jakarta agar Pemerintah Pusat terus memperhatikan dan mendukung sejumlah program untuk pembangunan Bireuen,” ujarnya.
Penandatangan kerjasama (MoU) antara Indonesia dengan Singapura di bidang E-Government mendapatkan kritikan keras dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Kerjasama ini dipandang Fadli Zon sebagai sesuatu yang merugikan bahkan membahayakan Indonesia.
“Kerjasama yang dijalin Indonesia dan Singapura di bidang E-Government sangat membahayakan bagi Indonesia. Jika E-Government Indonesia dikembangkan melibatkan asing, maka ini sama saja memberikan akses negara asing untuk masuk ke dalam sistem di Indonesia. Ini sangat berbahaya,” ujar Fadli Zon di Jakarta, Jumat (31/7/2015).
Fadli Zon menekankan E-Government harus dipegang 100 persen oleh orang Indonesia. Tidak boleh ada keterlibatan asing. Sebab, Indonesia juga sudah punya banyak developer dan ahli di bidang ini. Di beberapa kota, aplikasi E-Government 100% dari lokal. Ini hanya masalah kemauan dari pemerintah mau atau tidak memberdayakan potensi SDM dalam negeri.
“Seharusnya Presiden Jokowi mempercayai dan memakai kekuatan dalam negeri” kata Fadli Zon.
Fadli Zon menambahkan bahwa MoU ini harus dibatalkan mengingat resikonya yang sangat besar jika mengundang asing terlibat dalam pengembangan E-Government.
“MoU di bidang E-Government harus ditinjau ulang, bahkan dibatalkan. Pengembangan E-Government harus seluruhnya bersih dari keterlibatan pihak luar, agar sistemnya aman dan kedaulatan negara kita tidak terancam,” kata Fadli Zon.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan petang ini menyambangi Gedung DPR untuk menemui pimpinan DPR. Kunjungan ke DPR ini dilakukan Erdogan setelah menemui Presiden Joko Widodo di Istana.
Erdogan tiba di Nusantara III, Gedung DPR sekitar pukul 18.05 WIB. Ia tampak dikawal pasukan protokol pengamanan dari Turki. Erdogan juga ditemani beberapa menteri pemerintahan Turki
Begitu tiba, ia disambut Ketua DPR Setya Novanto serta dua Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Sekjen DPR Winantuningtyastiti.
Tampak hadir pula Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menemani Erdogan saat tiba di ruang pimpinan DPR.
Rencananya, dalam pertemuan ini akan membicarakan kesepakatan kerjasama antara Indonesia dengan Turki di bidang investasi, pendidikan, dan pertahanan.
Ketua DPR Setya Novanto yakin kerjasama antar Indonesia-Turki bisa memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat dua negara.
Salah satu yang dikembangkan adalah kerjasama antar parlemen kedua negara.
“Kerjasama antar parlemen kedua negara juga menjadi bagian penting yang perlu dibicarakan dan dikembangkan oleh kedua negara. DPR berharap dukungan pemerintah Turki agar bisa dibentuk kerjasama bilateral Indonesia-Turki,” sebut Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/7/2015).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon bereaksi terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan haram karena tidak sesuai dengan syariah.
Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Gerindra ini menganggap fatwa tersebut berlebihan.
“Terlalu berlebihan jika itu (BPJS) di fatwa haram. Indonesia juga kan sebelumnya telah mengenal sistem seperti itu pada perbankan,” kata Fadli, saat menghadiri peluncuran buku Tanah Air dan Udaraku Indonesia, Rabu 29 Juli 2015.
Fadli juga menanggapi perihal akan dibuatnya BPJS Syariah. Menurut pria berkacamata ini, hal tersebut akan membuat pemerintah semakin pusing.
Dia justru berhadap, agar pemerintah konsisten mengalokasikan dana kesehatan lima persen, sehingga masyarakat tidak perlu lagi BPJS Kesehatan
“Harusnya kalau mau konsisten, lima persen untuk kesehatan, mestinya mereka gratis tak perlu BPJS. Karena, dananya ada lima persen,” ungkapnya.
Pilkada serentak Desember 2015 masih menimbulkan sejumlah masalah. Hingga pendaftaran ditutup, sejumlah daerah baru memiliki satu bakal calon kepala daerah. Bahkan, ada 1 daerah yang tidak memiliki calon.
Untuk itu, KPU memberikan waktu 3 hari lagi untuk pendaftaran. Jika tidak ada calon lagi yang mendaftar, maka daerah-daerah tersebut terancam menunda pelaksanaan pilkada hingga 2017.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pilkada serentak terkesan dipaksakan. Apalagi upaya merevisi Undang-Undang Pilkada yang sempat diajukan DPR ditolak sejumlah pihak. Oleh karena itu, dia berharap pelaksanaan Pilkada 2015 ini sebagai pembelajaran pilkada pada tahun berikutnya.
“Ya kita sekarang tidak ada waktu lagi untuk mengubah aturan (revisi UU). Jadi sejauh ini kita harus ikuti aturan ini, terpaksa. Itu pelajaran yang harus kita ambil,” ujar Fadli, Jakarta, Rabu 29 Juli 2015.
Fadli menambahkan rencana revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada serentak salah satunya untuk mengatur mekanisme jika suatu daerah hanya ada calon tunggal. Namun, karena revisi tidak terlaksana, segala persoalan dikembalikan pada aturan yang ada.
“Sebenarnya salah satunya adalah terkait hal-hal yang belum diatur, nah calon tunggal kan belum diatur itu. Jadi waktu itu keputusan KPU di dalam PKPU ya hanya perpanjangan waktu. Kalau tidak ada ya ikut di dalam gelombang Pilkada serentak berikutnya,” terang dia.
