Sabtu pekan lalu, gedung KJRI di Sydney kembali mengalami aksi pelemparan cat oleh beberapa orang tak dikenal. Sebelumnya, aksi vandalisme ini juga telah terjadi pada bulan Maret lalu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mengatakan bahwa, peristiwa ini tidak bisa dianggap enteng.”Kedutaan kita di luar negeri kan merepresentasikan simbol kedaulatan negara kita,” ujarnya.
Menurut Fadli, mekanisme penjagaan di kedutaan harus ditingkatkan agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali.
“Jangan sampai ada penghinaan semacam itu, karena ini dapat merusak kewibawaan kita sebagai suatu negara,” ujar Fadli.
Ia pun meminta pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk menyampaikan protes atas aksi tersebut dan menambahkan penjagaan di KJRI Sydney.
Fadli menilai bahwa hubungan RI dengan Australia masih bisa membaik, asalkan Indonesia menerapkan sistem diplomasi yang terbuka dan proaktif.
“Diplomasi yang pasif ini merugikan kita. Belum ada upaya-upaya yang serius untuk mengembangkan pengaruh kita di dunia internasional,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengevaluasi tindakan Tim Satgasus P3TPK terkait penggeledahan terhadap PT Victoria Securities Indonesia (VSI), pekan lalu. Alasannya, penggeledahan tidak sesuai dengan surat penetapan yang telah dikeluarkan pengadilan.
“Saya kira ini Jaksa Agung (M Prasetyo) perlu melihat tindakan itu. Perlu dievaluasi benar atau tidak, sesuai aturan atau tidak,” kata Fadli kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/8).
Terkait tindakan tidak akurat Tim Satgasus Penanganan dan Penyelesaian Perkara (P3) Tindak Pidana Korupsi (TPK), dirinya telah menerima pengaduan dari PT VSI.
”Penggeledahan itu dilakukan dalam satu proses yang terburu-buru dan dalam surat pengaduan itu dibetukan terjadi salah alamat terhadap institusi yang berbeda,” terang politikus dari Gerindra.
Sehari sebelumnya, PT VSI mengadukan Kejaksaan Agung ke DPR. Dengan alasan, tim yang mengaku Satuan Tugas Khusus saat menggeledah tidak menunjukkan identitas, surat perintah penggeledahan serta izin dari pengadilan negeri.
“Jadi, kami meminta perlindungan ke DPR sekaligus meminta keadilan dan kepastian hukum,” ungkap Direktur Victoria Securities Indonesia Yangky Halim, dalam surat pengaduan ke DPR, Senin (17/8).
Diduga, kesalahan tempat, karena aset yang disoalkan sebagai hak tagih BTN yang dibeli dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah milik Victoria Securities Internasional Corporation (VSIC) yang berbadan hukum asing.
”Kami yakin dan percaya bahwa kantor/perusahaan kami tidak ada hubungan dengan VSIC. Akan tetapi kami bingung mengapa justru kantor kami yang digeledah dan barang-barang milik kantor kami yang disita,” keluh Yangky.
Apalgi, surat izin penggeledahan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mengizinkan penggeledahan di kantor VSIC di Panin Bank Center Lt 9 Jl Jenderal Sudirman, Kav I Senayan, Jakarta. Serta kantor VS di gedung yang sama.Praktikya, justru di kantor VSI Senayan City, Panin Tower lantai 8 Jalan Asia Afrika yang digeledah.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana saat dikonfirmasi dengan tegas menepis tim penyidik telah melakukan tindakan diluar hukum. ”Kami bekerja secara profesioanl dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”
Kasus berawal saat PT Adistra Utama meminjam Rp 469 miliar ke BTN untuk membangun perumahan di Karawang seluas 1.200 hektare sekitar akhir tahun 1990. Krisis moneter terjadi, 1998, BTN masuk program penyehatan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Aset-aset yang tertunggak dilelang BPPN dalam upaya mengembalilkan dana penyehatan, yang dikeluarkan BPPN.
Aset PT AU, lalu dibeli VSIC dengan sangat murah sekitar Rp 26 miliar. PT AU, lalu ingin menebus aset tersebut dengan nilai Rp 26 miliar. VSIC menolak dan meminta harga Rp 2,1 triliun.
Merasa menemui jalan buntu, 2012 Manajemen PT AU melaporkan kasus itu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI dengan dugaan ada konspirasi dan merugikan keuangan negara. Sampai akhirnya, tiga bulan lalu diambil alih oleh Kejagung dan diterbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum tanpa diikuti penetapan tersangka.
DPR tengah mendalami pengaduan PT Victoria Sekuritas Indonesia (PT VSI) atas dugaan kesalahan penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus cessie atau penjualan hak tagih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
“Apakah menyalahi aturan, atau ada motif lain di belakang ini. Jadi, kami akan melihat dan mengawasi (kasus) ini dengan mekanisme yang ada,” kata Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI di Jakarta, Selasa (18/8).
Fadli membenarkan, pihaknya telah menerima aduan dari PT VSI terkait dugaan kesalahan penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). DPR menerima aduan tersebut Senin kemarin (17/8).
“Kami memang mendapat laporan dari masyarakat, dalam hal ini adalah PT VSI yang telah mengadukan kepada DPR tentang adanya penggeledahan yang dilakukan hingga tengah malam, bahkan sampai dini hari. Suatu hal yang memang dianggap janggal, untuk satu kasus yang cukup lama,” katanya.
Fadli menilai penyidik melakukan langkah terburu-buru bila sampai salah melakukan penggeledahan, sesuai surat aduan dari PT VSI kepada DPR yang kini tengah diproses sebelum melimpahkannya ke Komisi III yang membidangi masalah hukum untuk menguak apa yang terjadi sebenarnya.
Wakil rakyat asal Partai Gerindra ini mengingatkan Kejagung agar lebih berhati-hati dalam menindak pelaku usaha, terutama saat kondisi ekonomi negeri ini tidak menggembirakan.
“Bagaimana pihak Kejaksaan bisa melakukan hal ini di saat ekonomi kita yang sdang menghadapi banyak tantangan. Saya kira, seharusnya kita memberikan lebih banyak ruang kepada usaha, baik dari dalam maupun luar negeri di Indonesia, bukan menjadikan disinsentif pada ekonomi kita,” imbaunya.
Kecerobohan melakukan penggeledahan sangat membahayakan perusahaan dan ekonomi nasional, atau bukan hanya sekerar mengganggu operasional perusahaan dan nasabah. Terlebih, iklim ekonomi dan masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
“Presiden mengharapkan masuknya insvestasi, justru kita jangan sampai mendorong investasi yang ada di dalam negeri lari ke luar. Bahkan, kalau ini dikhawatirkan dapat mengganggu dunia perbankan, atau dunia usaha lain, termasuk securitas yang ada,” ungkap Fadli.
Untuk pertama kalinya DPR menggelar upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI di kompleks parlemen, Senin (17/8). Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin upacara itu berharap kegiatan itu tidak hanya digelar kali ini saja, tetapi dijadikan tradisi tahunan.
“Ini untuk kali pertama adakan bersama anggota DPR. Berharap tradisi ini bisa dilanjutkan di tahun yang akan datang,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/8).
Dengan adanya upacara peringatan HUT kemerdekaan RI, Fadli juga berharap agar para wakil rakyat bisa memberikan penghormatan pada proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia.
“Saya kira lembaga tinggi negara juga lakukan upacara. Dan tentu saja puncaknya ada di Istana Negara,” paparnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, bangsa Indonesia harus siap menerima tantangan dari dalam negeri. Sebab, politikus asal Partai Gerindra itu berpendapat melawan musuh dari dalam lebih sulit ketimbang dari luar bangsa sendiri.
“Perjalanan waktu mengajari kita bahwa merdeka saja tidak cukup. Kemerdekaan harus diisi langkah inisiatif inspiratif, konstruktif inovatif dan kreatif elemen bangsa ini,” ujar Fadli dalam memperingati HUT RI ke 70 di DPR, Senin (17/8).
Dia menilai, untuk memperoleh Kemerdekaan saja tak mudah. Pasalnya tantangan dan rintangan saat ini berbeda dibanding masa kolonialisme. “Kita lebih mudah bersatu ketika melawan musuh dari luar. Namun lebih sulit menghadapi musuh dari dalam tubuh bangsa kita sendiri yakni mereka yang berpihak pada kepentingan pihak luar atau terjadinya pengkhianatan elit,” ujar Fadli.
Fadli menghimbau peringatan proklamasi 17 Agustus kali ini harus menjadi momentum cita-cita kemerdekaan telah berhasil direalisasikan. Tujuannya, lanjut dia, adalah mencapai kebahagian kesejahteraan rakyat dan perdamaian dan kebahagiaan rakyat.
“Kesejahteraan memang relatif namun hidup setiap warga negara terjamin dan tidak sia-sia,” katanya
“Kita juga ingin kedamaian, tidak ada rasa takut berserikat dan bebas dalam menyatakan pendapat sikap dan kritik sesuai pasal 33 uud 1945,” tambah Fadli
Dia menegaskan kemerdekaan seharusnya bisa menjamin bahwa bumi, air, udara dan kekayaan alam Indonesia bisa dikuasai oleh negara dan kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran asing.
“Saat ini menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk melanjutkan perjuangan bangsa sehingga tercapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Kita berhutang pada para pejuang dan pendiri bangsa. Mari kita lanjutkan ibadah dan karya kita serta tugas pengabdian kita terhadap bangsa dan negara yang kita cintai. Mari bangun Indonesia,” kata dia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengajak rakyat Indonesia mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan. Menurutnya, mempertahankan kemerdekaan tidak mudah karena tantangan bangsa saat ini berbeda dari masa kolonialisme.
“Kini kita lebih sulit ketika menghadapi musuh dari dalam tubuh bangsa kita sendiri yaitu mereka yang berpihak pada kepentingan luar atau penghianatan oleh para elite,” kata Fadli Zon saat memimpin upacara HUT ke-70 RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/8/2015).
Fadli berpesan kepada seluruh warga Indonesia untuk melanjutkan cita-cita pendiri bangsa. “Kita berharap selanjutnya kita merdeka dari kebodohan, kemiskinan, dari kesulitan hidup, inilah yang saya kira menjadi hutang kita kepada para pendiri bangsa dan generasi penerus,” kata Fadli.
Dia menyatakan Bangsa Indonesia memiliki potensi dan modal yang besar untuk maju. “Syaratnya, kita harus setia pada Pancasila dan UUD 1945. Inilah pedoman kita untuk mencapai tujuan negara, sehingga kita tidak salah arah di tengah arus globalisasi”, ungkapnya.
Presiden Jokowi telah menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangkaian sidang di Parlemen Pusat. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pidato Jokowi soal persatuan dan kesatuan sebagai serangkaian kata-kata manis yang masih perlu realisasi.
“Pidatonya masih sebatas retorika. Misalnya dalam parpol, kalau mau persatuan, diselesaikan dong, jangan dipecah belah,” kata Fadli usai sidang, di Gedung Parlemen Pusat, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Fadli menilai masih ada kesenjangan antara kata-kata dan perbuatan. Persatuan dan kesatuan belum tercermin dalam kerja pemerintah, utamanya soal kinerja menyatukan parpol.
“Yang ada malah kepada partai yang dianggap tidak mendukung ada pemecah-belahan,” kata pria yang hobi mengoleksi benda antik ini.
Seperti diketahui, Partai Golkar dan PPP sedang berkonflik dan terbelah dua, dan keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjadi poin kritik kubu yang bersengketa beserta koalisinya.
“Kata-kata yang baik dan manis harus diikuti dengan perbuatan nyata,” desaknya.
Terlepas dari kritikannya, Fadli menyambut baik pidato Jokowi. Tema persatuan dan kesatuan bisa menjadi dorongan semangat untuk Indonesia.
“Kita ingin membangun persatuan dalam menghadapi krisis,” ujar Fadli yang juga politisi Partai Gerindra ini.Dalam hal tema ekonomi, Fadli melihat optimisme Jokowi yang termuat dalam pidato kenegaraan. Namun alangkah lebih baik bila negara bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
Selama ini, menurutnya, pemerintah masih menganggap enteng persoalan ekonomi. Misalnya soal pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen dan cara mencapainya.
“Lebih baik dengan kenyataan yang pahit, tapi kita hadapi bersama,” tandas Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). Fadli menilai pidato yang disampaikan Jokowi tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini.
“Pidatonya masih sebatas retorika,” kata Fadli Zon seusai sidang.
Fadli mengatakan, dalam dua pidatonya mengenai kinerja lembaga-lembaga negara dan mengenai hari kemerdekaan RI, Jokowi banyak bicara soal persatuan. Namun, pada kenyataannya, kata dia, Jokowi sudah gagal menjaga persatuan.
Fadli mengaitkan hal ini dengan kisruh dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.
“Kalau mau persatuan diselesaikan dong, jangan dipecah belah. Jangan yang diomongkan dan dilaksanakan berbeda,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Fadli melihat, selama ini tak ada upaya dari Jokowi untuk mempersatukan Partai Golkar dan PPP. Dia justru melihat awal mula perpecahan kedua parpol ini disebabkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang mengakui salah satu dari dua kubu kepengurusan.
“Jokowi berkali-kali menekankan persatuan, tapi praktiknya tak tercermin,” ucapnya.
Fadli juga mengkritik pidato Jokowi yang seolah-olah masih menunjukkan optimisme mengenai kondisi ekonomi di Indonesia. Fadli menilai Jokowi tak berbicara jujur. Menurut dia, kondisi ekonomi saat ini sudah masuk ke dalam tahap awal krisis.
“Kok bisa-bisanya masih menganggap enteng. Masih optimistis pertumbuhan 7 persen. Kita disajikan impian kosong. Padahal, lebih baik Jokowi berkata-kata pahit, tapi itu menolong rakyat,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menantikan pidato kenegaraan yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rangkaian sidang yang digelar MPR, DPR dan DPD RI.
“Saya belum tahu seperti apa isinya, tapi forumnya beda-beda, jadi kita lihat saja nanti,” kata Fadli Zon di depan Ruang Rapat Paripurna I Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, penyampaian pidato Presiden Jokowi akan mendapatkan perhatian penuh dari anggota dewan, terutama penyampaian RAPBN 2016 dalam rapat paripurna DPR RI.
Fadli Zon mengatakan kondisi perekonomian Indonesia akhir-akhir ini yang ditandai nilai tukar rupiah yang melemah telah menjadi perhatian dewan legislatif.
Terkait dengan perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pada Rabu lalu, Fadli Zon mengatakan DPR RI menghormati keputusan tersebut.
“Saya kira itu hak presiden, kita lihat perkembangannya nanti,” kata dia.
Sesuai tradisi kenegaraan jelang Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPD-DPR dan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pidato penyampaian RAPBN 2016.
Dalam pidato penyampaian RAPBN 2016, Presiden Jokowi juga akan menyerahkan RUU tentang APBN tahun 2016 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR RI.
Jabatan Sekretaris Kabinet yang diberikan kepada Pramono Anung dinilai baik namun kurang tepat. Melihat kapasitas dan pengalaman, seharusnya politisi PDI Perjuangan itu ditempatkan sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Wakil Ketua DPR yang juga politisi asal Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Pramono Anung lebih cocok menjabat Menteri Sekretaris Negara ketimbang Sekretaris Kabinet. Mengingat kapasitas yang dimiliki Pram (sebutan untuk Pramono Anung), agak nanggung jika kewenangannya hanya sebatas lingkup urusan Sekretaris Kabinet.
“Harusnya dari tahun lalu, cuma nasibnya saja baru sekarang. Tapi Mas Pram lebih cocok sesneg ketimbang seskab. Agak tanggung saja jika seskab,” Fadli dalam acara diskusi di salah satu televisi nasional, Rabu malam (12/8).
Dalam diskusi tersebut, Pramono mengapresiasi segala yang telah dikerjakan oleh pendahulunya, Andi Widjajanto dalam membangun komunikasi baik kepada partai politik maupun kepada lembaga tinggi negara lain. Pram pun mengakui bahwa pergantian yang terjadi tak menyimpulkan jika seskab sebelumnya kurang baik dalam kinerja.
“Saya tipe orang yang lebih senang banyak melihat ke depan ketimbang terlalu lama melihat spion. Terimakasih Bung Andi,” sebut Pram.
Namun ucapan Pram tersebut terkesan hanya sebuah dialektika saja. Secara obyektif Fadli menyebutkan bahwa lingkungan dalam Jokowi sering kali terjadi kesalahan-kesalahan sepele namun bersifat substansial.
“Berarti ada yang berjalan tidak baik dalam mengkoordinir kabinet. Jelas butuh pengalaman yang kaya dan kualitas komunikasi politik yang bagus. Yah, itu ada di Mas Pram,” lanjut politisi Gerindra tersebut.
