Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menilai perdebatan antarpejabat pemerintah akan membuat bingung investor.
Menurut dia, investor akan kebingungan siapa yang akan diikuti di pemerintahan. Sebab, antara Wakil Presiden Jusuf Kalla justru berpolemik dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, yang baru masuk kabinet.
“Memang perdebatan di publik bisa membingungkan investor, siapa yang akan diikuti,” kata Fadli Zon di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8).
Namun, imbuh dia, masuknya Rizal Ramli di kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi) membuat pemerintah lebih berwarna. Sosok Rizal Ramli dikenal vokal dalam berpendapat.
Mantan menteri koordinator bidang Perekonomian ini dinilai sebagai ekonom strukturalis yang mendasarkan bukan hanya berorientasi pasar dalam kebijakan-kebijakannya.
Wakil Ketua Partai Gerindra ini menambahkan, kritik Rizal Ramli dinilai masih wajar. Bahkan, komentar-komentarnya membuat menarik pengambil kebijakan.
Sebab, dengan kritikan yang disampaikan Menteri yang baru bergabung di reshufle jilid I ini, menjadi tantangan agar kebijakan yang diambil tidak monoton.
Namun, kritikan ini akan menjadi bumerang bagi pemerintahan sendiri jika yang dikritik sudah menjadi kebijakan resmi. Kalau masih sebatas rencana atau wacana, kata Fadli Zon, tidak masalah. Justru dengan perdebatan ini, membuat kebijakan yang dihasilkan lebih matang dan bermanfaat untuk masyarakat banyak.
“Tapi untuk tertibnya, perdebatan dilakukan di dalam saja, biar tidak membingungkan investor dan publik,” katanya menegaskan.
Kritik tajam Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli terhadap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt berbuntut pada tantangan diskusi di depan publik.
Mendengar hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku heran dengan perilaku para menteri Kabinet Kerja. Menurut Fadli, salah satu dasar perombakan menteri yang baru saja dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah persoalan koordinasi.
“Tantangan diskusi di depan publik ini menunjukkan koordinasi di lingkaran eksekutif perlu dikoreksi. Harus ada yang koordinasikan lagi,” kata Fadli kepada Sindonews di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, kemarin.
Fadli meminta agar elite pemerintahan negeri ini menghindari perdebatan di ruang publik. Pasalnya kata Fadli, perdebatan di ruang publik hanya akan memicu kebingungan-kebingungan baru di masyarakat.
“Sebaiknya perdebatan di ruang publik dihindari. Perdebatan memang bagus untuk menguji, tapi dilakukan tertutup supaya tidak muncul kegaduhan dan kebingungan baru,” tegas Fadli
Sidang Standing Committee on Economic and Sustainable Development-Asian Parliamentary Assembly (APA) bertajuk Linking Economic Growth to Sustainable Development Goals for Peace and Prosperity dibuka oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon di hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8).
Dalam pidatonya, Fadli Zon mengatakan, saat ini Asia semakin memperkokoh posisi sebagai lokomotif pertumbuhan perekonomian global. Hal itu seiring dengan semakin terkonsolidasikannya dinamika dan ketahanan perekonomian negara-negara di dalamnya.
Hal itu dianggap tidak berlebihan. Sebab, tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan negara-negara di Asia masih menunjukkan kinerja yang menggembirakan.
“Prestasi ini tentunya semakin memperkokoh kepercayaan diri dalam upaya pembangunan ekonomi negara-negara di kawasan ini yang semakin inklusif dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dalam dua dekade terakhir,” kata Fadli.
Namun, Fadli mengingatkan serangkaian persoalan penting ke depan. Semakin tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat akan kian mempersulit upaya pengentasan kemiskinan penduduk.
Nah, jika dibiarkan, hal itu bisa mengganggu soliditas sosial dan menciptakan keresahan politik. Situasi itu pada akhirnya akan menggerogoti kesinambungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dalam jangka panjang.
“Pendek kata, tantangan pertumbuhan ekonomi yang masih belum sepenuhnya inklusif merupakan pekerjaan rumah besar kawasan ini. Selain itu, agenda tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi kawasan ini pun masih menjadi persoalan yang harus segera dikelola dengan kemauan politik yang semakin besar,” ujar politikus Gerindra itu.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti tindakan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) yang diduga salah menggeledah Kantor PT Victoria Securities Indonesia (PT VSI).
Fadli Zon pun menyayangkan kejadian salah geledah tersebut. Dia pun mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo mengevaluasi kinerja jajarannya. ”Saya kira ini jaksa agung perlu melihat, tindakan itu (penggeledahan) perlu dievaluasi benar atau tidak, sesuai aturan atau tidak. Karena jarang melihat sebuah satgasus dengan fokus seperti ini mengangkat kasus yang terbilang cukup lama,” tandas Fadli Zon di Jakarta kemarin.
Dia pun mencurigai ada motif tertentu dalam pengusutan kasus ini sebab kasus ini suda hterjadi lama dan baru diungkap kembali. Karena itu, DPR ingin melihat sejauh mana kasus tersebut. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, bila memang penggeledahan dilakukan tanpa izin dan melakukan hal sewenang-wenang melebihi yang seharusnya, sama saja Kejagung melakukan penegakan hukum dengan melawan hukum.
Ketika mendapat izin, Kejagung juga harus jelas memastikan lokasi yang ingin digeledah. Di sisi lain, perusahaan berhak menolak penggeledahan dari instansi penegak hukum mana pun jika merasa keberatan. ”Bisa menyerahkan surat keberatan atas penggeledahan itu. Maka nanti dibuat berita acara penolakan dan dia (penyidik) harus mencari mana perusahaan yang sebenarnya,” kata Fickar.
Sebelumnya Kejagung diduga salah melakukan penggeledahan terkait kasus pembelian aset Bank Tabungan Negara (BTN) melalui BPPN. Tim Satuan Tugas Khusus yang dipimpin Sarjono Turin seharusnya menggeledah ke Victoria Securities International Corporation (VSIC). Namun, tim Kejagung justru menggeledah PT Victoria Securities Indonesia. Direktur PT Victoria Securities Indonesia Yangky Halim mengaku sangat dirugikan oleh penggeledahan yang dilakukan Satgas Pemberantasan Korupsi Kejagung di kantornya beberapa waktu lalu.
”Penyelidikan perkara ini tidak secara profesional memisahkan antara Victoria Securities International Corp yang merupakan badan hukum asing dan PT Victoria Sekuritas (PT Victoria Investama Tbk) atau juga dengan PT Victoria Sekuritas Indonesia yang merupakan badan hukum Indonesia,” kata Yangky. Menurut dia, jelas-jelas keduanya badan hukum berbeda, kantor, dan alamat domisili berbeda, serta memiliki pengurus dan manajemen berbeda, dan dimiliki oleh pemegang saham berbeda.
Akibat yang ditimbulkan dari salah geledah ini adalah kerugian yang sangat besar bagi PT Victoria Investama Tbk dan PT Victoria Securities Indonesia. ”Kami sebagai lembaga yang memiliki reputasi telah disamakan dengan badan hukum asing yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Kami juga dituduh melakukan tindak pidana,” sebutnya.
Menurut dia, upaya penggeledahan dan penyitaan dilakukan secara kasar tanpa menunjukkan surat-surat tugas dan perintah serta mengusir pegawai dan penasihat hukum yang mengawasi penggeledahan. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana membantah penggeledahan yang dilakukan satgasus tanpa disertai surat perintah dan surat izin penggeledahan dari pengadilan.
”Tanpa itu, kita tidak berani dong,” ujar Tony. Dia pun meminta kasus ini tidak dibawa ke ranah politik.
Tak lama setelah dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli mulai jadi pembicaraan publik karena kritikan tajamnya untuk beberapa kementerian. Bahkan, Rizal tak segan menantang Wakil Presiden Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk berdebat di depan umum.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menganggap lumrah adanya perbedaan pendapat. Hanya, hal itu tidak perlu jadi konsumsi masyarakat.
“Mereka bisa berdebat di dalam. Tentu Presiden sudah tahu latar belakang Rizal Ramli, memang perlu sosok yang bisa otokritik,” ungkap Fadli saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (19/8/2015)
Untuk lebih saling mengerti, lanjut Fadli, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu berbicara dengan Rizal dalam forum santai sambil minum kopi.
“Duduk-duduk saja, ngopi-ngopi, diomongin untuk berkomunikasi dengan Rizal Ramli,” saran Fadli.
Diketahui, kritikan tajam Rizal Ramli terkait proyek pembangkit listrik 35.000 ribu megawatt (mw) yang tidak masuk akal, diserang balik oleh JK.
Menurut JK, Rizal harus memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum menyampaikan kritikan. Namun, mantan menteri koordinator bidang ekonomi pun kembali ‘menyerang’ dengan menantang JK untuk berdebat di depan umum.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengungkapkan Indonesia turut berbela sungkawa atas tragedi bom di Thailand. Pernyataan bela sungkawa itu disampaikan langsung Fadli Zon pada delegasi parlemen dari Thailand. Namun, menurut dia, selain Thailand, masih banyak negara yang dilanda konflik berkepanjangan.
“Kita berharap, ini bisa selesai,” kata dia, Rabu (19/8).
Dalam sidang Asian Parliamentary Assembly (APA), Indonesia mengungkapkan keprihatinan ini pada seluruh delegasi yang datang di Jakarta. Sebanyak 21 negara di seluruh Asia hadir untuk membahas masalah perekonomian.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, konflik di negara-negara sahabat perlu segera diselesaikan karena konflik itu juga berdampak pada negara lainnya. Dari sisi ekonomi, kondisi negara yang aman dapat meningkatkan hubungan perdagangan antar negara.
“Kalau semua damai di Asia, saya kira perdagangan akan bagus, kerjasama ekonomi akan bagus, dan semua pihak akan mendapatkan manfaatnya,” tegas dia.
Anggota Parlemen Indonesia akan menyampaikan beberapa masalah perekonomian Asia di hadapan 21 negara peserta Forum Standing Committee on Economic and Sustainable Development Asian Parliament Assembly (APA).
“Masalah penyatuan market energi di Asia, masalah aplikasi sustainable development di Asia dan beberapa hal. Banyak usulan kita di sini,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon setelah membuka sidang APA di Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Selain anggota parlemen, lanjut Fadli, dalam kesempatan tersebut ahli ekonomi Indonesia juga akan menyampaikan berbagai masukan dan pandangan terkait perekonomian di Asia.
“Akan ada masukan dari ahli di Indonesia dalam hal ini adalah Rizal Ramli, dan Sudrajat Djiwandono dari Indonesia kita undang untuk memberi pandangan untuk ekonomi Asia. Setelah itu akan ada pandangan dari masing-masing negara,” ungkapnya.
Fadli juga menjelaskan, forum ini akan membahas isu-isu yang lebih strategis mengahadapi situasi ekonomi ke depan.
“Misalnya menghadapi krisis seperti apa. Ada gagasan yang cukup progresif tapi itu belum diadopsi. Dulu sebenarnya juga sudah muncul, seperti Asian Monetary Fund, Asian Currency, tapi itu baru sebatas ide,” terangnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara terkait salah penggeledahan yang dilakukan kejagung terhadap PT Victoria Sekuritas Indonesia ( VSI).
Dirinya mengaku sudah mendapat laporan dari VSI soal dugaan salah geledah yang dilakukan Tim Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Agung. Laporan itu diterimanya kemarin.
“Kami memang mendapat laporan dari masyarakat dalam hal ini adalah PT VSI yang telah mengadukan kepada DPR tentang adanya penggeledahan yang dilakukan hingga tengah malam bahkan sampai dini hari. Suatu hal yang memang dianggap janggal, untuk satu kasus yang cukup lama,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/8).
Dia menilai, penggeledahan itu dilakukan terburu-buru dan dianggap dalam surat pengaduan itu salah alamat terhadap institusi yang berbeda. Untuk itu pihaknya sedang melakukan pendalaman, dan akan menyerahkan kepada komisi hukum DPR untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Menurutnya, ditengah kondisi ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk, Kejagung jangan sampai salah langkah menindak pelaku usaha.
“Bagaimana pihak Kejaksaan bisa melakukan hal ini, disaat ekonomi kita yang sdang menghadapi banyak tantangan. Saya kira seharusnya kita memberikan lebih banyak ruang kepada usaha, baik dari dalam maupun luar negeri di Indonesia, bukan menjadikan disinsentif pada ekonomi kita,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, pihaknya juga ingin melihat apakah penggeledahan yang dilakukan murni penegakan hukum, atau justru menyalahi aturan.
“Kemudian, atau ada motif lain belakang ini. Jadi kami akan melihat dan mengawasi (kasus) ini dengan mekanisme yang ada,” katanya.
Fadli mengatakan, penggeledahan yang dilakukan tentu sangat menganggu nasabah dan kegiatan di kantor tersebut. Bahkan menurutnya, penggeledahan yang dilakukan Kejagung bisa menganggu ekonomi nasional.
“Seharusnya saat iklim ekonomi sekarang dimana Rupiah masih lemah dan presiden mengharapkan masuknya insvestasi, justru kita jangan sampai mendorong investasi yang ada di dalam negeri lari ke luar. Bahkan, kalau ini dikhawatirkan dapat mengganggu dunia perbankan, atau dunia usaha lain, termasuk securitas yang ada,” tandasnya
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, anggaran pembangunan 7 proyek di kompleks parlemen belum masuk APBN 2016. Tahapan mengenai pembangunan itu masih pada usulan pembangunan.
“Anggaran belum masuk APBN, baru akan dibicarakan. Kita sudah sepakat, kita membutuhkan penambahan fasilitias satu kawasan legislatif,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Menurut dia, penambahan gedung di kompleks parlemen merupakan hal yang wajar. Fadli mencontohkan beberapa lembaga-lembaga lain yang juga pernah menambah gedung yaitu, KPK, BPK, MA, dan MK.
“Karena mereka (beberapa lembaga) membutuhkan fasilitas yang menunjang kinerja. Lihat saja di gedung Nusantara I, apakah dengan kondisi seperti itu bisa bekerja apa tidak rekan-rekan anggota DPR? Karena sekarang ini berbeda dengan periode lalu, sekarang ini sudah ada penambahan tenaga ahli,” jelas Fadli.
“Jadi kita tidak mau menjadikan ini (7 proyek pembangunan) sebagi proyek. Silakan nanti jika diperlukan sebagai dukungan fasilitas, BUMN saja yang bangun. Jadi tidak ada proyek-proyekan, bangun saja fasilitas, kan prosedurnya sudah baku,” sambung Fadli.
Ia menegaskan, bahwa tidak ada anggota DPR yang akan terlibat dalam pembuatan gedung baru dan penambahan fasilitas lainnya.
“DPR tidak mungkin terlibat, sebagai kontaktor tidak bisa, sebagai designer tidak bisa. Kita ini pengusul ide. Ini (pembangunan gedung baru) bukan mencari proyek, memang ada kebutuhan kalau kita mau ada suatu parlemen modern, ini tidak ada artinya dengan penggunaan APBN oleh pihak pemerintah,” terang Fadli.
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, surat persetujuan untuk pembangunan gedung baru sudah disetujui Presiden Jokowi. Tahapan awal adalah pembangunan alun-alun demokrasi
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon berang dengan munculnya simbol-simbol Partai Komunis Indonesia ( PKI ) dalam karnaval HUT ke-70 RI di Kabupaten Pamekasan pada Sabtu (15/8/2015). Menurutnya, aktor intelektual yang memunculkan simbol PKI itu harus ditindak tegas.
“Harus ada tindakan tegas, yang melakukan harus ditindak. Kalau tidak ditindak akan ada penghakiman dari masyarakat,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Fadli menilai, munculnya lambang-lambang PKI di Indonesia adalah sebuah usaha dari pihak tertentu untuk mengetahui reaksi dari masyarakat. Menurutnya, pihak tertentu tersebut itu ingin mengetahui bagaimana suasana di masyarakat setelah munculnya kembali lambang-lambang PKI di Indonesia.
“Saya kira ada usaha-usaha dari pihak tertentu yang sedang melakukan ujicoba. Mereka mencoba melihat reaksi di masyarakat,” tuturnya.
Politikus Gerindra itu menilai segala bentuk yang menyangkut dengan PKI dilarang di Indonesia. Menurutnya, hanya kepentingan akademik saja simbol atau lambang PKI dapat dipergunakan.
“PKI ini kan anti Pancasila. PKI tidak mendukung terselenggaranya kemerdekaan Indonesia,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu kelompok peserta karnaval HUT ke-70 RI di Kabupaten Pamekasan membawa atribut berlambang PKI, seperti bendera berukuran dua meter persegi, logo PKI dan gambar tokoh-tokoh PKI.
Atribut itu diperagakan di hadapan Bupati, Wakil Bupati, pimpinan Polres dan Kodim serta pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pamekasan, dalam sebuah aksi teatrikal tentang kekejaman PKI.
