Usulan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais agar Presiden Jokowi mengadakan musyawarah nasional ditanggapi positif politisi Koalisi Merah Putih (KMP).
“Saya kira itu usulan bagus, perlu direalisasikan untuk membahas berbagai persoalan bangsa, khususnya masalah ekonomi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Sebelumnya Amien Rais mengusulkan perlu digelar musyawarah nasional untuk membahas carut-marut permasalahan bangsa, khususnya masalah perekonomian yang semakin memburuk.
“Undang Panglima TNI, Kapolri, pentolan KIH dan KMP, aktor intelektual, LSM yang merah putih, tokoh bangsa yang masih jeli untuk duduk bersama untuk membahas masalah bangsa,” kata Amien Rais, di Bandung, Minggu (23/8).
Fadli Zon selanjutnya mengatakan, pihaknya mendukung usulan pendiri PAN Amien Rais agar Presiden Jokowi menggelar musyawarah nasional. Pertemuan itu hendaknya diawali acara silaturahmi nasional.
“Yang dimaksud Pak Amien itu menghadapi situasi sekarang ini. Saya sudah wanti-wanti kita hadapi masalah ekonomi berat, bahkan dalam bahaya,” papar Wakil Ketua DPR itu.
Dalam rangkaian kunjungan ke Kabupaten Sula, Maluku Utara, Ketua DPR RI Setya Novanto meresmikan masjid terbesar di kawasan timur Indonesia.
Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan anggota Komisi IV DPR RI Edhie Prabowo menghadiri peresmian masjid terbesar di Indonesia Timur yaitu Masjid Al Istiqomah di Kabupaten Sula, Maluku Utara, Selasa (25/8).
“Baru kali ini saya meresmikan masjid, apalagi masjid ini terbesar di Indonesia timur,” kata Novanto dalam sambutannya seperti siaran pers resmi DPR RI, Rabu (26/8/2015).
Setelah itu mereka jugamenghadiri pemecahan rekor dunia Muri. Rekor yang dipecahkan agak unik yakni kegiatan bakar ikan terpanjang 15,09 kilometer. Petugas dari Muri resmi mengumumkan rekor pecah dunia tersebut. Pengumuman rekor muri itu dibacakan di Pantai Reklamasi di desa Face, Kecamatan Sanana, Kabupaten Sula.
“Masyarakat Sula harus bangga karena bisa masuk Muri dengan membuat bakar ikan terpanjang yaitu 15,09 km. Membuat Sula dikenal orang,” pungkasnya.
DPR akan memastikan payung hukum atas imbauan Bank Indonesia (BI) soal lalu lintas devisa di Indonesia.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, imbauan BI soal devisa dan pengusaha untuk melepas mata uang dolar-nya belum memiliki payung hukum. Padahal, langkah itu sangat penting untuk mengantisipasi ancaman krisis ekonomi di Indonesia.
“Payung hukum harus dibuat, salah satu usul DPR dibuat UU lalu lintas devisa,” kata Fadli Zon di kompleks parlemen Senayan, Rabu (26/8).
Menurut Fadli, UU lalu lintas devisa akan mewajibkan pengusaha memasukkan dana hasil ekspor-nya ke dalam negeri. Fadli menegaskan, UU ini sebenarnya usulan dari DPR. DPR sudah memasukkan soal lalu lintas devisa dalam revisi UU BI dan Perbankan.
Politikus partai Gerindra ini menyatakan, lalu lintas devisa tidak memerlukan UU yang baru, cukup dimasukkan dalam UU yang sudah ada. Bahkan, revisi UU ini sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). “Mudah-mudahan bisa tahun ini, karena ini penting, jadi JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) dulu kita mulai, baru setelah itu UU BI dan Perbankan,” tegas Fadli Zon.
Pertemuan Pimpinan DPR dengan Gubernur BI juga dalam rangka koordinasi untuk mengantisipasi ancaman krisis yang terjadi di Indonesia. Sebab, pemerintah harus siap dengan risiko yang mungkin akan terjadi dengan kondisi ekonomi nasional saat ini.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon turut penganugerahan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas prestasi membakar ikan secara bersama-sama sepanjang 15 kilometer. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Bupati Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus
“Di Indonesia dan dunia, baru Kepulauan Sula yang melakukan ini,” kata Hidayat Mus seperti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (26/08/2015).
Hidayat Mus mengatakan, bakaran ikan yang terbuat dari bambu sepanjang 15 kilometer membentang dari Desa Wailau hingga Desa Fetcai merupakan yang pertama kalinya dilakukan di Indonesia, bahkan di dunia.
Acara tersebut melibatkan seluruh masyarakat Kepulauan Sula. Setiap warga berjejer di sepanjang jalan untuk membakar ikan.
Sebanyak 17 ton ikan hasil laut Kepulauan Sula dibagikan kepada masyarakat untuk pelaksanaan bakar ikan terpanjang di dunia itu.
Dia menjelaskan, bakar ikan bersama-sama terpanjang di dunia yang dilakukan di Kabupaten Sula merupakan upaya memperkenalkan potensi kelautan yang dimiliki oleh Kepulauan Sula.
Selain itu, dengan adanya perhelatan tersebut, ia menginginkan pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan wilayah yang sudah dipimpinnya selama 10 tahun.
“Sula merupakan kabupaten kepulauan dengan potensi laut yang sangat luar biasa. Tapi selama ini memang dikelola secara tradisional. Saya ingin dengan adanya informasi seperti ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian lebih kepada kepulauan Sula, khususnya di kelautan,” ujar Mus.
Perdana Menteri (PM) Timor Leste, Rui Maria de Araujo menemui pimpinan DPR membicarakan beberapa kerjasama bilateral. PM Rui tiba di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8) dan disambut oleh ketua DPR Setya Novanto dan pimpinan DPR lain. Kedatangan PM Rui diiringi deru suara drum band dari beberapa remaja berseragam oranye.
PM Rui sempat mendapat kalungan bunga dari pimpinan DPR lalu berjalan menuju lantai 3 ruang pimpinan DPR. Wakil ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pertemuan itu untuk membahas penjajakan kerjasama lebih dalam antara Indonesia dengan Timor Leste di berbagai bidang seperti pendidikan, migas, keamanan, dan lainnya.
“Parlemen Timor Leste sudah pernah datang lebih dulu dan hadir di berbagai kesempatan. Kita punya forum baik bilateral, regional dengan berbagai parlemen termasuk dengan parlemen Timor Leste,” ucap Fadli Zon.
Fadli mengungkapkan Indonesia berniat meningkatkan hubungan bilateralnya dengan bekas provinsi termuda di Indonesia itu. “Dari sisi parlemen tentunya secara bilateral dengan Timor Leste, meski di Asean tidak diharuskan, tapi kita ingin tingkatkan hubungan,” imbuhnya.
Sementara itu PM Rui, menyatakan hal serupa terkait kunjungannya ke Indonesia. “Kerjasama kedua negara berjalan dengan baik saat ini. Dengan kunjungan ini saya harapkan lebih meningkat lagi,” ucapnya singkat.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta pemerintah beserta jajaran kabinetnya dan lembaga-lembaga independen yang terkait dengan sektor ekonomi Indonesia, untuk menyikapi kondisi perekonomian saat ini secara konservatif.
Fadli menilai, lebih baik pemerintah beserta lembaga-lembaga independen di sektor ekonomi melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini sebagai kondisi menghadapi krisis.
“Kita tidak bisa menyajikan satu prediksi impian yang tidak punya dasar. Lebih bagus saya menyarankan kita menghadapi ini secara konservatif. Lebih bagus kita menghadapai satu krisis ketimbang kita anggap ini suatu yang business as usual, semuanya bisa dihandle tapi kenyataannya nanti tidak bisa. Jadi lebih bagus kita mempersiapkan itu,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).
Fadli mengatakan, pemerintah serta semua pihak seharusnya mulai mengerahkan segala potensi untuk menghadapi ancaman krisis yang sudah mulai terlihat secara global. Salah satu potensi yang dimiliki pemerintah, lanjut Fadli, adalah potensi anggaran tahun 2015 yang masih belum terealisasi. Namun dari kacamatanya, pemerintah justru terkesan melihat ancaman krisis ini sebuah hal yang biasa saja.
“Saya melihat sebenarnya kita memiliki potensi itu misalnya sekarang ini bagaimana proses percepatan anggaran yang masih rendah, itu salah satu masalah, di mana letak koordinasi supaya penyerapan ini lebih cepat. Itu salah satu yang ada. Kemudian juga di sektor-sektor lain bagaimana meningkatkan sektor-sektor itu supaya tetap berkembang dan tidak runtuh karena krisis ini,” ungkap Fadli.
Fadli juga meminta pemerintah untuk tidak mengabaikan potensi negatif yang muncul dari para buruh. Ancaman krisis ini, dinilai Fadli sudah mengintai hingga sektor keamanan nasional.
“Terutama yang menjadi concern ini juga masalah buruh pabrik dan kekuatan dari pengusahan juga. Jadi mestinya ada kebijakan-kebijakan yang pro kepada pertumbuhan jangan kebijakan-kebijakan itu anti atau malah merusak sisi pertumbuhan, ini terkait juga dengan masalah politik, hukum dan keamanan,” tutup Fadli.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan pemerintah mesti bekerja lebih keras lagi saat ini. Kondisi perekonomian saat ini, kata dia, tak bisa ditampik sedang menurun.
“Saya kira wajar wajar saja. Ini juga implikasi dari ekonomi dunia yang sedang menurun,” ujarnya di Gedung DPR Senin (24/8).
Fadli Zon meminta agar pemerintah lebih bekerja keras lagi dalam mengatasi persoalan ekonomi saat ini. Sebab saat ini keadaan sudah membuat rakyat semakin menderita.
Dia menyatakan pemerintah hendaknya melakukan policy intervention. Di mana harus ada kebijakan kebijakan intervensi pada pasar. Ini agar ekonomi menjadi lebih stabil. Saat ini nilai tukar Rupiah pada dolar sudah mencapai angka Rp 14 ribu.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meyakinkan pemerintah bahwa rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen tidak akan menghabiskan anggaran yang fantastis. Hal tersebut disampaikan Fadli untuk menanggapi saran Presiden Joko Widodo agar tujuh proyek ini dikaji ulang.
“Yang dimaksud kan tujuh tahapan. Bukan harus ada tujuh gedung. Yang kita perlu satu gedung saja. Satu itu termasuk ruang untuk kerja anggota,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Dalam satu gedung itu, lanjut Fadli, dapat dimuat juga ruangan untuk tenaga ahli, perpustakaan, serta museum. Semuanya, kata dia, akan sangat bergantung pada hasil kajian yang saat ini dilakukan oleh pihak kesekjenan.
“Ini proyek kecil, bukan megaproyek. Ini kebutuhan internal. Kalau mau dikaji lagi silakan, tidak masalah,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Pelaksana proyek ini, lanjut Fadli, nantinya juga akan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum serta BUMN. Fadli meyakini pembangunan tujuh proyek ini tidak akan memakan dana yang begitu besar. Angka 1,6 triliun yang sebelumnya diprediksi oleh PU, kata dia, masih bisa berubah.
“Belum fix. Masih jauh angkanya di bawah itu (Rp 1,6 triliun),” ujarnya.
Presiden belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek pembangunan gedung DPR. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji usulan itu lantaran ruang anggaran dalam RAPBN 2016 sangat terbatas.
Presiden menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini.
Tujuh proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan tidak membangun tujuh gedung baru di komplek parlemen, melainkan tujuh tahapan dalam peruntukkannya.
“Bukan harus ada tujuh gedung. Yang kita perlu satu gedung saja. Penataan kawasan legislatif,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).
Dia menjelaskan, satu gedung baru yang dibangun dapat digunakan untuk bermacam fungsi. Termasuk didalamnya ruang kerja anggota, ruang tenaga ahli ruang penelitian, perpustakaan, dan museum.
“Itu semua bisa di satu gedung. Ini proyek kecil bukan mega proyek. Ini kebutuhan internal,” beber Fadli.
Dia mempersilahkan jika pemerintah hendak mengkaji kembali wacana pembangunan gedung baru. DPR sendiri bakal mengundang LSM yang selama ini mengkritisi wacana tersebut untuk melihat langsung kelayakan komplek parlemen yang digunakan saat ini.
“Kalau mau dikaji lagi silahkan, tidak masalah. Dari sisi kebutuhan penguatan parlemen modern kita butuh itu. Pelaksananya Kementerian PU atau BUMN, pelaksana eksekutif,” jelas Fadli.
Selain itu, tambah Fadli, DPR tidak membutuhkan dana hingga Rp 1,6 triliun untuk pembenahan komplek parlemen seperti yang diberitakan selama ini.
“Masih jauh, angkanya di bawah itu. Tapi itu bukan kewenangan kami untuk appraisal, itu ancer-ancer,” tegasnya
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak benar-benar menyebut sebagian anggota DPR beloon. Menurut dia, sudah terjadi kesalahpahaman sehingga Fahri dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas ucapannya tersebut.
“Fahri tidak mengatakan anggota DPR beloon, tetapi tidak harus profesor, doktor, sarjana,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Menurut Fadli, Fahri berkata demikian karena salah satu syarat menjadi anggota DPR adalah memiliki ijazah hingga tingkat SMA. Sehebat apa pun pendidikan caleg, rakyatlah yang akan menentukan dan memilih siapa yang layak duduk di kursi parlemen.
“Enggak perlu dibesar-besarkan. Dia kan meyakinkan masyarakat. Perjuangan jadi anggota DPR tidak gampang,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Fadli juga tidak mempermasalahkan langkah anggota Fraksi Hanura, Inas Nasruloh Zubir, yang melaporkan Fahri ke MKD. Menurut dia, Inas mempunyai hak sepenuhnya untuk melapor. “Nanti kita cek, diklarifikasi. Itu salah paham saja,” ucapnya.
Inas mengaku telah menyerahkan laporan ke Sekretariat MKD pukul 10.30 WIB. Ia merasa tersinggung atas pernyataan Fahri tersebut dan meminta politisi Partai Keadilan Sejahtera itu segera meminta maaf lewat media massa.
“Kita minta ini segera diproses secepatnya agar marwah DPR ini terjaga dengan baik,” kata Inas saat dihubungi Kompas.com, Senin siang.
Dalam wawancara di televisi terkait pembangunan tujuh proyek DPR beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan, dalam tradisi demokrasi, pola pikir anggota Dewan harus diperkuat. Hal itu karena anggota parlemen dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka.
“Makanya, kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat,” kata Fahri.
