Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan komentar Imam Besar Masjid New York, Shamsi Ali, terkait aksi selfie yang ia lakukan bersama pendukung bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, Kamis (3/9) lalu.
Menurut Fadli, tidak ada kesalahan yang ia lakukan saat mengajak pendukung Trump untuk foto bersama kala itu. Ia juga mengatakan sama sekali tidak memegang papan-papan slogan dukungan Trump saat menghadiri konferensi pers politisi dari Partai Republik itu.
“Tak ada kami memegang slogan, hanya berdiri, dan kami sudah pamitan ke luar. Betul saya selfie, apakah salah? Melanggar apa? Atau sudah haram sekarang?” kata Fadli dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (6/9).
Selain mempertanyakan pandangan Shamsi mengenai selfienya bersama pendukung Trump, politisi Gerindra itu juga menuduh komentar-komentar imam Masjid New York itu terhadap pertemuannya dengan Trump tidak didasari bukti kuat.
Berikut jawaban lengkap Fadli atas komentar Shamsi untuknya beberapa saat lalu. Jawaban Fadli terdapat pada kalimat yang ada di dalam tanda kurung:
1. Saya tahu itu adalah konferensi pers (kapan tahunya? Di FB bilang kampanye). Tapi konferensi pers dalam rangkaian kampanye DT (konferensi pers tetap beda dengan kampanye). Makanya Pak Ketua dan rombongan di baris di belakangnya bersama pendukungnya dengan slogan mendukung DT (tak ada kami memegang slogan, hanya berdiri. Dan kami sudah pamitan ke luar). Tidakkah anda berselfie ria dengan salah seorang pendukungnya? (Betul saya selfie, apakah salah? Melanggar apa? Atau sudah haram sekarang?)
2. Memang bukan mendukung (ini beda dengan yang anda tulis di FB, anda bilang mendukung. Anda tak konsisten). Tapi hadir dalam acara yang settingnya untuk kampanye (walau itu press conference) dapat ditafsirkan sebagai dukungan oleh calon lain (tafsiran anda keliru sekali lagi bukan kampanye. Di AS kampanye diatur izinnya dll juga jauh dari waktunya). Kalaupun tidak ada penafsiran seperti itu, pejabat negara hadir di acara seperti itu secara protokol tidak etis. (Kami hadir nonton konferensi pers karena diminta DT dan pulang setelah pertemuan. Sudah berulang-ulang dijelaskan).
3. Saya tidak memasalahkan pertemuan dengan DT di lantai 26 selama 30 menit. (Anda memang tidak tahu ada pertemuan sebelumnya. Harusnya tabayun dulu). Tapi video jelas menggambarkan ketua dan rombongan ada di baris belakang selama press conference itu. (Kebetulan saja berdiri di situ disorot kamera). Di penghujung acara itu sebenarnya Pak Ketua dan rombongan hampir terlupakan. (Kok tahu? Kami aja nggak tahu. Karena ketua sudah pindah berdirinya dengan anak Trump di samping) Nampaknya ada yang ingatin tentang tamunya. (Ini anda ngarang). Maka DT Kembali lagi dan memperkenalkan ketua, dengan cara yang, maaf, sangat melecehkan.
(Pas DT selesai ia ketemu ketua yang berdiri di samping, terus spontan Pak Setya Novanto diperkenalkan sebagai Ketua DPR RI. Melecehkan? Apanya yang melecehkan? Wong dibilang amazing and one of the most powerful man. Anda ini suudzon terus) minimal ada dua kalimat yang perlu digarisbawahi: 1) dikatakan oleh DT we would do great thing for US dan Pak Ketua hanya manggut-manggut. (Ya anggukan itu diplomatis aja, masak geleng-geleng kepala) 2) Do they love me in Indonesia? Pak ketua menjawab; yes highly. Kedua jawaban yang diberikan oleh Pak Ketua tidak pantas.(Masak dijawab tidak, ini kan spontanitas. Anda kan tidak suka DT karena anda sendiri bilang DT anti Islam. Saya tidak melihat itu. DT suka dengan Indonesia dan berinvestasi di Indonesia. Saya suka DT investasi di Indonesia).
4. Sekali lagi saya tidak membahas apa yang terjadi di belakang layar. Itu adalah hak anda untuk menjelaskan ke khalayak ramai. Yang saya dan banyak orang diskusikan adalah apa yang beredar di video itu. Di video itu di saat DT memberikan press conference ketua dan rombongan di baris di belakang Donald seolah sebagai pendukungnya. Setelah itu Donald keluar tapi nampaknya ada yang ingatkan tentang tamunya. (Interpretasi keliru) Dia pun kembali untuk 2-3 menit mengenalkan tamu.(baca lagi tulisan anda di FB anda bilang ketemu 3 menit sehingga misleading apalagi cuma di panggung). Jadi yang 30 menit itu hak anda untuk menjelaskan ke khalayak ramai. Selebihnya biar khalayak ramai yang menjudge..(khalayak boleh menjudge dan mengkritisi tapi harus didasarkan informasi yang benar dan utuh).
5. Saya tidak bermaksud merendahkan dewan yang terhormat. Tapi dengan hadir di acara DT itu dengan sendirinya merendahkan diri sendiri dan martabat bangsa. (Kita beda pendapat. Anda memang tak suka DT karena anda anggap anti Islam.) Siapa DT yang memperlakukan seorang ketua DPR/wakil, (coba sekali lagi videonya) demikian? Setelah selesai acara ditinggalkan saja demikian seperti orang kebingungan. (Tidak bingung memang kami sudah pamitan mau keluar. Harusnya tanya dulu). Bayangkan kalau Speaker of Congress diperlakukan seperti itu. Apa reaksi Amerika? Sekali lagi, ini masalah martabat bangsa. (Berlebihan, martabat bangsa yang mana. Trump pengusaha sukses dan investasi di Indonesia) Ketua dan wakil ketua DPR membawa nama bangsa di sini.
6. Pak Fadli selalu mencari justifikasi dengan alasan pebisnis berhasil. Boleh jadi boleh tidak. DT dalam bebarapa dekade terakhir banyak bangkrut, termasuk usaha judinya di Las Vegas. Entah apa bentuk investasi DT di Indonesia yang dibanggakan? Selain media bersama Hari Tanoe, khususnya dalam acara Miss Universe. (DT investasi property di Indonesia dengan swasta nasional. Di Bali dan Bogor).
Kalaupun memang DT mau invest di Indonesia, hanya waktu yang tidak pas. Bukan ketua DPR yang hadir ke sana, tapi perwakilan BKPM yang memang punya kantor di New York. (DPR punya peran diplomasi termasuk membantu diplomasi ekonomi. Tidak harus BKPM, DPR boleh ketemu siapa saja selama untuk kepentingan nasional, networking dan silaturahim. Sekali lagi karena secara pribadi anda tak suka dengan figur Trump maka seperti ini.) Selain itu, ada banyak orang kaya, bahkan lebih kaya dari DT yang bisa diajak invest di Indonesia. Kenapa DT di saat musim kampanye, dan di saat acara itu pula? (Kalau ada orang mau investasi di Indonesia ya bagus-bagus saja. Musim kampanye? Belum tuh. Kebetulan aja waktunya cocok.)
7. Saya sudah jelaskan pernyataan saya itu kalau itu bukan untuk ketua/rombongan pada komunikasi kita terdahulu. Tapi informasi yang saya dapatkan dari orang yang punya kredibilitas, tahu siapa-siapa saja yang datang pada saat resesi kongres. Ada banyak anggota dewan terhormat yang datang ke Washington DC atas nama kunjungan kerja tapi kongresnya libur. (Anda tak bilang begitu di FB, dan tak pernah dikoreksi)
Saya paham kalau ketua dan rombongan mengikuti sidang IPU di PBB. Dan itu saya hormati. Yang kami masalahkan kan buka itunya. Tapi pengaturan jadwal yang secara protokoler tidak pantas. (Kok anda jadi mau ngatur jadwal segala. Jadwal IPU sudah fixed dan pertemuan spontan saja karena kami kenal)
8. Sebagai pejabat publik, anda memang harus siap dikritisi (saya selalu siap diktitisi tapi tak suka difitnah). Dan rakyat yang anda wakili punya hak bersuara berdasarkan pemahaman mereka. Kalau ada yang salah anda yang harus mengklarifikasinya kepada publik.
Saya menyampaikan rasa kepedulian saya karena memang nilai rupiah semakin terpuruk (justru butuh investasi seperti dilakukan Trump di Indonesia). Banyak warga yang kehilangan pekerjaan (apalagi). Ada beberapa perusahaan yang tutup. Tapi pejabat kita jalan-jalan keluar negeri dengan menghabiskan anggaran besar (ini juga fitnah, jalan-jalan?) . Benar tidaknya, harga tiket lebih dari $14.000. Uang harian lebih dari $500.00 per hari. Dana penginapan lebih dari $1200-an per malam. (Soal dana perjalanan standar diaudit oleh BPK. Angka itu dari mana? Saya aja tidak tahu, karena sudah disiapkan tiket dan hotel). Siapapun itu tahu kalau ini melebih-melebihkan dari yang sesungguhnya. Walaupun memang anggarannya demikian, kepada tidak ada rasa solidaritas untuk tidak menghamburkan anggaran di saat ada keprihatinan masyarakat? (Bagus kritisi anggaran, kalau bisa juga anggaran eksekutif. Dihamburkan di mana dalam konteks kunjungan ini?)
9. Saya terkejut DT mendengar kalau DT berencana menanam modal untuk mengembangkan kecamatan Cigombong, Bogor. Luar biasa seorang kaya bernama DT untuk melakukan itu. Tapi saya percaya saja…tidak ada ruginya memang. Cuma sejujurnya saja agak aneh jika tiba-tiba DT mau invest untuk pembangunan sebuah kecamatan itu (bukan bangun sebuah kecamatan tapi di kecamatan Cigombong, Bogor, atau tepatnya Lido. Kalau tak percaya ya nggak apa-apa).
10. Itu adalah title yang teman-teman berikan karena saya salah seorang Imam yang dipercaya oleh walikota New York untuk menjadi “penghubung” antara kantor walikota dan komunitas Muslim. Saya juga NYPD liaison ke komunitas Muslim. Selain itu saya adalah wakil Muslim dalam badan kerjasama antar umat beragama di AS. (Syukurlah Pak. Soalnya Pak Shamsi sendiri yang menyebut diri “imam besar Masjid New York” bukan orang lain. Menjadi “imam besar” bukan kerjaan mudah, perlu kebijaksanaan. Untuk titel sebanyak itu perlu hati-hati juga bicara di ruang publik. Ada juga yang bilang ke saya Bapak bukan imam Masjid Al Hikmah lagi, malah ada hal yang sedang dipermasalahkan. Saya tak tahu dan bukan urusan saya).
Semua itu menjadikan teman-teman memberikan julukan itu. Yang sesungguhnya juga tidak terlalu penting-penting amat.
11. Akhirnya saya sudah menjelaskan posisi saya dengan jelas. Hak Pak Fadli untuk menerima atau menolak. Dan kalau pemahaman saya tentang apa yang terjadi dianggap fitnah, dan mau somasi itu juga hak anda sebagai pejabat negara. Artinya dengan reaksi anda yang seperti ini juga memberikan saya pemahaman lebih jauh tentang siapa dan apa anggota dewan terhormat. Saya sekali lagi tidak punya beban, apalagi akan takut dengan ancaman itu(Saya tidak mengancam tapi mendudukkan soal). Toh akhirnya biar publik tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Dan mohon maaf komunikasi kita ini juga bisa terpublikasikan luas. Terima kasih!
Rombongan DPR yang ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang parlemen dunia, kemudian ikut menghadiri konferensi pers capres AS, Donald Trump. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa pertemuan dengan Trump bukan termasuk kunjungan resmi.
“Tidak masuk acara resmi. Jadi spontan saja,” kata Fadli dalam perbincangan melalui pesan singkat, Jumat (4/9/2015).
Pertemuan itu berlangsung di Lantai 26 Trump Tower, Fifth Avenue, New York, AS pada Kamis (3/9) pukul 13.00 waktu setempat. Mereka berbincang soal investasi Trump di Indonesia kemudian ikut menghadiri konferensi pers di gedung yang sama.
“Menurut saya, Trump adalah pengusaha sukses yang punya visi. Meski sekarang dianggap kontroversial, terutama soal imigrasi ilegal dan perbatasan, namun ia membuktikan sebagai pengusaha sukses,” ujar Fadli.
Dalam konferensi pers, Novanto sempat diperkenalkan sebagai Ketua DPR dan orang kuat di Indonesia. Menurut Fadli, kedekatan itu karena Trump punya banyak hubungan dengan banyak pengusaha Indonesia, termasuk Novanto.
Dalam konferensi pers itu, Novanto sempat menyampaikan bahwa orang-orang Indonesia menyukai Trump. Meski begitu, Fadli menegaskan bahwa kehadiran rombongan DPR RI di konferensi pers itu bukan sebagai bentuk dukungan.
“Ya enggak. Apa urusannya kita dengan Pilpres AS, punya suara juga tidak. Bagi kami, kami senang pada Presiden AS yang mau berteman dengan Indonesia. Seperti Obama adalah teman Indonesia, juga Trump sekarang sebagai pengusaha adalah teman Indonesia,” ungkap Waketum Gerindra ini.
Mereka yang bertemu Trump adalah Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha, dan utusan Presiden Eddy Pratomo. Dalam pertemuan, rombongan pun sempat foto bareng Trump.
Rombongan tersebut ke Amerika Serikat menghadiri sidang parlemen dunia ke-4 di New York. Sidang itu sendiri sudah selesai pada tanggal 2 September 2015 lalu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan buruknya situasi ekonomi Indonesia saat ini bukan disebabkan pada dukungan partai politik ke pemerintahan.
Fadli mengatakan buruknya kondisi perekonomian disebabkan pemerintah tak punya tim yang solid untuk mendiagnosa keadaan. Pemerintah juga tidak tahu mana yang menjadi prioritas.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR ini menyikapi alasan bergabunganya Partai Amanat Nasional ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Bukan soal koalisi partai pendukung di DPR. Tapi karena pemerintah yang gagal dalam memerintah dan salah menilai keadaan,” kata Fadli melalui keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Kamis (3/9).
Fadli bahkan mengatakan, masuknya PAN ke dalam barisan pendukung Jokowi tak dapat menyelesaikan buruknya situasi ekonomi kini.
“Jangan berpikir menambah dukungan partai ke koalisi pemerintah akan menyelesaikan situasi ekonomi yang buruk,” ujarnya.
Fadli menambahkan, posisi Koalisi Merah Putih (KMP) juga jangan dianggap sebagai penjegal kebijakan pemerintah. Sampai saat ini, partai politik yang tergabung dalam KMP selalu objektif dan tidak pernah menjegal pemerintah, sepanjang kebijakannya mengedepankan kepentingan rakyat.
Kemarin Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan secara resmi masuk ke pemerintahan Jokowi-JK. Zulkifli memberikan sikap resmi itu di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan.
Saat itu hadir pula Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir.
Dalam sikap resminya, Zulkifli mengatakan keputusan PAN untuk bergabung dengan pemerintah Jokowi itu diambil setelah para pengurus berdiskusi mengenai kondisi perekonomian nasional dan ekonomi global.
“Saatnya seluruh stakeholder negeri ini bersatu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok, partai, dan golongan,” ujar Ketua MPR ini.
PAN menyatakan bergabung ke Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Ketum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan partainya membantu Jokowi-JK menyejahterakan rakyat termasuk menghadapi situasi ekonomi nasional.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, merespons bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintah. Menurut Fadli Zon, akar masalah dari situasi ekonomi yang memburuk saat ini bukan pada persoalan dukungan politik. Tak ada hubungannya dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Menurut dia, KMP sejauh ini obyektif dan tak pernah menjegal pemerintah. Karena KMP ingin mengedepankan kepentingan rakyat dan memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk konsolidasi.
“Keadaan sekarang ini bukan soal koalisi partai pendukung di DPR. Tapi karena pemerintah yang gagal dalam memerintah dan salah dalam menilai keadaan. Pemerintah tak mampu menngkonsolidasikan timnya, tak mampu mendiagnosa, dan bahkan tidak tahu mana yang jadi prioritas,” jelas Fadli Zon, Kamis (3/9/2015).
Fadli Zon justru mengkritik Presiden Jokowi yang dinilai tak mengerti tugas pokok dan fungsinya. “Bahkan Presiden sendiri tidak bisa membedakan mana tugas presiden, mana tugas ketua RT. Misalnya dalam soal distribusi kartu ke masyarakat, itu ruang lingkup tugas ketua RT, bukan Presiden,” tegas dia.
Fadli Zon menilai, pemerintah saat ini sudah mulai kehilangan momentum khususnya di bidang ekonomi. “Dinamika global memang memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional, tapi situasi tidak akan bertambah buruk jika pemerintah mengerti bagaimana cara menghadapinya,” katanya.
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra menilai, merosotnya ekonomi nasional karena terkait leadership dalam pemerintahan.
“Pemerintah tak mampu melakukan intervensi kebijakan ekonomi. Kegagalan ini dampaknya membuat jumlah pengangguran, kemiskinan, dan beban hutang luar negeri semakin meningkat. Rupiah terpuruk hebat sejak 1998. Cadangan devisa menurun. Rakyat juga yang akhirnya sengsara dan tambah menderita,” imbuhnya.
Ia menambahkan, “jangan pernah berpikir dengan menambah dukungan partai ke koalisi pemerintah akan menyelesaikan situasi ekonomi yang buruk ini.”
DPR saat ini, kata dia, terus memberikan dukungan kepada pemerintah selama program pemerintah baik untuk rakyat. “Makin buruknya situasi ekonomi nasional saat ini, lebih karena kegagalan pemerintah sendiri untuk menyikapinya,” tukasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menghargai sikap politik Partai Amanat Nasional, yang berpindah haluan dan bergabung dengan pemerintah. Namun, ia menganggap pemerintah telah salah menilai bahwa permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini timbul akibat perbedaan sikap dua koalisi partai.
“Kita menghargai sikap (PAN) ini, itu hak politik dari parpol. Tapi gagasan dari parpol adalah gagasan yang tidak pernah menyimpang dari kepentingan nasional atau bangsa. Selalu disampaikan bahwa kita mendukung Pancasila, UUD 45, dan kepentingan nasional,” kata Fadli Zon saat dihubungi wartawan, Rabu (2/9/2015).
Wakil DPR itu mengingatkan bahwa Koalisi Merah Putih, yang pernah menampung PAN di masa Pemilu Presiden 2014, dibentuk sebagai benteng keselamatan Indonesia. Hal itu sesuai dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
Fadli berpendapat bahwa pemerintah telah keliru menilai bahwa pertarungan politik menjadi penyebab permasalahan bangsa.
“Kalau dilihat bahwa cara berpikir pemerintah dengan berusaha menarik parpol jadi lebih banyak pendukung, seolah-olah sekarang masalah karena parpol. Keadaan saat ini tidak ada hubungannya dengan koalisi. Jangan dipikir kondisi ini karena perpecahan politik,” kata Fadli.
Menurut Fadli, situasi Indonesia saat ini tidak berhubungan dengan dua kutub politik di parlemen, tetapi akibat pemerintah yang tidak berhasil melakukan konsolidasi internal. Ia menegaskan bahwa parpol yang saat ini mengambil posisi di luar pemerintah siap bersatu demi kepentingan nasional.
Siang ini, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mendatangi Istana Kepresidenan dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Zulkifli menyatakan bahwa partainya bergabung dengan pemerintah.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengatakan bahwa partainya tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga benar-benar ingin berkontribusi bersama pemerintah menyelesaikan persoalan lesunya perekonomian Indonesia saat ini.
“Saatnya PAN menilai seluruh stakeholder negeri ini bersatu bersama-sama untuk mengutamakan kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok ataupun partai,” ucap Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan pihaknya tak mempermasalahkan bila Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung ke pemerintahan di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).
Dia mengaku PAN sama sekali belum pernah berkomunikasi soal keputusan keluar dari KMP, koalisi yang dibangun bersama antara Golkar kubu Aburizal Bakrie-PAN-PKS-Gerindra-PPP kubu Djan Faridz yang diam-diam didukung Partai Demokrat. Namun, Fadli menegaskan pihaknya bisa menghargai sikap PAN.
“ita tidak ada masalah. Itu hak politik PAN. Tapi kita (di KMP) akan tetap berjalan. Tidak ada masalah, dan kami tidak khawatir. Cita-cita kita bukan loyal pada kepentingan sesaat atau kelompok,” kata Fadli saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Rabu (2/9).
Hanya saja, dia mengingatkan lagi bahwa Amien Rais, pendiri PAN, selalu mengatakan bahwa KMP adalah Benteng Keselamatan Indonesia.
“Amien yang selalu paling depan bicara itu. Kalau dilihat bahwa cara berpikir Pemerintah dengan berusaha menarik parpol jadi lebih banyak pendukung, seolah-olah sekarang masalah ada karena parpol. Keadaan saat ini tidak ada hubungannya dengan koalisi. Kondisi ini karena pemerintah tidak becus konsolidasi internal. Bukan karena KMP atau KIH, tapi karena pemerintah sendiri yang tidak mampu konsolidasi,” bebernya.
Terkait konteks kekuatan politik Parlemen yang berubah paskakepindahan PAN ke KIH, Fadli mengatakan dirinya yakin PAN masih akan tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Apalagi masyarakat Indonesia kini semakin melek politik. Artinya, bergabungnya PAN ke KIH tak otomatis membuat Pemerintah bisa mengotrol Parlemen.
Ditanya lebih jauh soal kemungkinan ada masalah PAN di KMP sehingga pindah ke KIH, Fadli Zon membantahnya. Pada 17 Agustus lalu, PAN masih mengirim delegasi ke upacara 17 Agustus yang dipimpin Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.
“Saya kira ini manuver politik saja. Tiap orang bebas-bebas saja bermanuver,” imbuh Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan Gerindra maupun Koalisi Merah Putih tidak khawatir meski PAN memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, gabungan partai politik pengusung pemerintah. Sebab, KMP dibentuk bukan untuk loyal ke kelompok atau demi kepentingan sesaat.
“Kita tidak ada masalah, tapi kita tetap akan berjalan. Tidak ada masalah, tidak khawatir. Cita-cita kita bukan loyal pada kepentingan sesaat atau kelompok,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra kepada media, Rabu (2/8/2015).
Gerindra menghargai seluruh keputusan yang diambil Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Gerindra tak kecewa meskipun keputusan yang diambil Zulkifli sangat berlawanan dengan kebijakan yang diambil mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.
“Yang namanya dinamika politik, tidak ada sesuatu yang permanen. Ketidakpermanenan juga terjadi di pemerintah. Biasa saja,” kata dia.
Wakil Ketua DPR ini menilai hijrahnya PAN dari KMP ke KIH tidak akan berpengaruh banyak. Sebab dimanapun PAN berada, Gerindra yakin partai berlambang matahari ini akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
“Saya yakin PAN akan tetap utamakan kepentingan rakyat. Masyarakat kita semakin melek politik,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, PAN menyatakan resmi bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Eddy Soeparno dengan difasilitasi Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.
“Saya mendampingi Ketua PAN Pak Zulkifli untuk melakukan perbincangan yang sangat penting. Saya mediator untuk PAN dalam bertemu dengan Presiden,” kata Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto dalam jumpa pers, Rabu (2/9/2015).
Kabar pencopotan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim yang akan dilakukan oleh Jokowi sangat kental muatan politisnya. Komjen Budi Waseso yang melakukan penggeledahan di ruangan Dirut Pelindo II, Richard Joost Lin, telah dianggap mengganggu situasi ekonomi.
“Jika benar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap HM Prasetyo. Ganti Jaksa Agung,” kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 2/9).
Menurut Fadli Zon, penggeledahan oleh Kejaksaan Agung juga dapat dipandang mengganggu situasi ekonomi. Tindakan Kejaksaan menggeledah PT VSI, juga dapat dipandang menganggu ekonomi, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia.
“Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung,” terang Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Presiden harus konsisten mengambil keputusan. Apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis,” sambung Fadli Zon.
Apalagi, Fadli menegaskan, jabatan ini terkait penegakan hukum, sehingga Presiden mestinya mencari orang-orang profesional yang tak punya beban atau utang politik.
“Disini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan,” demikian Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Politikus dari Fraksi Demokrat itu mengakui fungsi legislasi DPR sangat lambat karena pemimpin DPR sibuk urusi tujuh mega proyek DPR.
Fadli Zon menjelaskan, penyusunan dan pembahasan undang-undang (UU) atau legislasi sempat terlambat lantaran adanya perbedaan-perbedaan pada awal DPR terbentuk.
“Legislasi jalan terus. Cuma kan ada perbedaan dalam periode lalu. UU itu diurus oleh Baleg (Badan Legislasi), sekarang setiap anggota dalam setiap komisi itu bisa mengurus UU. Karena itu sudah menjadi tugas dari setiap anggota. Nah ini yang kemudian membuat pembahasannya sedikit lebih lama ketimbang dilimpahkan semuanya kepada Baleg,” papar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2015).
Kendati demikian, politikus Partai Gerindra itu yakin tahun depan, dari 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditargetkan menjadi UU, DPR akan mengasilkan beberapa UU. Hal itu lantaran, sudah ada UU yang selesai dibahas sehingga tinggal proses pengesahannya saja.
“Saya kira bisa lebih dari separuh dari yang kita targetkan. Sekitar hampir lebih dari 20 mungkin ya. Karena kan belum tentu yang lain juga diterima. Tergantung politik. Bukan berarti kita rencanakan 37, harus 37 jadi UU. Tidak harus begitu,” tandas Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa menekan dampak pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS yang terus merosot.
“Ini kita memerlukan suatu leadership dalam (menangani) krisis itu. Leadership itu ada di presiden sendiri karena jika kita mengerti dan memahami situasi sekarang perlu ada leadership,” kata Fadli di gedung DPR, Kamis (27/8/2015).
Dia menilai, Jokowi sebagai kepala negara harus bisa menjamin para investor, baik investor dalam negeri maupun asing untuk bisa menanamkan modalnya agar kondisi perekonomian di tanah air tetap berjalan.
“Karena leadership menimbulkan trust, kepercayaan. Kalau tidak ada, itu nanti investor dan pihak dari luar maupun dari dalam itu sulit mempercayai lagi apa yang dikatakan,” katanya.
Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis (27/8/2015) pagi tadi melemah tipis sebesar tujuh poin menjadi Rp14.140. Posisi sebelumnya sebesar Rp14.133 per dolar AS.
