Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, Partai Komunis Indonesia (PKI) jelas sudah menjadi partai politik yang dilarang keberadaanya di Indonesia. Pelarangan itu diperkuat dengan dikeluarkannya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang sulit untuk dicabut. Selain itu, ada payung UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
“Misalnya ada pengaduan-pengaduan seperti bendera PKI dikibarkan, kita harapkan ada laporan, tetapi kita tidak mendapatkan surat pengaduan yang resmi, apabila DPR mendapatkan pengaduan yang resmi langsung kita follow up kepada pihak kepolisian untuk mengambill suatu tindakan hukum. Ini berseliweran dan menjadi rumor tapi menjadi bukti,” kata Fadli saat menerima delegasi ormas Islam di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (30/9).
Menurutnya, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah inisiatif dari pemerintah bukan dari DPR. Ia mengungkapkan UU KKR sudah dibatalkan oleh MK, sehingga tidak diperlukan lagi adanya UU KKR yang baru.
“Apalagi ini hanya bisa menimbulkan masalah, dan saya menyatakan bahwa rekonsiliasi yang diajukan pemerintah ini sebetulnya tidak perlu. Karena rekonsiliasi sudah terjadi secara alamiah, bahkan ada anak PKI yang menjadi DPR, jadi mau rekonsiliasi yang seperti apa lagi,” tegas Politisi Partai Gerindra itu.
Fadli mengaku telah melakukan kajian terhadap sejarah PKI. Dan dari kajian itu, PKI jelas-jelas melakukan kudeta. Karena yang namanya kudeta dan perampasan merupakan rukun komunis. Oleh karenanya, hal itu patut diwaspadai terus menerus.
“Saya kira yang digambarkan dalam film G30SPKI itu benar adanya dan saya kira kalau ada pelarangan pemutaraan film tersebut, tolong laporkan kepada saya,” terang Fadli.
Ia menilai bahwa film G30SPKI itu benar berdasarkan suatu riset, dan itu sudah tepat. Kalau ada yang mengangap film ini adalah sebuah versi, versi lain itu adalah versi PKI ada versi orde baru. Versi orde baru adalah jelas PKI kudeta, ia termasuk yang berpendapat PKI berusaha melakukan kudeta tetapi kudeta itu gagal.
“Kalau di film itu banyak yang dibunuh, dikubur, saya percaya 100 persen, karena memang ideologi PKI adalah ideologi menghalalkan segala cara. Dan mereka sangat kejam. Stalin sangat kejam mereka mendeportasi juta orang dan kekejamanya sangat banyak,” tutur Fadli.
Lebih jauh ia melihat bahwa masih ada usaha untuk menghapus jejak sejarah. Sehingga dengan penghapusan jejak sejarah tersebut, mereka (PKI) bisa mendapatkan satu interpretasi yang berbeda termasuk pada ujungnya meminta kompensasi maupun hak-hak politik yang lain.
“Kami di DPR akan semaksimal mungkin (mencegah bangkitnya PKI,-red) dan besok kami akan upacara di Lubang Buaya, dan salah satu komitmen DPR bahwa PKI adalah organisasi yang berbahaya dan terlarang, keganasan PKI tidak bisa kita lupakan,” pungkasnya.
“Pada dasarnya, intinya ini adalah undangan dari Raja dan hampir setiap tahun undangannya, yang tahun lalu juga diundang,” katanya di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Menurutnya, undangan dari Raja Arab Saudi ini dimanfaatkan oleh DPR untuk memantau pelaksanaan haji. Namun disaat yang bersamaan terjadi dua insiden yakni jatuhnya crane dan tragedi Mina.
“Kita melakukan tugas fungi itu, karena kita ingin liat langsung di arafah,” jelasnya.
Fadli mengatakan dari hasil pemantauan langsung kondisi Arafah terlihat ada kemajuan soal fasilitas, namun masih banyak yang bisa ditingkatkan misalnya tenda kondisi tenda masih banyak yang robek.
“Ada karpet juga banyak yang kusam dan roobek, kemudian pengairan dan toilet, kita liat selintas itu yang terjadi,” ungkapnya.
Selain itu, kata Fadli Zon, pihaknya juga melihat masih banyak kekurangan pasca insiden misalkan saat di rumah sakit terdapat korban yang masih selamat namun karena kesulitan bahasa akhirnya sulit ditangani.
“Kemudian tidak ada petugas haji dan kesehatan kita, mungkin ini jadi masukan evaluasi kita untuk pemerintah apa yang harus dibenahi,” tutupnya
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, menerima kunjungan dari Front Pembela Islam (FPI) di Gedung Nusantara, Rabu 30 September 2015.
Dalam pertemuan tersebut, FPI menyatakan sikapnya yang menentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka mengemukakan bahwa indikasi dan gerakan PKI untuk bangkit kembali adalah sesuatu yang nyata dan FPI telah melakukan riset serta kajian yang mendalam mengenai hal ini.
Menanggapi hal tersebut, Fadli mengatakan bahwa PKI secara jelas merupakan partai yang dilarang dan ini sudah ada payung hukumnya, yaitu TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966.
“Saya kira ini sulit untuk dicabut, kalau mau mencabut TAP MPRS ini, harus melalui sidang istimewa. Dalam TAP ini dinyatakan secara jelas bahwa kegiatan yang berhubungan dengan PKI itu dilarang kecuali untuk kegiatan yang bersifat akademis,” ujar Fadli.
Ia juga mengatakan bahwa selama ini yang diharapkan DPR adalah adanya pengaduan dan partisipasi aktif dari masyarakat jika ada kegiatan yang berhubungan dengan PKI.
“Seperti pengibaran bendera PKI yang melanggar Undang-undang. Kalau DPR mendapat pengaduan yang resmi, tentu kami akan langsung follow-up ke kepolisian untuk segera mengambil suatu tindakan hukum,” ujar Fadli.
Saat pelantikan Panglima TNI dan Kepala BIN yang baru di istana, Fadli sempat berbicara langsung dengan Presiden dan mengatakan langsung rumor bahwa Presiden akan meminta maaf pada PKI.
“Beliau secara reflek mengatakan bahwa hal itu sama sekali tidak benar, bahkan terpikir pun tidak,” kata Fadli.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tampil pidato pada pertemuan strategis dunia, Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB ), Presiden Joko Widodo tidak hadir, ada apa?
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menanggapi, ia sangat menyayangkan kenapa Presiden Jokowi tak hadir dan pidato langsung di Sidang General Assembly UN 2015 yang bertepatan dengan 70 tahun PBB.
“Kenapa pidato dari Indonesia di (PBB) tidak langsung oleh Presiden dan dibacakan Wakil Presiden?” tanya Fadli Zon dalam pernyataannya, Selasa (29/9/2015).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, sidang Majelis Umum PBB kali ini merupakan forum yang sangat strategis.
Menurutnya hal itu sebuah momentum bagi negara di dunia untuk menyuarakan sikap terhadap permasalahan global, termasuk pengukuhan sustainable development goals (SDGs) sebagai kelanjutan MDGs.
“Hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh Presiden atau Kepala Negara termasuk negara-negara besar seperti AS, Rusia, RRC. Tapi kenapa Indonesia diwakilkan kepada Wapres? Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh Presiden,” tutur Fadli.
Fadli Zon juga mengkritisi mengenai kurang lantangnya suara Indonesia di forum tersebut.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan Presiden Joko Widodo yang tidak berpidato langsung di sidang umum PBB. Di sana, Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Dalam pertemuan Sidang Umum PBB bertepatan dengan 70 Tahun PBB, Presiden Jokowi tak hadir. Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Indonesia dalam forum pertemuan antar para pemimpin dunia tersebut. Hal ini sangat disayangkan, kenapa Presiden Jokowi tak hadir dan pidato langsung,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/9/2015).
Fadli menganggap sidang majelis umum PBB tersebut sebagai forum strategis negara-negara untuk menyuarakan sikap di permasalahan global. Dia juga menyebut pidato di negara-negara lain disampaikan langsung oleh kepala negara.
“Hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh Presiden atau Kepala Negara termasuk negara-negara besar seperti AS, Rusia, RRC. Tapi kenapa Indonesia diwakilkan kepada Wapres? Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh Presiden,” ungkap Waketum Gerindra ini.
Fadli juga mengkritik pemerintah Indonesia yang kurang lantang di forum itu. Menurutnya, suara Indonesia tidak tegas dalam permasalahan ekonomi global, konflik Suriah, konflik Timur Tengah, konflik Laut China Selatan, reformasi PBB dan bahkan permasalahan asap.
“Pidato Indonesia lebih menekankan pada aspek internal (inward looking) dan kurang porsi untuk menyikapi isu global, kontemporer dan aktual,” kritiknya.
Dia menganggap kehadiran Jokowi bisa menunjukkan sikap Indonesia di hadapan pemimpin negara dunia lainnya. Profil politik luar negeri juga seharusnya ditingkatkan.
“Sidang Majelis Umum PBB seharusnya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk meningkatkan profil politik luar negeri negara kita,” ujar Fadli yang saat ini belum pulang dari Arab Saudi.
“Kalau alasannya berada di dalam negeri mengurusi ekonomi atau masalah domestik lainnya, sejauh ini tak kelihatan jug hasilnya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan pidato pada Leaders Summit on Peacekeeping di Markas PBB New York. JK meminta PBB menambah jumlah pasukan perdamaian karena semakin banyaknya daerah konflik di dunia.
“Indonesia berkomitmen secara berkala untuk mengirimkan 4 ribu pasukan penjaga perdamaian hingga 2019 nanti,” kata JK.
Dia juga menyinggung soal kebakaran hutan dan asap. Di sela Sidang Umum PBB JK melakukan pertemuan yang dihadiri oleh 10 perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Dalam pertemuan itu pun JK menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menutup pembukaan lahan industri.
“Asap adalah bukti masalah tata kelola. Hutan dirusak dan lahan gambut dibongkar,” kata JK di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, 25-27 September 2015 lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (28/9).
Di tengah situasi ekonomi yang semakin terpuruk, muncul wacana pemerintah akan membahas kembali rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM.
Atas wacana ini, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengingatkan pemerintah jangan sampai gagal fokus. Saat ini, pemerintah lebih baik memprioritaskan penanganan ekonomi.
“Fokus permasalahan bangsa saat ini ialah bagaimana pemerintah mampu membawa negara ini keluar dari keterpurukan ekonomi. Negara sedang darurat ekonomi,
akibat situasi ekonomi yang semakin memburuk. Pemerintah jangan gagal fokus dan lari dari kenyataan,” ungkap Fadli Zon kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin, 28/9).
Fadli Zon juga mengingatkan bahwa saat ini rupiah terus melemah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, jauh dari janji Jokowi 7 persen. Di saat yang sama, gelombang PHK dimana-mana dan pengangguran meningkat menjadi 7,4 juta jiwa.
“Ini juga jauh dari janji Jokowi yang akan membuka 15 juta lapangan kerja baru. Di sisi lain, pertahanan perbankan nasional juga terancam seiring semakin jatuhnya rupiah,” tegas Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra.
Seharusnya, sambung Fadli, pemerintah introspeksi dan mengevaluasi kenapa target-target tersebut tidak kunjung tercapai. Setelah itu pemerintah harus bekerja menyusun kebijakan yang solutif.
“Bagaimana dengan Nawacita dan Trisakti yang diangkat sebagai solusi permasalahan bangsa? Bukan melempar wacana lain, kabur dari masalah aktual bangsa saat ini,” tegas Fadli.
Fadli juga mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menolak UU Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi (KKR). UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini pernah ada di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dan MK membatalkannya pada 2004.
“Ini artinya secara hukum keputusan MK adalah sebuah keputusan final dan mengikat. Rekonsiliasi sebenarnya sudah terjadi secara alamiah. Ada anak PKI sudah jadi anggota DPR dan jabatan-jabatan lain. Pemerintah tak perlu minta maaf dan mencari-cari masalah baru,” demikian Fadli.
Wacana pemerintah akan membahas kembali rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menyatakan ada hal yang jauh lebih mendesak dibandingkan hal itu.
Fadli Zon mengatakan negara sedang mengalami darurat ekonomi akibat situasi ekonomi yang semakin memburuk.
“Pemerintah jangan gagal fokus dan lari dari kenyataan. Rupiah terus melemah. Pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, jauh dari janji Jokowi 7%.” Demikian cuit Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon, Senin (28/9). Fadli Zon menambahkan kondisi ekonomi semakin diperburuk dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana. “Gelombang PHK dimana mana. Pengangguran meningkat menjadi 7,4 juta jiwa, jauh dari janji Jokowi yang akan membuka 15 juta lapangan kerja baru,” sambung Fadli Zon
Depresiasi rupiah juga menjadi sorotan alumnus Universitas Indonesia ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah sehingga menggerus cadangan devisa.
Cuitan Fadli Zon mengenai pelemahan rupiah tersebut disukai tiga orang dan retweet sebanyak 11 kali.
Fadli Zon mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK menyusun kebijakan untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan ekonomi. “Bukan malah meleempat wacana, kabur dari masalah aktual bangsa saat ini.”
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, penanganan korban musibah di Mina, Mekkah, berjalan lambat. Penilaian itu berdasarkan hasil peninjauannya pascamusibah tersebut.
Fadli, yang sedang menunaikan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi, melakukan peninjauan bersama Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini.
“Sayangnya, tak ada petugas kita yang standby di Rumah Sakit Emergency Mina. Kami berada dari jam 15.00 hingga 20.15 di RS. Jemaah kita yang menjadi korban sudah berjam-jam duduk, namun belum ada Daker atau petugas haji kita yang datang,” kata Fadli saat dihubungi, Jumat (25/9/2015).
Salah satu korban selamat tragedi Mina, Ati Rohyani, lebih dari 8 jam duduk kedinginan. Menurut Fadli, Ati terinjak-injak dan nyaris tewas dalam musibah itu. Kaki dan tangannya luka-luka dan tak bisa jalan.
Kepada Fadli, Ati menceritakan bahwa ada enam orang adiknya yang belum jelas nasibnya.
“Kami sudah menelepon nomor HP adiknya, tapi tak tersambung,” kata Fadli Zon.
Fadli juga berkomunikasi dengan suami Ati Rohyani di Banjar, Jawa Barat, mengabarkan kondisi Ati.
Di rumah sakit, lanjut Fadli, dijumpai sejumlah pasien yang tidak tahu bagaimana kembali ke maktab. Mereka duduk dan berbaring di pelataran RS, umumnya orang berusia lanjut. Ada yang hanya bisa berbahasa daerah.
“Ke depan, perlu dipersiapkan lagi dengan baik. Tragedi Mina memang musibah, tetapi bisa dihindari. Menteri Agama (Lukman Hakim) harus berani meminta pertanggungjawaban pihak Saudi. Ini juga pembelajaran bagi pelayanan haji kita agar lebih baik dan lebih siap, termasuk jika terjadi insiden yang darurat,” ucap politisi Partai Gerindra ini.
Musibah saling desak dan jatuh terinjak melanda jemaah haji di Mina, Arab Saudi, Kamis (24/9/2015), mengakibatkan sedikitnya 717 orang meninggal dan 863 terluka. Di antara yang meninggal, ada 3 warga negara Indonesia.
Musibah terjadi pukul 07.30 waktu setempat atau 11.30 WIB saat dua kelompok besar jemaah datang bersamaan di perempatan di Jalan 204, Mina, 5 kilometer dari Mekkah.
Direktorat Pertahanan Sipil Arab Saudi mengatakan, musibah terjadi di persimpangan Jalan 204 dan Jalan 223. Persimpangan itu merupakan salah satu tempat yang bisa dilalui jemaah untuk melempar jumrah.
Di lokasi menuju tempat melempar jumrah, telah dibangun jembatan tingkat lima untuk meningkatkan keselamatan jemaah, yang disebut Jembatan Jamarat. Namun, menurut petugas kesehatan yang dikutip kantor berita AFP, insiden berlangsung di luar Jembatan Jamarat.
Pagi itu, sekumpulan jemaah yang akan meninggalkan area tersebut bertabrakan dengan jemaah lain yang bergerak ke arah berlawanan atau menuju area tenda. Selain tempat melempar jumrah, Mina juga lokasi berdirinya lebih dari 160.000 tenda tempat jemaah bermalam.
Otoritas Arab Saudi mengatakan, tiba-tiba terjadi peningkatan jumlah jemaah menuju tempat melempar jumrah.
Memenuhi undangan Raja Salman, delegasi DPR RI bakal berada di Tanah Suci selama sepuluh hari hinggan puncak haji usai. Apa saja yang dilakukan mereka selama di Tanah Suci?
“Rombongan Ketua DPR Setya Novanto, didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, anggota DPR Jazuli Juwaeni serta Ketua Tim Pengawas Haji Fahri Hamzah kemarin (Senin) melakukan peninjauan langsung ke Arafah untuk melihat persiapan wukuf di Arafah. Peninjauan dilakukan di tenda-tenda wukuf jemaah haji Indonesia antara lain untuk jamaah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Jambi,” demikian siaran pers resmi DPR RI, Selasa (22/9/2015).
Di Arafah, mereka melihat kondisi tenda, karpet, water cooler/AC, dan sarana lain di Arafah. Meskipun ada sejumlah kemajuan, namun sarana di Arafah sebenarnya masih bisa ditingkatkan.
“Masih banyak karpet yang tak layak, tenda-tenda robek, pendingin yang kurang memadai untuk ruang sebesar itu. Kami berharap pemerintah bisa meningkatkan pelayanan dengan antisipasi jauh hari sebelum haji,” kata Novanto dalam siaran pers tersebut.
Selain itu mereka juga mengunjungi jemaah haji Indonesia yang jadi korban jatuhnya crane di Masjidil Haram. Rombongan diwakili Ketua BKSAP Nurhayati Assegaf meninjau jemaah haji Indonesia di rumah sakit An Nur yang menjadi korban kecelakaan crane beberapa waktu lalu. Dari 58 korban luka, sisa 9 orang yang masih dirawat di rumah sakit. Kondisi sudah membaik dan hari ini akan diberangkatkan ke Arafah.
Selain itu mereka juga menggelar silaturahim dengan Syekh Maliki. Setya Novanto didampingi Fadli Zon dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaeni bersilaturahim dengan ulama kharismatik dan terkemuka Makkah, Syekh Habib Ahmad Muhammad Alwi Al Maliki di kediamannya di Mekkah
“Delegasi disambut hangat oleh Syekh Maliki dan para ulama dan siswa. Acara dimulai dengan salat Maghrib berjemaah. Sambutan Syekh Maliki dan Ketua DPR Setya Novanto. Dzikir dan shalawat dilantunkan diiringi rabana selama empat jam. Ditutup doa, salat Isya, dan makan malam bersama. Acara ini khusus diselenggarakan Syekh Maliki menyambut delegasi DPR yang bersilaturahim,” demikian penjelasan dalam siaran pers itu.
Hadir di kediaman Syekh Maliki semalam para ulama dari Suriah, Libanon, Aljazair, Yaman, Irak, Iran dan sejumlah ulama Indonesia dan siswanya dari Indonesia. Para siswa asal Indonesia umumnya sudah belajar lima tahun. Mereka harus melengkapi 10 tahun. Syekh Maliki memberi beasiswa, akomodasi dan kebutuhan hidup bagi seluruh siswa asal Indonesia. Syekh Maliki dalam sambutannya berharap akan lebih banyak lagi siswa dari Indonesia yang belajar di Majelis Syekh Maliki.
“Kami mengucapkan terima kasih dan mengundang Syekh Maliki untuk datang ke Indonesia. Banyak murid Syekh di Indonesia yang juga merindukan kehadirannya di Indonesia,” pungkas Novanto menutup siaran pers itu.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyerahkan topi dan dasi pemberian pengusaha asal Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun barang-barang tersebut diserahkan siang tadi oleh staf Fadli, langsung ke KPK.
“Bukan menolak, barangnya saja tak tahu di mana. Setelah KPK tanya ya saya cari,” ujar Fadli saat dihubungi di Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Kendati demikian, politikus Partai Gerindra itu menilai KPK terlalu berlebihan. Fadli menyayangkan sikap KPK yang terlalu mempersoalkan gratifikasi kecil. Menurutnya, KPK perlu prioritaskan kasus gratifikasi dalam jumlah besar.
“Bukankah KPK punya urusan pemberantasan korupsi yang besar? Mana kasus-kasus besar yang ditangani. Kalau soal gratifikasi itu ada batasnya. Kalau tak salah Rp10 juta. Harga topi mana ada yang di atas Rp10 juta. Di mangga dua paling Rp50 ribu. Jadi KPK jangan lebay,” tegas Fadli.
Dia meninta KPK untuk membuat museum gratifikasi. Sehingga, barang-barang gratifikasi bisa dilihat oleh publik, tidak hanya disimpan.
“Seperti gitar Metalica yang dihadiahkan pada Pak Jokowi juga yang lain-lain. Nah kalau ada museum gratifikasi, topi bisa disimpan juga di situ,” tandasnya.
