Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan anggota parlemen akan mengintrospeksi diri setelah satu tahun masa baktinya. Fadli mengatakan keterlambatan target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bukan hanya diakibatkan oleh anggota DPR sendiri tetapi juga pemerintah.
“Dalam pembuatan Undang-undang, DPR tidak bisa berdiri sendiri, ada pembicaraan juga dengan pemerintah, karena DPR ini bukan pabrik Undang-Undang,” kata Fadli ketika ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2015.
Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, tidak semua RUU dalam Prolegnas harus terpenuhi dan menjadi UU. Karena menurutnya semua tergantung dengan pembicaraan politik dan juga situasi.
“Seperti RUU KUHP, itu sudah sejak tahun 60-an. Perdebatan politiknya kan ada yang lama. Ada yang cepat. Ada yang perlu pendalaman, seperti untuk penanganan minuman beralkohol. Tidak semua itu juga jadi Undang-undang,” ujar Fadli.
Fadli mengakui bahwa perdebatan antara dua koalisi besar di awal-awal masa bakti DPR telah menyebabkan keterlambatan penyusunan RUU.
“Iya pada awalnya bahwa di DPR ini ada perbedaan-perbedaan, bahkan ada yang mau buat DPR tandingan, memang jadi ada keterlambatan. Ya sekarang kita percepat,” kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh partainya untuk diusung di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dia justru menjagokan dua elite Gerindra lainnya yang menjadi pesaing Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI.
“Yang lain saja. Banyak loh calonnya dari Gerindra. Ada Sandiaga Uno dan Ahmad Muzani,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/10).
Fadli membantah penolakannya itu disebabkan karena takut bertarung dengan Ahok yang disebut-sebut merupakan calon terkuat saat ini untuk memimpin ibu kota negara. Dia beralasan, penolakannya itu dikarenakan masih banyak calon lain yang lebih siap.
“Memimpin Jakarta itu harus orang yang mempunyai passion. Bukannya tidak siap. Banyak yang lebih bagus,” kata Wakil Ketua DPR ini.
Sebelumnya, Anggota DPRD Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman mengatakan wacana pencalonan Fadli Zon memang santer di kalangan internal Partai Gerindra. Menurutnya, Fadli Zon mumpuni dalam kepemimpinan.
“Itu kita hanya lontaran (wacana) dari temen-teman Gerindra saja, Fadli Zon juga belum tentu mau kan. Ini cuma ide teman-teman Gerindra, karena kemampuan beliau saja. Tapi kalau ditawarin belum tentu juga kan, mungkin dia lebih mau menjadi Wakil Ketua DPR RI kan,” ujar Prabowo saat ditemui di gedung DPRD di Jakarta Pusat, Selasa (22/9).
Lebih jauh Prabowo mengungkapkan, Partai Gerindra punya banyak kader yang memiliki potensi selain Fadli Zon untuk jadi calon Gubernur DK 2017. Soal siapa nama yang akan direkomendasikan maju ke Pilgub DKI, dia menegaskan, tinggal menunggu keputusan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto.
“Jadi gini, kader Gerindra ini banyak dan punya potensi semua. Ya kita tinggal lihat nanti bagaimana keputusan pimpinan kita yang tertinggi Pak Prabowo Subianto nanti yang memutuskan. Nah kita yg merekomendasikan beberapa nama,” terangnya.
Prabowo tidak berkomentar lebih dalam siapa nama terkuat yang akan dicalonkan jadi orang nomor satu di DKI pada 2017 mendatang. Dia tidak menapik nama-nama yang sudah beredar di media masuk dalam kriteria partai berlambang kepala garuda tersebut.
“Saya belum tahu. Tapi yang jelas nama-nama yang beredar saat ini masuk ke dalam kriteria,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui, capaian legislasi DPR dalam menghasilkan undang-undang masih minim selama satu tahun belakangan.
Setelah dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu, DPR baru menyelesaikan tiga rancangan undang-undang (RUU) dari 39 RUU yang ada dalam Program Legislasi Nasional 2015. Ketiganya adalah RUU tentang MPR, DPD, dan DPRD, RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan RUU tentang Pemerintahan Daerah. Namun, menurut Fadli, kualitas legislasi DPR tidak bisa diukur dari seberapa banyak UU yang dihasilkan.
“Legislasi itu tidak bisa dilihat dari masalah angka. DPR bukan pabrik UU,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Fadli pun mencontohkan parlemen di India. Menurut dia, parlemen India dalam satu periode hanya menyelesaikan 20 persen RUU yang jadi target. Namun, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena memang tidak semua UU yang dibahas lalu pasti diterima oleh DPR.
“Bahkan, ada negara-negara tertentu yang sudah tidak membahas lagi UU karena merasa negara itu sudah cukup UU-nya. Nah, artinya, negara tidak akan ada kiamat tanpa undang-undang itu. Negara akan berjalan,” ucap Fadli.
Jika mau, menurut Fadli, bisa saja DPR berlomba-lomba untuk sebanyak-banyaknya menghasilkan UU. Namun, dikhawatirkan, UU yang dihasilkan justru tidak berkualitas.
“Kita ini bukan negara baru, jadi akhirnya banyak UU itu revisi-revisi saja, menyesuaikan dengan zaman,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan pendapatnya kalau proyek kereta cepat Jakarta – Bandung yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dilakukan secara transparan. Seharusnya pemerintah secara gamblang membuka apa saja kriteria dan standar untuk memenangkan proyek itu.
“Saya bisa nilai kekecewaan Jepang itu mungkin karena mereka merasa teknologinya lebih maju dan skemanya lebih bagus, dan keputusan kita dianggap maju mundur,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (1/10).
Ditambahkan oleh Fadli, hal ini bisa mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Terlebih, kalau tidak ada penjelasan memadai dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini harus jelaskan kepada pihak Jepang kenapa proyek yang tadinya sudah dihentikan dimajukan lagi dan ada pemenangnya.
“Dan pemenang ini dari negara tertentu dan bagaimana menjelaskan kepada pihak Jepang,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
Mengenai keterkaitan proyek kereta cepat dengan pinjaman tiga bank BUMN Indonesia dari China, Fadli meminta, hal itu harus diungkap ke publik. Sebab banyak kabar berhembus bahwa proyek ini dimenangkan China lantaran ada suatu jaminan kepada bank BUMN Indonesia.
“Jangan sampai ini ada suatu mekanisme untuk suatu silent take over juga,” jelasnya.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyatakan ada problem teknis di dalam referendum ‘YA’ atau ‘TIDAK’ terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Paslon). Masalahnya, menurut Fadli, kalau yang memilih kurang dari 50 persen dari keseluruhan daftar pemilih tetap.
“Pada daftar pemilih tetap (DPT) misalnya tercatat sekitar 50 ribu pemilih, sementara yang menggunakan hak pilihnya hanya 200 orang. Pertanyaannya, yang tidak memilih itu siapa?,” kata Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (1/10).
Tapi karena mekanisme pemilihan pilkada calon tunggal tersebut sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), secara prinsip DPR menghormatinya.
“Pihak terkait mestinya sesegera mungkin merumuskan proses pengambilan keputusannya agar tidak jadi masalah nantinya,” pinta Fadli Zon.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyatakan sependapat dengan Putusan MK tersebut. “Terhadap calon tunggal sudah tepat digunakan dua opsi yakni ‘YA’ atau ‘TIDAK’ terhadap calon tunggal, “Tidak dengan kertas kosong,” tegasnya.
Selain itu, Fadli Zon juga menyesalkan sikap pemerintah yang menolak revisi UU Pilkada sehingga UU Pilkada yang saat ini menjadi legalitas Pilkada serentak tidak sempurna.
“Pemerintah menolak revisi UU Pilkada, berarti UU yang dipakai sekarang cacat, padahal waktu masih ada,” imbuhnya.
Terakhir, Fadli menyatakan kekhawatirannya terhadap putusan MK tersebut dalam kaitan pilkada serentak 2017.
“Sangat mungkin terjadi satu pasang kuat mengambil semua dukungan partai politik yang ada sehingga maju sendiri. Ini harus diperjelas aturan teknisnya,” pinta Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo pada pertemuan Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Seharusnya, Jokowi -sapaan Joko Widodo- hadir dan berpidato langsung dalam sidang umum yang bertepatan dengan ulang tahun PBB ke-70 itu.
Fadli menuturkan, sidang Majelis Umum PBB kali ini merupakan forum yang sangat strategis karena menjadi momentum bagi negara di dunia untuk menyuarakan sikap terhadap permasalahan global. Termasuk, pengukuhan sustainable development goals (SDGs) sebagai kelanjutan MDGs.
Nah, dalam sidang Majelis Umum PBB, yang berpidato adalah para kepala negara, termasuk negara-negara besar seperti AS, Rusia, dan RRC. Sedangkan pemerintah Indonesia mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Kenapa Indonesia diwakilkan kepada wapres? Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh presiden,” kata Fadli melalui keterangan tertulis, Selasa (29/9).
Fadli pun menilai pemerintah Indonesia kurang lantang dalam bersuara di forum tersebut. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar yang mayoritas penduduknya muslim, kata Fadli, Indonesia kurang bersuara dalam merespon permasalahan ekonomi global, konflik Suriah, Timur Tengah, konflik Laut China Selatan, reformasi PBB bahkan permasalahan asap yang sudah menjadi isu regional.
Wakil Ketua DPR yang juga ikut melaksanakan ibadah Haji di Mekkah, Fadli Zon mengakui jamaah haji asal Indonesia memiliki kesabaran tingkat tinggi. Padahal, kondisi suhu udara di Mekkah sangat panas mengakibatkan banyak yang tersesat.
Wakil Ketua DPR yang juga ikut melaksanakan ibadah Haji di Mekkah, Fadli Zon mengakui jamaah haji asal Indonesia memiliki kesabaran tingkat tinggi. Padahal, kondisi suhu udara di Mekkah sangat panas mengakibatkan banyak yang tersesat
“Kami lihat jamaah haji kita adalah yang paling sabar. Banyak yang tersesat ketika di sana. Wukuf di Arafah padahal bisa 47 derajat, sampai 51 kira-kira. Itu sangat panas, tenda kita tidak ada air coolernya. Secara fisik kondisi jamaah kita banyak yang drop,” ungkap Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, (30/9/2015).
Selain itu, kata Fadli, alasan lain yang membuat jamaah haji Indonesia ia anggap paling sabar adalah fasilitas yang diberikan otoritas Saudi kepada jamaah yang kurang layak. Hal itu dilihat saat meninjau persiapan ibadah wukuf di Arafah.
“Meskipun ada sejumlah kemajuan, namun sarana di tenda jamaah haji Indonesia sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Masih banyak karpet yang tak layak, tenda-tenda robek, pendingin yang kurang memadai untuk ruangan yang besar,” kata Fadli.
Terakhir, saat menjenguk para korban tragedi Mina di rumah sakit, dia melihat buruknya standar operasi penanganan musibah dari otoritas Saudi.
“Kami melihat masih ada kekurangan. Kalau ada insiden seharusnya ada SOP. Penanganan di rumah sakit cukup lama, di situ kita lihat korban-korban itu sulit bicara karena bahasa, tapi tidak ada petugas haji kita,” tandasnya.
PERINGATAN Tragedi kudeta 30 September dengan memutar film Penghianatan PKI dinilai sudah tepat karena film itu berdasar riset.
“Jika film tersebut dianggap versi, maka versi lainnya adalah versi PKI. Versi Orde Baru, jelas PKI lakukan kudeta tapi gagal,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung Parlemen, Rabu (30/9/2015).
Menurut Fadli, ada upaya mengaburkan sejarah kejahatan PKI. Itu dilakukan agar menimbulkan interpretasi yang berbeda sehingga mereka dapat mengklaim tuntutannya.
Dirinya mendukung pemutaran film tersebut agar dapat diketahui generasi mendatang. Aparat juga tidak berhak melarang.
“Kalau ada polisi yang melarang pemutaran film laporkan pada saya,” terangnya.
Soal rekonsiliasi oleh negara, Fadli menganggap itu tak lagi diperlukan, sebab rekonsiliasi sudah terjadi secara alamiah. Bahkan anak PKI ada yang jadi anggota DPR, jelasnya.
“Rekonsilsiasi apa lagi, mereka yang memberontak kok pemerintah yang minta maaf, apa urusannya?” Kata Fadli.
Ketua DPR Setya Novanto dianggap terlalu sering pelesiran ke luar negeri. Namun, Setya menegaskan, keberangkatannya ke luar negeri memenuhi undangan dari Kerajaan Arab Saudi.
“Kami diundang Kerajaan Saudi secara resmi 6 bulan sebelumnya,” kata Setya dalam konferensi persnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Selain mengundang pimpinan Parlemen, Kerajaan Saudi juga mempersilahkan Setya ditemani lima orang lain. Karena alasan itu, dia pergi bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Keberangkatan mereka untuk mengetahui pelaksaan ibadah haji dan nasib WNI yang berada di sana.
“Meninjau persiapan yang sebelumnya kami diundang oleh Menag,” kata dia.
Setya bercerita pengalamannya menerobos ketatnya pengawalan yang disediakan Kerajaan Saudi. Dia sempat “dikungkung” pihak Kerajaan karena tak perbolehkan tamunya keluar sembarangan.
Protokoler pun dibohongi Setya dan Fadli setelah kabar tragedi Mina masuk ketelinganya. Dengan alasan “pergi cari makan”, mereka langsung pergi mencari WNI yang jadi korban dengan berjalan kaki karena tak dapat kendaraan dari Saudi.
“Kita jalan kaki, bagaimana menerobos ke tempat kejadian. Hingga akhirnya sampai disalah satu rumah sakit Emergency Mina dan menemukan jamaah haji Indonesia yang terlantar di sana,” jelas Setya.
Ketua Tim Pengawas Haji, Fadli Zon meminta penyelenggara haji tahun depan memperbanyak pengawas dari personel TNI dan Polri. Permintaan ini berdasarkan musibah Mina yang telah menewaskan 57 WNI.
“Kompleksitas persoalan maka kemarin kami diskusi di antara pikiran ini harusnya yang menjadi pengawas haji dari tahun ke tahun itu jumlah TNI dan polri diperbanyak,” kata Fadli di komplek Parlemen, Rabu (30/9).
Selain penambahan anggota pengawas haji, politikus Partai Gerindra tersebut juga menyoroti minimnya fasilitas bagi jemaah. Salah satunya masalah pemondokan.
“Kualitas tenda-tenda kita itu masih banyak yang robek-robek kemudian juga karpet-karpet juga yang katanya sudah baru tapi ternyata banyak yang kusam bahkan lebih robek,” jelasnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Fadli mengatakan, pihaknya akan segera membicarakannya dengan Komisi VIII. Terkait pemondokan, ia menginginkan hal tersebut tidak terjadi lagi.
“Jadi hari ini mungkin akan bicara dengan Komisi VIII,” ujarnya.
