Wakil ketua DPR Fadli Zon mangatakan, di satu tahun berjalannya anggota DPR periode 2014/2015 ini, masih banyak yang harus diinstropeksi, salah satunya adalah dalam hal pembuatan undang-undang. Fadli mengakui, untuk membuat UU, harus dilakukan secara bersama-sama, tidak dengan sepihak.
Menurutnya memang harus instrokpeksi terhadap kesalahan dalam kegiatan dan tugas yang diamanatkan Seperti fungsi kontrol, legislasi, serta internal parlemen. Meski, ia mengaku fungsi pengawasan dan budgeting sudah berjalan cukup kuat.
Politikus Partai Gerindera ini menyatakan, DPR dalam satu tahun ini, sedang bahas RUU Proglenas sebanyak 37 RUU. Dari 37 RUU, sebanyak 26 RUU diajukan oleh DPR.
”Memang pembuatan UU adalah tugas DPR, namun dalam pembuatan UU kami tak bisa berdiri sendiri,” kata Fadli, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/10)
Fadli mengungkapkan, DPR bukanlah pabrik UU, sehingga tidak bisa serta-merta meloloskan UU. Ia menyebutkan beberapa UU yang masuk dalam prioritas, seperti penyempurnaan UU disabilitas, sementara untuk RUU KUHP belum seleaai, karena perdebatan politiknya yang panjang. Selain itu juga ada RUU minuman beralkohol.
Selain itu, Fadli curhat soal hambatan di awal-awal periodenya, bahwa saat itu ada DPR tandingan. Karena memang diawal-awal pemilihan ketua sempat terjadi gesekan yang cukup kuat antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
”Sehingga wajar jika ada keterlambatan,” ujarnya.
Untuk itu, mulai bulan Januari, ia meminta pembahasan RUU dipercepat, yaitu berkoordinasi dengan badan legislatif atau Baleg. Selain itu, Prolegnas yang sudah ditetapkan juga bisa disampaikan kepada publik, sejauh mana naskah akademik, pembahasan, harmonisasinya berjalan.
Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani menekankan, menilai kinerja DPR, tidak bisa sekedar diukur dari jumlah RUU Prolegnas yang telah rampung. Namun, ia memintan masyarakat mengukur kinerja DPR, dari berapa RUU yang sudah mulai dibahas. ‘
‘Bukan yang sudah selesai,” tegasnya.
Asrul menyebutkan, ada dua RUU yang cepat diselesaikan, yaitu UU Pilkada, dan UU Pemerintah Daerah, ada satu RUU yang sedang dibahas dalam Prolegnas. Sementara, ada 10 UU yang merupakan kumulatif dari RUU yang diajukan.
”Jadi total RUU yang sudah menjadi UU ada 13. Itu diluar yang sudah jadi, dan lagi dibahas,” jelasnya.
Di Baleg sendiri, ada 8 RUU yang sudah masuk dalam pembahasan. Salah satunya adalah RUU Kebudayaan, Pertembakauan. Untuk RUU KUHP memang sedikit berbeda dan akan memakan waktu yang lama.
Sebab, jumlah pasalanya saja ada 786. Dalam buku 1, ada 218 pasal, yang ditargetkan rampung pada Agustus 2016. Sisanya, akan rampung pada tahun 2017. Karena KUHP merupakan UU yang pasalnya paling banyak, walaupun masuk prioritas, Asrul realistis itu tidak mungkin selesai pada akhir tahun.
”Kita tidak ketat diakhir tahun. Diperkirakan paling tidak 10 UU lagi yang akan diselesaikan tahun ini,” ujarnya.
Perlu evaluasi kebijakan ekonomi. Ini disampaikan Fadli Zon Wakil Ketua DPR terkait dikeluarkannya Kebijakan Ekonomi Jilid 2 oleh Joko Widodo (Jokowi) Presiden, yang kemudian akan disusul jilid 3 yang rencananya akan diumumkan pekan depan.
Menurut Fadli, seperti juga di masa lalu, kebijakan ekonomi selalu dimulai dengan depresiasi rupiah yang menjadikan sebuah krisis moneter, krisis ekonomi, krisis sosial politik, dan leadership crisis atau krisis kepemimpinan nasional.
Fadli berharap, jangan sampai depresiasi rupiah ini nanti menjadi satu leadership crisis. Tetapi, kalau sampai ada dua kali kebijakan ternyata tidak mempan atau tidak berpengaruh terhadap krisis ekonomi, berarti pemimpinnya yang harus dievaluasi.
“Karena ini terkait kebijakan-kebijakan, kalau ada 1 atau 2 kebijakan yang tidak mempan, itu harus kita evaluasi, kebijakannya yang salah atau pemimpinnya yang salah?” ujar Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Dia mengatakan, soal kebijakan ekonomi itu, juga berhubungan dengan trust (kepercayaan). Kalau ada kebijakannya yang salah, maka perlu recovery, apalagi presiden mengatakan kalau ekonomi akan meroket pada bulan September, Oktober, Nopember. Tetapi, sekarang sudah bulan 0ktober, dan September kemarin justru rupiah menukik semakin lemah.
“Kalau ucapan seorang pemimpin tidak terbukti, itu kan sabdo pandito ratu, lebih baik diam atau tidak diucapkan. Sekarang buktinya apa? Ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dalam negeri maupun internasional, investor menjadi tidak yakin bahwa ucapan presiden ini tidak bisa diandalkan,” tandasnya.
Jadi, kata Fadli, lebih bagus, presiden tidak usah menjanjikan, tidak usah bicara, tapi membuktikan saja.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan semua orang berkedudukan sama di mata hukum, termasuk Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Nama Paloh dikaitkan dengan kasus korupsi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang tengah ditangani KPK. “Kalau menurut saya semua orang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/10).
Wakil Ketua Umum partai Gerindra ini menambahkan KPK tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus hukum. “Apalagi politik kekuasaan, siapapun dugaan apalagi punya bukti ya harus proses. Termasuk pejabat yang dianggap dekat dengan kekuasaan atau partai mengusung kekuasaan,” ujarnya.
Diketahui, istri muda Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, membenarkan Kejaksaan Agung (Kejagung) pernah mentersangkakan suaminya di kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial Sumatera Utara.
Menurut Evy status tersangka itu diketahui dari surat panggilan penyidik Kejaksaan pada suaminya sebagai tersangka. Atas panggilan itu, Gatot dan Evy melakukan pertemuan dengan petinggi Partai NasDem.
“Iya dari Kejaksaan Agung awalnya itu (surat panggilan pemeriksaan kepada Gatot),” kata Evy usai bersaksi dalam sidang terdakwa OC Kaligis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/10).
Pertemuan antara Gatot dan petinggi Partai Nasdem dilakukan untuk mendamaikan Gatot dan Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi lantaran hubungan yang tidak harmonis di antara keduanya.
Menurut Evy, pertemuan tersebut diinisiasi oleh Kaligis selaku Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Nasdem saat itu. Setelah adanya pertemuan itu, status tersangka suaminya lepas alias tidak jadi tersangka lagi. “Jadi difasilitasi Pak Kaligis selaku ketua Mahkamah Partai, lalu bertemu lah di kantor Nasdem,” ujar Evy.
Dalam pertemuan di kantor Nasdem tersebut, menurut Evy, hadir empat orang yakni Gatot, Erry, Surya Paloh dan Kaligis. Evy pun mengaku setelah islah itu dilakukan tidak ada lagi panggilan untuk suaminya dari Kejagung
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyoroti krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Fadli melihat kondisi ekonomi yang buruk bisa merembet pada turunnya kepercayaan rakyat pada pemerintah yang tengah berkuasa.
“Saya khawatir begini, ini (krisis ekonomi) selalu dimulai dengan depresiasi (pelemahan) rupiah, kemudian krisis kepemimpinan,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2015.
Menurut Fadli, krisis kepemimpinan terjadi karena ada pemimpin yang mengumbar janji tapi ternyata tidak bisa memenuhinya. Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo yang menjanjikan bahwa ekonomi Indonesia akan meroket di bulan September.
“Katanya ekonomi ini kan akan meroket di bulan September, ini sudah masuk Oktober. Kalau ucapan pemimpin itu tidak terbukti, ya sebelumnya jangan dijanjikan,” sindir Fadli.
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, janji pemimpin yang tidak bisa ditepati akan menimbulkan ketidakpercayaan dan membuat si pemimpin menjadi tidak bisa diandalkan. Dia menegaskan bahwa masyarakat lebih membutuhkan bukti daripada janji.
“Sebaiknya dibuktikan saja ekonomi ini akan meroket,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan tidak adanya studi banding bagi anggota DPR. Namun, terdapat perluasan tugas dalam kunjungan kerja keluar negeri.
Pasalnya, terdapat peran diplomasi yang diatur dalam UU MD3. “Dalam UU MD3 ada peran diplomasi, jadi enggak ada masalah. Memang tugas parlemen melakukan diplomasi,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Mengenai kunjungan luar negeri, Fadli mengingatkan parlemen sejak puluhan tahun memiliki grup bilateral untuk saling berkunjung. Contohnya hubungan bilateral antara Indonesia-Australia.
“Kita ada 50 grup kerjasama bilateral antar parlemen” ujarnya.
Politikus Gerindra itu menginginkan tidak perlu lagi adanya studi banding. Sedangkan untuk Pimpinan DPR, Fadli menyebutkan ada kunjungan keluar negeri dua kali dalam setahun.
Kecuali terdapat undangan ataupun konferensi. Fadli sendiri merupakan Ketua Diplomasi DPR.
“Memang tidak ada studi banding. (Untuk pembahasan UU) Kalau diperlukan itu OK, tapi kalau tidak kan tidak perlu. Ya ada kesesuaian, kalau diperlukan suatu kunjungan karena fungsi diplomasi dan ada (pembahasan) UU dipersilakan,” ujarnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pertemuan antara para petinggi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang saat ini berstatus tersangka kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh merupakan salah satu orang yang hadir dalam pertemuan tersebut yang berlangsung pada Mei 2015 di Kantor DPP Nasdem.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta kepada KPK untuk tidak berpihak jika nantinya akan memeriksa Surya Paloh. “Kalau menurut saya semua orang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. KPK tidak boleh tebang pilih, KPK jangan jadi alat politik,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/9/2015).
KPK kata politikus Partai Gerindra itu, tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan. Maka itu siapapun yang di duga korupsi, baik itu petinggi partai politik atau pejabat negara dan lain-lain, KPK harus mengusutnya secara tuntas.
“Apa lagi (KPK) punya bukti ya harus di proses. Termasuk pejabat yang dianggap dekat dengan kekuasaan atau partai mengusung kuasaan,” tandasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menagih janji Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meroket. Setelah memasuki awal bulan Oktober 2015, Fadli belum melihat ada tanda-tanda pertumbuhan ekonomi mengalami sentimen positif.
Justru pada akhir bulan September, rupiah menembus Rp 14.800 per dollar Amerika Serikat.
“Kalau ucapan seorang pemimpin itu tidak terbukti, ini kan seharusnya sabda pandita ratu, lebih bagus jangan diucapkan, dan jangan dijanji-janjikan, sekarang buktinya apa?” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Jika Jokowi sering memberikan janji-janji yang tak terbukti, Fadli khawatir kepercayaan masyarakaat justru akan semakin menurun. Para pelaku usaha pun akan meragukan kemampuan pemerintahan.
“Jadi lebih bagus tidak usah menjanjikan, tidak usah bicara, dibuktikan saja,” ucap politisi Partai Gerindra itu.
Jika kondisi ini terus berlanjut, Fadli khawatir Indonesia tak lama lagi akan mengalami krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1998 silam. Dia meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang sejauh ini telah diambil dan mencari tahu kenapa kebijakan tersebut tak juga efektif membangkitkan perekonomian nasional.
“Seperti pengalaman masa lalu, selalu dimulai dengan depresiasi rupiah, yang menjadikan itu krisis moneter, kemudian menjadi krisis ekonomi, krisis sosial politik, dan krisis kepemimpinan. Nah, jangan sampai ini nanti menjadi satu leadership crisis, tidak ada lagi kepercayaan pada kepemimpinan nasional,” ucap Fadli.
Presiden sebelumnya mengaku sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 akan berada di level 4,67 persen. Dia yakin angka itu akan melambung jauh pada semester kedua mulai bulan September.
“Mulai agak meroket September, Oktober. Nah, pas November itu bisa begini (tangan menunjuk ke atas),” kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu (5/8/2015).
Dia menganggap lambatnya pertumbuhan ekonomi hingga kuartal kedua ini karena serapan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah yang belum tersalurkan. Selain itu, ada juga faktor eksternal yang membuat negara-negara lain termasuk Indonesia mengalami perlambatan.
Namun, memasuki semester kedua, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik. Saat ditanyakan apakah pemerintah optimistis hingga akhir tahun ini pertumbuhan bisa mencapai lebih dari 5 persen, Jokowi belum bisa memastikan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi banyak faktor.
“Banyak hal yang pengaruhi. Bukan hanya masalah serapan anggaran saja, tapi juga spending dari BUMN, belanja dari swasta. Itu pengaruh sekali. Jadi kalau bertanya seperti itu, jawabannya pada akhir Desember,” kata Jokowi.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengingatkan pemerintah Joko Widodo agar menyadari bahwa masyarakat memiliki daya tahan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan paket kebijakan ekonomi.
“Paket kebijakan itu menjadi formula menyembuhkan penyakit, resep hasil diagnosis. Diagnosisnya pemerintah benar atau tidak. Saya kira itu yang terjadi pada 1997-1998 dan menghasilkan regime change,” kata Fadli di gedung DPR, Jumat, 2 Oktober 2015.
Menurut dia, ini seperti yang terjadi pada masa lalu. “Di masa lalu selalu diawali dengan depresiasi rupiah, krisis moneter, krisis sosial politik, dan krisis kepimimpinan,” katanya.
Ia mengatakan jangan sampai ada krisis kepercayaan kepemimpinan. Menurut dia, hal ini terkait dengan kebijakan publik. “Jika kebijakan tidak mempan, apa kebijakannya yang salah atau pemimpinnya yang salah. Karena ini terkait trust,” ujarnya.
Fadli juga mengkritik pemerintah yang sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi akan meroket pada September sampai akhir tahun. “Tapi yang meroket rupiah yang makin lemah. Jadi, kalau ucapan pemimpin itu tidak terbukti, akan lebih bagus kalau tidak diucapkan dan tidak dijanjikan,” katanya.
Menurut dia, hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dalam negeri dan internasional. “Investor jadi tidak yakin, ucapan presiden tidak bisa dipegang, jadi lebih baik dibuktikan saja,” katanya.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sebuah diskusi menyebut dirinya siap pasang dada jika terjadi kudeta.
Terkait pernyataan pimpinan Partai Demokrat tersebut, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilainya statement itu sebagai peringatan bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Saya kira itu warning keras, karena yang ngomong mantan Presiden, mantan jenderal juga,” beber Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Meski demikian, politikus Partai Gerindra itu menegaskan tidak perlu kudeta untuk penggulingan rezim. Fadli mengaku, ia lebih memercayai kekuatan rakyat untuk menurunkan pemerintah.
“Saya tidak merasa ada tradisi ada kudeta setelah 1965 yang gagal, dan setelah itu kita tidak melihat, 1998 saja tidak ada, tapi lebih kekuatan massa,” terangnya.
Merujuk pada kondisi perekonomian yang terus memburuk, apalagi ditambah dengan nilai tukar dolar yang semakin anjlok, Fadli meyakini tidak menutup kemungkinan lahirnya reformasi jilid II.
“Tidak perlu kudeta, kalau makin memburuk pemerintah melemah sendiri. Bisa saja ada reformasi jilid II,” pungkasnya.
Pemerintah akhirnya tetap melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dikerjakan Tiongkok. Awalnya, terdapat dua kandidat yakni Jepang dan Tiongkok yang ingin mengerjakan proyek tersebut.
Wakil Ketua DPR Fadli zon mempertanyakan urgensi proyek kereta cepat tersebut. Pasalnya, pemerintah sempat membatalkan proyek tersebut.
“Tapi sekarang ini dihidupkan lagi dan akan dijalankan, padahal kami lihat visibility studies ahli sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan kereta cepat Jakarta-Bandung, karena sudah ada jalur kereta, Cipularang, jalur puncak, dan lain-lain,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Fadli menilai saat ini dibutuhkan jalur pengembangan dan infrastruktur baru. Misalnya, Jakarta-Semarang-Surabaya atau Jakarta-Cirebon.
“Kalau Jakarta-Bandung tidak urgen, ini habiskan biaya cukup besar, meskipun ini kerja sama, tapi kan ada bunga dan kewajiban kita juga,” tutur Politikus Gerindra itu.
Ia pun menilai pemerintah tidak transparan dalam pemilihan Tiongkok sebagai pemenang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pemerintah seharusnya menjelaskan secara detil mengenai proyek tersebut. Namun, ia tetap menilai proyek kereta cepat dengan jalur Jakarta-Bandung tidak memiliki urgensi.
“Kenapa harus Jakarta-Bandung? Saya bisa nilai kekecewaan Jepang itu mungkin karena mereka merasa teknologinya lebih maju dan skemanya lebih bagus, dan keputusan kita dianggap maju mundur,” imbuhnya.
