Usulan pembentukan Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan saat ini sudah diteken oleh 57 orang anggota DPR lintas fraksi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon yakin pansus ini akan konkret karena masalah asap sudah semakin serius.
“Pansus asap bisa jadi kenyataan. Ini masalah serius, terkait ekonomi, kesehatan, transportasi, pendidikan,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).
“Saya pribadi mendukung,” sambungnya.
Terkait pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang menolak pembentukan pansus tersebut, Fadli menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan DPR. Pembentukan pansus akan menjadi bentuk pengawasan pemerintah.
“Ini urusan DPR. Sebagai bentuk pengawasan, ini bagus agar ada pendekatan holistik,” ujar Waketum Gerindra.
Fadli menyoroti minimnya anggaran untuk tanggap darurat di pemerintah daerah. Dia menjadikan dana di Kalimantan Tengah sebagai contoh.
“Ketika saya ke Kalteng, dana tanggap darurat hanya Rp 1,5 miliar. Seperti becanda, dana presiden blusukan saja lebih dari Rp 1 miliar,” sebutnya.
Dia juga mendukung penetapan bencana kabut asap sebagai bencana nasional. Fadli meyakini korporasi pembakar hutan tidak akan lepas dari jeratan meski ada penetapan bencana nasional.
“Korporasi yang sengaja pembakaran itu harus diusut, bukan dibebaskan. Kalau jadi bencana nasional, ada upaya serius menanggapi situasi,” ucap Fadli.
Hingga hari ini pukul 11.30 WIB, sudah ada 57 anggota dewan lintas komisi dan lintas fraksi yang setuju pembentukan Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan. Draf usulan pembentukan juga sudah disiapkan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempermasalahkan besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. “Sejak kapan kita memberikan injeksi BUMN?” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2015.
Fadli mempertanyakan mengapa nilai PMN begitu besar. Menurut dia, hal ini memerlukan penjelasan dan menjadi salah satu perhatian dalam pengesahan RAPBN. RAPBN sendiri saat ini belum disahkan padahal pada 30 Oktober mendatang merupakan rapat paripurna terakhir sebelum masa reses. Bila tak disahkan, pemerintah terancam menggunakan postur APBN 2015 untuk tahun depan.
Menurut Fadli, alih-alih mendapatkan injeksi, BUMN mestinya memberikan sumbangan bagi negara. Ia mengatakan APBN seharusnya disumbangkan oleh BUMN, bukan malah digerogoti oleh perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.
Fadli meneruskan, dana untuk PMN dapat dipakai untuk kebutuhan lain. “Infrastruktur, dana desa Rp 1,4 miliar per desa belum terpenuhi. Kenapa tidak diarahkan ke sana,” ujar Fadli.
Fadli menilai program-program tersebut lebih baik untuk diprioritaskan daripada PMN. Ia meminta penjelasan lebih lanjut mengapa APBN mengalokasikan dana besar untuk PMN.
Sebelumnya, hasil rapat dengan komisi VI telah menyetujui anggaran PMN untuk BUMN adalah sebesar sebesar Rp 34,32 triliun untuk 23 BUMN. Nilai ini terbagi menjadi PMN tunai senilai Rp 31,75 triliun dan PMN non-tunai sebesar Rp 2,57 triliun.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Menurut dia, jika masalah-masalah yang ada di RAPBN 2016 tidak segera diselesaikan, tak menutup kemungkinan pengesahan yang akan dilakukan dalam rapat paripurna 30 Oktober 2015 mendatang batal dilakukan.
“Kalau masalah ini enggak di-clear-kan, lebih bagus APBN ini ditunda saja. Kan bisa gunakan anggaran tahun lalu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Politikus Gerindra ini mengatakan, salah satu yang belum jelas dalam RAPBN 2016 adalah mengenai penyertaan modal negara terhadap badan usaha milik negara yang totalnya mencapai Rp 39,5 triliun.
“Harusnya BUMN beri kontribusi besar ke APBN, bukan menggerogoti APBN. Kenapa enggak anggarannya diarahkan saja ke dana desa,” katanya.
Dirinya juga menyinggung kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat di tengah-tengah pembahasan RAPBN 2016 ini.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai masih banyak hal yang belum jelas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Jika masalah-masalah yang ada di RAPBN 2016 tidak segera diselesaikan, menurut dia, bisa saja pengesahan yang akan dilakukan dalam rapat paripurna 30 Oktober 2015 mendatang batal dilakukan.
“Kalau masalah ini enggak di-clear-kan, lebih bagus APBN ini ditunda saja. Kan bisa gunakan anggaran tahun lalu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Fadli mencontohkan, salah satu yang belum jelas dalam RAPBN 2016 adalah mengenai penyertaan modal negara terhadap badan usaha milik negara yang totalnya mencapai Rp 39,5 triliun.
“Harusnya BUMN beri kontribusi besar ke APBN, bukan APBN digerogoti. Kenapa enggak anggarannya diarahkan saja ke dana desa,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli pun mempermasalahkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat di tengah-tengah pembahasan RAPBN 2016 ini.
“Presiden kan enggak serius bahas APBN 2016. Kepergian ke Amerika Serikat itu enggak ada hasilnya. Enggak ada dampaknya. Yang lebih banyak kepentingan Amerika yang kita layani,” ucapnya.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi IV Edhy Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mempermasalahkan sejumlah anggaran mitra kerjanya yang dipotong oleh pemerintah dalam RAPBN 2016.
Misalnya, anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kata dia, semula diusulkan sebesar Rp 12 triliun, lalu hanya disetujui Rp 6,3 triliun. Namun, belakangan ada pemotongan lagi sehingga jumlahnya hanya Rp 6,1 triliun.
Padahal, anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, menurut dia, sangat penting untuk menangani dan mengantisipasi kebakaran hutan.
“Kalau anggaran tidak memihak rakyat, kita akan tolak. Sikap kita begitu anggaran tidak sesuai, arahnya enggak jelas. Kita akan minta ini ditunda,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat.
Dia menilai, seharusnya Jokowi fokus menangani masalah kebakaran hutan dan kabut asap yang tak juga selesai.
Belum lagi, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 yang akan disahkan pada rapat paripurna 30 Oktober mendatang masih jauh dari kata rampung.
“Saya sayangkan kepergian Presiden ke AS karena enggak terlalu banyak gunanya. Di tengah pembahasan asap dan APBN, malah ditinggalkan begitu saja,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Terlebih lagi, Fadli melanjutkan, Presiden Jokowi juga tidak mendapatkan sambutan luar biasa di Amerika Serikat.
Setibanya di Pangkalan Udara Joint Base Andrews di Washington DC, Amerika Serikat, Minggu (25/10/2015) pukul 12.20 waktu setempat, Presiden hanya disambut Duta Besar RI untuk AS Budi Bowoleksono, Kepala Protokol Negara AS Peter Selfridge, Dubes AS Robert O Blake, dan Komandan Pangkalan Udara Joint Base Andrews Mayor Jenderal Darryl W Burke.
Adapun pertemuan dengan Obama baru akan dilakukan pada Senin (26/10/2015) siang waktu setempat di Gedung Putih.
“Jadi, saya lihat kunjungan ini mubazir,” ucap politisi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, saat Jokowi memutuskan tetap di Indonesia untuk menangani kabut asap dan mewakilkan Wapres Jusuf Kalla dalam pertemuan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS, Fadli Zon juga menyatakan protesnya.
Menurut Fadli, Sidang Majelis Umum PBB tersebut merupakan forum yang sangat strategis. Forum itu merupakan momentum bagi negara di dunia untuk menyuarakan sikap terhadap permasalahan global.
Forum tersebut salah satunya terkait dengan pengukuhan sustainable development goals (SDGs) sebagai kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs).
“Harusnya Presiden Jokowi yang pidato di PBB, tidak mewakilkan JK,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (29/9/2015).
Presiden Jokowi sebelumnya berjanji akan tetap memantau kondisi Tanah Air, bahkan hingga per menitnya.
“Meski saya meninggalkan Tanah Air, akan terus memantau kondisi poitik, kondisi lapangan dari menit ke menit, jam ke jam, hari per hari,” ujar Jokowi di kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (24/10/2015).
Salah satu yang tak akan lepas dari pantauan tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan yang hingga saat ini belum padam, bahkan semakin meluas ke Sulawesi dan Papua.
Jokowi meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin pemadaman kebakaran sekaligus memantau penanganan dampaknya.
“Saya minta Wapres dan Menkopolhukam untuk mengambil kebijakan soal penanganan kebakaran hutan dan asap,” ujar Jokowi.
Jokowi dan jajaran menterinya bertandang ke AS dari tanggal 25 hingga 29 Oktober 2015.
Pengesahan RAPBN tahun 2016 ditunda hingga 30 Oktober. Hal ini dikarenakan ada perubahan alokasi anggaran yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2016. Salah satunya soal tax amnesty yang dimasukkan pemerintah di RAPBN 2016, padahal UU tax amnesty sendiri belum selesai dibahas di DPR.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan masih banyak persoalan yang ‘menggelayuti’ RAPBN 2016. Bukan hanya tax amnesty, bahkan pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pun masih menjadi kendala.
Fadli menegaskan jika persoalan tersebut tak lekas diselesaikan maka sebaiknya pengesahan RAPBN 2016 ditunda, bahkan bisa kembali menggunakan APBN 2015.
“Itu juga jadi persoalan. Bagaimana juga itu memang diluar konteks pembahasan APBN. Itu usulan pemerintah. Tapi di perlu perhatikan juga. Kalau nggak selesai ini saya usulkan agar ditunda aja,” ujar Fadli di DPR, Jakarta, Senin 26 Oktober 2015.
Menyinggung soal tudingan salah satu parpol di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menyebut ada penyanderaan RAPBN 2016, Fadli mengatakan tidak ada alasan untuk menyandera APBN, sedangkan masih banyak persoalan yang belum selesai.
“Saya kira nggak ada. Gimana mau sandera kalau banyak masalah yang belum selesai,” katanya
Sementara itu, Fadli malah mempertanyakan soal PMN yang anggarannya dinilai cukup besar. Menurutnya, jika pembahasan PMN belum bisa diselesaikan, maka Politisi Partai Gerindra ini menyarankan agar pembahasan RAPBN ditunda.
“Itu soal PMN salah satu yang kita tanyakan. Kenapa nggak diarahkan ke dana desa. Kalau nggak selesai beberapa hari ke depan yaudah saya usulkan ditunda aja. Saya kira nggak akan terjadi apa-apa kalau ditunda. BUMN itu negara bukan bisnis, sumbangan dari BUMN ke APBN berapa ? Bukan sebaliknya,” ujarnya.
Fadli mengatakan Presiden tak serius membahas APBN. Apalagi, ditengah pembahasan yang belum disahkan, Jokowi malah bertolak ke Amerika.
“Presiden kan nggak serius bahas APBN 2016. Kepergian ke Amerika itu nggak ada hasilnya. Gak ada dampaknya kepada kepentingan nasional. Yang lebih banyak kepentingan amerika yang kita layani. Ketimbang kepentingan kita,” katanya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyebutkan di lihat dari beragam indikator, situasi ekonomi Indonesia saat ini terpuruk. Pertumbuhan ekonomi di bawah 4,6 %, padahal janji kampanye diatas 7 %.
Nilai mengganti dollar yang dijanjikan dapat berada dibawah Rupiah 10.000, meroket di atas Rupiah 14.000 per dollar.
“Buruknya ekonomi ditandai sejumlah pemutusan interaksi kerja (PHK). Beberapa Ratus ribu tenaga kerja kehilangan tugas terhadap satu thn Joko Widodo. Beda bersama janji kampanye terhubung 15 juta arena lapang tugas baru,” ungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, Sabtu (24/10/2015).
Fadli mengingatkan, angka kemiskinan pun meningkat. Maret 2015, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang, bertambah 860.000 orang dibanding keadaan September 2014 yg mencapai 27,73 juta orang.
Padahal ini masihlah memanfaatkan ukuran standar konservatif garis kemiskinan dibawah 1 dollar AS perhari. Bila batas garis kemiskinan dinaikkan 2 dollar AS perhari, jumlah orang miskin lebih dari 50 % warga Indonesia.
“Utang luar negara konsisten bertambah. BI mencatat, posisi utang asing Indonesia kepada akhir Pebruari 2015 298,9 miliar dollar AS setara Rupiah 3.832 triliun. Naik 9,4 % dibanding masa yg sama thn dulu. Target dan juga janji menurunkan kesenjangan gini ratio jadi nol,36 dari nol,41 makin susah,” tutur Fadli.
Menurut Joko Widodo, sejak awal pemerintahan Joko Widodo telah mengecewakan. Subsidi BBM dicabut, meski harga minyak dunia ketika itu sedang turun. Efeknya harga komoditas pasar pun mengalami peningkatan. Rakyat makin susah.
Card Indonesia Pintar dan juga Sehat telah diluncurkan. Tetapi itu bukan acara baru. Cuma modifikasi dari acara pemerintah pada awal mulanya. Tak sanggup dikatakan sbg capaian strategis, kecuali tukar nama dan juga casing saja. Cuma gimmick.
“Jokowi berjanji buat memberikan dana Rupiah 1 juta perbulan pada penduduk miskin, memperbaiki 5.000 pasar tradisional, memberikan dana pertolongan Rupiah 10 juta pada tiap-tiap UMKM, membangun 1.000 kampung penangkap ikan, 50 ribu puskesmas, dan juga 100 pusat industri perikanan,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengajak dunia internasional untuk lebih peduli masalah Rohingya saat berpidato dalam Sidang Parlemen Dunia/133rd Inter-Parliamentary Union di Jenewa, Swiss, Senin (18/10/2015).
Ia mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara pihak dari konvensi pengungsi, sehingga melihat fenomena yang terjadi dalam konteks migrasi tidak teratur. Namun demikian, Indonesia telah menerima banyak imigran, sebagian besar dari mereka mencari status sebagai pengungsi. Per Agustus 2015, sebanyak 13.110 persons of concern dan pencari suaka berada di Indonesia (data UNHCR).
“Kami tidak memiliki tanggung jawab apapun kepada para pengungsi ini, bila merujuk pada konvensi yang ada. Kendati demikian, sejarah peperangan yang ada dan nilai-nilai solidaritas yang kami miliki mengajarkan bahwa kemanusiaan merupakan tanggung jawab bersama tanpa harus langsung terlibat dalam sebuah konvensi,” ungkap Fadli Zon.
“Di Aceh, Indonesia, kami menyediakan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya yang telah melewati perjalanan berbahaya, lari dari konflik dan tak memiliki kewarganegaraan. Lebih dari 1.300 warga Rohingya yang diselamatkan oleh masyarakat lokal Aceh. Di Medan, kami merawat dengan baik mereka,” ungkapnya seperti dikutip situs resmi DPR.
Ia mendukung langkah dalam menganggap migrasi internasional sebagai realitas multidimensi yang berkaitan dengan perkembangan di negara asal, transit dan tujuan.
“Kami sangat memahami tantangan-tantangan yang dapat timbul ketika kita membuka tangan kita menyambut migrasi ireguler ini. Perangkat hukum dan langkah-langkah cermat perlu diterapkan secara komperhensif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” terang Pimpinan DPR dari Fraksi Gerindra ini.
Solidaritas internasional harus menjadi garda terdepan dalam situasi kemanusiaan seperti ini.
“Kami telah bersepakat, bersama Malaysia, untuk merawat para pengungsi Rohingya dengan menyediakan permukiman sementara di sejumlah wilayah,” terangnya.
Menurut Fadli, komunitas internasional perlu bekerja kolektif untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak berhak meninggalkan masalah yang ada hanya kepada satu negara semata.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengajak semua negara untuk mengakhiri perang yang masih terjadi di beberapa negara.
Hal itu dikemukakan Fadli Zon dalam pidatonya selaku Ketua Delegasi DPR RI dalam pidatonya saat sidang Parlemen Dunia/133rd Inter-Parliamentary Union, di Jenewa, Swiss, Senin (19/10/2015).
Selain itu, Fadli Zon juga menyoroti soal pengungsi yang lari dari perang dan konflik di berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah, Afrika, hingga Asia Tenggara.
Gelombang pengungsi telah memicu tantangan dan dampak sosial, serta identitas nasional negara asal pengungsi maupun negara penerima. Untuk itu, ia menegaskan dibutuhkan kesepakatan yang disetujui negara dunia untuk mengatasi gelombang pengungsi.
“Indonesia mendesak negara konvensi untuk secara penuh mengintegrasikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam mengatasi pengungsi” ungkap Fadli Zon.
Walaupun bukan negara pihak konvensi pengungsi, Indonesia telah membuktikan komitmennya dalam menangani pengungsi. Komisioner PBB untuk pengungsi (UNHCR) mencatat per Agustus 2015, Indonesia menerima 13.110 pengungsi dan pencari suaka.
“Sejarah peperangan dan nilai solidaritas yang kami miliki mengajarkan bahwa kemanusiaan ada tanpa sebab apapun. Karena itu, kami menerima dan memperlakukan pengungsi dengan baik. Di Aceh, kami menyediakan perlindungan bagi lebih dari 1.300 warga Rohingya. Kami mengajak solidaritas internasional untuk bekerja kolektif menyelesaikan masalah pengungsi” tegas Fadli Zon.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti soal pengungsi Palestina yang hidup di kamp pengungsi Suriah. Dia mendesak perlunya dilakukan langkah-langkah internasional yang baru untuk menghentikan perang dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.
“Untuk menyelesaikan perang dan konflik, Dewan Keamanan PBB harus menjadi wadah yang memegang teguh nilai-nilai dan prinsip piagam PBB. Rasa kemanusiaan sejatinya memanggil kita untuk mengakhiri beragam peperangan dan konflik” tutup Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberi rapor merah terhadap kinerja bidang hukum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama satu tahun terakhir. Fadli menilai, hukum kerap kali bercampur dengan urusan politik.
“Hukum masih jadi alat politik. Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, intervensi politik masih besar dalam ranah hukum di Indonesia,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2015).
Misalnya, kata dia, dalam kisruh internal PartaiGolkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Menurut dia, dapat disaksikan dengan jelas intervensi pemerintah begitu kuat untuk kepentingan politiknya.
“Partai politik di luar koalisi penguasa dipecah belah dengan instrumen hukum,” ujarnya.
Jokowi, lanjut dia, telah melakukan kesalahan fatal dengan mengangkat Jaksa Agung yang berlatarbelakang kader partai. Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan kader Partai Nasdem.
Sudah tentu potensi intervensi politik semakin besar dalam proses penegakan hukum di kejaksaan.
“Padahal sejak awal, Presiden Jokowi berjanji tidak akan memilih jaksa agung yang berlatarbelakang politisi,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli menilai kondisi seperti ini sebagai kemunduran bagi penegakan hukum di Indonesia. Hukum harus dikelola oleh aparat yang profesional, tanpa ada upaya politisasi.
