Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, Indonesia belum siap menjadi anggota Trans Pasific Partnership (TPP).
Ketidaksiapan itu disampaikan Fadli Zon, kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake Jr, saat bertemu di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
“Soal pembicaraan tentang TPP. Beliau menjelaskan bagaimna itu TPP. Saya juga menjelaskan bagaimana posisi Indonesia. Saya kira masih jauh dari siap untuk menghadapi satu kemitraan seperti itu,” kata Fadli Zon.
“Karena untuk menghadapi MEA saja kita harus betul-betul serius dan bekerja keras, sebab kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar. Dalam waktunya nanti ketika kita kuat tentu kita harus (bergabung),” kata dia, seusai berdialog dengan Blake Jr.
Ia menegaskan penolakan jika Presiden Jokowi tetap menandatangani persetujuan Indonesia masuk TPP.
“Saya secara pribadi tetap menolak karena masih jauh. Kalau suatu saat Indonesia kuat maka mungkin bisa bergabung. Situasi seperti sekarang beberapa tahun ini masih agak sulit, bahkan TPP ini di AS sendiri masih menjadi perdebatan yang cukup kuat,” kata dia.
Ditambahkannya, Indonesia akan jadi pasar bagi negara-negara yang tergabung dalam TPP.
Karena hakekat dari politik luar negari kita ini kan kepentingan nasional, ketika kta bergabung dengan WTO, APAC, G20 harusnya menjadi dasar ada tidak kepentingan nasional yang kita dapat di situ.
“Karena di dalam percaturan seperti itu selalu ada yang menang dan kalah, kita ini di posisi mana. Kalau kita yakin dan siap akan menjadi pemenang, masyarakat kita banyak mendapat keuntungan maka itu boleh saja,” kata dia.
Tapi kalau kita hanya menjadi pasar maka kita hanya menjadi pecundang,” kata politisi Gerindra itu.
Kesiapan Indonesia bergabung dengan TPP juga dikritisi banyak kalangan. Bukan cuma memerlukan inovasi dan keberanian belaka, namun juga memelukan kesatu-paduan pemerintah dan aturan serta konsistensi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan Presiden Joko Widodo memilih menteri yang patuh terhadap perintah Presiden jika hendak melakukan reshuffle jilid II. Menurut dia, selama ini, sejumlah menteri berjalan sendiri-sendiri.
“Jangan sampai membuat kita bertanya-tanya, siapa the real president?” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Fadli pun mengaku pernah merasakan sendiri bagaimana Presiden tidak bisa memegang kontrol terhadap sejumlah menterinya. Saat sidang tahunan di DPR pada 14 Agustus lalu, ia mengaku sempat bertanya mengenai rencana pembelian Airbus A350 oleh Garuda Indonesia yang menimbulkan perbedaan pandangan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang baru saja dilantik. Namun, Presiden tidak mengetahui hal itu.
“Seperti tidak solid pemerintahan ini. ‘Konduktornya tidak mampu buat satu musik yang harmoni’. Menteri-menteri saling sikat dan sikut seperti kabinet pasar malam,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Menurut Fadli, ketidakharmonisan tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Indikasi bahwa sejumlah menteri masih berjalan sendiri, kata dia, terlihat dari pernyataan Jokowi saat memimpin rapat kabinet, Senin (2/11/2015) lalu.
Saat itu, Jokowi mengingatkan menteri-menterinya untuk tidak membuat keputusan sendiri di luar forum rapat.
“Jadi, sekali lagi, saya katakan, jangan sampai Presiden itu didikte oleh menteri-menteri,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon menyinggung keinginan Presiden Joko Widodo agar Indonesia bergabung dengan Trans-pacific Partnership (TPP).
“Saya menjelaskan bagaimana posisi Indonesia masih jauh dari siap untuk menghadapi satu partnership seperti itu,” kata Fadli usai pertemuan.
Fadli mengatakan, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saja, Indonesia masih kedodoran.
Dia menilai, akan lebih baik Indonesia fokus terlebih dahulu di MEA sebelum masuk kedalam forum internasional yang cakupannya lebih besar.
Jika Indonesia tetap memaksakan diri bergabung ke dalam TPP, Fadli khawatir Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara-negara lain. Sebab, lanjut dia, saat ini ekspor Indonesia masih belum cukup kuat.
“Hakekat politik luar negeri Indonesia itu kan kepentingan nasional. Adakah kepentingan nasional yang kita dapat? Kita jadi winner tidak? Kalau masyarakat kita dapat keuntungan sih oke saja,” ucap politisi Partai Gerindra itu.
Fadli mengklaim bahwa Blake dapat menerima argumennya itu. Menurut Blake, kata dia, Jokowi juga baru sebatas mengeluarkan pernyataan lisan agar Indonesia bisa bergabung TPP.
Masih banyak proses yang harus dilalui Indonesia untuk benar-benar bergabung ke dalam forum itu.
Keinginan untuk bergabung dalam TPP disampaikan oleh Jokowi saat bertemu Presiden AS Barrack Obama dalam kunjungannya ke AS beberapa waktu lalu.
TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Chile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyayangkan perilaku kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) selama setahun ini yang kerap mengumbar keributan di depan publik.
”Saya bingung, kenapa kabinet ini bisa saling kritik di depan publik. Satu sama lain tabrakan terus. Bisa-bisa kabinet ini akan dikenang sebagai kabinet ribut, bukan lagi kabinet kerja,” kata Fadli dalam diskusi publik ‘Setahun Jokowi-JK’, di Warung Daun, Jakarta, Rabu (28/10/2015).
Menurut Fadli, hal tersebut menggambarkan ketidakmampuan Jokowi-JK dalam mengelola pemerintahan selama satu tahun memimpin.
“Kalau satu tahun saja begini, bagaimana lagi kalau lima tahun? Jadi kalau masih begini terus cara memerintah Jokowi-JK, bahaya,” ujar Fadli.
Namun, politisi Gerindra ini menilai masalah ini bisa diselesaikan di internal pemerintah tanpa kegaduhan yang tidak perlu. Syaratnya, gaya memimpin Jokowi-JK harus berubah.
“Ini menunjukkan ketidaksinkronan ide. Hal ini tidak baik. Menteri saling sindir, jatuh menjatuhkan rasanya kurang baik dan kurang pas. Ini harus segera diperbaiki di internal pemerintah,” jelas Fadli.
Karena itu, ia mengimbau agar pemerintahan Jokowi-JK segera mengevaluasi total cara kerja kabinetnya. Khususnya yang berkaitan langsung dengan ekonomi dan hukum.
“Kalau perlu, harus ada reshuffle jilid II,” katanya.
Terbaru adalah Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang menuding Menteri ESDM Sudirman Said melanggar UU terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.
“Ini harus disudahi. Kok sering antara menteri saling sindir, terkesan berusaha menjelekkan yang lain. Ini sangat tidak pantas diumbar ke publik,” pesan Fadli.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif tol merupakan kebijakan liberal. Fadli Zon menganggap pemerintah tutup mata terhadap kondisi perekonomian yang semakin sulit.
“Kenaikan tarif di 15 ruas jalan tol sangat tidak tepat. Bahkan harusnya kenaikkannya per 1 Januari 2016, dan ini dipercepat menjadi November. Kenaikan ini seakan pemerintah tutup mata dengan kondisi perekonomian yang sangat menyulitkan masyarakat,” kata Fadli Zon dalam siaran persnya, Minggu, 1 November 2015.
Menurut Fadli Zon, kenaikan tarif yang seharusnya dilakukan mulai awal tahun depan tapi dipercepat menjadi 1 November 2015 ini hanya akan menguntungkan para pemilik modal tetapi menyulitkan masyarakat. “Dasar kenaikan tarif tol ini pun sangat liberal. Pemerintah lebih membela kepentingan swasta. Tapi apakah pemerintah sudah mengevaluasi standar pelayanan minimumnya?” ujar politikus Partai Gerindra ini.
Fadli Zon melihat kebijakan tersebut merupakan kebijakan liberal karena melihat dari semua ruas tol yang diberlakukan kebijakannya sama. Menurutnya, pembangunan jalan tol seharusnya menggunakan konsep build, operate, dan transfer (BOT). Apabila waktunya berakhir maka tol yang semula dikelola swasta, harus dikembalikan kepada negara dan kembali menjadi jalan umum biasa.
“Kita lihat Jagorawi dibangun 1978, harusnya sudah dikembalikan kepada negara. Ruas Jagorawi sudah berkali-kali balik modal, sudah seharusnya digratiskan. Tapi saat ini malah dinaikkan kembali. Ini rezim neolib namanya,” kata Fadli.
Per tanggal 1 November 2015, tarif Jalan tol naik dengan jumlah angka kenaikan yang beragam. Berikut kenaikan tarif bagi kendaraan golongan I:
1.Tol Jagorawi dari Rp 8.000 menjadi Rp 8.500
2.Tol Jakarta-Tangerang Rp 5.000 menjadi Rp 5.500
3.Tol JORR Rp 8.500 menjadi Rp 9.500
4.Tol Padalarang-Cileunyi Rp 8.000 menjadi Rp 8.500
5.Tol Semarang seksi ABC Rp 2.000 menjadi Rp 2.500
6.Tol Surabaya-Gempol Rp 4.000 menjadi Rp 4.500
7.Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang Rp 34 ribu menjadi Rp 37.500
8.Tol Palimanan-Plumbon-Kanci Rp 5.000 menjadi Rp 5.500
9.Tol Serpong-Pondok Aren Rp 5.000 menjadi Rp 6.000
10.Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa Rp 6.000 menjadi Rp 7.000
11.Tol Tangerang-Merak Rp 36 ribu menjadi Rp 41.500
12.Tol Ujung Pandang tahap I dan II Rp 3.000 menjadi Rp 3.500
13.Tol Pondok Aren-Bintaro-Viaduct-Ulujami Rp 2.500 menjadi
Rp 3.000
14.Tol Bali Mandara Rp 10 ribu menjadi Rp 11 ribu
15.Tol Dalam Kota Jakarta Rp 8.000 menjadi Rp 9.000
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku selalu berkunjung ke daerah pemilihannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari kunjungannya tersebut, kata Fadli, hampir seluruh masyarakat mengeluhkan tingkat kesejahteraannya yang menurun selama kepemimpinan Joko Widodo- Jusuf Kalla.
“Di dapil saya enggak ada tuh yang bahagia dengan kondisi sekarang ini. Hidup makin susah di zaman Jokowi,” kata Fadli saat membuka press gathering DPR di Mataram, Lombok, Sabtu (31/10/2015).
Fadli mengatakan, keluhan masyarakat tersebut kebanyakan terkait harga kebutuhan pokok yang naik, tetapi pendapatan sehari-hari mereka stagnan. Dia meyakini, daerah-daerah pemilihan lain juga merasakan kesulitan yang serupa.
Untuk itu, dia mengimbau anggota DPR memanfaatkan reses pada November ini untuk terus berkegiatan di dapil dan mendengarkan masukan dari masyarakat. Nantinya, hasil kegiatan dari dapil itu harus dilaporkan kepada media massa agar masyarakat umum bisa mengetahuinya.
Jika perlu, lanjut Fadli, anggota DPR sebaiknya mengajak wartawan ikut ke dapil sehingga bisa melihat kondisi nyata yang ada di sana.
“Apa betul sekarang ini masyarakat masih happy-happy saja atau kondisinya sudah jauh berbeda? Yang saya tahu kehidupan makin sulit,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Nantinya, DPR melalui komisi-komisi terkait bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu kepada pemerintah. Jika memang di mayoritas daerah masyarakat merasa kehidupannya semakin sulit, lanjut Fadli, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi Jokowi-JK.
“Pemerintah harus bekerja jauh lebih dan jauh lebih cerdas untuk mengatasi persoalan kesejahteraan ini,” ucap Fadli.
Wakil Ketua DPR RI Fdli Zon menilai Penyertaan Modal Negara ( PMN ) yang dianggarkan dalam RAPBN tahun anggaran 2016, tidak membuat perusahaan BUMN mandiri.
Suntikan dana tersebut menurut Fadli Zon hanya membebani APBN untuk tahun depan.
“Sampai kapan BUMN di beri susu dari APBN,” ujar Fadli di komplek DPR/MPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Menurut Fadli Zon sistem PMN untuk perusahaan BUMN yang sudah mencatatkan sahamnya di bursa efek sangat aneh.
Pasalnya perusahaan plat merah tersebut bisa mendapatkan tambahan suntikan dana dari asing sebagai pemegang sahamnya.
“Padahal ada kepemilikan asing, kok enak sekali milik asing disuntik dari anggaran BUMN, kasihan rakyat,” kata Fadli.
Fadli Zon menawarkan dua opsi untuk anggaran PMN, yakni dialokasikan ke sektor yang masih membutuhkan, atau dihapus sama sekali. Dengan begitu, kata Fadli pemerintah akan mengurangi rasio utang negara.
“Kalau mau PMN direalokasi bisa untuk sektor pertanian dan pembangunan, kalau tidak dihapus saja,” papar Fadli.
Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, fraksi Gerindra menolak PMN di dalam RAPBN.
Pasalnya anggaran suntikan dana untuk perusahaan plat merah sebesar Rp 39 triliun, dinilai tidak efisien jika digunakan untuk BUMN dalam membangun negara.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dari jabatannya. Rini dinilai gagal mengelola aset perusahaan pelat merah, sehingga harus meminta suntikan dana dari negara.
“Saya rekomendasi Rini Soemarno diganti. Seharusnya bisa dievaluasi menterinya. Kalau perlu digantilah. Artinya, tidak bisa manajemen aset negara dia,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, BUMN merupakan aset yang menunjang kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Aset BUMN yang mencapai Rp 5 ribu triliun dianggap tidak pantas bila masih menerima suntikan dana.
“Mereka yang duduk sebagai menteri BUMN harus kendalikan aset Rp 5 ribu triliun. Masa masih mau ambil PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk injeksi. Ganti orang yang bisa menguntungkan, bukan portofolio angka-angka,” tandas Fadli Zon.
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno juga menilai, Rini pantas dicopot dari jabatannya. “Saya kira itu yang harus dipertimbangkan. Cari figur tepat untuk sinergi BUMN. Yang kita butuhkan pemikiran kreatif dan solutif,” ujar Hendrawan.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, masuknya PMN dalam RAPBN 2016 merupakan tanggung jawab Menteri BUMN. Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak tepat dan bakal menyengsarakan rakyat.
“Kebijakannya tidak tepat. Memberi beban bagi negara. Kebijakan Bu Rini merugikan keuangan negara,” tegas dia.
Menurut Hendrawan, dana yang besar dari PMN akan lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, pengangguran pun dapat berkurang.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik rencana Presiden Joko Widodo yang ingin membawa Indonesia bergabung ke dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).
Menurut dia, rencana tersebut tidak diambil dengan pertimbangan matang. “Rencana ngawur,” kata Fadli di Bakrie Tower, Rabu (28/10/2015).
Fadli mengatakan, jika ekspor Indonesia kuat, wajar jika pemerintah menjalin kerja sama dengan TPP. Akan tetapi, saat ini ekspor Indonesia masih belum cukup kuat. Ia khawatir, Indonesia justru menjadi sasaran ekspor negara lain.
“Untuk hadapi ASEAN saja masih harus bekerja keras, masa ini pakai TPP,” ujarnya.
Dalam lawatannya ke Amerika Serikat, Jokowi sempat menyampaikan keinginannya untuk membawa Indonesia bergabung ke Trans-Pacific Partnership (TPP). Keinginan itu disampaikan Jokowi kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama.
TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Chile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, meminta pemuda-pemudi Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman yang semakin berat.
“Para pemuda harus persiapkan diri, bergaul dan saling menghargai perbedaan. Tantangan bagi pemuda sekarang berat, apalagi menghadapi era globalisasi,” kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, menanggapi Hari Sumpah Pemuda ke-87, seperti dikutip Antara, Rabu (28/10/2015).
Menurutnya, Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. “Seperti beduk, Hari Sumpah Pemuda adalah momentum membangun pemuda untuk lebih meningkatkan kesadaran nasional yang sangat penting,” sambungnya.
Salah satu yang bisa dilakukan oleh pemuda, tambah dia, adalah menjunjung tinggi sikap toleransi. “Aplikasi sekarang adalah sikap toleransi terhadap perbedaan, baik perbedaan sosial budaya, agama. Jangan perbedaan dijadikan jadi bibit permusuhan,” tukas politisi Partai Gerindra itu.
