Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan mantan Presiden Suharto tepat bila dijadikan pahlawan. Sebab, secara faktual dalam catatan sejarah dia punya sumbangan besar, terutama dalam perjuangan kemerdekaan.
‘’Jasa Pak Harto jelas dan tak bisa dibantah. Dia punya peran penting dalam perjuangan bangsa, seperti peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Pak Harto juga adalah orang kepercayaan Jendral Sudirman dan bertindak sebagai pihak penghubung antara dia dengan para petinggi pemerintahan saat itu. Maka tepat bila dia jadi pahlawan. Kalau pun ada soal lain terkait peran Pak Harto itu di luar kurun tersebut, hal itu hanya soal politik, bukan soal kepastian data sejarah,’’ kata Fadli Zon di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (9/10).
Fadli mengaku untuk mencegah munculnya kontroversi setiap kali ada penetapan gelar pahlawan, maka kriteria pengajuan serta syarat untuk menjadikan seseorang menjadi pahlawan, harus lebih diperjelas. Gelar pahlawan nasional sebaiknya hanya diberkan kepada mereka yang berkontribusi nyata dalam perjuangan kemerdekaan.
Dan bila nanti, kalau ada orang yang berjasa besar kepada negara tapi kurun perannya berada di luar masa perjuangan itu, lebih tepat diberi gelar pahlawan yang lain.
‘’Indonesia kini menjadi negara yang mempunyai pahlawan nasional paling banyak di dunia. Nah, agar tidak terus menerus bertambah, maka kriterianya dipersempit saja. Apalagi kini setiap provinsi, baik provinsi lama dan baru, semua ingin mengajukan pahlawan nasionalnya sendiri-sendiri. Jadi coba bayangkan nanti akan muncul banyak sekali pahlawan nasional,’’ katanya.
Pemerintahan Jokowi-JK sudah genap satu tahun berjalan. Perubahan komposisi atau reshuffle kabinet pun telah satu kali dilakukan Jokowi.
Namun, berembus kabar Jokowi bakal kembali merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Hal itu diduga karena Jokowi tak puas atas capaian para menterinya.
Kritik pun datang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kinerja kabinet Jokowi-JK belum terealisasi sesuai dengan target.
“Sebetulnya kalau kita lihat kabinet sekarang apa yang jadi target dan yang terealisasi? Kalau kita lihat saya termasuk sejak awal pesimis kabinet mencapai apa yang diinginkan, karena banyak janji presiden ke masyarakat, dan di beberapa bidang seperti ekonomi ini tidak tercapai,” kata Fadli dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11).
Dia mempertanyakan hasil dari satu tahun Jokowi-JK berkuasa. Padahal, reshuffle kabinet telah dilakukan beberapa waktu lalu.
“Sudah setahun Kabinet Kerja, tapi apa hasilnya? Saya keliling daerah yang jadi concern masalah ekonomi,” kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kembali mempertanyakan kekuasaan Presiden Joko Widodo sesungguhnya. Hal itu disampaikannya menyikapi santernya isu reshuffle jilid II.
“The real president itu siapa? Kekuasaan siapa yang memegang?” ujar Fadli Zon di diskusi bertajuk Reshuffle Datang, Parpol Tegang, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11).
Dia melontarkan pertanyaan tersebut melihat banyaknya para menteri yang berjalan sendiri-sendiri, tidak mengikuti Jokowi selaku Kepala Pemerintahan. Padahal, menteri adalah pembantu presiden di pemerintahan.
Wakil Ketua DPR ini menilai, para pembantu presiden sibuk dengan agendanya masing-masing. Dia pun menyebut program pengadaan kereta cepat sebagai salah satu contoh.
“Pemerintah sudah batalkan. Namun tiga pekan kemudian ada pengumuman pemenang. Ini seolah ada presiden yang lain,” katanya.
Selain itu, dia mencontohkan permintaan Jokowi kepada semua menterinya untuk melaporkan terlebih dahulu semua peraturan yang akan dibuat.
“Jadi permasalahan ada di kabinet sendiri. Menteri jalan sendiri-sendiri,” tuturnya.
Selain itu, dia mengatakan masih banyaknya janji pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang belum terpenuhi dalam setahun terakhir. Karenanya, dia menyarankan Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja jilid II dalam waktu dekat.
“Sesegera mungkin. Harus lihat apa yang ditargetkan dan direalisasikan,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyarankan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle kabinet jilid dua. Alasannya, agar Jokowi dapat segera menepati janji-janjinya saat kampanye Pilpres 2014.
Menurut Fadli Zon, banyak janji Jokowi kepada rakyat Indonesia saat kampanye. Janji-janji Jokowi di antaranya ingin membangun ribuan puskesmas di daerah-daerah, membeli kembali saham Indosat yang saat ini dimiliki Singapura, membangun Pertamina lebih baik dari Petronas Malaysia dan janji-janji lainnya.
“Dari banyak janji itu, hanya hari Santri Nasional yang baru terpenuhi. Rakyat Indonesia sabar, mudah-mudahan tidak dikeluarkan Kartu Indonesia Sabar (KIS),” kata Fadli dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11).
Oleh karena itu, tambah Fadli, Presiden Jokowi sudah tepat untuk melakukan reshuffle kabinet jilid dua jika ingin betul-betul memenuhi janji-janjinya kepada rakyat. Dia yakin Jokowi sudah memiliki catatan-catatan akan laporan dan kinerja menteri-menterinya, baik itu yang berasal dari persepsi publik ataupun sumber-sumber orang terdekatnya.
“Presiden kalau ingin bebannya lebih ringan ya harus orang-orang terbaik bisa datang dari parpol dan luar parpol yang punya agenda yang sama dengan presiden untuk merealisasikan janjinya,” jelas Fadli yang juga Wakil Ketua DPR itu.
Dalam pandangannya, ada dua bidang yang patut dipertimbangkan Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, yaitu kementerian bidang ekonomi dan hukum.
“Prioritas yang paling penting ekonomi dan hukum. Di luar ekonomi itu hukum, sebaiknya jabatan hukum tidak diisi oleh parpol,” tandasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendorong Presiden Joko Widodo segera merombak kabinetnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam merealisasikan janji kampanye.
Menurut Fadli, terlalu banyak janji Jokowi yang belum terealisasi.
Fadli mencatat beberapa janji kampanye Jokowi, di antaranya pembangunan ribuan puskesmas, pembelian kembali saham mayoritas Indosat, dan membuat Pertamina lebih baik dibanding Petronas.
Dia kecewa karena janji-janji kampanye itu belum terealisasi.
“Baru janji soal Hari Santri saja yang ditepati,” ujar Fadli dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11/2015).
Karena itu, Fadli berharap Jokowi memilih figur terbaik yang menguasai tugas dan fungsi kementeriannya. Bagi Fadli, tidak perlu ada dikotomi latar belakang figur. Yang penting, lanjutnya, para menteri memiliki visi yang sama dengan Presiden dan mampu membantunya merealisasikan janji kampanye.
Ia menegaskan, kekecewaan terhadap kinerja menteri di bidang ekonomi dan hukum akan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, dia menilai, reshuffle adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan publik.
“Orang Indonesia ini baik-baik, sabar, mudah-mudahan tidak keluar ‘Kartu Indonesia Sabar’,” ungkapnya berseloroh.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon khawatir banyak agenda terselubung di kalangan menteri kabinet kerja.
Menurut dia, keadaan ini membuat Presiden Joko Widodo seolah-olah tidak memiliki kuasa penuh memegang tugas sebagai Presien atau ada yang lebih berkuasa mengendalikan Presiden.
“Dalam arti kekuasaaan itu siapa yang pegang. Ada orang yang kuasa karena jabatan, tapi ada yang nyetir di belakang. Jangan sampai Pak Jokowi hanya jadi wayang, karena ada yang menyetir,” ujar Fadli dalam diskusi Polemik membahas isu reshuffle di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Ketika muncul pertanyaan siapakah yang memiliki kuasa penuh mengendalikan Presiden Jokowi, Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini buru-buru menyanggah bahwa yang ia maksud bukanlah Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Tapi saya tidak tunjuk ke Ibu Mega, tapi ini di pemerintah. Banyak menteri dianggap jalan sendiri-sendiri,” kata Fadli.
Kecurigaan Fadli terkait adanya menteri yang memiliki agenda terselubung itu sedikit terungkap adanya pernyataan Presiden yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung agar para menteri harus melaporkan terlebih dahulu rencana pembuatan peraturan menteri kepada Presiden.
“Kalau ada sinyal jangan bikin peraturan sendiri yang tidak diketahui presiden, ini kan lucu,” ucap Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai komposisi menteri di Kabinet Kerja belum memuaskan. Dia meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera merombak susunan kabinetnya agar janji-janji masa kampanyenya terlaksana.
“Banyak janji Presiden ke masyarakat, khusus di ekonomi tak tercapai. Ini bukan kabinet dream team,” kata Fadli dalam diskusi bertajuk ‘Reshuffle Datang, Parpol Tegang’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Politikus Partai Gerindra ini menyayangkan bila kabinet yang sudah berumur satu tahun lebih, belum punya banyak prestasi. Dia menyoroti sektor ekonomi yang menurutnya masih karut-marut. “Terakhir, BUMN soal Penyertaan Modal Negara,” ujar dia.
Fadli memandang, berbagai masalah ini sebenarnya berakar dari konflik di dalam Kabinet Kerja. Ke depan, ia mengimbau, Jokowi harus lebih teliti dan sangat hati-hati dalam memilih seseorang menjadi pembantunya di pemerintahan.
“Ambil dari mana terserah. Tapi, Presiden harus right man on the right place bukan yang punya agenda sendiri,” imbau Fadli.
Selain itu menurut dia, Jokowi juga perlu lebih tegas dalam mengatur para menterinya yang dianggap berjalan sendiri-sendiri. Agar, jangan sampai kegaduhan menteri malah menjadi konsumsi publik.
“Jangan bikin aturan tanpa sepengetahuan Presiden, yang bicara itu Presiden, kan lucu,” kata Fadli.
Segera Reshuffle
Fadli Zon menilai, mestinya Jokowi melakukan reshuffle kabinet jilid II sesegera mungkin. Alasannya, karena hingga kini menurut dia pemerintah belum merealisasikan target yang dicanangkan.
“Kalau menurut saya, reshuffle jilid II dilakukan kemarin. Intinya sesegera mungkin. Alasannya, karena realisasi dari target tidak tercapai, itu mestinya jadi indikator,” imbuh Fadli Zon.
Meski demikian, Fadli menyebut bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogratif Presiden. Namun, ia menggarisbawahi target dan realisasi sejumlah kementerian.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai mestinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet jilid II sesegera mungkin. Ia menganggap pemerintah juga wajib memiliki indikator realisasi dari target yang dicanangkan.
“Kalau menurut saya reshuffle jilid II kemarin, intinya sesegera mungkin. Alasannya karena realisasi dari target tidak tercapai, itu mestinya jadi indikator,” ujar Fadli dalam diskusi Sindo Trijaya di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Meski demikian, politikus Partai Gerindra itu menyebut bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Namun, ia menggarisbawahi target dan realisasi sejumlah kementerian.
“Ada beberapa kementerian yang tidak tercapai targetnya, mulai penyerapan anggaran dan tingkat kepercayaan publik turun,” imbuhnya.
Dalam hal ekonomi misalnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan mengungkapkan telah meramalkan Kabinet Kerja bukanlah ‘dream team’. Sehingga, sulit mengharapkan hasil sejak awal terbentuknya.
“Reshuffle pertama, pergeseran menko itu momentum, tapi apa hasilnya. Saya keliling daerah, fokus masalah ekonomi. Dan, terakhir yang mencuat soal BUMN, saat sulit, mereka punya keistimewaan, karena perwujudan Pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya.
Di masa lalu, siapa tak kenal Waldjinah, salah seorang seniman kebanggaan Indonesia. Sosok yang dikenal sebagai Ratu Keroncong Indonesia itu, pada Sabtu (7/11/2015) ini tepat berusia 70 tahun.
Waldjinah tercatat pernah berduet dengan musisi asal Surabaya yaitu Mus Mulyadi. Selain itu, dirinya juga sering mendendangkan lagu-lagu ciptaan Gesang.
Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI, Jumat (6/11/2015) malam bersilaturahim ke kediaman Waldjinah di Solo. Dirinya bertemu Waldjinah dan kedua putranya.
“Dalam kesempatan ini, saya ucapkan selamat ulang tahun ke 70 untuk Bu Waldjinah, semoga semakin sehat dan panjang umur.” ujar Fadli di Jakarta, Sabtu (7/11/2015).
“Kontribusi beliau terhadap perkembangan keroncong dan dunia musik Indonesia luar biasa. Saya termasuk pengagum Waldjinah. Album yang telah dibuat jumlahnya sangat banyak. Piringan hitam saja lebih dari 50,” paparnya.
Fadli Zon mengaku meminta tanda tangan Waldjinah di kertas cover piringan hitam koleksinya, ada sekitar 21 piringan hitam. Tampak tangan pencipta lagu dan penyanyi Walang Kekek itu mulai lemah.
“Piringan hitam Waldjinah ini adalah koleksi saya pribadi. Saya simpan sebagai salah satu koleksi Fadli Zon Library. Kini semakin sulit mendapatkannya baik yang dibuat Lokananta maupun Elshinta Records,” kata dia.
Waldjinah menurut Fadli adalah legenda yang hidup, the living legend. “Ia adalah kekayaan nasional kita, pahlawan kebudayaan khususnya keroncong. Lagu-lagunya telah mewarnai perjalanan jutaan masyarakat Indonesia seperti lagu Walang Kekek dan Jangkrik Genggong,” ungkapnya.
Waldjinah menceritakan sedikit pengalamannya diundang ke berbagai negara. Juga tentang sejumlah lagu yang ia nyanyikan. Lagu “Yen ing tawang ono lintang” karya Andjar Any yang dinyanyikan Wadjinah, termasuk favorit Fadli Zon. “Lirik lagu itu sangat romantis. Kisah nyata,” kata Waldjinah sambil tertawa.
“Selamat ulang tahun ke 70 Bu Waldjinah, Ratu Keroncong Indonesia.”
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon tidak setuju terhadap kenaikan tarif 15 ruas jalan tol. Ia berpandangan kenaikan tarif tol pada saat ini momentumnya tidak tepat.
“Di dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini tarif tol seharusnya tidak naik. Ini akan memicu meningkatnya kondisi belanja masyarakat,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menyebut dengan kenaikan 15 ruas jalan tol akan berimplikasi bertambahnya beban masyarakat. Kenaikan tarif tol hendaknya melihat kondisi ekonomi saat ini dimana daya beli masyarakat masih rendah.
“Kita harus lihat kondisi masyarakat, kalau ekonomi dalam kondisi baik tidak masalah. Kalau kebijakan (kenaikan tarif tol) itu seperti liberal sekali,” tuturnya.
Fadli mengaku heran dengan kenaikan secara berkala atas tarif rual tol. Padahal di negara-negara maju apabila tarif tol sudah balik modal maka akan digratiskan.
“Kalau sudah untung, tarif tol dibebaskan. Tol yang kerjasama dengan pihak swasta jangan sampai memberatkan karena mengejar setoran. Di negara maju banyak tol gratis,” tandasnya.
