Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak pemerintah Indonesia melayangkan protes keras kepada Tiongkok jikalau benar Negeri Tirai Bambu itu mengklaim kepemilikan atas perairan Natuna di Laut China Selatan (LCS). Sebab, ada peta yang mencantumkan perairan Natuna masuk dalam nine dotted lines wilayah Tiongkok.
“Jika memang terjadi klaim dari RRC kepada perairan Natuna, harus diprotes keras. Kalau dibiarkan akan memicu konflik lebih panjang, secara material pun kita dirugikan,” ujarnya di kompleks parlemen,Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Namun, Fadli juga menyarankan agar pemerintah meminta keterangan resmi dari Tiongkok. “Paling tidak klarifikasi awal,” sebutnya.
Politikus Gerindra itu mengatakan, Presiden Joko Widodo bisa menanyakan langsung ke Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kebetulan, Jokowi -sapaan Joko Widodo- dan Jinping saat ini sama-sama sedang hadir pada pertemuan G20 di Turki.
“Presiden harus tanyakan ini kalau memang punya concern di LCS. Kenapa ada wilayah perairan maritim kita yang diklaim dalam bentuk peta,” pinta Fadli.
Ya, menurut politikus Gerindra itu, pemerintah harus proaktif. Sebab, Natuna mencerminan kedaulatan wilayah Indonesia. “Jangan berdiam diri agar tidak ada wilayah baik itu daratan maupun lautan yang merupakan hak kedaulatan kita, diambil orang lain,” ucapnya.
Selain itu Fadli juga menyarankan agar pertahanan Indonesia di perairan Natuna diperketat. “Patroli harus ada di setiap batas perairan kita,” tandasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Sudirman Said sudah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap lembaga DPR karena menyebut ada anggota DPR yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke PT Freeport.
Fadli meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said segera membuktikan ucapannya dengan membuka nama anggota DPR yang dimaksud. Jika anggota DPR itu sudah diketahui identitasnya, maka Mahkamah Kehormatan Dewan bisa saja bertindak dengan melakukan pengusutan.
Namun, jika tidak terbukti, Fadli mendorong anggota DPR yang sudah dituduh itu melakukan perlawanan secara hukum.
“Saya akan minta anggota DPR itu melaporkan balik. Sudirman Said bisa dituntut karena mencemarkan nama baik seseorang bahkan lembaga DPR,” kata Fadli Zon saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11/2015).
Menurut Fadli, langkah Sudirman yang membuka informasi setengah-setengah mengenai pencatut nama Jokowi-JK ke Freeport ini hanya menimbulkan polemik dan kegaduhan. Ia curiga apa yang dilakukan Sudirman hanya pengalihan isu.
“Setahu saya yang bicara soal MoU Freeport hingga smelter itu Sudirman Said sendiri. Sudirman Said juga bukan menteri yang berprestasi,” katanya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan bahwa tokoh politik yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden RI kepada PT Freeport adalah anggota DPR RI. Ia tengah mempertimbangkan langkah untuk berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan dan melaporkan hal tersebut.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Sudirman Said sudah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap lembaga DPR karena menyebut ada anggota DPR yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke PT Freeport.
Fadli meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said segera membuktikan ucapannya dengan membuka nama anggota DPR yang dimaksud. Jika anggota DPR itu sudah diketahui identitasnya, maka Mahkamah Kehormatan Dewan bisa saja bertindak dengan melakukan pengusutan.
Namun, jika tidak terbukti, Fadli mendorong anggota DPR yang sudah dituduh itu melakukan perlawanan secara hukum.
“Saya akan minta anggota DPR itu melaporkan balik. Sudirman Said bisa dituntut karena mencemarkan nama baik seseorang bahkan lembaga DPR,” kata Fadli Zon saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11/2015).
Menurut Fadli, langkah Sudirman yang membuka informasi setengah-setengah mengenai pencatut nama Jokowi-JK ke Freeport ini hanya menimbulkan polemik dan kegaduhan. Ia curiga apa yang dilakukan Sudirman hanya pengalihan isu.
“Setahu saya yang bicara soal MOU freeport hingga smelter itu Sudirman Said sendiri. Sudirman Said juga bukan menteri yang berprestasi,” katanya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan bahwa tokoh politik yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden RI kepada PT Freeport adalah anggota DPR RI. Ia tengah mempertimbangkan langkah untuk berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan dan melaporkan hal tersebut.
Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon mengatakan Pengadilan Rakyat Internasional yang digelar di Den Haag Belanda, 11-13 November 2015 telah membentuk kesan bahwa Indonesia adalah negara pelanggar HAM. Khususnya terkait peristiwa G-30S PKI 1965.
Padahal, apabila dilihat ke belakang, Belanda sendiri sebenarnya adalah negara pelanggar HAM. Ia merujuk berbagai peristiwa di Indonesia, yang mana dalam peristiwa tersebut terdapat peran Belanda.
“Peristiwa Rawagede di Karawang tahun 1947, pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan tahun 1946-1947. Jadi Belanda-lah yyang sebenarnya sebagai negara pelanggar HAM,” kata Fadli kepada wartawan, Minggu (15/11).
Ditekankan dia, pengadilan rakyat yang dilakukan Belanda tidak memiliki kejelasan aspek pengungkapan peristiwa 1965. Pengadilan tersebut juga menghilangkan konteks domestik terjadinya usaha kudeta kelompok komunis di Indonesia.
Hingga kini, lanjut politisi Gerindra itu, Belanda merupakan satu-satunya negara yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 secara de jure. Belanda hanya mengakui 27 Desember 1949 sebagai penyerahan kedaulatan.
Belanda memposisikan demikian karena khawatir disebut sebagai penjahat perang dengan melakukan pembantaian pada negara yang sudah berdaulat.
“Sangat disayangkan ada sekelompok orang Indonesia mengadukan masalah 1965 ke negara bekas penjajah Indonesia dan pelanggar HAM 1945-1949. Mereka tidak punya nasionalisme dan itikad baik bagi kepentingan nasional Indonesia,” demikian Fadli.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengecam aksi teror yang menewaskan lebih dari 129 orang di Paris, Prancis. Banyak orang tak berdosa menjadi korban kejadian ini.
“Tragedi Paris adalah duka dan keprihatinan bagi masyarakat dunia bukan hanya rakyat Prancis. Kita semua mengecam keras aksi teror tersebut,” kata Fadli, Minggu (15/11).
“Teror Paris adalah tindak kejahatan kemanusiaan yang brutal. Siapapun pelakunya sungguh biadab. Tak dibenarkan oleh agama dan kepercayaan manapun atas dalih apapun.”
Menurut Politikus Partai Gerindra itu, peristiwa itu harus semakin meningkatkan kewaspadaan bersama seluruh elemen bangsa Indonesia. Sebab aksi teror seperti demikian bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja secara acak.
“Saya juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia tidak mudah terprovokasi, dan tetap menjaga situasi agar selalu kondusif,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengecam aksi teror yang menewaskan lebih dari 129 orang di Paris, Perancis, Jumat (13/10/2015) malam.
“Tragedi Paris adalah duka dan keprihatinan bagi masyarakat dunia bukan hanya rakyat Prancis. Kita semua mengecam keras aksi teror tersebut,” kata Fadli melalui pesan singkat, Minggu (15/11/2015).
Ia menyebutkan teror Paris amerupakan tindak kejahatan kemanusiaan yang brutal.
Menurutnya, siapun pelakunya sungguh biadab serta tidak dibenarkan agama dan kepercayaan manapun atas dalih apapun.
“Peristiswa ini harus semakin meningkatkan kewaspadaan kita bersama. Sebab aksi teror seperti ini, bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja secara acak (random),” kata Politikus Gerindra itu.
Fadli mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia tidak mudah terprovokasi, dan tetap menjaga situasi agar selalu kondusif.
International People Tribunal (IPT) atau pengadilan rakyat di Den Haag yang dilaksanakan tanggal 11-13 November 2015 mendakwa Indonesia sebagai negara pelanggar HAM atas tragedi 1965 yang memakan banyak korban.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, memandang bahwa kesan yang dibangun terkait pengadilan rakyat tersebut Indonesia seolah sebagai negara pelanggar HAM.
Padahal jika ditelisik lebih dalam, Belanda lah yang sebenarnya sebagai negara pelanggar HAM.
“Bisa kita baca kembali peristiwa Rawagede di Karawang tahun 1947 atau pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan oleh pasukan Belanda pada 1946-1947,” kata Fadli melalui pesan singkat, Minggu (15/11/2015).
Dikatannya saat Belanda melalui Agresi militernya di Indonesia banyak orang tidak berdosa menjadi korban.
“Jadi Belanda lah yang sebenarnya sebagai negara pelanggar HAM. Melakukan agresi dan pembantaian di Indonesia yang telah merdeka sejak 1945,” tambahnya.
Pengadilan rakyat internasional atau international people’s tribunal, terhadap kejahatan kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia 1965 digelar di Den Haag, Belanda, pada Selasa 10-13 November 2015. Hal itu diajukan oleh para pengiat HAM di Indonesia.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku aneh dengan pengadilan tersebut. Menurutnya, Belanda tak berhak mengadili Indonesia dalam segi pelanggaran HAM.
“(Pengadilan internasional ini) sangat tidak tepat,” ujar Fadli di Gedung Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta, Sabtu (14/11/2015).
Tidak tepatnya Negeri Kincir Angin tersebut dalam mengadili Indonesia, lantaran Belanda adalah pelanggar HAM terbesar bagi Indonesia.
Pasalnya, pada masa penjajahan, masyarakat Indonesia diperlakukan yang tidak semestinya oleh Balanda, bahkan ratusan orang harus merenggang nyawa akibat kekejaman negara penghasil keju terbesar itu.
“Belanda itu kan negara yang sejak dulu melakukan pelanggaran HAM di Indonesia sejak 1945 sampai 1949,” tegasnya, dikutip okezone,
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, setiap memperingati hari pahlawan 10 Novembver, perbincangan mengenai siapa yang akan diajukan menjadi pahlawan nasional pasti akan kembali digulirkan.
“Jadi itu (gelar pahlawan nasional) bisa saja dibicarakan lagi. Tapi harusnya yang diutamakan itu adalah mereka yang mempunyai track record jelas dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini,” ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Dia mengungkapkan, jika kita membicarakan tentang pahlawan nasional seharusnya kita membicarakan tentang orang-orang yang telah berjasa, berjuang tanpa pamrih dengan segala upaya melebihi apa yang ditugaskan kepadanya.
“Terutama dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan di waktu revolusi fisik. Kalau tidak nanti pahlawan ini makin banyak lagi, bisa ribuan pahlawan nasional kita. Bisa jadi, Indonesia menjadi negara yang paling banyak pahlawan nasionalnya,” ujar Fadli.
Dia menyarankan, harus ada kategorisasi pahlawan di luar pahlawan nasional. Menurut Dia, pahlawan nasional itu cukup sampai mereka yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan.
“Pak Soeharto jelas ada. Dalam serangan umum 1 Maret, itu jasanya jelas tidak bisa dipungkiri. Pak Soeharto juga termasuk tokoh yang merekonsiliasi antara Soekarno-Hatta dengan Jenderal Soedirman. Karena Pak Harto ini adalah orang kepercayaan Jenderal Sudirman,” tutur Fadli.
Menurut politisi Gerindra ini, mantan presiden Gus Dur itu pahlawan, tapi di bidang yang lain. Kalau revolusi fisik, ayahnya Gus Dur lebih tepat. Kakeknya lebih tepat.
Tapi Gus Dur sendiri, kata Fadli, bukanlah orang yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Karena pahlawan itu banyak, pahlawan olahraga, pahlawan kebudayaan.
“Gus Dur juga mungkin pahlawan toleransi,” pungkas Fadli.
Rakyat Indonesia memperingati tepat 70 tahun Pertempuran di Surabaya, 10 Nopember 1945, melalui momentum Hari Pahlawan.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya peringatan Hari Pahlawan ini bagi seluruh elemen bangsa. Sebab tanpa para pahlawan, tak mungkin orang Indonesia hidup di negara merdeka seperti sekarang.
“Mereka berjuang tanpa pamrih mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, air mata, darah, bahkan nyawa bagi kemerdekaan negara kita dari belenggu penjajah,” kata Fadli, Selasa (10/11).
“Saat ini, tugas kita bersama mengisi ruang kemerdekaan dengan karya dan prestasi pembangunan, membela kepentingan nasional.”
Menurutnya, jangan sampai perjuangan para Pahlawan sia-sia karena orang saat ini menyia-nyiakan kesempatan untuk maju. Cita-cita kemerdekaan adalah mencapai kebahagiaan rakyat, kesejahteraan rakyat dan perdamaian.
“Kita tak ingin, Indonesia hanya jadi pasar bagi negara lain atau embel-embel dalam dunia global,” kata Waketum Partai Gerindra itu.
Disampaikannya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang juga meneladani para pahlawannya.
“Selamat hari pahlawan nasional yang ke 70, terima kasih kepada para pahlawan atas jasa dan pengorbanan yang diberikan. Semoga setiap kita saat ini, bisa menjadi pahlawan bagi negeri yang kita cintai di berbagai bidang, profesi maupun wilayah,” kata Fadli.
